Administrasi Publik (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/109

Browse

Now showing 1 - 20 of 170

ANALISIS BEBAN KERJA DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(2016-12-16) RINKA HERTIKA; Asep Kartiwa; R. Ira Irawati
Masalah terkait dengan analisis beban kerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah belum dilakukan perhitungan beban kerja secara terukur, dimana pembagian beban kerja hanya sebatas tupoksi yang eksisting ada tanpa disertai perhitungan yang akurat sehingga beban kerja antara bidang yang satu dengan yang lain masih belum seimbang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan agar tiap pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan/tugas yang dibebankan kepadanya secara optimal. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif yang merupakan pendekatan dengan cara pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik. Aspek-aspek analisis beban kerja meliputi aspek beban kerja, standar kemampuan rata-rata pegawai dan waktu kerja efektif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari tiga aspek analisis beban kerja yaitu : beban kerja, standar kemampuan rata-rata, waktu kerja efektif. Standar kemampuan ratarata paling penting dalam mencerminkan beban kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Tasikmalaya.
ANALISIS BEBAN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH (UPBJJ) UNIVERSITAS TERBUKA BANDUNG
(2014-01-09) BAMBANG AGUSDIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenaga edukatif. Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. (Hasibuan 2005:116 ) Kinerja yang Optimal (optimal performance). Pada saat tuntutan tugas dalam keadaan sedang maka pegawai akan mampu melaksanakan tugas secara mudah dengan beban kerja dan kinerja tetap pada tingkat optimal. Peningkatan permintaan beban Kerja (increased workload demand). Jika tuntutan tugas meningkat waktu luang kerja akan terbatas. Penurunan permintaan beban kerja (decreased task demand). jika penurunan tuntutan tugas pegawai terjadi dan pegawai tidak mampu menyediakan sumber daya mental yang yang cukup maka kinerja akan mengalami penurunan. Adapun tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktif dimana peneliti ,membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 14 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 10 orang untuk bagian tata usaha.
Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (Studdi pada koperasi Industri Rajut Binong Jati)
(2018-05-31) CEPI MAULANA; Nina Karlina; Heru Nurasa
Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkembangan koperasi di kota Bandung yang merupakan salah satu lembaga pendorong ekonomi daerah maupun nasional. Berdasarkan obeservasi perkembanga Koperasi di Kota Bandung meningkat dengan signifikan, adanya kebijakan kelembagaan koperasi, kebijakan tersebut belum bisa meng-cover pertumbuhan tersebut sehingga yang menjadi masalah adalah belum tercapainya kualitas lembaga koperasi yang ditandai oleh kopeasi aktif dan tidak aktif, kurangnya pengawasan, komunikasi serta koordinasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh dan menganalisis proses kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di kota Bandung melalui studi pada Koperasi Industri Rajut Binong Jati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dilakukan wawancara mendalam kepada para informan yang terlibat dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini melibatkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Industri Perdagangan kota Bandung dan Pengrajin Sentra Industri Rajut Bingong Jati serta Pengelola Koperasi Industri Rajut Binong Jati (KIRBI). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa proses pelaksanaan kebijakan peningkatan lembaga koperasi belum optimal, pemerintah dalam merumuskan masalah belum sepenuhnya memperhatikan landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada serta isu-isu strategis. Pemerintah masih memperhatikan peningkatan dan tumbuhnya lembaga koperasi belum pada peningkatan kualitas koperasi, sehingga yang dihasilkan yaitu koperasi hanya bersifat aktif dalam menjalankan fungsi koperasi belum pada fungsi dan jenis koperasi sebagai jati diri, prinsip, dan azaz sebuah organisasi koperasi. Dengan demikian sebaiknya pengkajian kebijakan merujuk tepat pada Undang-undang No 17 tentang perkoperasian serta dilaksanakannya revitalisasi koperasi untuk melihat kondisi dan produktivitas koperasi yang ada di Kota Bandung.
Analisis Kebijakan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset Dan Teknologi
(2012) ARISNA WIDAYAKA; R. Ira Irawati; Asep Kartiwa
Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Permenristek) Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek. Permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mendukung kebutuhan aktor-aktor dan pelaku Iptek (pengembang teknologi, lembaga intermediasi dan pengguna teknologi) yang terlibat dalam kelembagaan Iptek sesuai Undang-Undang 18 tahun 2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, FGD (Focus Group Discussion) dan studi dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa struktur organisasi Deputi Kelembagaan Iptek tidak efesien, efektif dan produktif dalam mendukung kinerja Kelembagaan Iptek. Dari analisis kebijakan kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya dukungan SDM dalam pengisian jabatan, sehingga pembagian tugas pokok dan fungsi tidak terdistribusi dengan baik. Disamping itu berdasarkan laporan kinerja atau LAKIP yang dilakukan oleh pengawasan internal (Inspektorat) masih berorientasi ke output, belum ke outcome. Dari hasil analisis kebijakan akan direkomendasi kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk mengubah atau merevisi Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Permenristek) Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) untuk bagian yang berhubungan dengan kelembagaan Iptek. Adapun perubahan atau revisi yang akan dilakukan diharapkan dapat mengikuti struktur organisasi rekomendasi III dengan merombak nama Asisten Deputi dan Kepala Bidangnya. Adapun tindak lanjut dari penggantian struktur organisasi tersebut, segera menjalankan peran pembinaan kelembagaan iptek dengan melibatkan Asisten Deputi (lembaga penelitian dan pengembangan : pemerintah, perguruan tinggi, industri, daerah, penunjang, legislasi, budaya, Etika), baik dalam bidang pemetaan, program, analisis dan evaluasi.
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
(2014-12-17) PEBRIANA MARLINDA; Budiman Rusli; Entang Adhymuhtar
Penelitian ini membahas proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sejauh ini langkah inventarisasi dalam proses perencanaan yang dilakukan hanya sebatas pendataan jumlah dan kualifikasi tenaga dokter saja, belum sampai pada kegiatan analisis dan pemetaan. Disamping itu, metode yang digunakan belum baku, sehinga jumlah dokter melebihi standar nasional, tetapi kualifikasinya tidak tepat dan distribusi tidak merata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan memahami dan menggali secara mendalam data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topic penelitian, serta data-data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian yaitu: Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Bagian Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.Untuk menganalisa perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Noatmodjo (2003:24) yakni: inventarisasi, perkiraan (peramalan), penyusunan rencana dan, monitoring dan evaluasi. Keseimpulan dari hasil penelitian ini adalah perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melalui langkah-langkah perencanaan yaitu: inventarisasi, perkiraan (peramalan), penyusunan rencana dan, monitoring dan evaluasi. Namun perlu adanya penguatan disetiap langkah-langkahnya dengan adanya komitmen resmi dari pemerintah Kota Pekanbaru, berupa pembuatan Master Plan Kesehatan, Standar Pelayanan Minimum (SPM), pembentukan bagian khusus yang melakukan perencanaan dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).
Digital Government Success Factors Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
(2021-10-01) RIAN BAHTIAR; Rita Myrna; Elisa Susanti
This study aims to identify how successful digital government is in paying motor vehicle taxes based on the West Java SAMSAT Mobile (SAMBARA) application at the Regional Revenue Agency of West Java Province. This study uses a descriptive qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants in the data collection stage, observation and documentation researchers. Implementation, supply (digital services), adoption (Gil-garcia & Flores-zúñiga, 2020) on motor vehicle tax payments based on the West Java SAMSAT Mobile application is currently not effective. Some findings include the presence of the Regional Revenue Operational Service Center (PLOPD) as a management unit for revenue information system innovation. Realization based on the variable states that motor vehicle tax revenue through digital application services is quite developed and has increased. The average user perception welcomes the presence of SAMBARA with a rating in the good category. However, there are still negative responses based on the most types of complaints, namely users have problems making payments so that the level of electronic-based payments is still very low, it is possible that brokering practices can still occur and require a facial verification feature.
DIGITAL READINESS SI ICE MANDIRI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI OSS DI MAL PELAYANAN PUBLIK
(2022-03-30) AMI AFRIYANI; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
Abstract This study aims to identify how prepared the Sumedang Regency DPMPTSP government is in implementing SI ICE MANDIRI licensing for OSS integration in the Sumedang Regency public service mall. This study uses a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with informants at the data collection stage by observing and studying literature. Resource readiness, IT readiness, cognitive readiness, partnership readiness, culture readiness and strategic readiness (Lokuge et all, 2019) in the implementation of MANDIRI SI ICE, licensing for OSS integration in public service malls is currently said to be not ready. Some of the findings include SI ICE MANDIRI for integrated business licensing. OSS is a central system that is present to facilitate business licensing. SI ICE MANDIRI as a digital government response is influenced by central regulations through Law Number 11 of 2021, the job creation law which changes the OSS regulation to government regulation number 5 of 2021 OSS RBA, which changes the pattern and structure of business license services in Indonesia. Another finding is that the use of SI ICE MANDIRI and OSS still opens a gap in the practice of brokering culture due to a lack of public understanding of the digital system and misuse of permits due to lack of supervision from the government in business licensing services in Sumedang Regency. Keywords : Digital Readiness, Business Licensing, SI ICE MANDIRI, OSS Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan pemerintah DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan SI ICE MANDIRI perizinan berusaha terintegrasi OSS di mal pelayanan publik kabupaten sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap informan tahap pengumpulan data dengan observasi dan studi literature. Resouerce readiness, IT Readienss, cognitive readiness, partnership readiness, culture readiness dan strategic readiness (Lokuge et all, 2019) dalam penyelenggaraan SI ICE MANDIRI perizinan berusaha terintegrasi OSS di mal pelayanan publik saat ini dikatakan belum ready. Beberapa temuan diantaranya SI ICE MANDIRI untuk perizinan berusaha yang terintegrasi OSS merupakan sistem pusat yang hadir untuk mempermudah perizinan berusaha. SI ICE MANDIRI sebagai respon pemerintahan digital dipengaruhi oleh regulasi pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 undang-undang ciptakerja yang merubah regulasi OSS menjadi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 OSS RBA, yang mengubah pola dan struktur layanan izin usaha di Indonesia. Temuan lainnya penggunaan SI ICE MANDIRI dan OSS ini masih membuka celah praktek budaya percaloan yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem digital serta penyalahgunaan perizinan yang disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Sumedang. Kata kunci : Digital Readiness, Perizinan Berusaha, SI ICE MANDIRI, OSS
DISKRESI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS KEUANGAN (Studi Kasus Penyelamatan Bank Century oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan)
(2015-10-20) MOCHAMAD FAIZAL RIZKI; Judistira K. Garna; Judistira K. Garna
Tesis dengan judul Diskresi Kebijakan Publik ini merupakan hasil penelitian terhadap diskresi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century. Situasi keuangan global 2008 yang tengah genting serta terdapat adanya bank swasta kecil yakni Bank Century yang kemudian dinyatakan sebagai bank gagal, mengharuskan KSSK memutuskan sebuah kebijakan. Terdapat dua opsi kebijakan dalam menangani Bank Century yaitu menyelamatkan atau menutupnya. Pilihan kebijakan jatuh pada menyelamatkan Bank Century dengan memberikan Pinjaman Modal Sementara (PMS) sebesar Rp. 6,76 triliun. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan masalah yang kemudian dibentuknya Pansus Bank Century oleh DPR RI yang mempertanyakan (1) Apakah benar adanya krisis keuangan di tahun 2008; (2) Indikator penetapan bank gagal berdampak sistemik; (3) Tidak adanya laporan kepada Presiden dan Wakil Presiden mengenai penyelematan Bank Century; (4) Kenaikan jumlah dana penyelamatan dari sebesar Rp. 689 miliar menjadi Rp. 6,76 triliun; (5) Sah tidaknya keberadaan KSSK dalam undang-undang; (6) Benarkah relaksasi pemberian FPJP hanya dikhususkan untuk Bank Century dsb. Diskresi kebijakan penyelamatan Bank Century yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menghindarkan Indonesia dari ancaman krisis keuangan global tahun 2008, namun di sisi lain tindakan diskresi tersebut menimbulkan berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana terjadinya diskresi kebijakan atau freies Ermessen KSSK dalam perspektif kebijakan publik, sehingga diketahui masalah serta kekurangan yang ada pada diskresi kebijakan tersebut dan bagaimana dampak yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen terkait, observasi serta wawancara tidak terstruktur sebagai konfirmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam penyelamatan Bank Century telah dilaksanakan dengan tepat dengan kata lain telah memenuhi kriteria Extraordinary freies ermessen, Prasyarat Kondisional dan Syarat Umum Produk Tindakan Diskresi yang merupakan pedoman yang harus dipenuhi oleh suatu tindakan diskresi berdasarkan Kerangka Umum Diskresi yang telah ditetapkan dalam Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (KUHAN) tetap saja menimbulkan masalah disebabkan di Indonesia seringkali akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan mengutamakan audit finansial atau audit keuangan dan kegiatan bukannya audit kebijakan. Oleh karena itu, Dalam situasi menghadapi krisis di sektor keuangan yang membutuhkan respon cepat selain harus terpenuhinya Prasyarat Kondisional dan Syarat Umum Produk Tindakan Diskresi juga harus menyertakan hasil analisis kebijakan yang ditandatangani secara resmi dan terdokumentasi sebagai akuntabilitas kebijakan oleh para pemangku kebijakan Sehingga diskresi kebijakan dapat lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.
Diskresi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi)
(2013-07-22) BONTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Tesis dengan judul Diskresi Kebijakan Publik ini merupakan hasil penelitian terhadap diskresi kebijakan restrukturisasi Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi. Penelitian ini didasarkan oleh ketertarikan penulis terhadap diskresi kebijakan restrukturisasi Perusahaan Daerah Jati Mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi Nomor 73.a/Kep.Perusda/VIII/2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Hubungan Kerja ternyata tidak sesuai dengan Peraturan Walikota No.7 Tahun 2006 tentang Nama, Jenis Usaha dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah yang melandasi secara yuridis Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi. Hal tersebut kemudian menjadi indikasi masalah dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana terjadinya diskresi kebijakan pada restrukturisasi organisasi PD Jati Mandiri Kota Cimahi dalam perspektif administrasi publik, sehingga dapat diketahui dan dipahami ketepatan dan kekurangan yang terjadi pada diskresi kebijakan tersebut beserta implikasi yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen terkait, observasi non partisipan serta wawancara tidak terstruktur sebagai konfirmasi. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa diskresi yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Jati Mandiri Kota Cimahi tepat dilakukan, karena telah memenuhi prasyarat kondisional dan Syarat Umum Produk Tindakan Diskresi yang merupakan indikator yang harus dipenuhi oleh suatu tindakan diskresi berdasarkan Kerangka Umum Diskresi yang telah ditetapkan dalam Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara. Kata Kunci: Diskresi, Kebijakan Publik, Perusahaan Daerah
E-READINESS SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK) DALAM PENGELOLAAN DATA WAKAF DI KABUPATEN BANDUNG
(2022-12-19) LUTHFI ANWAR MAHBUBI; Didin Muhafidin; Nina Karlina
Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya e-readiness Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam pengelolaan data wakaf di Kabupaten Bandung, yang secara khusus difokuskan melihat kesiapan (e-readiness) di Kecamatan Bojongsoang dan Rancaekek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori e-readiness Indrajit meliputi 5 indikator yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma. Hasil penelitian ini adalah kesiapan e-government (e-readiness) pada Sistem informasi Wakaf (SIWAK) dalam pengelolaan data wakaf di Kabupaten Bandung khususnya di KUA Kecamatan Bojongsoang dan KUA Kecamatan Rancaekek dapat dikatakan belum ready. Hal tersebut dibuktikan degan: 1) infrastruktur telekomunikasi meliputi ketersediaan perangkat komputer sangat terbatas dan tidak ada perangkat komputer khusus untuk menginput data di SIWAK. 2) tidak ada kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan lembaga lain dalam hal pengadaan sarana prasarana seperti perangkat komputer maupun penyediaan jaringan internet. 3) kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai ditandai dengan tidak adanya operator yang berlatar belakang pendidikan di bidang IT, serta tidak adanya kegiatan diklat, pelatihan, maupun bimbingan teknis terkait pengoperasian aplikasi SIWAK. 4) tidak ada anggaran secara spesifik untuk penyelenggaraan SIWAK. 5) belum ada regulasi bersifat spesifik (khusus) yang mengatur Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). 6) operator SIWAK merasa kesulitan pada saat penyesuaian dengan perubahan sistem manual ke sistem digital.
Efektibvitas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2016 - 2017
(2021-01-05) MUHAMMAD AFDHAL ABDIANSYAH MA; Ramadhan Pancasilawan; Sinta Ningrum
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi Legislasi melatari terbentuknya Badan Legislasi guna mengkoordinir proses pembentukan undang-undang. Namun, pada Tahun Sidang 2016 – 2017 DPR menargetkan 51 RUU, dan realisasinya hanya 7 RUU (13.73%) yang berhasil disahkan di Rapat Paripurna. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Organisasi (Steers, 1985) yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi yaitu Karakteristik Organisasi, Karakteristik Pekerja, Karakteristik Lingkungan, Kebijakan dan Praktek Manajemen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, serta validasi data dengan triangulasi. Hasil penelitian: pada aspek organisasi, Badan Legislasi belum melakukan pendivisian sesuai dengan skema pembentukan undang-undang. Pada aspek pekerja, pendidikan anggota Badan Legislasi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu tujuan individu dengan tujuan organisasi masih belum selaras. Kemudian, lingkungan internal Badan Legislasi yang datang dari kepentingan individu anggotanya dapat menghambat target RUU, selain itu lingkungan eksternal, pengaruh kekuatan Partai Politik yang begitu dominan, tidak terlepas dari diberinya kewenangan luas dalam mengatur Fraksi-Fraksi. Pada aspek kebijakan dan Praktek Manajemen, perubahan Tata Tertib DPR dari yang sebelumnya mewajibkan kehadiran fisik setiap anggota berubah menjadi kehadiran yang diwakilkan melalui tanda tangan pada daftar hadir. Selain itu, belum adanya kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan yang jelas, seperti pelarangan rangkap jabatan anggota DPR dengan jabatan diluar DPR seperti partai politik maupun perusahaan swasta.
Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias
(2015-07-22) SENTOSA WARUWU; Budiman Rusli; Yogi Suprayogi Sugandi
ABSTRAK Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Nias yang belum mampu merealisasikan target pendapatan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014. Permasalahannya adalah keterbatasan struktur organisasi dalam hal ini belum adanya bidang yang menangani khusus pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga selama ini ditangani oleh bidang pengembangan, belum optimalnya kerja sama dengan dinas terkait dalam hal ini petugas dinas pendapatan kecamatan, keterbatasan kemampuan administrasi pegawai atau sumber daya manusia lemah karena faktor pendidikan yang masih rendah, dalam melaksanakan perencanaan program kerja tidak sinkron dengan tugas pokok masing-masing bidang, tingkat kepuasan kerja anggota organisasi kurang layak karena rutinitas pekerjaan yang dilaksanakan melebihi beban kerja. Sehinggga hal ini menjadi penyebab tidak efektifnya organisasi dinas pendapatan Kabupaten Nias. Oleh karena itu hasil penelitian ini bertujuan dalam mengefektifkan organisasi Dinas Pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nias dan Untuk menganalisa dan menerapkan teori/konsep ilmu administrasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada seluruh informan yang berhubungan dengan proses efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Nias, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Nias yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien karena pertama struktur organisasi yang ada dalam mengelompokkan pekerjaan tidak secara spesialisasi kegiatan atau bidang khusus yang mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta belum tersedianya standar operasinal prosedur; kedua kurangnya kerja sama dalam bentuk koordinasi dengan instansi lain yaitu dengan pemerintah kecamatan; ketiga keterbatasan kemampuan administrasi pegawai atau sumber daya manusia, dimana terdapatnya jenjang pendidikan yang masih rendah; keempat Perencanaan Program Kerja tidak relevan atau tidak konsisten dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang; lima kepuasan kerja pegawai tidak sesuai dengan harapan dimana sistem insentif yang tidak jelas bagi pengelola pendapatan utamanya bagi pengelola petugas dinas pendapatan kecamatan dan kepala desa serta tidak adanya penghargaan khusus yang memberikan motivasi bagi pegawai atas hasil pekerjaannya, dan tidak terdapatnya peluang untuk berkreasi bersama. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Nias menunjukkan bahwa aspek struktur organisasi, kerja sama, kemampuan administrasi pegawai, perencanaan program kerja dan kepuasan kerja belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Nias. ABSTRACT This study examines the effectiveness of Nias Regency Revenue Department Organization which has not been able to realize the target of revenue derived from land and building tax of rural and urban areas by 2014. The problem is the lack of organizational structure in this case there are no special handling fields that land and building tax in rural and urban so `long as it is handled by existing development fields, not optimal cooperation with the relevant agencies in this sub-district revenue department officials, the limited ability of personnel administration or human resources is weak because of the education factor that is still low, in carrying out the planning of the work program is not in sync with the main duties each field, the level of job satisfaction organizational members are less worthy because of routine work performed exceeds the workload. So as it is the cause of the ineffectiveness of revenue department organization of Nias regency. Therefore, the results of this study aims into organization of the Revenue Department to increasing origin revenue in Nias Regency and to analyze and apply the theory / concept of the science of public administration. The method used in this research is qualitative descriptive method by data collection techniques done with interview to all informant relating to the process of organizational effectiveness of Revenue department of Nias Regency, observation and documentation study. The research results showed that the process of organizational effectiveness of Revenue Department of Nias Regency conducted so far ineffective and inefficient because the first organizational structure in the grouping does not work in a specialized field of specialization of activities or who manage land and building tax in rural and urban areas, and the unavailability of procedures operational standard; second, the lack of cooperation in the form of coordination with other agencies, namely with the sub district governments; The third limitation of the ability of administration personnel or human resources, where the presence of the still low level of education; Fourth Planning Work Program unsynchronized or inconsistent with the basic tasks and functions of each field; five employee satisfaction is not in accordance with the expectations which the system of incentives that are not clear to the managers of the main income for the managers of officers of Revenue Department at the sub district and village heads and so absence of special awards that provide motivation for employees on the results of his work, and the absence of opportunities to be creative together. Therefore, the factors that influence organizational effectiveness of Revenue Department of Nias Regency shows that aspects of the organizational structure, teamwork, the ability of personnel administration, planning work programs and job satisfaction has not been implemented as expected. Keywords : Organizational Effectiveness, Local Revenue Department, Nias Regency.
Efektivitas Pelayanan Paspor Online Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang
(2017-09-29) YULIA HANOSELINA; Budiman Rusli; Candradewini
Tesis ini menggambarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelayanan Paspor Online Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada permasalahan pada pelayanan paspor online di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Pelayanan Paspor Online Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Penelitian ini menggunakan teori dari Epstein tentang ukuran efektivitas pelayanan publik. Adapun ukurannya adalah aspek measures of community conditions, measures of service accomplishment, measures of citizen satisfaction and perception dan measures of the unintended adverse impact of a service. Sementara itu metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan paspor online di Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang diukur dari aspek measures of community conditions, measures of service accomplishment, measures of citizen satisfaction and perception dan measures of the unintended adverse impact of a service adalah belum efektif.
Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang
(2014-07-22) EKA YULYANA; Nina Karlina; Heru Nurasa
Penelitian ini berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang”. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan yang dalam implementasinya belum dilaksanakan dengan baik sehingga kemiskinan di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang masih belum bisa ditanggulangi secara optimal melalui program keluarga harapan (PKH). Kecamatan Telagasari yang melaksanakan PKH semenjak program ini digulirkan dari tahun 2007 dengan 1.571 RTSM yang ditetapkan sebagai peserta sampai dengan tahun 2013 baru 305 RTSM yang keluar dari kepesertaan masih ada 1.266 RTSM. Maksud penelitian ini adalah untuk melakukan kajian serta mengetahui lebih dalam Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan, yang dilaksanakan oleh UPPKH di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang mampu menanggulangi kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam terhadap informan yang diperkirakan dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai PKH sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan penelitian serta dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive.Data yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan PKH pada aspek pencapaian tujuan belum efektif karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Telagasari belum efektif mengangkat keluarga miskin dari kategori miskin. Prosedur yang dijalankan oleh para pelaksana atau para pendamping PKH telah efektif, karena dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.Sosialisasi yang dilaksanakan oleh para tenaga pendamping telah efektif. Pada aspek adaptasi dapat dianalisa bahwa penyesuaian diri yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping dan peserta sudah cukup efektif. Penulis menyarankan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan perlu ditinjau kembali kriteria dalam menentukan kepesertaan RTSM sehingga target sasaran dan tujuan program dapat sikron dan berhasil dilaksanakan dengan tolak ukur yang sama. Sosialisasi PKH harus dilaksanakan menyeluruh terhadap seluruh warga masyarakat. Sarana penunjang kerja bagi para pendamping sebaiknya segera diganti, seperti mesin tik segera diganti dengan komputer. Untuk proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, dalam hal ini sebaiknya tenaga pendamping di Kecamatan Telagasari ditambah.
EFEKTIVITAS PROGRAM PPEMBERDAYAAN KENAGA KERJA INDONESIA PURNA (TKI-PURNA) DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH
(2018-04-16) SAMKAMARIA; Ida Widianingsih; Ramadhan Pancasilawan
ABSTRAK Riset ini membahas tentang efektivitas program pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna (TKI-Purna) di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai permasalahan yang dialami oleh TKI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan program pemberdayaan guna menyediakan lapangan pekerjaan bagi TKI, sehingga TKI tetap mendapatkan pekerjaan tanpa harus bekerja di luar negeri menjadi TKI. Berdasarkan hasil observasi awal, program pemberdayaan TKI-Purna ini belum bejalan efektif. Untuk mengetahui mengapa program pemberdayaan TKI purna di Kabupaten Sigi belum efektif, maka peneliti menggunakan teori Riant Nugroho (2017), tentang penilaian efektivitas program yang terdiri dari aspek ketepatan kebijakan, pelaksanaannya, target, lingkungan, dan proses. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi struktur dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Berdasarkan temuan lapangan, program pemberdayaan TKI-Purna di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif dikarenakan LP3TKI Palu tidak melakukan follow up, TKI purna yang mengikuti pelatihan tidak memiliki modal usaha, pelatihan yang diberikan kepada TKI purna tidak memuat kearifan lokal misalnya pemberdayaan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Kata Kunci: Efektivitas Program, Pemberdayaan TKI Purna, Kabupaten Sigi. ABSTRACT This research discusses the effectivity program of empowerment Retired migrant workers (TKI-Purna) in Sigi district, Central Sulawesi Province. Various problems faced by TKI has encouraged the government to make a policy about empowerment program to provide employment for TKI. Thus, the TKI can still get job without having to work abroad. Based on the results of preliminary observation, the empowerment program of TKI-purna has not been effective yet. To find the reason behind it, Researcher used Riant Nugroho`s (2017) theory about the effectivity of the program which consist of policy, implementation, target, environment, and process accuracy. Qualitative research with descriptive approach used in this study. Data were collected through observation, semi-structural interview, and documentation. Informant are selected using purposive technique. According to the field observation, the empowerment program of TKI-Purna in Sigi Regency of Central Sulawesi Province has not been effective because LP3TKI Palu does not follow up the program, the retired migrant workers do not have the business capital, the training material given does not include local wisdom such as empowerment in agriculture, plantations, and farms field. Keywords: Program Effectiveness, Empowermentn Of Returning Indonesian Workers, Sigi District.
EVALUASI DAMPAK PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA
(2014-04-15) AI NENDEN ANITA DEWI; Budiman Rusli; Dedi Rosadi
Berdasarkan hasil laporan evaluasi konsultan sektor Kabupaten Tasikmalaya 2011 yang dilakukan oleh evaluator PNPM Mandiri di Kecamatan Salawu menunjukan masih terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program, baik yang dilakukan oleh pelaksana program maupun dari masyarakat sendiri. Dengan kurangnya peran aktif dari fasilitator di Kecamatan Salawu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membuat desain pekerjaan prasarana yang seharusnya merupakan usulan dari masyarakat, tetapi hanya dilakukan oleh fasilitator. Selain itu hasil evaluasi eksternal menunjukan sering terjadi keterlambatan pencairan dana diakibatkan oleh kelalaian pelaksana program serta masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pelaksanaan di lapangan karena belum memahami program tersebut yakni, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya kinerja konsultan dan fasilitator di tingkat Kabupaten terutama dalam memberikan arahan serta supervisi kerja dari Fasilitator di Kecamatan Salawu juga terlihat tidak maksimal. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini tentang pengukuran evaluasi dampak program yaitu Dimensi Dampak: (1) Dampak pada masalah public (2) Dampak pada kelompok (3) Dampak sekarang dan dampak yang akan datang. (4) Dampak biaya langsung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menghasilkan data deskriptif. Berdasarkan temuan bahwa keberhasilan PNPM hanya terlihat dari caracara atau tujuan-tujuan khusus untuk mencapai tujuan utamanya saja. Sementara itu tujuan utama dari PNPM yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan kurang berhasil karena usaha-usaha yang mendapatkan modal dari PNPM hanya 55% saja yang berkembang sedangkan sisanya tidak berkembang karena tidak bisa mengelola dengan baik bantuan yang telah diberikan. Dengan demikian hanya sebagian masyarakat miskin yang dapat memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka. Simpulan dari penelitian ini bahwa: Evaluasi dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yaitu evaluasi sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/ program tersebut memberi dampak yang nyata pada masalah yang ditangani.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ) DI KOTA BANDUNG ( STUDI KASUS WANITA TUNA SUSILA )
(2016-10-28) IHSAN SURYAWARDANA; Budiman Rusli; Rita Myrna
Penelitian tentang Evaluasi dalam Kebijakan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung (studi kasus Wanita Tuna Susila) oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Bandung. penelitian ini dilatar belakangi oleh Perda Kota Bandung No.24 Tahun 2012 bab VIII pasal 13 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dengan pendekatan menyeluruh. Usaha penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan melalui Preventif, Kuratif, Rehabilitatif, Perlindungan, Penunjang, dan Pengembangan. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung agar dapat mengembalikan keberfungsian sosial para PMKS khususya Wanita Tuna Susila Jalanan di Kota Bandung. Evaluasi dalam Kebijakan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung (studi kasus Wanita Tuna Susila), penulis menggunakan teori Evaluasi Kebijakan menurut William Dunn, yang terdiri dari 6 kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. yang meliputi observasi dan wawancara mendalam. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengendalian. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dipaparkan dengan langkah-langkah yang meliputi: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Penulis menyimpulkan bahwa kebijaka pembinaan PMKS studi kasus wanita tuna susila di kota bandung sudah berjalan dengan optimal. Namun pada kriteria efektivitas, efisiensi, ketepatan, perataan dan kecukupan perlu dilakukan penguatan. khususnya pada hal SDM, anggaran, pemberian materi yang tepat dalam membina WTS.
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Hibah Luar Negeri di LIPI
(2022-04-25) M. IQBAL FIRMANSYAH; Ida Widianingsih; Rita Myrna
Hibah merupakan salah satu bentuk penerimaan (revenue) yang penting dalam pengelolaan keuangan suatu negara, tidak hanya di Negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Jerman. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik harus didasarkan pada beberapa prinsip pengelolaan keuangan, di antaranya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Akan tetapi pada saat ini, masih rendahnya pemahaman para pengelola keuangan atas pedoman pengelolaan hibah langsung menjadi permasalahan dalam pengelolaan dana hibah luar negeri yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana hibah luar negeri di lingkungan LIPI. Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan melakukan observasi. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: (1) salah satu tujuan dibentuknya pedoman pengelolaan hibah langsung belum tercapai dikarenakan peningkatan kepatuhan belum secara menyeluruh di tingkat satuan kerja dalam pertanggungjawaban dana hibah luar negeri di LIPI, (2) pengelolaan dana hibah luar negeri dilihat dari perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belum berjalan secara efisien, (3) pengelolaan dana hibah luar negeri di lingkungan LIPI sudah cukup memuaskan kebutuhan dari pelaksana yaitu satuan kerja penerima hibah dan para pengelola keuangan, (4) pertanggungjawaban penggunaan dana hibah luar negeri sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, (5) akuntabilitas penggunaan dana hibah luar negeri telah sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUTA MAKMUR)
(2012-10-23) PUTRI MURDIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Program Pengebangan Kecamatan (PPK) mempunyai tujuan yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan yang keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi, namun sebagaimana umumnya sebuah kebijakan yang diluncurkan pemerintah, dalam pelaksanaannya tidak selalu lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi PPK di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Untuk memperoleh data empirik yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung dari para pelaksana yang terlibat dalam Program Pengembangan Kecamatan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil evaluasi terhadap Masyarakat penerima bantuan dari PPK di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, telah memenuhi kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. cukup efektif dalam memberdayakan pembangunan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Hanya dari sisi efektivitas, kebijakan PPK belum sepenuhnya efektif.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG, STUDY KASUS: Dampak penerimaan dan pemanfaatan Dana RESPEK Bagi Masyarakat Asli Papua
(2016-03-05) FERDINAN ASSEM; Heru Nurasa; Herijanto Bekti
A B S T R A K EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG STUDY KASUS: Dampak Penerimaan dan Pemanfaatan Dana RESPEK Bagi Masyarakat Asli Papua Di kelurahan Aimas. Program Rencana Strategi Pembangunan Kampung ( RESPEK) merupakan salah satu Program penaggulangan kemiskinan, Program ini merupakan program kekususan yang ada di propinsi Pupua dan Paua Barat. Melalui program ini pemerintah daerah melakukan pendekatan dalam pelayanan dan Pemberdayaan lansung kepada masyarakat. Banyak sumber uang, yang dikelurkan untuk implementasi program RESPEK. Namun sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan atau kegagalan Program RESPEK. Berdasarkan laporan tim monitoring Distrik Aimas bahwa program RESPEK pada tahun 2012-2015,di kelurahan Aimas dicatat mengalami keberhasilan diataranya bertambahnya infrastruktur dasar, peningkatan pemodalan bagi masyarakat miskin. Namun keberhasilan tersebut diatas tetap menyisakan cacat, meski tidak terlau parah. Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, maka perlu dilakukan evaluasi dampak terhadap Program RESPEK di Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong. Kerangka Pemikiran penelitian ini adalah hendaknya mengevaluasi dampak Program RESPEK pada :1. Masalah publik/kelompok sasaran baik yang diharapkan atau tidak; 2. Kelompok diluar sasaran/ ekstranalitas/ limpahan dampak limpahan (Spillover effects); 3. Dampak sekarang dan dampak akan datang, dan 4. biaya langsung yang dikelurakan untuk membiayai program dan dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik/masyarakat akibat Progaram RESPEK. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mennghasilkan data deskriptif. Evaluasi dampak yang dilakukan termasuk evaluasi sumantif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Program RESPEK di Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, khusunya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara umum memberikan dampak yang baik, nyata dan luas. Indikatornya; menigkatkan ketersediaan dan akses terhadap sarana dan prasarana dasar pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dampak yang terasa sekarang adalah dipenuhi hak-hak masyarakat di kelurahan Aimas yaitu ketersediaan sarana dan prasarana dasar. Dalam jangka panjang, diperkirakan bakal terjadi penigkatan kehidupan baik disisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Adapun dampak negatif, masyarakat Kelurahan Aimas mmenjadi tergantung pada bantuan

Browse

Browsing Administrasi Publik (S2) by Title

Results Per Page

Sort Options