Ilmu Lingkungan (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Pengaruh Kualitas Udara Terhadap Korosi Logam Di Kawasan Waduk Cirata(2009) SRI SURYANINGSIH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data DosenWaduk Cirata dibangun dengan tujuan sebagai pembangkit tenaga listrik, serta budidaya ikan, penyedia air pertanian dan pariwisata. Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut memberi dampak tersendiri bagi kualitas perairan dan udara sekitar waduk. Kualitas udara dan perairan yang buruk dapat mengakibatkan korosi pada peralatan pembangkit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor-faktor fisika kimia kualitas udara dengan laju korosi logam baja, hubungan faktor-faktor perairan dan udara dengan hidrogensulfida di udara, dan kerugian akibat korosi instalasi PLTA. Daerah yang diteliti sekitar pemukiman, perkantoran, dan pembangkit PLTA dengan metode survey lapangan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi, dengan metode analisa uji korelasi. Analisis ekonomi dilakukan untuk menentukan kerugian akibat korosi udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor fisika kimia kualitas udara berpengaruh sangat kuat terhadap laju korosi lempeng logam baja karbon. Laju korosi logam baja yang berasal dari PLTA Cirata (R = 0,893) lebih rendah dari logam baja tipe SS-400 (R = 0,934). Parameter yang paling berpengaruh terhadap laju korosi adalah faktor fisika kualitas udara, akan tetapi ada keterkaitan antara konsentrasi hidrogen sulfida dan sulfur dioksida di udara dengan laju korosi. Namun secara umum kondisi kualitas udara waduk masih dalam kondisi baik. Selanjutnya, secara bersama-sama faktor fisika kimia kualitas air (temperatur, pH, H2S air) dan kualitas udara (temperatur udara, kelembaban udara relatif) berpengaruh terhadap konsentrasi hidrogen sulfida di udara (R = 0,991), serta parameter yang benar berpengaruh terhadap konsentrasi hidrogen sulfida di udara adalah derajat keasaman dan kelembaban udara relatif. Hal ini mencerminkan begitu pentingnya menjaga kualitas air, jika tidak dijaga akan berdampak luas pada lingkungan lainnya dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat korosi udara di PLTA Cirata sebesar 1,58% dari biaya operasional dan pemeliharaan, dan 2,23% dari biaya pemeliharaan korosi. Kata kunci: laju korosi, baja karbon, hidrogensulfida, biaya korosi.Item Perlindungan Kucing Hutan (Prionailurus bengalensis Kerr, 1792) di Cisokan, Jawa Barat (Studi Kasus: pada Kawasan Rencana Pembangunan PLTA UCPS)(2023-09-06) SYA SYA SHANIDA; Teguh Husodo; Erri Noviar MegantaraBerbagai kegiatan ekspansi manusia diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan Pumped Storage (PLTA UCPS) dan pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian. Namun, ekspansi kegiatan manusia ini berdampak pada penyempitan habitat satwa liar, salah satunya kucing hutan. Dampak ini berpotensi terjadinya konflik kucing hutan-manusia dan penurunan populasi kucing hutan. Padahal, kucing hutan berperan sebagai predator satwa mangsa sekaligus pengendali hama pertanian. Oleh karena itu, kucing hutan berperan menjaga kestabilan ekosistem dan perekonomian petani. Untuk mendukung pembangunan dan pertanian bersamaan dengan pelestarian populasi kucing hutan, diperlukan upaya perlindungan untuk mencapai harmonisasi antara manusia dan kucing hutan. Rumusan masalah dari penelitian ini, yakni 1) pengetahuan masyarakat terhadap peran kucing hutan, 2) upaya masyarakat lokal dan PT. PLN UIP JBT dalam perlindungan kucing hutan, serta 3) upaya perlindungan (optimalisasi) yang dapat diimplementasikan untuk melindungi kucing hutan di kawasan pembangunan PLTA UCPS, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan mixed method, dimana metode kualitatif dilakukan melalui sign survey, studi literatur, dan wawancara. Metode kuantitatif dilakukan melalui observasi lapangan dan remote sensing. Hasil menunjukkan bahwa sebagian masyarakat (82%) tidak mengetahui peran kucing hutan di alam. Kucing hutan dianggap tidak diperlukan dan cenderung mengabaikan keberadaannya. Masyarakat lokal melindungi kucing hutan dengan menyediakan habitat kucing hutan dan mangsanya, berupa pertanian huma yang berpindah – pindah, serta pertanian sawah yang dilakukan sepanjang tahun dengan waktu penanaman antarsawah yang berbeda – beda. PT. PLN UIP JBT melakukan perlindungan kucing hutan melalui pengelolaan dampak yang dihasilkan PLTA UCPS dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Pengelolaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan PLTA UCPS. Optimalisasi upaya perlindungan kucing hutan dapat dilakukan dengan implementasi pemulihan struktur vegetasi melalui revegetasi dan mitigasi roadkill incident.Item KESIAPAN INDUSTRI UBIN KERAMIK DALAM PEMENUHAN STANDAR INDUSTRI HIJAU UBIN KERAMIK(2022-10-18) BAYU PRIMASARI; Sunardi; Gemilang Lara Utama SaripudinIndustri ubin keramik di Indonesia saat ini menduduki peringkat delapan dunia. Selain memiliki manfaat untuk pembangunan ekonomi negara, industri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain dampak terhadap lingkungan yang sering kali muncul dari proses produksi. Industri ubin keramik merupakan salah satu dari delapan sektor industri yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah yang cukup tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip industri hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan menggunakan acuan berupa Standar Industri Hijau (SIH). Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesadaran dan kesiapan industri ubin keramik dalam memenuhi batasan di dalam SIH ubin keramik serta strategi optimalisasi kesiapan industri ubin keramik untuk memenuhi batasan tersebut. Metode yang digunakan merupakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan Kano Model untuk menilai kesadaran kesiapan industri ubin keramik dalam memenuhi persyaratan manajemen SIH dan analisis Fuzzy AHP - TOWS untuk menilai kesiapan persyaratan teknis SIH dan merumuskan strategi optimalisasi yang diperlukan. Responden penelitian berasal dari perwakilan dari 5 (lima) industri ubin keramik di Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan industri ubin keramik untuk melakukan perubahan ke arah industri hijau melalui pemenuhan persyaratan teknis Standar Industri Hijau masih rendah. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan perusahaan untuk pelaksanaan industri hijau, melakukan pelatihan internal dan eksternal secara menyeluruh dan berkala kepada semua karyawan, membuat aplikasi biaya investasi untuk mesin atau peralatan yang perlu di install untuk menghemat pemakaian energi, dan membuat rencana/ budget corporate social responsibility, pemeriksaan kesehatan karyawan, dan uji emisi secara berkala.Item PENGELOLAAN KAWASAN PASCATAMBANG SECARA KOLABORATIF(2023-02-27) INDI AGUNG PRATAMA; Oekan Soekotjo Abdoellah; Budhi GunawanSektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam struktur pendapatan negara. Namun, dibalik keuntungan materiil yang diterima, persoalan-persoalan yang ditimbulkan kerap terjadi. Salah satu contoh terjadi pada pertambangan Timah, selain menyisakan lubang-lubang bekas galian, kawasan pascatambang yang telah dilakukan upaya reklamasi oleh perusahaan masih berpotensi untuk digarap kembali oleh masyarakat karena masih dapat ditemukan sisa-sisa endapan timah. Salah satu upaya yang dilakukan pada kegiatan reklamasi yaitu dengan melibatkan berbagai stakeholders melalui pendekatan Collaborative Management. Saat ini, pengelolaan kawasan pascatambang yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Collaborative Management berada di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Kecamatan Merawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian pengelolaan kawasan pascatambang secara kolaboratif yang dilaksanakan di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods) dengan model concurrent design yang diukur melalui tiga variabel yaitu Ekonomi, Sosial dan Ekologis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil capaian pengelolaan kawasan pascatambang secara kolaboratif yang dilakukan di Kampoeng Reklamasi Air Jangkang masuk ke dalam kategori “berhasil” dengan koefisien keberhasilan sebesar 83,64%. Secara dampak yang dihasilkan telah memberikan perubahan ke arah positif namun masih perlu adanya perbaikan di beberapa sisi agar dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi. Selain itu, pada beberapa indikator, dampak masih dirasakan dalam skala program yang berada dalam lingkup kawasan. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam serta pada level dan skala penelitian yang lebih luas, agar dapat mengukur dampak yang dihasilkan dalam lingkup yang lebih besar.Item Implementasi SDGs Desa Dalam Penanganan Kelangkaan Air Bersih(2023-02-15) IQRA SUGANDI; Budhi Gunawan; Oekan Soekotjo AbdoellahKelangkaan air bukan hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi masyarakat di pedesaan. Menurut laporan Bappenas, ketersediaan air layak konsumsi di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada tahun 2045. Bertambahnya populasi, konsumsi air secara berlebihan, sistem pertanian yang tidak efisien, konflik kepentingan ekonomi, kekeringan akibat perubahan iklim serta kerusakan ekosistem menyebabkan ketersediaan air semakin kritis. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengambil langkah strategis dengan memasukan SDGs kedalam tujuan pembangunan di pedesaan guna mempercepat penanganan berbagai masalah degradasi lingkungan yang terjadi di pedesaan. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air bersih di pedesaan dengan mengambil studi kasus di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo yang mengalami masalah serupa yaitu kelangkaan air bersih. Penelitian ini menggunakan metode campuran dimana kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan untuk mengukur capaian program SDGs Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari beberapa indikator yang diukur dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi SDGs Desa dalam penanganan kelangkaan air bersih di Desa Lembah Kuamang telah tercapai. Namun demikian ada penurunan capaian pada tahun anggaran 2022 yang diakibatkan oleh perubahan peraturan penggunaan dana desa oleh pemerintah pusat. Maka rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya penyesuaian kembali terkait tata aturan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa, untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing.Item INDEX PENCEMARAN DAN ANALISIS BEBAN PENCEMARAN TOTAL NITROGEN DAN TOTAL FOSFOR PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN KARAMBA JARING APUNG (KJA) DI WADUK JATIGEDE(2023-04-19) ZULFIA KAMILA MUTIA; Dadan Sumiarsa; Denny KurniadieWaduk Jatigede memiliki luas ± 4122 Ha, tujuan pembangunan bendungan Jatigede untuk meningkatkan produksi padi dengan sistem jaringan irigasi rentang. Memburuknya kualitas air sungai mengancam kesehatan ekosistem perairan dan pasokan air bersih, mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat karena kualitas air baku yang buruk akan berbahaya jika dikonsumsi warga. Permasalahan yang ditimbulkan terkait penggunaan pupuk kimiawi pada aktivitas pertanian dan dengan kegiatan budidaya ikan dalam Karamba Jaring Apung (KJA) dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air waduk, pendangkalan waduk, dan lain-lain, dan banyaknya limbah organik yaitu nitrogen dan fosfat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan index pencemaran dari setiap stasiun pengamatan dan konsentrasi beban pencemar total nitrogen dan total fosfat dari sektor pertanian dan perikanan di Waduk Jatigede sehingga dapat dianalisis kegiatan dari sektor mana yang paling berpengaruh terhadap pencemaran dan menentukan penanggulangan yang efektif untuk mencegah penurunan kualitas air di Waduk Jatigede. Metode yang digunakan adalah mix method (Metode Campuran). Metode kuantitatif menggunakan metode survey yaitu pengolahan data hasil uji laboratorium. Menganalisis tingkat pencemaran di setiap stasiun, menggunakan Index Pencemaran dan analisis beban pencemaran nitrogen dan fosfat. Hasil dari index pencemaran paling tinggi terdapat di stasiun 3 sebesar 6,08 dengan status tercemar sedang disebabkan oleh limpasan dari limbah inlet cihonje dan aktivitas KJA dan untuk beban pencemaran parameter nitrogen memiliki jumlah yang tinggi yaitu 192,13 kg/hari kemudian jumlah beban pencemaran fosfor 34,16 kg/hari. Adapun pengendalian pencemaran yang baik yaitu dengan pengurangan beban pencemaran dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan waduk, pemantauan rutin kualitas air waduk dan memetakan sumber-sumber pencemar potensial pada setiap lokasi sehingga permasalahan akan cepat teratasi.Item : Status dan Tekanan Layanan Ekosistem Waduk Jatigede dari Perspektif Provisioning Services Pada(2023-03-28) ANDI NURUL KHASANAH B.P.I; Sunardi; ZahidahLayanan ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia melalui ekosistem, layanan penyedia merupakan salah satu bentuk dari layanan ekosistem, layanan ini berupa sumber makanan, penyediaan air bersih, penyediaan serat, penyediaan bahan bakar dan bahan dasar, materi genetik, menyediakan bahan obat dan biokimia, dan spesies hias. Waduk Jatigede menyediakan layanan ekosistem berupa organisme perairan sebagai bahan pangan untuk masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar dan terdampak di Waduk Jatigede sangat bergantung pada hasil dan manfaat yang diberikan oleh ekosistem ini khususnya pada sektor perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status layanan penyedia pada sektor perikanan, mengelaborasi tekanan antropogenik yang dapat mempengaruhi status layanan penyedia serta strategi untuk menjaga dan memperbaiki status layanan penyedia pada sektor perikanan. Penelitian ini dilakukan di Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang pada bulan Februari-Desember 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi Pustaka, observasi, uji lab, wawancara, dokumentasi, expert judgement dan focus group discussion (FGD). Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif, analisis status mutu air (metode storet), analisis penentuan status layanan penyedia perikanan dan analisis DPSIR untuk merumuskan strategi menjaga dan memperbaiki status layanan penyedia. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yakni, status layanan penyedia perikanan sebesar 2,2 atau status sedang/moderat (transisi antara baik dan buruk). Tekanan antropogenik yang didapatkan berupa limbah sisa dari budidaya ikan keramba jaring apung (KJA), sampah kiriman dari sungai-sungai yang masuk ke Waduk Jatigede, limbah sisa minyak dan oli perahu, dan limbah domestik berupa sisa metabolisme (urine dan feses) dan sisa minyak masakan dan sisa sabun masyarakat yang bekerja dan beraktivitas di perairan. Strategi untuk menjaga dan memperbaiki status layanan penyedia pada sektor perikanan diambil dari respons/tanggapan berbagai pihak terkait pemicu (drive), tekanan (pressure), status (state) dan dampak (impact), yang mana tanggapan atau solusi tersebut menjabarkan strategi untuk menjaga dan memperbaiki status layanan penyedia perikanan secara kompleks. Kata Kunci: Layanan Ekosistem, Layanan Penyedia, Perikanan, Waduk JatigedeItem STATUS AND PROTECTION OF REGULATING ECOSYSTEM SERVICES IN CITARUM RIVER, WEST JAVA, INDONESIA(2023-02-27) DESTY PRATIWI; Dadan Sumiarsa; SunardiSelf-purification is a regulating ecosystem service responsible for river water quality from pollutant inputs. The Citarum River, the longest river in West Java, is a national strategic river that fulfills the water needs of the people of West Java and Jakarta. However, water quality has declined due to pollutant inputs from domestic and non-domestic activities. This study will investigate the water quality, self-purification status, and heavy metal contaminants in the upstream Citarum River in the Cihawuk Segment. Afterward, management strategies for self-purification ecosystem services in the Citarum River will be formulated. Investigation of self-purification using deoxygenation and reaeration values. Determination of deoxygenation coefficient value using laboratory (Slope method) and empirical (Hydroscience) while reaeration coefficient (O`Connor & Dobbins). The results of calculations and analysis show the value of the laboratory deoxygenation coefficient (k1) of 0.042 d-1 and empirical deoxygenation (k1`) of 1.128 d-1 with an ultimate BOD value (Lo) of 182.1 mg/l. Meanwhile, the reaeration coefficient (k2) was 0.193 d-1. The overall water quality has passed the class 2 water quality standard. Measurement of heavy metal contaminants shows heavy metals such as Pb, Zn, Mn, Mg, Ni, and Fe. Based on the deoxygenation and reaeration values, the self-purification status of the Citarum River in the Cihawuk Segment is low. The reason may be that the presence of factors such as heavy metals, pesticides, phenols, and surfactants that interfere with the decomposition process of organic matter can influence the self-purification ability. The management strategy related to self-purification is the improvement of the Citarum Harum Action Plan (Renaksi), such as water quality monitoring with additional measurement sites and parameters, centralized command direction, and improvement of the command center function to be more transparent and detailed regarding Citarum River data, and applied technologies to support quality waterItem ANALISIS DAYA DUKUNG PERAIRAN WADUK JATIGEDE UNTUK KEGIATAN PERIKANAN BUDIDAYA DALAM KERAMBA JARING APUNG (KJA)(2023-03-25) KRISTINA MARSELA; Denny Kurniadie; Dadan SumiarsaKegiatan budidaya ikan dengan KJA merupakan usaha peningkatan produksi perikanan dengan memanfaatkan sumber daya waduk. Namun KJA dilarang di perairan Waduk Jatigede menurut Peda Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2018. Walaupun dilarang, KJA masih ditemukan di perairan Waduk Jatigede. Berdasarkan perbedaan pandangan tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui apakah masih memungkinkan jika dikembangkan KJA di Waduk Jatigede. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis daya dukung perairan, status trofik serta strategi pengendalian pencemaran di Waduk Jatigede. Penentuan daya dukung budidaya ikan di Waduk Jatigede dilakukan menggunakan metode Beveridge dengan menghitung sisa fosfor yang masih tersedia dalam Waduk Jatigede. Status trofik di Waduk dievalusi menggunakan trophic state index (TSI) berdasarkan biomassa algae berdasarkan tiga parameter yaitu transparansi, total fosfor dan klorofil-a. Penentulan strategi pengendalian pencemaran dengan analisis SWOT. Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 6 stasiun penelitian yang dibagi berdasarkan zonasi waduk yaitu riverine, transisi serta lacustrine. Nilai Trophic State Index (TSI) hasil perhitungan yaitu 66-71, menunjukkan perairan dengan status kesuburan eutrofik hingga hipertrofik. Penentuan strategi pengendalian pencemaran dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Strategi alternatif yang direkomendasikan untuk mengendalikan pencemaran di Waduk Jatigede, yaitu (a)Strategi S-O: Meningkatkan koordinasi antar pihak yang berkepentingan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran dan membuat papan informasi di sekitar waduk tujuan utama pembangunanya (b) Strategi S-T: Penanganan sampah serta reduksi beban pencemaran yang masuk ke Waduk Jatigede dan Pengendalian pencemaran dengan partisipasi masyarakat (c) Strategi W-O: Pihak yang berkepentingan bekerjasama dalam melakukan pengendalian pencemar dan pemantauan lingkungan, penetapan kebijakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran di lingkungan waduk, serta penetapan daya tampung, daya dukung serta baku mutu air oleh pengelola bendungan (d) Strategi W-T: Penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada yang melanggar, memberikan atau membangun fasilitas penanganan sampah seperti tempat sampah dan IPAL di lingkungan Waduk Jatigede, dan memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola limbah dan sampah.Item Pengelolaan Ekosistem Padang Lamun Kawasan Konservasi Nasional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim(2023-04-03) INDRI WIDHIASTUTI; Yudi Nurul Ihsan; Erri Noviar MegantaraPerubahan iklim masih menjadi permasalahan global yang membutuhkan aksi mitigasi nyata. Salah satu aksi mitigasi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan serapan karbon oleh ekosistem pesisir seperti padang lamun. Kawasan konservasi perairan yang memiliki tujuan perlindungan sumber daya pesisir dan laut dapat berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui perlindungan ekosistem padang lamun dari kerusakan. Optimalisasi potensi kawasan konservasi dalam upaya mitigasi perubahan iklim membutuhkan strategi perencanaan yang secara eksplisit merumuskan integrasi isu perubahan iklim dalam pengelolaan kawasan konservasi. Integrasi ini dapat dilakukan dengan adanya pengetahuan pengelola terhadap ancaman serta potensi ekosistem terhadap isu perubahan iklim. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 hingga April 2022 di KKN SAP Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kondisi ekosistem padang lamun di KKN SAP Kepulauan Raja Ampat; (2) menentukan tingkat pengetahuan pengelola terhadap fungsi ekosistem padang lamun dalam konteks perubahan iklim; (3) memperoleh faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ekosistem padang lamun; (4) mendapatkan strategi pengelolaan ekosistem padang lamun dalam isu perubahan iklim. Penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengelola dan metode kualitatif serta analisis SWOT untuk memperoleh strategi pengelolaan. Ekosistem padang lamun KKN SAP Kepulauan Raja Ampat memiliki luas 344,93 hektare dengan tutupan 42,74% (Kurang Sehat). Secara umum staf Balai KKPN Kupang memiliki pengetahuan yang “Cukup” terhadap ekosistem padang lamun dan isu perubahan iklim. Belum ada kegiatan di KKN SAP Kepulauan Raja Ampat yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim. Pilihan strategi pengelolaan ekosistem padang lamun dalam upaya mitigasi perubahan iklim adalah Competitive Strategy.Item Konsep Pengelolaan Kebun Campuran dalam Rangka Penyediaan Bahan Baku Alat Musik Tradisional Jawa Barat, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Penyimpanan Karbon(2023-10-11) FADILLAH UTAMI; Susanti Withaningsih; ParikesitAlat musik tradisional di Jawa Barat digunakan sebagai pengiring pada upacara tradisional dimana mempertegas hubungan harmonis antara manusia, lingkungan alam dan Tuhan. Sarana hiburan dan pengiring dalam pertunjukkan tari, wayang, vokal, alat komunikasi, dsb. berkaitan erat dengan alat musik tradisional Jawa Barat. Banyak faktor terjadinya penurunan penggunaan alat musik tradisional tersebut. Salah satunya adalah ketersediaan bahan baku yang semakin berkurang. Hal tersebut tidak terlepas dari krisis keanekaragaman hayati. Pengelolaan lahan dengan kebun campuran dapat digunakan untuk menanam jenis kayu-kayuan (pohon) dan bambu sebagai bahan baku. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kondisi exsisting kebun campuran yang digunakan sebagai bahan baku serta menyusun konsep pengelolaan kebun campuran untuk mendukung upaya pelestarian alat musik tradisional Jawa Barat, dimana kebun campuran dapat direvitalisasi (menggiatkan kembali) dan ditingkatkan kuantitasnya dalam rangka mensuplai kebutuhan bahan baku tersebut, sekaligus mengkonservasi keanekaragaman hayati dan meningkatkan simpanan karbon pada tanaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semiterstruktur, studi pustaka dan observasi. Pengambilan sampel untuk wawancara semiterstruktur dengan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, Jawa Barat memiliki keragaman alat musik tradisional yang terdiri dari 31 alat musik. Bahan baku kayu (pohon) yang digunakan terdapat 23 spesies dan 5 spesies bambu. Kondisi existing di Kecamatan Rancakalong terdiri dari 13 spesies pohon dan 2 spesies bambu dengan total simpanan karbon 24.885,65 kg/ha, sedangkan Kecamatan Jatigede terdiri dari 10 spesies pohon dan 1 spesies bambu dengan total simpanan karbon 150.468,06 kg/ha. Dari 2 kecamatan tersebut memiliki kriteria nilai (H’) sedang, nilai (C) tidak terdapat spesies yang mendominasi, nilai (R1) rendah dan nilai (E) cukup merata. Nilai kerapatan dan frekuensi masih tergolong rendah. Konsep pengelolaan kebun campuran yang harus dilakukan adalah program pengayaan tanaman bahan baku penambahan kuantitas, memperbanyak nilai kerapatan dan frekuensi tanaman dan membuat kontrak kerjasama antara petani dan swasta.Item Sistem Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Teripang Berbasis Masyarakat Di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat(2022-10-07) GULAM ARAFAT; Iskandar; Budhi GunawanPengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis masyarakat, di berbagai tempat di dunia, dalam skala tertentu dan di tengah keterbatasan negara, telah banyak disebutkan sebagai satu bentuk pengelolaan yang mampu menjamin keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan yang dikelola. Sejalan dengan gagasan tersebut, penelitian ini menguraikan hasil kajian tentang salah satu sistem pengelolaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (teripang) pada salah satu komunitas warga yang berada di kawasan pesisir utara Papua yang disebut dengan Egek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan sistem egek yang dipraktikkan secara kolektif oleh warga masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Selain itu, studi ini juga megumpulkan data status pengelolaan perikanan teripang dengan pendekatan ekosistem atau EAFM yang terdiri dari indikator-indikator yang melingkupi 6 domain yaitu (1) sumberdaya teripang, (2) habitat dan ekosistem, (3) teknik penangkapan ikan, (4) ekonomi, (5) sosial, dan (6) kelembagaan. Pendekatan ekosistem ini untuk mengetahui kondisi sumberdaya teripang yang dikelola oleh masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di Kampung Malaumkarta telah memenuhi unsur pengelolaan yang baik dimana telah terdapat batasan wilayah pengelolaan, sistem aturan dan sanksi, hak pemanfaatan, sistem monitoring dan otoritas kelembagaan. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kelestarian sumberdaya perikanan (teripang) yang merupakan salah satu objek biota egek. Berdasarkan penilaian indikator-indikator EAFM, nilai indikator domain berada pada kisaran nilai 157,5 – 300, dengan nilai agregat keseluruhan adalah 233,75. Hal ini merupakan indikasi status pengelolaan sumberdaya perikanan teripang di Kampung Malaumkarta berada dalam kategori “Baik“ yang artinya kondisi sumberdaya perikanan yang dikelola masyarakat masih baik dan layak sehingga dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutanItem VALUASI EKONOMI POTENSI TEGAKAN DAN NILAI KARBON ORGANIK TANAH DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) SAWALA MANDAPA MAJALENGKA(2020) GANJAR MULDIAN; Ahmad Komarulzaman; Erri Noviar MegantaraValuasi Ekonomi Potensi Tegakan dan Nilai Karbon Organik Tanah di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sawala Mandapa Majalengka Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sawala Mandapa, dalam rangka mencapai tujuan periode 2020-2024, diupayakan untuk terus meningkatkan potensi nilai dari KHDTK untuk pengelolaan berkelanjutan. Saat ini KHDTK Sawala Mandapa mengalami gangguan hutan pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, baik yang di sebabkan campur tangan manusia maupun gangguan alam. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi hutan untuk mengetahui nilai ekonomi hutan dapat dijadikan Show Windows untuk penelitian karbon media penyuluhan khususnya valuasi ekonomi potensi tegakan dan karbon organik tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan market value approaches untuk menghitung nilai potensi tegakan. Untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur komunitas tegakan di KHDTK Sawala Mandapa dilakukan perhitungan Indeks Nilai Penting (INP). INP jenis pohon dominan berurutan adalah pohon Jati (79,43%), Mahoni (79,26%). INP terendah pada pohon suren (1,21%) dan pilang (1,22%). INP tingkat tiang tertinggi pada mahoni (135,10%), INP tingkat pancang tertinggi pada mahoni (150,59%) dan INP tingkat semai tertinggi pada mahoni (160,56%). Vegetasi hutan untuk tingkat, tiang, pancang dan semai di dominasi oleh mahoni, dan tingkat pohon oleh jati. Hasil analisis menunjukkan potensi tegakan pohon sebesar 145,67 m³/ha, dengan valuasi ekonomi sebesar Rp 10.676.154.300. Selanjutnya, potensi tegakan tiang sebesar 37,78 m³/ha, dengan valuasi ekonomi sebesar Rp 2.658.144.000. Kandungan karbon organik tanah sebesar 1.263 ton dapat mempengaruhi kesuburan tanah sehingga potensi tegakan dan struktur vegetasi di KHDTK Sawala Mandapa sangat baik. Kata Kunci: KHDTK, Karbon Organik Tanah, Potensi Tegakan, Valuasi Ekonomi dan VegetasiItem Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Asam Tambang pada Perusahaan Swasta Pertambangan Batubara di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan(2023-02-17) FRANKY ARMANDO HUTAGALUNG; Tb. Benito Achmad Kurnani; Tidak ada Data DosenDalam suatu kebijakan, meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas oleh para perumusnya, tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan serta merta dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan telah menetapkan kerangka aksi dan menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan Air Asam Tambang (AAT). Untuk membuat implementasi kebijakan pengelolaan AAT lebih efektif, semua aktor yang terlibat diharapkan memiliki visi yang sama dan bekerja sama dalam mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya dari generasi AAT. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan AAT di perusahaan pertambangan batubara swasta di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Penelitian ini menggunakan Contextual Interaction Theory, Governance Assessment Tool, dan Teori Efektivitas Implementasi Kebijakan sebagai landasan teori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed-method) dengan penekanan pada analisis kuantitatif dari data dan seluruh informasi yang dikumpulkan. Data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui survei dan wawancara semi terstruktur secara mendalam dengan manajemen dan staf perusahaan swasta pertambangan batubara, instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan lokal, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan akademisi. Data sekunder diperoleh dari reviu terhadap literatur tentang pengelolaan AAT dan implementasi kebijakan, dokumen perusahaan, laporan perusahaan tentang pengelolaan AAT, laporan pemantauan dari dinas/badan lingkungan setempat, dan sumber lain yang relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jenis interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan AAT adalah “kerjasama”. Namun, kondisi tata kelola sebagian besar bernilai restriktif, dan tingkat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan AAT hanya pada level cukup efektif. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan AAT adalah dengan melakukan praktik pertambangan berkelanjutan, tata kelola yang kolaboratif, penegakan kebijakan yang kuat, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut pada bidang kebijakan lainnya di sektor pertambangan.Item STRATEGI OPTIMALISASI KESIAPAN INDUSTRI BATIK DALAM MENERAPKAN STANDAR INDUSTRI HIJAU DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA(2022-01-04) SYLVIA DIAH AYU KUSUMAWARDANI; Sunardi; SunardiBatik dikenal dunia sebagai salah satu simbol budaya Indonesia, terutama semenjak ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO pada tahun 2009. Namun, industri batik masih menghadapi beberapa permasalahan lingkungan antara lain hampir 85 persen penggunaan air bersih menjadi limbah cair dengan warna yang pekat dan bau menyengat. Selain itu, ketergantungan pada bahan bakar minyak tanah, gas dan listrik menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca. Salah satu penyebab utama permasalahan tersebut adalah penggunaan sumber daya yang belum efisien dan terdokumentasi dengan baik, serta organisasi dan manajemen perusahaan yang masih cenderung tradisional dan mayoritas merupakan bisnis keluarga sehingga belum tertata dengan rapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalah tersebut adalah dengan menerapkan prinsip industri hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan menggunakan acuan berupa Standar Industri Hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan industri batik dalam memenuhi batasan di dalam Standar industri Hijau untuk Industri Batik serta strategi optimalisasi kesiapan industri batik untuk memenuhi batasan tersebut. Metode yang digunakan merupakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teori SOCRATES untuk menilai kesiapan industri batik dalam memenuhi persyaratan teknis Standar Industri Hijau dan analsis TOWS untuk merumuskan strategi optimalisasi yang diperlukan. Responden penelitian berjumlah 25 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Responden merupakan pemilik atau pengelola industri batik yang tidak tergabung dalam sentra, serta memproduksi batik tulis, cap, atau kombinasi mulai dari tahap pembuatan pola hingga selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan industri batik untuk melakukan perubahan ke arah industri hijau melalui pemenuhan persyaratan teknis Standar Industri Hijau masih rendah. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengatasi kelemahan yang ada, yaitu terkait kesadaran dan pemahaman perajin terkait industri hijau. Salah satu program yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kelemahan tersebut adalah dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan usaha bagi perajin di industri batik.Item STRATEGI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM OLEH PETANI LAHAN KERING DENGAN CLIMATE-SMART AGRICULTURE (Studi kasus di Desa Rejosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur)(2019) DIAN TRISTI AGUSTINI; Johan Iskandar; Tidak ada Data DosenPerubahan iklim berdampak pada perubahan musim yang tidak menentu serta peningkatan fluktuasi curah hujan. Situasi ini mengancam petani agroekosistem lahan kering, seperti di Desa Rejosari, Kabupaten Malang, yang bergantung pada curah hujan. Perencanaan strategi adaptasi dengan Climate-Smart Agriculture (CSA) diharapkan dapat meringankan permasalaham akibat curah hujan rendah yang berpotensi terhadap kekeringan, penurunan kualitas hasil panen, serta peningkatan serangan hama dan penyakit. Untuk menanganinya, petani menerapkan beberapa praktik CSA, yaitu pengelolaan tanah, pemanfaatan pupuk kandang, penanaman pohon, penerapan sistem agroforestri dan tumpangsari. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan strategi adaptasi dan ketahanan iklim petani di Desa Rejosari. Untuk mencapai tujuan tersebut data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode campuran menggunakan teknik explanatory sequential melalui survey, observasi lapangan, wawancara, dan tinjauan dokumen tentang dampak perubahan iklim, karakteristik petani dalam penentuan praktik CSA. Praktik yang dipilih oleh petani dievaluasi untuk mengetahui manfaat dan perbaikan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Desa Rejosari pada agroekosistem lahan kering telah menerapkan beberapa praktik CSA yang bermanfaat dalam menangani dampak perubahan iklim dimana pemilihannya dipengaruhi oleh luasan lahan yang dimiliki. Petani lebih mengutamakan manfaat ekonomi daripada manfaat jangka panjang terhadap kelestarian sumberdaya alam. Kondisi ini dapat mengarah pada maladaptasi sehingga pemerintah perlu lebih memprioritaskan penanganan dampak perubahan iklim pada agroekosistem lahan kering, meningkatkan penyebaran informasi iklim, kapasitas petani, serta dukungan teknis dan finansial dalam pembuatan program percontohan.Item Strategi dan Model Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan Air dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Studi Kasus: DAS Garang Provinsi Jawa Tengah)(2021-04-14) TITIK PUSPITASARI; Martha Fani Cahyandito; Martha Fani CahyanditoDAS memiliki fungsi esensial dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi fungsi hidrologi dan ekologi. Namun demikian, peningkatan jumlah kondisi DAS kritis mengakibatkan penurunan fungsi DAS. Jumlah DAS kritis menurut Keputusan Menteri Kehutanan 2009 adalah 108 DAS dan salah satunya DAS Garang. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya, pemukiman, dan industri terutama di bagian hulu yang seharusnya adalah daerah tangkapan air. Kondisi ini menuntut pengelolaan DAS yang lebih memperhatikan konservasi air. Imbal jasa lingkungan air (IJL) merupakan salah satu alternatif pengelolaan DAS yang memadukan kepentingan di daerah hulu-hilir dari pemanfaatan air melalui pemberian kompensasi untuk konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi IJL DAS Garang, mengetahui nilai kesediaan membayar (WTP) pelanggan air PDAM, dan merumuskan strategi serta model mekanisme guna mendorong implementasi mekanisme IJL DAS Garang. Studi ini menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif melalui analisis stakeholders, CVM, dan A’WOT (AHP dan SWOT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang paling berpengaruh untuk mendorong implementasi IJL DAS Garang antara lain adanya dukungan setiap pihak untuk pelaksanaan IJL dengan tata kelola yang baik, namun belum adanya rumusan perencanaan IJL menjadi penghambat implementasinya. Sedangkan faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah keberhasilan IJL di wilayah lain menjadi sumber pembelajaran, namun yang menjadi penghambat adalah koordinasi yang belum optimal dari pemangku kepentingan untuk implementasi IJL. Nilai kesediaan membayar (WTP) pelanggan air PDAM baik rumah tangga maupun non rumah tangga di wilayah tengah dan barat Kota Semarang sejumlah Rp238.353.050,00/bulan (±2,86 milyar/tahun) yang dapat dimanfaatkan untuk konservasi tanah dan air di DAS Garang. Strategi yang dapat diterapkan untuk mendorong implementasi mekanisme IJL DAS Garang, yaitu 1) Penyusunan regulasi lokal tentang pengelolaan IJL, 2) Sosialisasi kepada masyarakat pemanfaat air agar mau terlibat dalam IJL, 3) Studi banding keberhasilan IJL di wilayah lain, dan 4) Perumusan perencanaan mekanisme IJL yang akan dibangun. Rekomendasi model mekanisme IJL yang disarankan adalah skema intermediary based transaction mechanisms dan FORDAS Garang sebagai lembaga perantara (intermediary).Item STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) DI KAWASAN GUNUNG WAYANG, KABUPATEN BANDUNG(2021-04-09) RADEN AJENG REYTHA QURRATAAYUN; Parikesit; Susanti WithaningsihKawasan Gunung Wayang merupakan bagian hulu dari daerah aliran sungai Citarum. Kelestarian hutan pada hulu DAS Citarum sangat penting dipertahankan untuk kelangsungan DAS Citarum. Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan akan lahan, kawasan hutan Gunung Wayang menghadapi berbagai ancaman dan gangguan dari berbagai kegiatan deforestasi, seperti perambahan, penebangan liar, dan alih fungsi lahan hutan yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga memperburuk kondisi DAS Citarum. Salah satu inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai pengelola adalah pengembangan Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk Taman Hutan Raya di Gunung Wayang. Agar suatu pengembangan kawasan dapat memenuhi aspek keberlanjutan diperlukan kajian komprehensif dalam bentuk studi kelayakan terhadap aspek biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pendukungnya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis kelayakan pengembangan Tahura di Gunung Wayang dan merumuskan strategi pengembangannya. Metode yang digunakan adalah campuran dengan pendekatan campuran paralel konvergen, karena metode kualitatif dan kuantitatif menghasilkan informasi yang berbeda. Perumusan strategi menggunakan analisis SWOT dan Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood). Berdasarkan hasil kajian, pengembangan Tahura di kawasan Gunung Wayang layak secara aspek biofisik, namun terdapat tantangan yang besar pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Strategi pengembangan Tahura di kawasan Gunung Wayang antara lain yaitu sosialisasi dan penyampaian informasi terbuka bagi seluruh lapisan stakeholders, upaya rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan daya tarik wisata alam dan pelibatan masyarakat. Dukungan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan modal/aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saat ini maupun dimasa yang akan datang.Item PEMANFAATAN PEMODELAN HIDROMETEOROLOGI UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI DI DAS BEKASI HULU(2023-07-13) NIZAM MAWARDI; Chay Asdak; Chay AsdakBencana banjir merupakan salah satu kejadian bencana hidrometeorologi yang sering melanda wilayah Indonesia. Termasuk wilayah yang sering terendam banjir adalah daerah hilir DAS Bekasi Hulu yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Daerah rawan banjir merupakan pertemuan antara dua anak sungai yang terdapat di DAS Bekasi Hulu, yaitu Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk banjir adalah dengan membangun sistem peringatan dini. Prediksi cuaca numerik sering digunakan untuk mendeteksi potensi terjadinya banjir akibat hujan ekstrem. Salah satu prediksi cuaca numerik yang baru dikembangkan dan belum pernah digunakan di Indonesia adalah pemodelan hidrometeorologi WRF-Hydro. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang peringatan dini yang ada di wilayah studi, menganalisis aksi tanggap menghadapi banjir yang dilakukan oleh masyarakat dan badan penanggulangan bencana, menguji kemampuan pemodelan WRF-Hydro untuk menyimulasikan kejadian hujan lebat yang berdampak banjir dahsyat pada 1 Januari 2020 dan menunjukkan bagaimana agar pemodelan baru ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental untuk menguji kemampuan model dan analisis kualitatif untuk menjelaskan peringatan dini eksisting dan aksi tanggap banjir. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau lebih dari 31 persen wilayah tangkapan DAS Bekasi Hulu adalah area terbangun. Masyarakat di wilayah rawan banjir mendapatkan informasi peringatan dini dari instansi pemerintah, yaitu BMKG dan BBSWCC, serta dari organisasi masyarakat, yaitu KP2C. WRF-Hydro memiliki potensi untuk digunakan untuk prediksi cuaca maupun aliran sungai melalui fase penelitian terlebih dahulu.Item Literasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Pada Petani Lahan Gambut (Studi Kasus di Kelurahan Baru dan Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat)(2023-01-11) DEWI SINTA; Johan Iskandar; Budhi GunawanMasyarakat yang hidup di ekosistem gambut memiliki warisan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan lahan tersebut. Namun sejak lahan gambut dibuka besar-besaran untuk mendukung program ketahanan pangan, degradasi lahan gambut dan bencana kebakaran terjadi dan menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi serta sosial politik. Kelurahan Baru dan Desa Kumpai Batu Bawah dihuni komunitas lokal dan transmigran, memiliki luasan lahan gambut besar, dikanalisasi dan mengalami bencana kebakaran dengan luasan besar setiap tahun di level kabupaten. Penelitian ini bertujuan memetakan sistem literasi bencana dan menghitung tingkat literasi bencana berbasis pengetahuan lokal pada petani lokal dan petani transmigran lahan gambut di kedua wilayah tersebut, serta menyusun model pengelolaan bencana kebakaran lahan gambut berbasis masyarakat. Metode penelitian ini adalah metode campuran, kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara semi terstruktur dan kuesioner penelitian. Hasil penelitian terhadap sistem literasi bencana menunjukkan perbedaan pilar pengetahuan lokal kedua komunitas yang tercermin dalam pengelolaan lahan gambutnya, dimana sistem yang dimiliki petani lokal lebih berkelanjutan dan lebih baik dalam pencegahan bencana kebakaran. Sementara pengukuran tingkat literasi bencana berbasis pengetahuan lokal menunjukkan nilai survei petani lokal di Kelurahan Baru 55,15% dan petani transmigran 50,04%, dimana artinya literasi bencana kedua komunitas tersebut berada pada kategori sedang. Berdasarkan sistem dan tingkat literasi tersebut, disusun model pengelolaan bencana kebakaran lahan gambut berbasis masyarakat