Administrasi Publik (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Administrasi Publik (S2) by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 170
Results Per Page
Sort Options
Item PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA(2009) RASIN AANG SUHENDAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Rasin Aang Suhendar, NPM 170720090501 PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELECTRONIC GOVERNMENT PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA Electronic Government merupakan salah satu sistem yang sangat dibutuhkan pada masa elektronik seperti saat ini. Namun, di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Electronic Government masih terlihat kurang efektif, yang dapat disebabkan karena kurang optimalnya struktur organisasi yang ada. Hal inilah yang menjadikan latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan Elektronic Government dengan sasaran pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan metode survey eksplanatory, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan yaitu pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas pelaksanaan Electronic Government.Penelitian survey sebagai salah satu jenis penelitian ilmiah (scientific research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengumpulan jawaban diolah secara statistik melalui data kuesioner dari sejumlah responden. Hasil yang didapat dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan variabel struktur organisasi terhadap efektifitas pelaksanaan Electronic Governmant sebesar 56,2%, dari dimensi yang diukur adalah; Spesialisasi Pekerjaan 13,49%, Departementalisasi2,93%, Rantai Komando8,49%, Rentang Kendali-1,40%, Sentralisasi/ Desentralisasi0,01%, Formalisasi 32,66%sisanya sebesar 43,8% variabel lain yang tidak diteliti. Adapun implikasi penelitian ini adalah bahwa tidak efektifnya, pelaksanaan Electronic Government di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebabkan karena belum diformalisasikannya fungsi tersebut ke dalam struktur organisasi, sehingga belum dibuatkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Electronic Government. Selain itu, kompetensi kerja pelaksana Electronic Government belum terdefinisikan secara jelas, yang merupakan salah satu persyaratan dalam dimensi spesialisasi pekerjaan. ABSTRACT Rasin Aang Suhendar, NPM 170720090501 THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN AGENCY OF INVESTMENT AND ONE STOP SHOP (BPMPTSP) PURWAKARTA Electronic Government is a system that is needed in the electronic era as it is today. However, its implementation in the Agency of Investment and One Stop Shop Purwakarta is still looks less effective, which may be caused due to organizational structures that has not been optimal. This is the background of the research. The objective of this research is to determine the effect of organizational structure on the effectiveness of the electronic government implementation in Agency of Investment and One Stop Shop (BPMPTSP) Purwakarta. The method of research used was explanatory, the research aims are to clarify and test the research hypotheses that have been formulated; the influence of organizational structure on the effectiveness of electronic government implementation. The approach for this research is quantitative through survey. The result of this study is organizational structure significantly influence the effectiveness of the electronic government implementation in BPMPTSP Purwakarta (56,2%). Dimension that has been measured were; Occupation Specialization 13,49 %, Departmentalize 2,93 % , Chain of Command 8.49 % , Full Range -1.40 % , Centralization / Decentralization 0.01 % , Formalization 32.66 %, and other variables 43.8 % . The implications of the research are the implication of electronic government in is not effective which is caused by the electronic government that has not been formulized in organizational structure at BPMPTSP, there is no Procedure and Operational Standard (SOP) of electronic government and the job competence of electronic government executor has not clearly defined., which is one -dimensional requirements in job specialization.Item INTERNALISASI BUDAYA ORGANISASI DI KANTOR GABINHETE DO VICE PRIMEIRO MINISTRO-ASSUNTOS SOCIAIS REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR LESTE(2011) ALBERTINO DE ARAUJO; A. Djadja Saefullah; Sinta NingrumABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis secara terperinci mengenai internalisasi terhadap nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku di Kantor Gabinhete do Vice Primeiro Ministro-Assuntos Sociais (GVPM-AS). Sebagaimana harapan yang ingin dicapai dari nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku tersebut, adalah sebagai kekuatan untuk membangun budaya organisasi yang lebik kompleks, melahirkan budaya baru yang tegas, membentuk budaya kerja yang lebih efektif terarah dan responsif, serta memperkuat kerja sama seluruh anngota organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih maksimal.Akan tetapi harapan ini dapat dilatari dengan beberapa permasalahan yang masih menghambat terjadinya internalisasi sehingga nilai-nilai budaya organisasi yang berlaku belum sepenuhnya menjiwai pribadi pegawai negeri. Dalam penelitian inipun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana internalisasi budaya organisasi yang berjalan selama ini di Kantor Gabinhete do Vice Primeiro Ministro-Assuntos Sociai (GVPM-AS). Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian melalui: persepsi, skema organisasi, dan penghargaan, penulis melihat bahwa: sebenarnya budaya organisasi yang berlaku sangat kuat karena telah didukung dengan adanya sosialisasi yang cukup memadai. Diantara ketiga dimensi yang digunakan untuk menganalisis jalannya internaisasi budaya organisasi yang diteliti, yang paling rendah adalah penghargaan, dalam hal ini sistem reward yang belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh campurbaurnya karakter politik di dalam menyelenggarakan organisasi dan pelayanan, yang mana menghambat kemungkinan terjadinya peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Kata Kunci : Internalisasi Budaya Organisasi di Kantor Wakil Perdana Mentri.Item Analisis Kebijakan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset Dan Teknologi(2012) ARISNA WIDAYAKA; R. Ira Irawati; Asep KartiwaTesis ini berjudul Analisis Kebijakan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi, ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Permenristek) Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan Iptek. Permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Iptek belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mendukung kebutuhan aktor-aktor dan pelaku Iptek (pengembang teknologi, lembaga intermediasi dan pengguna teknologi) yang terlibat dalam kelembagaan Iptek sesuai Undang-Undang 18 tahun 2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, FGD (Focus Group Discussion) dan studi dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa struktur organisasi Deputi Kelembagaan Iptek tidak efesien, efektif dan produktif dalam mendukung kinerja Kelembagaan Iptek. Dari analisis kebijakan kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya dukungan SDM dalam pengisian jabatan, sehingga pembagian tugas pokok dan fungsi tidak terdistribusi dengan baik. Disamping itu berdasarkan laporan kinerja atau LAKIP yang dilakukan oleh pengawasan internal (Inspektorat) masih berorientasi ke output, belum ke outcome. Dari hasil analisis kebijakan akan direkomendasi kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk mengubah atau merevisi Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Permenristek) Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) untuk bagian yang berhubungan dengan kelembagaan Iptek. Adapun perubahan atau revisi yang akan dilakukan diharapkan dapat mengikuti struktur organisasi rekomendasi III dengan merombak nama Asisten Deputi dan Kepala Bidangnya. Adapun tindak lanjut dari penggantian struktur organisasi tersebut, segera menjalankan peran pembinaan kelembagaan iptek dengan melibatkan Asisten Deputi (lembaga penelitian dan pengembangan : pemerintah, perguruan tinggi, industri, daerah, penunjang, legislasi, budaya, Etika), baik dalam bidang pemetaan, program, analisis dan evaluasi.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN OLEH TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA (TKPK) DI KOTA BANDUNG(2012-10-16) SAHADI HUMAEDI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPermasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan kebijakan pusat yang kemudian diterjemahkan pada level propinsi dan kota/kabupaten. Dalam implementasinya banyak variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Di Kota Bandung†, berdasarkan konsep impelementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier menjelaskan tiga variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu (1) Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan, (2) Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi, (3) Variabel Diluar Undang-Undang Yang Mempengaruhi Implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data kualitatif yang dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari para anggota Tim Koordinasi Penanngulangan Kemiskinan Kota Bandung, serta Koordinator Fasilitator Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mudah tidaknya masalah untuk dikendalikan 156 dalam mengimplementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan ditandai dengan adanya kesukaran-kesukaran teknis yang kerap ditemui dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti masih rendahnya kesadaran para pelaku (target group) sebagai penerima manfaat kebijakan ini, dan oleh karena itu kegiatan dalam kebijakan ini lebih diarahkan pada pembangunan-pembangunan fisik seperti mengaspal jalan, renovasi MCK Umum, pembangunan sarana kesehatan umum dan sebagainya. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan sangat berpengaruh untuk kelancaran dalam pelaksanaan berbagai program atau proyek. Sejauh ini TKPK merupakan tim gabungan yang terdiri dari SKPD-SKPD, tentunya dengan berbagai dukungan baik berupa kewenangan ataupun sumber-sumber yang dapat digunakan. Sementara variabel di luar undang-undang yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan perkotaan di Kota Bandung di antaranya adalah dukungan publik yang cukup besar, dirasakan bahwa dukungan publik terutama dari masayarakat luas tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalkan dari tokoh masyarakat, sementara untuk mendapat dukungan dari masyarakat secara luas diperlukan sosialisasi secara simultan. Faktor lainnya adalah sumber-sumber yang dimiliki oleh target group memiliki nilai potensi yang tidak sama untuk masing-masing wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan pihak swasta sebagai wujud dari kemandirian masyarakat dengan cara bermitra dengan lembaga swasta. The problem of poverty becomes a multidimensional problem, various efforts by the government has done to tackle poverty. One of these effort is to issue a policy on urban poverty reduction. Policy in tackling poverty is a central policy which is translated at the level of provinces and cities / counties. In the implementation there are so many variables that affect the policy, so that affect the process and output of the policy itself. In this study, researchers examined "The Policy Implementation in Urban Poverty Reduction with Coordination team of Poverty Reduction in Town (TKPK) In the city of Bandung ", based on the concept of policy implementation by Mazmanian and Sabatier explains the three variables in the implementation of policies, (1) The problem is easy or not easily controlled, (2) The ability of Policy to structuring the Implementation Process, (3) Variable Outside the Law that Affecting the Implementation. This study uses an inductive approach. Analysis of data using qualitative data analysis, because the researchers collected qualitative data that gathered from in-depth interviews with informants consisting of members of the Coordinating Team for Poverty Reduction Bandung, and Facilitator Coordinator. Based on the survey results revealed that is easy or not easily problem to be controlled in implementing urban poverty reduction policies characterized by the technical difficulties are often encountered in the implementation of the policy, such as the still low awareness of the actors (target group) as a beneficiary of this policy, and therefore the activity in this policy is more directed at the development-physical development such as paving roads, renovation of the Public toilets, construction of public health facilities and so on. The ability of Policy to structuring the Implementation Process of urban poverty reduction policies are very influential for fluency in the implementation of various programs or projects. So far TKPK is a joint team consisting of SKPD-SKPD, and of course, with various support either the authority or resources that can be used. While the variables outside the laws that may affect the implementation of urban poverty reduction policies in Bandung include considerable public support, it perceived public support primarily from the broad community is not only limited to certain circles for example from community leaders, meanwhile to get support from a society needed socialization simultaneously. Another factor is the resources owned by the target group has the potential value that are not the same for each region, so it needs the strategy to cooperation with various parties, especially with the private sector as a form of independence of the community by partnering with private institutions.Item PENGARUH PENGAWASAN OLEH TIM TEKNIS DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (SP-3)(2012-10-18) SITI WIDHARETNO MURSALIM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenProgram Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepeloporan pemuda berkaitan dengan dua permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pembangunan perdesaaan dan persoalan kemiskinan dan juga pemuda berpendidikan dan kemandirian. Dalam pelaksanaan program SP-3 terdapat permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas kerja SP-3 diantaranya kehadiran SP-3 di perdesaan tidak menyelesaikan masalah pembangunan dan persoalan kemiskinan yang ada di desa. Hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasai SP- 3. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksplanasi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan kuesioner). Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah SP-3 Angkatan XVI, XVII dan XVIII. Berkaitan dengan jumlah populasi sebanyak 100 orang, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, artinya keseluruhan dari populasi di teliti. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data digunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan memiliki pengaruh yang cukup terhadap efektivitas kerja SP-3 dimensi yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kerja, di urutan pertama adalah measure performance (mengukur kinerja), selanjutnya urutan kedua yang paling berpengaruh adalah compare performance against standards (membandingkan kinerja dengan standar), urutan ketiga adalah compare consider corrective action (menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi) dan dimensi yang paling kecil pengaruhnya terhadap efektivitas adalah establish standards (menetapkan standar). Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pengawas bagi SP-3 tidak cukup hanya sebatas watchdog, melainkan juga menjadi konsultan yang dapat mendorong pengawasan untuk memberikan nilai tambahnya secara optimal sehingga pengawasan berlangsung dinamis. ivItem SISTEM PENGAWASAN UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) (Studi Pada Sub Rayon Bandung Barat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012)(2012-10-18) DIDIN SAEPUDIN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPelaksanaan Ujian Nasional (UN) harus dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Akan tetapi, kenyataannya pelaksanaan UN ada masalah- masalah yang harus dihadapi oleh pelaksana pendidikan di tingkat kota, sub rayon, satuan pendidikan dan ruang ujian. Oleh sebab itu, harus adanya sistem pengawasan yang objektif, berkeadilan dan jujur. Masalahnya adalah Bagaimana Sistem Pengawasan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas. Adapun tujuannya untuk mengetahui, menganalisis: Sistem Pengawasan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas di Sub Rayon Bandung Barat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2011/2012. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Weihrich (1990:196-197) yang menyatakan bahwa proses dasar pengendalian, dimanapun penerapannya atau apa saja yang diawasi, meliputi tiga langkah: (1) menetapkan standar, (2) mengukur prestasi kerja, (3) memperbaiki dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki dari standar dan perencanaan. Metoda yang digunakan Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitia n kualitatif dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian ini. Metode ini, maka informasi yang didapatkan lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya. Hasil penelitian ini adalah Pertama, sistem pengawasan dilakukan mulai rayon Kota Bandung, Sub Rayon, Satuan Pendidikan, dan Ruangan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh TPI tingkat Kota Bandung belum menyentuh masalah subtansial baru menyangkut masalah adminsitratif. Hal ini terlihat karena pengawas dibatasi oleh prosedur- prosedur yang baku. Perosedur tersebut dilakukan dan dibuat oleh pemerintah pusat melalui BSNP. Hal ini belum mengawasi masalah penggandaan soal-soal UN, pengawasan diluar pelaksanaan UN yang melibatkan media massa. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas silang/pengawas ruang yang dilakukan selama ini masih dibatasi oleh „kekuasaan‟ kepala sekolah melalui K3S di Sub Rayon Bandung Barat, yang membatasi laporan pengawas ruang kepada media atau pemerintah terhadap kecurangan-kecurangan yang ada di sekolah. Keempat, kecurangan ini adalah sebagai sebuah sistem mulai dari kepala sekolah, panitia UN, Guru mata pelajaran dan siswa sebagai peserta UN untuk berusaha meluluskan peserta didik lulus UN 100%. Kesimpulan Sistem Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengawas Independen (TPI) dari tingkat Rayon Kota bandung, Sub Rayon, dan Tingkat Satuan Pendidikan dan ruang ujian oleh pengawas silang yang berasal dari sekolah-sekolah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh TPI masih sebatas adminsitratif belum menyentuh masalah substantif, yaitu pengukuran kualitas peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL).Item PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH(2012-10-22) ANDRIO F. SUKMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenKelangkaan lahan serta tingginya nilai lahan di perkotaan telah mengisyaratkan kepada semua pemangku kepentingan untuk mulai mempertimbangkan konsep hunian vertikal sebagai upaya efisiensi lahan yang juga berdampak pada reduksi biaya hidup masyarakat dan penghematan energi terutama dikaitkan dengan pembelanjaan dibidang transportasi. Menyadari hal tersebut diatas salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan penyediaan rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Namun demikian ternyata pembangunan Rusunawa tersebut menemukan banyak kendala dimana kendala terbesarnya adalah tingkat hunian yang rendah atau penghuni rumah susun bukanlah target group yang diharapkan. Tetapi kondisi yang berbeda terjadi di Rusunawa Menteng Asri dimana telah terhuni 100% dengan penghuni yang sesuai dengan target group yang diharapkan. Atas dasar hal tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa pembangunan Rusunawa Menteng Asri di Kota Bogor merupakan best practice terhadap pembangunan rusunawa di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang diselidiki melalui dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi secara simultan maupun parsial memberikan pengaruh nyata terhadap efektivitas penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian memperkuat konsep yang dikemukakan oleh Charles O Jones mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.Item EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUTA MAKMUR)(2012-10-23) PUTRI MURDIANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenProgram Pengebangan Kecamatan (PPK) mempunyai tujuan yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan yang keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi, namun sebagaimana umumnya sebuah kebijakan yang diluncurkan pemerintah, dalam pelaksanaannya tidak selalu lancar sebagaimana yang telah direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi PPK di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Untuk memperoleh data empirik yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung dari para pelaksana yang terlibat dalam Program Pengembangan Kecamatan tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil evaluasi terhadap Masyarakat penerima bantuan dari PPK di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, telah memenuhi kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. cukup efektif dalam memberdayakan pembangunan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Hanya dari sisi efektivitas, kebijakan PPK belum sepenuhnya efektif.Item PENGARUH KOMUNIKASI APARATUR DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FISIK DI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG(2012-10-24) INDRA GUSTANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi aparatur desa terhadap efektifitas pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Hal ini dilatari oleh rendahnya edektifitas partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang ada di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Pada dasarnya kebijakan yang ada adalah untuk meningkatkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa. Penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif untuk menguji hipotesis yang disusun dengan menggunakan path analisys atau analisis jalur sebagai unit analisisnya. Berdasarkan hasil analisis secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Komunikasi Aparatur Desa (Komunikator, Pesan, Media, Komunikan dan Efek) terhadap Efektifitas pemberdayaan dengan total pengaruh sebesar 38,7%, sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar adalah sebesar 61,3%. Namun analisis secara parsial menyimpulkan bahwa dimensi media dan efek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.Item Koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung(2013-01-11) ENDAH MUSTIKA RAMDANI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPenanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, serta kegiatan-kegiatan yang meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana. Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Di dalam pelaksanaanya penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana. Tujuan penulisan tesis ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa Koordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak di lembaga yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, Dinas PU Bina Marga, Polres dan Kodim 0609. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan yang memiliki kaitan dengan penanggulangan bencana banjir Kabupaten Bandung. Selain itu juga telah dilakukan pengamatan dalam kegiatan pertemuan koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dan Instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinator belum berjalan dengan baik. Masih adanya ketidaksamaan persepsi mengenai paradigma penanggulangan bencana yang ada saat ini. Intansi terkait koordinasi masih belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator dan masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan. Spesialisasi pekerjaan belum maksimal terlihat dari masih terjadinya duplikasi pekerjaan. Pengkajian ulang kelembagaan di bidang-bidang yang tekait bencana serta peningkatan pemahaman, pembinanaan dan sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh.Item pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penyusunan draft awal RUU usul inisiatif DPR RI pada biro perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan SEKJEN DPR RI(2013-01-14) YOGI SURYAMANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosenekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai supporting system dalam mendukung tugas dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan bantuan keahlian di bidang perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Deputi perancangan membentuk tim asistensi yang bertugas untuk menyusun naskah akademik, kajian dan draft awal rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Tim asistensi terdiri dari pejabat struktural biro perancangan undang-undang, peneliti dari Pusat Penelitian, Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi, tenaga ahli komisi dan perancang undang-undang. Dalam pelaksanaan kerja, biro perancangan undang-undang bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan realisasi kajian, naskah akademik dan draft awal rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI masih dibawah target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penyusunan draft Rancangan Undang-undang pada Biro Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun populasi di dalam penelitian ini tim asistensi penyusunan draft awal rancangan undang-undang . Berkaitan dengan jumlah populasi sebanyak 63 orang, maka teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus, artinya semua populasi dijadikan sampel penelitian. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisi data digunakan partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyusunan draft awal rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI dimensi yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kerja, di urutan pertama adalah facilitating effective communication (fasilitas komunikasi efektif), selanjutnya urutan kedua yang paling berpengaruh adalah Utilizing leadership skill (kepemimpinan), urutan ketiga adalah clarifying authority and responsibility (kejelasan wewenang dan tanggung jawab) dan dimensi yang paling kecil pengaruhnya terhadap efektivitas adalah careful checking and observation (pengawasan dan pengamatan yang seksama).Item Pengendalian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Pada kantor Pertanahan Kota Tangerang(2013-01-19) TITO INNEKA WIDYAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenPengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk evaluasi penerbitan sertifikat tanah hak milik, agar sesuai dengan apa yang ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan, dan apabila telah terjadi penyimpangan perlu dilakukan perbaikan. Tujuan pengendalian adalah untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan penatagunaan tanah, pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan dan mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini, kasi sengketa, konflik dan perkara, kasubsi sengketa dan konflik pertanahan, kasubsi perkara pertanahan, koordinator pendaftaran hak, dan koordinator pengukuran dan pemetaan,. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dengan informan yang memiliki kaitan dengan pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik. Selain itu juga, dilakukan pengamatan dalam kegiatan penerbitan sertifikat tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian penerbitan sertifikat tanah hak milik belum berjalan baik. Masih ada masalah sertifikat ganda dan gagalnya pemisahan dari sertifikat induk. Masalah tersebut terjadi karena pengukuran prestasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalah non rutin, dan dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan sistem informasi pertanahan dan database yang optimal. Penyelesaian masalah sertifikat ganda yaitu dilakukan dengan pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi, musyawarah, konsiliasi atau mediasi, dan pengadilan. Penyelesaian masalah gagalnya pemisahan dari sertifikat induk adalah melakukan administrasi pertanahan yang proaktif, persiapan perencanaan, dan pendataan ulang.Item Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Penerbitan Izin PLB3 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup(2013-03-15) ARA AYDIA VAN IS; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenLimbah Bahan Berbahaya dan Bercaun (B3) memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan manusia. Dikarenakan sifatnya membahayakan kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka dari itu diperlukan kegiatan perizinan pengelolaan limbah B3 yang mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Pada proses penerbitan izin pengelolaan limbah B3, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) menerapkan azaz-azaz pelayanan publik dalam suatu sistem pelayanan terpadu yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Hadirnya UPT ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pada penerbitan izin pengelolaan limbah B3. Kekeliruan konsep tersebut pada akhirnya menyebabkan mis-persepsi aparatur birokrasi yaitu bahwa pada semakin cepatnya pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 semakin baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengungkapkan secara komprehensif, mendalam dan apa adanya tentang bagaimana langkah-langkah pengendalian penerbitan izin pengelolaan limbah bahan berbahya dan beracun (B3) pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Sedangkan melalui metode analisis deskriptif, peneliti memotret kondisi di lapangan dan menemukan fakta dengan interpretasi dan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan dan pengamatan lapangan yang memiliki kaitan dengan perizinan pengelolaan limbah B3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian penerbitan izin pengelolaan limbah bahan berbahya dan beracun (B3) pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup belum efektif. Hal ini disebabkan bukan saja belum sepenuhnya didasarkan pada 3 langkah yaitu : measuring actual performance, comparing actual performance against a standard dan taking managerial action to correct deviations or inadequate standards, tetapi juga mengenai persepsi yang terkait dengan perilaku kerja, informasi dan standar masukan atau standar input.Item PENGARUH PUBLIC SERVICE MOTIVATION (PSM) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN (KPAP) KOTA MAKASSAR(2013-03-15) SULMIAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenKPAP Kota Makassar merupakan instansi yang dibentuk dalam rangka mengkoordinir pelayanan administrasi pemerintah dibidang pelayanan perizinan untuk melayani permohonan berbagai perizinan, dan formalitas lainnya di Kota Makassar. Tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar berguna untuk memudahkan pelayanan perizinan yang sebelumnya masih melalui instansi teknis masing-masing. Tujuan penulisan tesis ini, yaitu untuk menemukan besarnya pengaruh public service motivation (PSM) terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksplanasi. Adapun populasi di dalam penelitian ini adalah pegawai KPAP Kota Makassar. Berkaitan dengan jumlah populasi sebanyak 50 orang, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, artinya keseluruhan dari populasi yang diteliti. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data digunakan Structural Equation Model (SEM) PLS. Hasil penelitian menunjukan bahwa PSM memiliki pengaruh yang cukup terhadap kinerja pegawai KPAP Kota Makassar, dimensi yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai, di urutan pertama adalah compassion (kasih sayang), selanjutnya urutan kedua yang paling berpengaruh attraction to public policy making (ketertarikan pada pembuatan kebijakan), commitment to public interest (komitmen terhadap kepentingan publik), dan dimensi yang paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja pegawai adalah self-sacrifice (pengorbanan diri).Item Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung(2013-03-22) YUDI SETIAWAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenKUALITAS PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK DALAM PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG Yudi Setiawan Universitas Padjadjaran Program Magister, Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135 e-mail : iduy10@gmail.com ABSTRAK Program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) adalah program jemput bola atau kantor berjalan dimana mobil digunakan untuk mendatangi masyarakat di berbagai daerah, terutama yang lokasi tanahnya jauh dari Kantor Pertanahan guna mendukung pelayanan proses sertifikat tanah. Program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) melaksanakan semua pelayanan pertanahan dalam wilayah administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara online dengan memanfaatkan teknologi yang dihubungkan melalui satelit dengan menggunakan fasilitas internet dan wireless communication system. Program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semula menunggu atau pasif menjadi aktif yaitu mendatangi secara langsung masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah, sekaligus mengubah paradigma masyarakat yang menganggap proses pembuatan sertifikat tanah berbelit-belit, membutuhkan waktu, tenaga dan mengurangi pembuatan sertifikat lewat pihak ketiga (calo) yang membutuhkan biaya besar. Tujuan penulisan tesis ini, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA). Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah koordinator tim LARASITA, koordinator pelaksana LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan informan yang memiliki kaitan dengan program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (LARASITA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum dapat melaksanakan pelayanan secara on-line maupun off-line. Dalam penyelesaian sertifikat tanah hak milik melibatkan seksi-seksi teknis yang terkait, menyebabkan adanya perbedaan persepsi antar pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Kurang sigapnya para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menangani keluhan para pemohon (masyarakat) menyebabkan tidak semua keluhan para pemohon (masyarakat) dapat diselesaikan. Informasi kepada msyarakat tentang jadwal kedatangan pelayanan program LARASITA tidak merata. Kata Kunci : Kualitas pelayananItem IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI KABUPATEN POSO (Implementation of Teacher Certification Policies at Poso Regency)(2013-04-16) FITRIA Y ALIM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Tesis ini merupakan hasil dari penelitian yang berjudul : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru ( Studi di Kabupaten Poso ). Latar belakang penulisan tesis ini adalah temuan lapangan ketika melakuakn observasi awal yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertfikasi guru di Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis jalannya proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui obesrvasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan informan penelitian ini memakai teknik bola salju. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi kebijakan, regulasi yang lemah, keterbatasan anggaran dan lemahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Sertifikasi Guru, Implementasi Kebijakan ABSTRACT This Thesis is a result of the research that entitled “Implementation of Teacher Certification Policies at Poso Regency. The general background of writing this thesis is the fact, which based on field observation, that indicate implementation of teacher certification policies in Kabupaten Poso not running as it should The purpose of this study is to describe and analyze the course of the implementation process of teacher certification policies in Kabupaten Poso. The research method used in the writing of this thesis is a qualitative method and all the data obtained through extensive observation, in-depth interview and literature study. Informant has been determined by snowball technique. The result of this research shows Teacher Certification Policy Implementation in Kabupaten Poso does not run properly due to lack of socialization policies, weak regulation, budget constraints and lack of human resources quality. Key Word :Teacher Certification, Implementation Of PolicyItem KEPEMIMPINAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Gugus 13 Kecamatan Coblong Kota Bandung)(2013-06-13) ANTO RIANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenMengingat betapa pentingnya pendidikan maka pendidikan telah diupayakan dalam berbagai bentuk dan jenjang kependidikan. Dimana salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah sekolah dasar. Dalam pelaksanaan pendidikan tersebut kepala sekolah mempunyai peran kepemimpinan managerial. Berangkat dari konsep Robert L. Kantz dalam �Skill of an effective Administrator�, bahwa �posisi manajerial memerlukan tiga macam tipe keterampilan dasar, yakni: keterampilan teknikal, keterampilan berhubungan dengan manusia, dan keterampilan konseptual. Ketiga kemampuan dasar tersebut mutlak dimiliki oleh setiap kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan tugas kepala sekolah dapat dikatakan efektif apabila dapat mewujudkan sekolah yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan manajerial Kepala yang berdasarkan ketrampilan hubungan manusia dalam meningkatkan mutu Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan informan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data, dengan wawancara. Analisis data melalui proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi Hasil penelitian bahwa kepala sekolah dengan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, berjalan dengan baik, karena di lakukan periodik dan kontinu. Kerja sama yang dilakukan kepala sekolah dengan guru ini ditandai dengan adanya pemberian arahan, bimbingan dalam rangka memperbaiki kualitas pengajaran yang dilaksanakan guru. Kemudian kerja sama kepala sekolah dengan guru juga diperlihatkan melalui keterlibatan guru dalam berbagai peristiwa/acara yang diselenggarakan di sekolah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas, dan kegiatan belajar mengajar. Usaha yang dilakukan kepala sekolah dan guru dalam peningkatan motivasi belajar siswa melalui : pemberian penataran, pelatihan, seminar, lokakarya kepada guru-guru terutama dalam penggunaan media, metode, penyampaian materi, pengelolaan kelas, serta pengetahuan mengenai psikologi anak, yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga mampu mencetak generasi muda yang berkualitas.Item PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEPAKATAN PEMBIAYAAN KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA PADA PEMILUKADA BERSAMA DI KOTA SUKABUMI(2013-06-21) ANTON RACHMAN SURYANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenSemangat demokratisasi di daerah mendorong pemerintah menentukan pilihan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui regulasi sebagaimana tertuang dalam UU nomor 12 tahun 2008 yang mengatur mekanisme pemilukada. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan Pemilukada secara langsung ini memunculkan persoalan diantaranya yaitu persoalan kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran penyelenggaraan Pemilukada yang membutuhkan anggaran yang besar dan dirasakan menjadi beban Pemerintah Daerah, menyikapi persoalan ini pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Kebijakan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kurun waktu 90 hari dilaksanakan pemilukada dengan pemungutan suara pada hari dan tanggal yang sama. Dan secara teknis pendanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bagi daerah yang melaksanakan pemilukada Bersama diamanatkan untuk merumuskan kesepakatan pendanaan bersama, tulisan ini menggambarkan bagaimana proses perumusan kesepakatan pendanaan bersama untuk penyelenggaraan pemilukada Bersama menjadi upaya pemerintah dalam menyediakan anggaran penyelenggaraan Pemilukada melalui kebijakan pendanaan bersama. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dan data yg diperoleh tersebut diolah dan dianalisis sesuai tahapan penelitian kualitatif terhadap Pilihan – pilihan apa saja yang diusulkan dalam upaya untuk mencapai kesepakatan perumusan kebijakan pendanaan bersama dan bagaimana serta siapa saja aktor - aktor yang terlibat yang berperan dalam menentukan kesepakatan pembiayaan pendanaan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKAT TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG(2013-06-28) SUDIRMAN SOEYOSO PUTRO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) adalah pelayanan pengurusan serfitikasi tanah dengan cara jemput bola yaitu mendatangi masyarakat. Pelayanan sertipikat tanah berupa mobil keliling. Dengan Larasita petugas kantor pertanahan mengunjungi setiap kelurahan di setiap kecamatan untuk memberikan pelayanan pertanahan terutama pada kelurahan-kelurahan yang jauh jaraknya dari kantor pertanahan untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan Larasita dilengkapi dengan sebuah kendaraan roda empat yang berfungsi sebagai mobile front office dalam pemberian pelayanan sertifikasi tanah dan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi pelayanan. Dalam kenyataannya di Kota Bandung, Larasita ini tampak masih sulit diimplementasikan. Temuan di lapangan yang terkait dengan kebijakan Larasita ini ternyata masih bermasalah. Kebijakan Larasita, sebetulnya sangat baik dalam konsep yang hendak dicapai dan sangat tepat untuk mendukung usaha menyejahterakan rakyat saat ini. Apalagi, saat ini masih banyak tanah rakyat yang belum disertifikasi dan rakyat masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sertipikat tanah miliknya dengan cara yang mudah dan murah. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena implementasi Kebijakan Larasita di Kota Bandung yang diteliti. Metode kualitatif dapat memberikan rincian fenomena yang sulit diungkapkan dalam metode kuantitatif. Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau apa yang disebut sebagai human instrument. Panduan bagi penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria. Yang akan menjadi informan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah aparat yang terkait dengan pelaksanaan Larasita di Kota Bandung. Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dari aspek organisasi dapat terlihat bahwa layanan rakyat untuk sertifikasi tanah atau Larasita dalam beberapa kenyataannya di lapangan, misi organisasi ini masih sulit diimplementasikan secara ideal oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dari aspek interpretasi, terlihat masih kurang dalam pemberian informasi yang lebih luas dan komprehensif kepada masyarakat Kota Bandung yang seharusnya dapat dilakukan, sehingga semua daerah di Kota Bandung berada dalam jangkauan pendaftaran tanah, khususnya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan akses ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dari aspek aplikasi, terlihat masih kurang dalam penetapan biaya, apalagi belum ada ketentuan biaya transport, akomodasi dan konsumsi yang menjadi tanggung jawab pemohon pelayanan, perlu ada penetapan lagi dalam peraturan berkaitan dengan penentuan biaya tersebut sehingga tidak ada ruang untuk melakukan penyimpangan. Konsep baru yang ditemukan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung perlu dilakukan secara “berkesinambungan†. ABSTRACT People`s Service for Land Certificate (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah / Larasita) is land certification handling services by means pick up went public. Services such as title deed car around. With Larasita land office officials visited every village in every district to provide land, especially in sub-villages far away from the land office to serve the community in the areas of land more quickly, orderly, inexpensive, and reliable. Larasita policy comes with a four-wheel vehicle that serves as a mobile front office in the land and the provision of certification services motorcycles for transportation services. In fact, in the city of Bandung, Larasita it seems still difficult to implement. The findings in the field related to this Larasita policy was still problematic. Larasita policy, is actually very good in concept to be achieved and is apt to support the welfare of the people today. Moreover, now there are many people who have not been certified land and people still find it difficult to get a certificate of his land in a way that is easy and inexpensive. Researchers using qualitative methods that are intended to discover and understand what is behind the phenomenon of policy implementation in Bandung Larasita studied. Qualitative methods can provide details of a phenomenon difficult to express in quantitative methods. The main instrument of data collection in a qualitative study is the researchers themselves or what is referred to as the human instrument. Free for the study is a guidance interview. Informants who acts as a source of data and information must meet the criteria. That will be the guest speaker informants in this study is related to the implementation apparatus Larasita in Bandung. Implementation of Larasita in Bandung has not fully meet the organizational aspects, interpretation, and application. From the aspect of an organization can be seen that the service people for land titling or Larasita in some reality in the field, the mission of the organization is still difficult ideally implemented by the Land Office in Bandung. From the aspect of interpretation, are still lacking in the wider provision of information to the community and comprehensive Bandung is supposed to do, so that all areas in the city are within range of land registration, particularly communities that are difficult to gain access to the Land Office in Bandung. From the aspects of the application, are still lacking in the determination of cost, let alone no provision cost of transport, accommodation and meals are the responsibility of the applicant`s services, there needs to be fixing it again in the rules governing the determination of the fee so there is no room for deviation. The new concept is found from this study is that the implementation of the policy of the People`s Service for Land Certificate (Larasita) in Bandung needs to be done “continuously†.Item PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus di Desa Margaluyu dan Desa Batutumpang(2013-07-01) NUNIEK A. K; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenABSTRAK PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN PURWAKARTA (STUDI KASUS DI DESA MARGALUYU DAN DESA BATUTUMPANG) Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta dinilai masih memiliki cukup banyak kelemahan. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, namun kondisi persawahan yang ada saat ini telah banyak beralih fungsi dan kehidupan petani berada dalam kemiskinan. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan ketahanan pangan melalui Program Desa Mandiri Pangan maka diperlukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai implementasi Program tersebut dan pengaruhnya terhadap efektivitas ketahanan pangan masyarakat desa. Desain penelitian yang digunakan adalah survey explanatory, yang menuntut penjabaran variabel-variabel penelitian ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur secara kuantitatif sehingga dapat digunakan model uji hipotesis. Permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan pengaruh maka analisis yang digunakan adalah Path Analysis atau analisis jalur. Analisis tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel implementasi kebijakan Program Desa Mandiri Pangan terhadap variabel efektivitas ketahanan pangan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Desa Mandiri Pangan melalui dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap ketahanan pangan masyarakat desa di Kabupaten Purwakarta. Kata kunci : implementasi kebijakan, ketahanan pangan v ABSTRACT THE EFFECT OF DESA MANDIRI PANGAN PROGRAM IMPLEMENTATION TO FOOD SECURITY OF VILLAGE COMMUNITY IN DISTRICT OF PURWAKARTA (STUDY CASE IN MARGALUYU AND BATUTUMPANG VILLAGE) Food security in District of Purwakarta appreciable has lots of debility. Most of people work as farmers, but the farm condition today has changed function in great quantities and farmers life is under the poverty. To determine the development of food security activities through the Desa Mandiri Pangan Program will require further research and analysis on the implementation of the program and its impact on rural food security. Research design is an explanatory survey, which requires the translation of research variables into indicators that can be measured quantitatively so that it can be used hypothesis testing models. Issues that will be examined relating to the effect of the analysis is Path Analysis. The analysis is used to analyze the effect of policy implementation variables Desa Mandiri Pangan Program to variable of rural food security. This research results showed that the implementation of Program Desa Mandiri Pangan through organization, interpretation, and application dimensions has real over-all influence toward food security of people in villages at Purwakarta District. Keywords: policy implementation, food security