Ilmu Politik (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/108

Browse

Now showing 1 - 20 of 32

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN MELIBATKAN LAKI-LAKI (Studi tentang CSO Rutgers WPF Indonesia melalui Program Mencare+)
(2018-10-04) MEDILA PUTRI; Caroline Paskarina; Ari Ganjar Herdiansah
Kekerasan terhadap perempuan adalah isu global yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, dibutuhkan kesadaran masyarakat dan lembaga non pemerintah. Dalam penelitian ini lembaga masyarakat sipil yang diteliti adalah Rutgers WPF dengan program mereka yaitu Mencare+ yang bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dengan tidak hanya terfokus kepada masalah yang dialami perempuan, tapi melibatkan laki-laki sebagai partner dalam mendorong munculnya lingkungan antikekerasan dengan membagi peran dan melibatkan laki-laki dengan fungsi-fungsi yang oleh norma masyarakat dilekatkan kepada perempuan, seperti mengurus rumah tangga dan melakukan pekerjaan domestik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber dari Rutgers WPF dan mitra kerjanya. Program Mencare+ mensosialisasikan konsep-konsep antikekerasan dan bersikap penuh pengertian serta kasih sayang adalah cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah daripada menyelesaikan masalah dengan jalur kekerasan.Program Mencare+ telah berhasil melakukan beberapa advokasi dan lobi kebijakan kepada pemerintah daerah dan memunculkan beberapa kebijakan yang pro akan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.gerakan. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan haruslah dilakukan oleh banyak pihak sehingga banyak juga wilayah yang bisa dilingkupi oleh kesadaran akan hal ini.
Pembentukan Koalisi Partai Politik Pendukung Ajay-Ngatiyana Pada Pilkada Kota Cimahi Tahun 2017
(2017-08-31) MOHAMMAD FAZRULZAMAN AZMI; Ratnia Solihah; Ari Ganjar Herdiansah
ABSTRAK Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Proses pembentukan koalisi partai politik pendukung Ajay-Ngatiyana disertai dengan berbagai dinamika. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2017. Selain itu, Penelitian ini menggunakan teori pembentukan koalisi dari Efriza, dan teori Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan koalisi partai politik. Data dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan delapan informan yang terdiri dari enam orang pimpinan partai politik pendukung Ajay-Ngatiyana, satu orang perwakilan media massa, dan satu orang dari KPUD Kota Cimahi. Selain itu, untuk mendukung analisis penelitian ini, maka peneliti menggunakan pemberitaan media massa dan dokumen lainnya dari KPUD Kota Cimahi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Ajay-Ngatiyana diawali dengan wacana koalisi strategis antara PDIP, Hanura, PPP yang berorientasi pada kebijakan pembangunan Cimahi. Namun, tiga Parpol tersebut merubah orientasinya menjadi lebih taktis. Kemudian, PPP, PKB, PAN membentuk koalisi berdasarkan dorongan financial yang dimiliki Ajay, serta pengaruh jejaring politik dan lobby antar-Parpol dalam membangun mitra koalisi. Poros Ajay bernegosiasi dengan PDIP yang telah menetapkan Ngatiyana sebagai kandidat yang direkomendasikan oleh PDIP Jawa Barat, pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, hingga akhirnya Ajay-Ngatiyana ditetapkan ditetapkan sebagai kandidat dari koalisi empat partai. Setelah itu, koalisi tersebut mendapatkan dukungan dari Hanura dan Perindo karena peluangnya lebih besar dalam memenangkan Pilkada. Dengan demikian, proses pembentukan koalisi pendukung Ajay-Ngatiyana dipengaruhi oleh modal financial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat maupun Parpol. Koalisi terseut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol. Kata Kunci: Koalisi, Pilkada, Cimahi
KANDUNGAN PEMBICARAAN POLITIK DALAM STAND-UP COMEDY SPECIAL PANDJI PRAGIWAKSONO JURU BICARA
(2019-12-10) OKTAPIANUS PASARIBU; Caroline Paskarina; Wawan Budi Darmawan
Pertunjukan stand up comedy saat ini tidak hanya bertujuan untuk memancing tawa semata. Stand up comedy mulai banyak dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian komika yang membawakannya. Salah satunya adalah pesan-pesan yang berhubungan dengan politik. Hal tersebut terlihat dari mulai munculnya beberapa komika yang sering membawakan stand up comedy dengan materi yang bertemakan politik. Salah satunya adalah Pandji Pragiwaksono yang dikatakan sering membawa materi yang berkaitan dengan politik dalam pertunjukan stand up comedy-nya, khususnya pada pertunjukan stand up comedy special-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apa saja pembicaraan politik yang terkandung dalam stand up comedy special Juru Bicara karya Pandji Pragiwaksono dengan menggunakan konsep intensitas politik dalam pertunjukan hiburan dari Christiane Eilders & Cordula Nitsch. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan metode kuantitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi video digital dan membuat transkrip isi pembicaraan dalam stand up comedy special Juru Bicara. Kemudian data tersebut akan dianalisis isi pesannya untuk mengetahui pembicaraan politik apa yang terkandung di dalamnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam stand up comedy special Juru Bicara karya Pandji Pragiwaksono terdapat empat jenis pembicaraan politik yang muncul, yakni pembicaraan politik tentang (1)political issues, (2)social-political issues, (3)political characters, dan (4)state officials. Jika dilihat dari fungsi komunikasi politiknya, pembicaraan politik dalam stand up comedy special Juru Bicara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni pembicaraan untuk menyampaikan informasi dan pembicaraan untuk mengkritik. Selain itu, peneliti menemukan pula bahwa informasi yang disampaikan memiliki tendensi untuk mempengaruhi audience untuk setuju terhadap beberapa propaganda yang Pandji juga telah sampaikan pada beberapa stand up comedy sebelumnya.
LEGITIMASI KUASA DALAM PEREBUTAN LAHAN SITUS CANDI BOJONGMENJE (STUDI KASUS: PEREBUTAN LAHAN CION BIN MADHASIK DAN ANEN ZULKARNAEN)
(2018-09-12) FIKRI MUHAMMAD; Caroline Paskarina; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini hendak menelaah perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje dengan menggunakan kerangka analisis kuasa. Pada praktiknya, perebutan lahan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan pemilik lahan dan masyarakat. Pemerintah kemudian berusaha untuk mendapatkan hak penuh atas Situs Candi Bojongmenje. Peneliti membagi masalah perebutan lahan menjadi dua babak yaitu kepemilikan lahan atas nama Cion bin Madhasik dan kepemilikan lahan atas nama Anen Zulkarnaen. Dari data tersebut peneliti akan menemukan bagaimana status legitimasi kuasa dalam perebutan lahan Situs Candi Bojongmenje. Analisis tentang perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje akan dipetakan dengan menggunakan konsep Beetham dan Habermas. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Snowball. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terbuka, mengkaji dokumen, dan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil riset menemukan bahwa status legitimasi kuasa dalam perebutan lahan di Situs Candi Bojongmenje dipetakan menjadi dua yaitu keabsahan legitimasi kuasa pemerintah dalam perebutan lahan Cion bin Madhasik dan legitimasi kuasa pemerintah yang tidak absah pada perebutan lahan Anen Zulkarnaen. Pemerintah melakukan agenda pembebasan lahan Cion dimulai dengan pemindahan pemakaman umum, pemerintah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Namun agenda tersebut terhalang oleh masalah sengketa lahan karena ahli waris Cion memperjuangkan kelangkaan sumber daya sehingga muncul relasi kuasa yang baru yang menambah kompleksitas upaya pembebasan lahan. Kemudian masyarakat dan ahli waris Cion sama-sama menaati aturan hukum agar lahan yang mereka miliki dibeli oleh pemerintah, maka kepemilikan lahan pun dibagi dua. Setelah itu, musyawarah dilakukan antara pemerintah, masyarakat, dan ahli waris Cion untuk menentukan kesepakatan harga lahan. Pemerintah akhirnya mampu menggunakan otoritasnya untuk menyeimbangkan relasi kuasa menyebabkan arena perebutan lahan Cion bisa diselesaikan. Karena pemerintah, ahli waris Cion, dan masyarakat menemukan titik kesepakatan maka bisa disimpulkan bahwa pemerintah berhasil menjalankan legitimasinya. Selanjutnya agenda pembebasan lahan Anen memicu pertentangan argumentasi dominan dan argumentasi tandingan. Adanya pertarungan argumen ini membuktikan bahwa ada suatu emansipasi bagi individu untuk berpendapat. Pasar kapitalis yang memengaruhi anen juga menghambat upaya pembebasan lahan karena harga permintaan tidak dapat diturunkan. Maka itu, legitimasi kuasa menjadi tidak absah dalam menuntaskan agenda pemugaran lahan.
PENGARUH LATAR BELAKANG STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERILAKU TIDAK MEMILIH DI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI PADA PILKADA TAHUN 2015
(2018-07-16) TEDY NURZAMAN; Ratnia Solihah; Hendra
Tahun 2015, kabupaten Sukabumi telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, pada pemilihan tersebut diwarnai dengan kemunculan perilaku tidak memilih, jumlah DPT (daftar pemilih tetap) pada pemilihan tersebut berjumlah 1.772.460, dengan pengguna hak pilih sebesar 1.004.339 dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 768.121, data tersebut menunjukan adanya jumlah perilaku tidak memilih yang cukup besar apabila dipresentasekan berjumlah 41%. Kecamatan Cibitung, menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah perilaku tidak memilih yang tinggi, bahkan jumlah perilaku tidak memilih lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih, jumlah daftar pemilih tetap kecamatan Cibitung sebesar 20.919, dengan jumlah pengguna hak pilihnya sebesar 9.993, sedangkan jumlah perilaku tidak memilihnya sebesar 10.926. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku tidak memilih tersebut, adalah faktor latar belakang status sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang status sosial ekonomi terhadap perilaku tidak memilih di kecamatan Cibitung kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, studi pustaka dan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh faktor latar belakang status sosial ekonomi terhadap munculnya perilaku tidak memilih di kecamatan Cibitung, sebesar 39,8% yang berarti, latar belakang status sosial ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku tidak memilih.
MARKETING POLITIK CALON ANGGOTA DPD RI AHMAD KANEDI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF PROVINSI BENGKULU PERIODE 2014-2019
(2018-10-04) NATHASA AUDINA H; Siti Witianti; Mudiyati Rahmatunnisa
Penggunaan metode pemasaran dalam bidang politik dikenal sebagai pemasaran politik (political marketing). Pemasaran politik merupakan pendekatan dan metode yang digunakan untuk membantu politikus dan partai politik agar dapat memperoleh dukungan suara dari konstituen. Berdasarkan data dari KPU, Ahmad Kanedi memperoleh suara terbanyak dibanding caleg DPD lainnya dari daerah pemilihan Bengkulu, sebanyak 150.074 suara. Angka ini pun memunculkan sebuah keinginan dari berbagai pihak yang terlibat untuk mengetahui bagaimana marketing politik yang digunakan agar bisa menjadi pedoman pada pemilihan selanjutnya. Dengan studi kasus di Bengkulu, penelitian ini menjabarkan bagaimana marketing politik yang dilakukan oleh calon anggota DPD RI yang memperoleh suara tertinggi di provinsi Bengkulu pada pemilihan legislatif tahun 2014. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pmetode ini dipilih untuk mendapatkan hasil yang jelas dan mendalam agar marketing politik yang digunakan oleh calon anggota DPD RI dengan perolehan suara tertinggi dapil Bengkulu dapat dianalisis dan dijabarkan secara spesifik. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam melakukan marketing politiknya, Ahmad Kanedi, calon anggota DPD RI Bengkulu dengan push political marketing dengan berbagai kegiatan seperti Bang Ken Betandang, silaturahmi, membuat pertemuan-pertemuan kecil. Lalu, pull political marketing yang dilakukan dengan berbagai media massa dan juga menggunakan pass political marketing salah satunya marketing melalui tokoh organisasi Muhammadiyah. Dan juga menerapkan marketing dengan konsep 4P. Kata Kunci: Pemilu Legislatif, Marketing Politik, Push Political Marketing, Pull Political Marketing, Pass Political Marketing, konsep 4P.
Partisipasi Politik Anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia Pada Pilgub DKI Jakarta 2017
(2018-01-16) MENTARI PUSPITANINGRUM; Mudiyati Rahmatunnisa; Siti Witianti
Pemilu merupakan instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi yang melibatkan partisipasi politik masyarakat. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 yang telah dilaksanakan beberapa waktu kemarin. Di antara tiga pasangan calon yang diusung oleh partai yang berbeda. Salah satunya adalah paslon yang diusung oleh Partai Demokrat. Selama masa pemilihan tersebut, Partai Demokrat melibatkan partisipasi politik anggota organisasi sayapnya yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bentuk partisipasi anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia sebagai organisasi sayap pendukung partai dalam pemilihan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang ditentukan melalui sampel purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk partisipasi politik anggota Perempuan Demokrat Republik Indonesia pada Pilgub DKI Jakarta adalah yang pertama kegiatan pemilihan meliputi pencarian dana kampanye; memobilisasi massa untuk ikut berkampanye dan mensosialisasikan program paslon yang diusung; ikut memilih pada hari pemilihan serta mengawasi selama hari pemilihan hingga perhitungan suara. Selanjutnya kegiatan organisasi yang berupa pengadaan Rumah Kertanegara sebagai rumah informasi pasangan calon yang diusung. Terakhir kegiatan contacting, yaitu dengan berupaya melakukan kontak dengan pasangan calon selama masa pemilihan. Kegiatan lobby yang merupakan penghubung kepentingan organisasi dan kepentingan partai tidak terlaksana, disebabkan oleh salah satunya hasil keputusan partai dengan tidak melibatkan PDRI sebagai tim sukses.
PROSES TERBENTUKNYA KELOMPOK RELAWAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. STUDI KASUS TEMAN AHOK PADA PILGUB DKI JAKARTA 2017
(2017-10-25) ANNISA ISTIANINGSIH; Caroline Paskarina; Wawan Budi Darmawan
Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dimeriahkan oleh hadirnya beberapa kelompok relawan yang mendukung kandidat tertentu. Salah satunya adalah Teman Ahok, kelompok relawan yang mendukung Ahok menjadi Gubernur periode 2017-2022.Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses terbentuknya Teman Ahok menggunakan konsep gerakan sosial baru. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana proses terbentuknya Teman Ahok menggunakan konsep gerakan sosial baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan studi pustaka.Hasil dari penelitian ini adalah proses terbentuknya Teman Ahok memiliki empat tahapan, yaitu tahap emerge (kemunculan) didasari oleh alasan orang-orang melalukan tindakan kolektif yaitu karena adanya dukungan dan kekaguman terhadap sosok Ahok. Diawali dengan adanya gerakan simpatik lawan begal APBD yang bertujuan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD Jakarta, kemudian gerakan tersebut berkembang menjadi organisasi kerelawanan yang secara resmi terdaftar di Menkumhan. Tahap coalescene (bergabung), dalam tahapan ini kelima inisiator yaitu Aditya Yogi Prabowo, Richard Saerang, Singgih Widyastono, Muhammad Fathony, dan Amalia Ayuningtyas bertemu untuk mendiskusikan dan mengorganisir sumber daya yang ada untuk membentuk Teman Ahok. Tahap bureaucratization (formalisasi), membuktikan jika Teman Ahok ada secara fisik, dan dalam tahap ini Teman Ahok berkoalisi dengan organisasi kerelawanan lain, serta partai politik pendukung Ahok. Tahap decline (penurunan), dimulai ketika Ahok memutuskan untuk bersama partai politik dalam pencalonan di pilgub 2017. Namun, tahap decline seutuhnya terjadi ketika Ahok kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
PERILAKU TIDAK MEMILIH DALAM PILKADA 2015 STUDI DI DESA CANGKUANG KULON KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
(2017-10-30) WENI DWI HANDAYANI; Hendra; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Studi dalam penelitian ini ingin menunjukan tentang fenomena tingginya perilaku tidak memilih, dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung di Desa Cangkuang Kulon yang persentasenya pemilihnya berjumlah 48,07%. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor apa yang masyarakat hingga Desa Cangkuang Kulon Tidak Memilih pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bandung. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskripstif yang berupaya mengumpulkan jawaban melalui teknik observasi dan kuesioner yang terdiri dari 100 orang responden. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan teori perilaku tidak memilih, keempat faktor penyebab masyarakat mencangkup dari faktor tersebut diantaranya faktor psikologi, faktor sistem politik, faktor kepercayaan, dan faktor latarbelakang status sosial ekonomi. Persentase tertinggi ada pada faktor latar belakang status sosial ekonomi, yang hasilnya adalah masyarakat tidak memilih karena kurangnya sosialisasi di lingkungannya baik dari pihak desa maupun KPU.
KEKALAHAN PASANGAN SAIFULLAH YUSUF-PUTI GUNTUR SOEKARNO DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2018 DALAM PENDEKATAN STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK
(2020-11-04) NUR MUHAMAD M S; Siti Witianti; Ratnia Solihah
Jawa Timur telah melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur nya untuk periode 2018-2023. Pikada ini diikuti oleh 2 pasangan calon yaitu Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Mbak Puti. Gus Ipul-Mbak Puti sendiri kemudian mengalami kekalahan yang salah satunya disinyalir akibat strategi komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik padahal strategi Komunikasi politik sendiri adalah salah satu penentu dari kemenangan kandidat. Sehingga muncul pertanyaan apakah Strategi komunikasi politik yang dilakukan pasangan calon tersebut menjadi penyebab kekalahan pasangan ini. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan metode purposif, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan metode Kualitatif dan divalidasi dengan Triangulasi Sumber dan Teknik. Hasil penelitian ini sendiri kemudian menyimpulkan ada 8 strategi yang telah dilaksanakan oleh Pasangan ini yaitu merawat ketokohan, menetapkan kelembagaan, memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilah dan memilih media, seni berkompromi, dan bersedia membuka diri. Akan tetapi, ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan dengan baik yang berakibat kepada langkah-langkah lainnya seperti kurang kuatnya ketokohan yang ada dibarengi dengan kelembagaan politik yang kurang solid menyebabkan gerak strategi lainnya berjalan kurang optimal dan menyebabkan keunggulan dari pasangan rival. Hal ini menjadikan strategi komunikasi politik yang dilaksanakan kurang berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi salah satu penyebab kekalahan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti dalam Pilkada Jawa Timur 2018
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA (GMBI) DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT KOTA BANDUNG
(2019-09-17) RIANTI ASARI; Ratnia Solihah; Ari Ganjar Herdiansah
ABSTRAK Peran lembaga swadaya masyarakat dalam kaitan politik adalah sebagai kekuatan pengimbang melalui proses advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran pengimbang melalui proses advokasi dan peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh GMBI. Dalam aktivitasnya GMBI kerap diberitakan oleh beberapa media sebagai LSM yang temperamental dan sering terlibat tindakan kerusuhan dan anarkis dalam persoalan di masyarakat, karna hal itu kemudian GMBI mendapat binaan langsung dari kepolisian Jawa Barat menempatkan Anton Charliyan sebagai pembinanya. Penelitian ini berfokus kepada GMBI yang merupakan bagian dari elemen civil society, bagaimana peran GMBI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai fungsinya yang merupakan lembaga swadaya masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualititatif dengan pendekatan studi kasus. metode dan pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan lebih rinci/terfokus dalam mengamati objek penelitian, yaitu GMBI sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagai kekuatan pengimbang melalui proses advokasi, dalam aktivitas GMBI pada tahun 2015-2016 GMBI memiliki bentuk perjuangan yang berbeda. Pertama perjuangan yang dilakukan GMBI merupakan bentuk pengawasan masyarakat sebagai elemen civil society terhadap kinerja pemerintah, kususnya dalam hal transparasi dana agar tidak terjadi tindakan korupsi. Perannya sebagai kekuatan pengimbang memiliki dua bentuk perjuangan yang berbeda, walaupun dalam proses advokasi yang sama. Peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan GMBI melalui proses kaderisasi anggota yang memiliki sisi-sisi positif untuk menjaga anggota dengan melarang anggota menggunakan narkoba, minuman keras dan melakukan pelatihan bela diri. GMBI membuat menejemen ke organisasian untuk membuat para anggota menemukan kehidupan yang baru dalam segi ekonomi dan pergerakan masa.
STRATEGI KAMPANYE DALAM PEMENANGAN DADANG NASER DAN GUN GUN GUNAWAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BANDUNG
(2017-05-18) RICKY PUJI FIRDAUS; Hendra; Firman Manan
Pilkada 2015 di Kabupaten Bandung diikuti oleh 3 pasangan, ketiga pasangan tersebut berurutan dari nomor urut pertama hingga ketiga yaitu K.H. Sofyan Yahya dan H. Agus Yasmin; H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip, M.I.Pol dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si, M.Si; dan H. Deki Fajar, SH. dan Dony Mulyana Kurnia, ST. Meskipun seorang kader partai Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan memutuskan untuk maju sebagai calon perseorangan. Keputusan ini dikarenakan adanya konflik di Partai Golkar tingkat pusat. Meskipun maju sebagai calon perseorangan Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan tetap mendapatkan dukungan dari Partai. Penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi kampanye pasangan Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan untuk memenangkan Pilkada 2015. Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan tujuan menganalisis pertanyaan yang muncul serta menggambarkan bagaimana proses perumusan strategi kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sendiri yaitu, wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah strategi kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan sendiri diawali dengan melakukan analisis terhadap peraturan Pemilu, analisis kelemahan dan kekurangan kandidat dan lawan, serta analisis karakteristik dari pemilih. Kedua, tim pemenangan melakukan survei awal dengan tujuan untuk menentukan target suara yang harus dicapai oleh kandidat untuk memenangkan Pilkada. Ketiga, tim pemenangan menentukan kelompok yang akan menjadi target dalam kampanye. Keempat, tim pemenangan mulai membangun pesan kampanye yang akan disampaikan kepada kelompok target. Kelima, tim pemenangan menyusun bagaimana cara dalam membangun hubungan dengan pemilih atau menyampaikan pesan kampanye tersebut dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan demografis dan geografis dari target kelompok masyarakat yang sudah ditentukan sebelumnya dalam membangun hubungan dengan pemilih tim pemenangan menggunakan cara yang mengarah kepada bentuk patronase. Terakhir, dalam pelaksanaan kampanye tim pemenangan membagi tugas kepada kandidat, tim pemenangan, serta relawan untuk menghadiri kampanye yang sudah direncanakan sebelumnya. Tim pemenangan dan kandidat sangat memanfaatkan relawan dalam melakukan kampanye terutama untuk kegiatan kampanye yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya sebagai kader Partai Golkar Dadang Naser juga dibantu oleh kader Partai Golkar lainnya selama persiapan dan pelaksanaan kampanye hal ini dibuktikan dengan banyaknya kader Partai Golkar yang mengisi posisi yang strategis di Tim Pemenangan Dadang Naser dibanding Kader Partai lain dan non partai.
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT B_TRUST DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK KAUM DISABILITAS PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA BANDUNG
(2018-01-18) KHAZA DEYAN D; Ratnia Solihah; Siti Witianti
Sebagai LSM, Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) memiliki program peningkatan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung. Program tersebut dijalankan untuk meningkatkan partisipasi poitik kaum disbilitas, menyelesaikan permasalahan terkait pendataan kaum disabilitas pada pemilihan umum dan permasalahan aksesibilitas pada pemilihan umum. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran kekuatan pengimbang (advokasi), peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga perantara yang dilakukan oleh B_Trust dalam program peningkatan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualititatif dengan pendekatan studi kasus. Metode dan pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan lebih rinci / terfokus dalam mengamati objek penelitian, yaitu pada program B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Bandung dilakukan melalui perannya sebagai kekuatan pengimbang (advokasi), yaitu dengan kegiatan memberikan advokasi kepada KPU terkait permasalahan pendataan kaum disabilitas dan permasalahan aksesibilitas pada pemilihan umum. Peran pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi/workshop, kunjungan komunitas, kunjungan dari rumah ke rumah. Peran lembaga perantara melalui kegiatan memediasi hubungan antara kaum disabilitas dan KPU. Secara keseluruhan peran kekuatan pengimbang (advokasi), peran pemberdayaan masyarakat dan peran lembaga perantara sudah dijalanan oleh B_Trust dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota Bandung, namun dampaknya bagi kaum disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ditemui permasalahan kaum disabilitas yang kurang peduli terhadap pemilihan umum.
Implementasi Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Membentuk Identitas Mahasiswa Berprestasi. Studi Komparasi Kebijakan Kemahasiswaan antara Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran
(2018-08-07) LAURA IRAWATI; Caroline Paskarina; Yusa Djuyandi
Pemerintah menjadikan pendidikan tinggi sebagai gerbang akhir dari pembentukan individu yang mampu berkompetisi pada tingkat internasional sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggambarkan implementasi kebijakan kemahasiswaan pada universitas untuk membentuk identitas mahasiswa berprestasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membandingkan kebijakan kemahasiswaan antara dua universitas, yakni Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Keduanya berlokasi di Jawa Barat dan berstatus PTN-BH, namun memiliki peringkat yang berbeda di tingkat nasional berdasarkan pemeringkatan Dikti. Model yang digunakan adalah implementasi kebijakan yang disusun oleh Thomas B. Smith dengan beberapa teknik pengambilan data yakni wawancara, studi pustaka dan juga dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedua universitas menerapkan kebijakan yang hampir sama yakni adanya pendampingan, pemberian dana dan fasilitas terhadap kegiatan kemahasiswaan. Targetnya adalah membentuk mahasiswa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Implementing Organization yang dimiliki oleh masing-masing universitas, memiliki filosofi yang berbeda dalam memimpin implementasi kebijakan. Namun pelaksanaannya tidak jauh berbeda yakni pemberian kebebasan pada jalur yang ditentukan. Hanya saja faktor lingkungan dalam implementasi kebijakan dari kedua universitas berbeda. Budaya individualis atau mementingkan tujuannya sendiri ada pada beberapa mahasiswa. Antusiasme mahasiswa sama-sama berbeda, sehingga pelaksanaan kebijakan dirasakan belum maksimal. Kedua Universitas tidak memiliki permasalahan dalam perekonomian untuk mendanai kegiatan mahasiswa. Namun tidak seluruh pendanaan kegiatan dapat terpenuhi 100%. Faktor politik di UI datang dari kedekatan secara internal oleh beberapa pihak. Sedangkan mahasiswa Unpad dipengaruhi oleh politik eksternal. Untuk mengimplementasikan kebijakan kemahasiswaan ke depannya, ada baiknya organisasi kemahasiswaan juga terlibat dalam membentuk atau ikut dalam sosialisasi target capaian prestasi yang diselenggarakan oleh implementing organization.
KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 DENGAN KONSTITUENNYA
(2017-10-05) RANTI AVIANI PUTRI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik. Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik terhadap masyarakat khususnya konstituen dari masa pemilihan umum hingga masa mereka terpilih untuk menjadi wakil rakyat. Komunikasi politik dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik yang menjadi input dan output dalam waktu yang sama. Hubungan perwakilan antara anggota DPRD Kota Bandung juga dapat dilihat dari adanya komunikasi politik yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya tahun 2017. Penelitian ini menggunakan teori dari komunikasi poltik dari Harold Laswell dan teori komunikasi politik legislator dari Karl T. Kurtz. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, dokumen, dan wawancara) dengan teknik purposive dalam penentuan informan. Penyampaian pesan-pesan politik untuk mencapai fungsi dan tujuan komunikasi politik itu sendiri disampaikan melalui tiga cara yaitu, one-to-one, public meetings, dan melalui media. Pada komunikasi politik one-to-one dan public meetings memiliki persamaan yaitu dapat bertemu langsung antara anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya dan memiliki perbedaan yaitu waktu dan juga jumlah orang-orang yang hadir saat pertemuan tersebut. Media digunakan oleh anggota DPRD Kota Bandung untuk memperluas jaringan komunikasi politik dimana dapat mencakup konstituen yang lebih luas tanpa harus bertemu langsung. Walaupun ketiga cara itu sudah efektif dalam mendukung komunikasi politik anggota DPRD Kota Bandung dengan konstituennya, masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh anggota DPRD tersebut seperti waktu dan dana. Dengan demikian, Anggota DPRD Kota Bandung melakukan komunikasi politik dengan konstituennya dengan beberapa cara tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan komunikasi politik tersebut. Kata Kunci: Komunikasi Politik, DPRD, Konstituen, Bandung
Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
(2017-11-14) HARDY RAMADHANI; Mudiyati Rahmatunnisa; Yusa Djuyandi
Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran”. Latar belakang penelitian ini berawal dari sejarah partisipasi politik pemuda di dalam perjuangan bangsa Indonesia yang berperan sangat vital. Hal ini dibuktikan dengan peran mahasiswa dari masa Pra-Kemerdekaan hingga masa Reformasi. Partisipasi politik mahasiswa pada saat itu dominan dalam gerakan protes. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bentuk partisipasi politik saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melihat dari 8 bentuk partisipasi politik, yakni apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-partai politik), partisipasi dalam gerakan protes, dan menduduki jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa saja bentuk partisipasi politik mahasiswa saat ini khususnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner yang disebarkan kepada sampel 146 mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dari angkatan 2013-2016 sebagai responden penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik terlibat dalam tujuh bentuk partisipasi politik yakni apatis, partisipasi dalam kegiatan pemilihan, menghubungi pejabat, partisipasi dalam diskusi dan mencari informasi politik, partisipasi dalam partai politik, partisipasi dalam organisasi politik (non-partai politik), dan partisipasi dalam gerakan protes. Menduduki jabatan tidak termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa Progaram Studi Ilmu Politik. Kemudian dalam penelitian ini, bentuk partisipasi politik dalam diskusi dan mencari informasi politik adalah bentuk yang paling dominan.
Dinamiak Internal dalam Tahap Seleksi Calon pada Pencalonan Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung pada Pilkada 2014
(2018-02-01) KEVIN PRIMA YUDHA; Wawan Budi Darmawan; Caroline Paskarina
Ridho Ficardo yang diusung oleh Partai Demokrat berhasil memenangkan Pilkada Lampung 2014 dan menjadikannya sebagai Gubernur termuda se-Indonesia. Ridho berhasil mengalahkan lawan-lawan yang jauh lebih berpengalaman, bahkan dari tingkatan sebelum dicalonkan oleh Partai Demokrat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika internal yang terjadi dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung untuk menjaring satu nama yang akan dijadikan calon gubernur pada Pilkada Lampung tahun 2014, sampai akhirnya Ridho Ficardo terpilih menjadi calon. Untuk menganalisis seleksi calon yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung dengan dinamika internal yang terjadi didalamnya, peneliti menggunakan konsep metode seleksi calon atau seleksi. Model dari seleksi ada dua yaitu orang yang menyeleksi (selektorat), dan orang yang diseleksi (kandidat). Dengan menggunakan suatu rentang, metode ini akan menunjukkan seberapa eksklusif atau inklusifkah seleksi yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung terhadap bakal calon gubernur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber dari dokumen sekunder yang diperoleh peneliti, seperti instrumen hukum partai dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi calon yang dilakukan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam penetapan calon gubernur yang diusung pada Pilkada 2014 bersifat eksklusif di kedua bagian, baik selektorat maupun kandidat. Hal ini dikarenakan adanya peranan elit partai yang besar dalam penentuan calon Gubernur Lampung di bagian selektorat, dan adanya calon tertentu yang didasarkan kepada keanggotaan di partai dan juga persyaratan lain baik itu formal maupun informal dalam aspek kandidat. Faktor-faktor dipilihnya Ridho Ficardo baik secara formal maupun informal ini yang mewarnai dinamika internal dalam DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.
Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2014-2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Kota Bandung)
(2018-01-11) ABIL ACHMAD AKBAR; Hendra; Mudiyati Rahmatunnisa
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses rekrutmen politik untuk pencalonan anggota legislatif di Kota Bandung yang dilakukan oleh salah satu partai politik terbesar di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). Dalam menjelaskan proses rekrutmen politik tersebut, penelitian ini menggunakan konsep proses rekrutmen milik Pippa Norris, penelitian ini juga turut didukung dengan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti pemahaman tentang pelatihan politik milik Wilhelm Hofmeister dan Karsten Grabow, kemudian adanya prinsip-prinsip rekrutmen politik yang dikembangkan oleh Ikrar Nusa Bakti dan Moch. Nurhasim, dan Czudnowski yang ditulis dalam bukunya Sastroatmodjo yang menjelaskan tentang penilaian untuk kandidat yang terpilih sebagai calon anggota legislatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis metode deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan dari hasil wawancara dan studi pustaka yang terkait pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PDI-Perjuangan memiliki tahapan serta proses rekrutmen yang sudah diatur di dalam peraturan partai dan surat ketetapannya yang berlaku dan menjadi aturan dasar bagi seluruh pengurus PDI-Perjuangan. Di dalam proses rekrutmen untuk mencalonkan calon anggota legislatif dari PDI-Perjuangan terdapat dua tahapan, yakni tahap penjaringan dan tahap penyaringan. Peraturan khusus dan seleksi yang berada di tahapan penjaringan membuat partai ini menjadi begitu selektif dalam memilih calon-calon anggota legislatif untuk pemilu di Kota Bandung. Kedua tahapan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep tahapan rekrutmen yang dikembangkan oleh Pippa Norris.
STRATEGI POLITIK PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2019
(2017-11-14) CHRISTIAN DESWINTA; Hendra; Firman Manan
Bagi partai politik, platform merupakan fondasi dasar untuk merumuskan programnya. Partai Perindo membuat gebrakan dengan mengeluarkan program meskipun belum tergabung dalam pemerintahan dan belum terdaftar sebagai peserta pemilihan umum. Platform Perindo adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin, yang direalisasikan dengan program gerobak Perindo. Strategi politik mengambil peran dalam pencapaian tujuan. Bagi Partai Perindo, program ini merupakan sebuah strategi untuk memberikan referensi kepada masyarakat mengenai partai perindo sekaligus juga membantu masyarakat dalam berdagang. Strategi ini dijadikan modal untuk memperoleh dukungan pada pemilihan umum. Maka tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai Strategi Politik Partai Perindo dalam Mewujudkan Platform Partai Politik Melalui Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 100.000 Gerobak periode 2015-2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pusat Partai Perindo di Menteng Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan pun direduksi, disajikan dan dianalisa. Keabsahan data diuji dengan triangulasi dimana triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber data. Hasil Penelitian dari strategi politik Partai Perindo melalui pemanfaatan program ini dianalisa dari tahapan munculnya strategi itu sendiri. diawali dengan penetapan tujuan yang acuannya merupakan platform partai dan upaya pengkomunikasiannya kepada masyarakat karena menyangkut pada upaya untuk memenangkan pemilihan umum. Lalu perumusan strategi untuk merealisasikan tujuan tersebut yang ditandai dengan cara-cara tertentu untuk mencapainya. Cara tersebut datang dari bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai dari fenomena-fenomena yang mendukung dan bahkan menghambat. Untuk menciptakan rekam jejak partai dan memberikan gambaran mengenai partai perindo strategi yang digunakan adalah Program UMKM 100.000 sampai pada tahun 2019. Partai Perindo dan programnya pun menempatkan diri dengan citra, target, dan pesan agar masyarakat dapat memahami program dan keberadaan Partai Perindo. Implementasi strategi mempertimbangkan manusia pelaksananya baik itu pemimpin maupun kadernya. Hary Tanoesoedibjo dan kader partainya sebagai implementator sudah melakukannya sesuai dengan prosedur strategi yang ada. Partai Perindo juga melakukan pengendalian strategi sebagai sarana pengendalian peredaran informasi mengenai jalannya sebuah strategi. Kata kunci: Strategi Politik, Platform partai, Program Gerobak Perindo
Analisis Pilihan Publik Walikota dalam Melindungi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Padang
(2019-12-12) DENNIS EDYA PUTRA; Hendra; Firman Manan
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-Undang No.22 tahun 1999, kewenangan dan pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan lebih nyata. Peran dari Pemerintah Daerah adalah mengalokasi sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien, mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan pasar, menyediakan barang publik hingga bisa menyusun regulasi yang efektif. Wali Kota Padang membuat kebijakan perlindungan terhadap (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM dengan membatasi masuknya UMKM Kebijakan ini dibuat dengan maksud melindungi UMKM lokal agar tidak kalah bersaing dengan waralaba ritel berjaringan besar dan bisa terus berkembang. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari ekonomi politik yang mana merupakan pilihan publik. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pilihan publik Wali Kota dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif digunakan agar dapat menganalisis secara rinci bagaimana pilihan publik Wali Kota dalam melindungi UMKM dengan melihat apa, bagaimana dan untuk siapa kebijakan tersebut dikeluarkan. Penentuan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive yang mana menganalisis beberapa informan sampai mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bagaimana pilihan publik yang dilakukan oleh Wali Kota dalam melindungi UMKM yang ada di Kota Padang, Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Wali Kota terhadap harapan dan keinginan dari masyarakat yang merupakan sebuah alternatif dari kebijakan yang diambil. Wali Kota dalam pilihan publik merupakan supply, UMKM dan masyarakat adalah demand, dan kebijakan publik adalah sebagai public goods. Kebijakan Wali Kota yang melindungi UMKM dan ekonomi lokal telah dijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Selain dari pembatasan masuknya waralaba ritel untuk masuk, pembenahan pasiwisata, pembenahan pasar dan juga bantuan kepada UMKM juga dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.

Browse

Recent Submissions