Ilmu Pemerintahan (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/104

Browse

Now showing 1 - 20 of 978

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PERADABAN DI DESA KADUELA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010
(2012-09-13) YUDHI IRAWAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini berjudul implementasi program desa peradaban di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam program desa peradaban. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan berbagai indikasi-indikasi yang diantaranya sumber daya manusia dan teknologi di Desa Kaduela yang sangat terbatas hingga pemerintah Desa Kaduela mengalami kesulitan dalam mengikuti apa yang disyaratkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat disaat pengajuan program Desa Peradaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program desa peradaban di desa Kaduela di bagi menjadi dua bagian yaitu proses implementasi dan tujuan implementasi program desa peradaban. Didalam proses dibagi menjadi dua organisasi pengelola program desa peradaban yaitu OKMS dan BUMDes, dan didalam proses dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan mulai dari tahapan persiapan kegiatan, tahapan pelaksanaan, organisasi pengelola, mekanisme penyaluran bantuan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya dalam tujuan program desa peradaban di Desa Kaduela dijelaskan bagaimana pengelolaan usaha melalui BUMDes dan bagaimana pelaksanaan proyek infrastruktur yang dikelola oleh OKMS. Dengan demikian, penulis memberikan saran dalam Proses Implementasi program desa peradaban ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memberikan terlebih dahulu pelatihan mengenai program desa peradaban kepada Pemerintah Desa baik organisasi BUMDes maupun OKMS sebelum menjalankan program tersebut, agar dalam pelaksanaan program bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan pemerintah Desa pun yang menjalankan Program ini tidak kerepotan dalam mejalankannya, dan mengurangi kesalahan-kesalahn pada saat pelaksanaan dan dalam tujuan implementasi program desa peradaban pemerintah Desa Kaduela sebagai ujung tombak program ini harus bisa mengimplementasikan program ini dengan baik melalui BUMDes maupun OKMS, agar program ini dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Kaduela itu sendiri.
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2008-2011 DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR
(2013-01-14) FERDINAND SIRINGORINGO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKPenelitian ini berjudul Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008-2011 di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan -permasalahan yang timbul dalam Pemungutan PBB. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan berbagai indikasi-indikasi yang diantaranyasumber daya manusia di Desa Balokang yang sangat terbatas hingga pemerintah Desa Balokang mengalami kesulitan Pemungutan Pajak PBB.Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas Penyelenggaraan Pemungutan PBB di bagi menjadi tiga penilaian yaitu ketepatan Waktu,kualitas dan kuantitas. Tahapan ketepatan waktu penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan PBB masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB (tidak tepat waktu dan melalaikan kewajiban) . Untuk mengatasi tepat waktu yaitu dengan cara penyuluhan/sosialisasi ketika rapat desa dan pengarahan. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam ,cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Balokang Kecamatan Banjar yaitu dengan cara dipungut secara langsung ke setiap rumah wajib pajak (door to door) oleh petugas pemungut PBB.Kuantitaspenyelenggaraan pemerintahaan desa dalam pelaksanaan PBB di Desa Balokang dipengaruhi oleh beberapa faktor:Pengetahuan wajib pajak (WP) yang masih kurang,Kepercayaan yang besar WP kepada fiskus. Pembayaran pada masyarakat mengalami peningkatan dan penurunan dari tiap tahunnya.Dengan demikian, penulis memberikan saran dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pemungutan PBB bagi kantor desa: perlu Melakukan kegiatan sosialisasi lebih intens tentang aturan perpajakan yang memfokuskan pada wajib pajak baru maupun wajib pajak yang lama agar tepat waktu dalam penyetoran dari Desa Balokang ke Kecamatan Banjar,Menetapkan Reward and Punishment yang jelas bagi wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar pendapatan PBB mencapai hasil yang maksimal. Bagi peneliti:Perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya, Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai seberapa besar tingkat keefektifannya dari tiap tahun.Kata Kunci: Efektivitas,Penyelenggaraan,Pajak.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN EKONOMI ISLAM DI KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah)
(2012-12-27) LAILATUL KARIMAH B W; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKPenelitian ini berjudul â€œPeran Pemerintah Daerah dalam PenerapanEkonomi Islam di Kota Tasikmalayaâ€ , dilatarbelakangi karena kurangnya peranPemerintah Daearah Kota Tasikmalaya terutama dalam penerapan ekonomi islamyang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal perdagangan dan jasapembiayaan. Dilihat dalam regulasi dalam penerapan ekonomi Islam, pelayanan,pembangunan dan pemberdayaan dalam penerapan ekonomi Islam. Berdasarkanhal di atas peneliti ingin mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penerapanekonomi Islam di Kota Tasikmalaya dalam bentuk sumbangan pemikiran, dalambentuk regulasi, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Penelitiandilakukan di Kota Tasikmalaya, dengan menggunakan metode kualitatif yangbersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studipustaka dan studi lapangan dengan cara observasi dan melakukan wawancarakepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, lembaga ekonomi yang membantu dalampenerapan ekonomi Islam, dan masyarakat selaku pelaku ekonomi Islam.Dari hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa fungsiregulasi/pengaturan yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalampenerapan ekonomi Islam hanya dalam pembuatan Peraturan Daerah yangmemayungi penerapan ekonomi Islam dan realisasinya tidak ada keseriusan dariPemerintah Kota Tasikmalaya sendiri. Dalam fungsi pelayanan hanya dilakukandengan bantuan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah dalambidang pembiayaan. Fungsi pembangunan yang dilakukan Pemerintah KotaTasikmalaya kepada BPRS Al Madinah hanya sebatas dorongan dan motivasidalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan kepada masyarakat belumterlaksana. Fungsi pemberdayaan pun yang dilakukan Pemerintah KotaTasikmalaya belum terlaksana kepada masyarakat, sehingga masyarakat belummengetahui pemahaman masalah ekonomi Islam di Kota Tasikmalaya.Akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalampenerapan ekonomi Islam di Kota Tasikmalaya masih belum fokus dan campurtangan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penerapan ekonomi Islam belumbegitu kuat, terlalu mengandalkan lembaga pembiayaan yang berdasarkan prinsipIslam. Saran dari penulis diadakan sosialisasi tentang penerapan ekonomi Islamkepada masyarakat dari Pemerintah Daerah, dibuatkan program pembelajarantentang ekonomi Islam di masyarakat, dan diklat untuk aparatur PemerintahDaerah tentang ekonomi Islam.Kata kunci : Peran, Pemerintahan, dan Ekonomi Islam.
PERANAN LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGDI JAWA BARAT
(2013-01-15) NENENG FITRI FITRIYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini merupakan penelitian mengenai Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Barat. Adapun, indikasi masalah dalam penanganan korban TPPO yaitu sinergitas antara lembaga di bawah naungan Gugus Tugas TPPO khususnya antara Kepala BPPKB Jabar dengan Lembaga P2TP2A yang belum berjalan dengan baik, faktor dari kondisi korban itu sendiri seperti seperti korban tidak memiliki semangat untuk berusaha mandiri, masih digunakannya dana hibah untuk membayar hutang-hutangnya, ataupun dana tersebut digunakan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif, juga masih banyaknya korban yang memberikan identitas palsu, korban yang menyembunyikan barang-barang bukti kejahatan TPPO maupun keluarga korban yang tidak komunikatif dengan pihak kepolisian . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan LSM yang dikemukakan oleh Affan Gaffar yang meliputi Katalisasi Perubahan Sistem, Memonitor Penyelenggaraan Sistem, Memfasilitasi Rekonsiliasi Warga Negara dengan Lembaga Peradilan dan Implementasi Program Pelayanan. (Gaffar, 2006:204) Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Indikator yang terdapat dalam skripsi ini yaitu katalisasi perubahan sistem, memonitor penyelenggaraan sistem, memfasilitasi rekonsiliasi Warga Negara dengan Lembaga Peradilan, dan implementasi program pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Jabar telah melakukan usaha-usaha dalam menangani korban TPPO di Jabar dimulai dengan pelaporan adanya korban TPPO baik dari GGTPO maupun Lembaga Masyarakat kepada P2TP2A Jabar, kemudian dilakukan penerimaan, pendataan, assessment untuk diberikan rujukan baik kepada lembaga lain maupun shelter, pemeriksaan, penanganan baik spiritual, hukum, psikis maupun medis, pemulihan, pengembalian kepada keluarga, pemantauan dan pemberdayaan ekonomi, pelatihan serta pemagangan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga P2TP2A dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di Jawa Barat ditinjau katalisasi perubahan sistem, memonitor penyelenggaraan sistem, memfasilitasi rekonsiliasi Warga Negara dengan Lembaga Peradilan, dan implementasi program pelayanan sudah dilaksanakan dengan baik.
KUALITAS PELAYANAN PELAKSANAAN e-KTP DI KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI
(2013-01-17) ASEP SUNANDAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKPenelitian ini berjudul Kualitas Pelayanan Pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kualitas pelayanan kecamatan khususnya dalam hal pembuatan e-KTP.Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan kualitas pelayanan pelaksanaan e-KTP. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan berbagai indikasi-indikasi yang diantaranya masih ada kekurangan peralatan yang kurang lengkap, pelayanan yang diberikan oleh kecamatan belum memuaskan, kurangnya daya tanggap aparat kecamatan, belum jelasnya jaminan yang diberikan oleh aparat kecamatan kepada masyarakat yang sudah melaksanakan pembuatan e-KTP, dan masih adanya aparat yang bersikap diskriminatif terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi belum berjalan efektif karena masih kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan Cibeureum sehingga masyarakat beranggapan bahwa fungsi dan kegunaan e-KTP sama saja dengan KTP yang dulu atau KTP manual. Waktu penyelesaian pembuatan e-KTP yang terlalu lama sehingga banyak masyarakat yang merasa kecewa karena waktu yang dijanjikan oleh aparat kecamatan tidak sesuai dengan kenyataan, dan masih adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pihak kecamatan, sehingga banyak menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi kurang baik karena masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumikepada masyarakat, dan masih adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Saran dari penulis operator pelaksana pembuatan e-KTP harus yang berkompeten dibidangnya, adanya kejelasan mekanisme penyampaian keluhan masyarakat, perbaikan prosedur pelayanan, dan kejelasan mekanisme insentif dan disinsentif, sosialisasi tentang pelaksanaan dan tata cara, persyaratan, dan prosedur pembuatan e-KTP kepada masyarakat dengan waktu secara berkala sesuai dengan perencanaan pelaksanaan e-KTP, serta kemampuan aparat birokrasi untuk tanggap dalam setiap keluhan masyarakat wajib e-KTP serta ketegasan aparat dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status pribadi.Kata kunci : Kualitas pelayanan publik
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA (Studi Banding antara Kepala Desa yang Berlatar Birokrasi dengan Kepala Desa yang Berlatar Pengusaha di Desa Sukasari Kidul dan Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Maj
(2012-07-31) CEP ODONG; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini berjudul Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Banding antara Kepala Desa yang Berlatar Birokrasi dengan Kepala Desa yang Berlatar Pengusaha di Desa Sukasari Kidul dan Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kepemimpinan kepala desa. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan berbagai indikasi-indikasi yang diantaranya penataan birokrasi pemerintahan desa masih belum dilakukan masih tergantung pada birokrasi yang sudah ada sebelumnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat dibidang pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat desa masih rendah, sekaligus permasalahan kualitas pelayanan publik masih kurang jelas dari segi tempat dan waktu pemberian pelayanan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam hal ini penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpinan kepala desa yang berlatar birokrasi dalam hal kemampuan sudah mampu, kemudian dalam hal kewibawaan sangat berwibawa, dalam hal kekuasaan sudah dimengerti dan dipahami serta dilaksanakan dengan demokrasi dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Sementara kepala desa yang berlatar pengusaha dalam hal kemampuan kurang mampu disebabkan lemahnya komunikasi, kurang tegas, masih rendah peningkatan pelayanan, dalam hal kewibawaan belum berwibawa disebabkan lemahnya komunikasi dengan aparat desa, dalam hal kekuasaan sudah dimengerti serta dipahami namun dalam pelaksanaannya bersifat otokratik dalam pelaksanaan kepemimpinannya. Dengan demikian, penulis memberikan saran bagi kepala desa yang berlatar birokrasi dalam pelaksanaan kepemimpinannya harus mengikuti pendidikan dan latihan disertai koordinasi dengan instansi-instansi terkait, menjaga komunikasi dan lebih perhatian lagi kepada aparat dan masyarakat desa Sukasari Kidul. Sementara kepala desa yang berlatar pengusaha dalam pelaksanaan kepemimpinannya harus mengikuti pendidikan dan latihan disertai koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan bersikap tegas sesuai aturan, membangun komunikasi dengan aparat desa melalui rapat koordinasi yang berkala dan mendisiplinkan aparat desa supaya bekerja di kantor desa disertai pemberian sanksi yang tegas dan pemberian reward kemudian bersikap baik dan persuasif kepada aparat dan masyarakat Desa Cibunut. Kata Kunci : Kepemimpinan
PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI DESA RANCAEKEK WETAN KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
(2013-10-09) ELVI FIA SUSANTI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini berjudul â€œPelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancakekek Kabupaten Bandungâ€ . Latar belakang penelitian ini adalah untuk menilai apakah pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Rancaekek Wetan sudah memenuhi target, tujuan dan harapan masyarakat karena pada kenyataanya banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan Otonomi Desa Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik penarikan informan yaitu dengan menggunakan pengambilan secara purposif atau menetapkan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung telah mencapai sebagian dari target dan tujuan yang telah diharapkan bersama sebelumnya, walaupun masih ada faktor-faktor atau hal-hal yang menghambat proses pelaksanaan Otonomi Desa tersebut, tapi semuanya dapat diatasi. Penulis berkesimpulan bahwa Implementasi Otonomi Desa Di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik, walaupun masih ada kendala atau hambatan-hambatan yang ditemui, tapi itu semua dapat ditanggulangi sehingga tidak menghambat proses Pelaksanaan Otonomi Desa tersebut.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2011 DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG
(2012-07-31) MUHAMAD AGUNG PURNAMA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2011 di Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang. Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan-permasalahan y ang timbul dalam usaha-usaha pencapaian tujuan kebijakan. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan berbagai indikasi -indikasi y ang diantaranya kurangnya perhatian dan memberdayakan masyarakat lokal, Tingkat pertumbuhan ekonomi kurang berjalan karena sektor permodalan kurang mencukupi, lalu tingkat daya beli masyarakat yang masih kurang dan Sulitnya akses jalan desa ke jalan raya yang berdampak secara tidak langsung pada biaya operasional yang mahal. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh adalah melalui studi pustaka, observasi dan wawancara kepada pihak-pihak pelaksana y ang terkait.Dalam hal ini Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan ini belum berlangsung sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang diharapkan karena masih terdapatnya permasalahan yang timbul dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan. Salah satu diantaranya adalah dalam pengalokasian dana yaitu dana dialokasikan hanya terfokus pada satu kegiatan saja sedangkan kebutuhannya banyak, lalu pelaksanaan kebijakan ini tidak dibarengi dengan adanya suatu pelatihan keterampilan dalam berusaha kepada masy arakat Desa Sukatani dengan kata lain proses memberdayakan masyarakat kurang, lalu ketakutan bahwa nantinya masyarakat menjadi ketergantungan akan kebijakan dari pemerintah sehingga masyarakat menjadi malas untuk bekerja. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan belum berjalan secara maksimal hal ini terlihat dari belum tercapainya maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Adapun saran yang penulis kemukakan diantaranya hendaknya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan lebih diarahkan kepada penciptaan usaha baru dan pengembangan kapasitas masyarakat usaha tersebut. Dengan kata lain perlu adanya suatu pelatihan kepada masyarakat berupa pemberian pelatihan keterampilan. vi ABSTRACT This study entitled Evaluation of Policy Implementation in the National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri Rural Areas in 2011 in the Village District Sukatani Tanjungmedar Sumedang District. The research is motivated by their interest to the author examines the problems that arise in efforts to achieve policy objectives. From the initial interviews and observations, the authors found many indications that such a lack of attention and empower local communities, economic growth rate is not run because of insufficient capital sector, then the level of purchasing power is still lacking and the difficulty of access roads to the village road indirect impact on operating costs are expensive. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive research method with qualitative approach. Data was obtained through literature study, observations and interviews to the parties executing the terkait.Dalam this determination was done by using purposive informant. Based on the research results show that this policy has not been held in accordance with the purposes, goals, and objectives are still expected due to the presence of problems in achieving policy objectives. One of them is in the allocation of funds allocated to only focus on one activity only, while their needs are many, and the implementation of this policy is not accompanied by the presence of a skills training in the village trying to Sukatani in other words the process of empowering disadvantaged communities, and the fear that society will dependence will be the policy of the government so that people become lazy to work. Based on the obtained results the conclusion that the policy has not yet run its full potential it is seen from not achieving the aims and objectives of the policy. The writer suggested that advice should include Rural PNPM Mandiri more geared to the creation of new businesses and community capacity building efforts. In other words there needs to be a society for the provision of training.
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PEMBINAAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKUP EKONOMI STUDI PADA BADAN KESATUAN BANGSA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG
(2012-10-17) PERTUMBUKEN LIMA KUTA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini disusun dengan judul â€œperan pemerintah Kota Bandung dalam pemberdayaan lembaga swadaya masayarakat lingkup ekonomiâ€ (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masayarakat Kota Bandung). Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandung dalam pembinaan lembaga swadaya masyarakat lingkup ekonomi dilihat dari pelaksanaan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan . Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Bandung dalam pembinaan lembaga swadaya masyarakat lingkup ekonomi dilihat dari pelaksanaan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif, agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah Kota Bandung menjalankan pembangunan, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut melalui cara dokumentasi dan wawancara tak berstruktur. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa pembinaan lembaga swadaya masyarakat lingkup ekonomi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan keadilan, mendorong kemandirian, dan menciptakan kemakmuran yang dijalankan melalui pelaksanaan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan sudah terlaksana, namun masih menyisakan berbagai masalah antara lain kurangnya biaya dan sarana serta rendahnya kesadaran maupun pemahaman dalam rangka meningkatkan pembangunan. Untuk itu disarankan agar pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan kebutuhan rasionalitas dan memenuhi faktor pendukung pelaksanaan program -program pembangunan.
KINERJA BIROKRASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR WARGA MASYARAKAT
(2013-01-15) AJENG BANYU PANGESTU; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Penelitian ini berjudul â€œKinerja birokrasi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM dalam pemenuhan kebutuhan air warga masyarakatâ€ (suatu studi di Desa Jatihurp Kabupaten Sumedang pada tahun 2011), dilatar belakangi dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam birokrasi baik dipusat maupun didaerah khususnya kinerja birokras Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) di kabupaten Sumedang yang memiliki kewajban dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di kabupaten Sumedang. Berdasarkan hal diatas peneliti ingin mengetahui kinerja brokrasi PDAM Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pusaka dan studi lapangan dengan menyebarkan angket kepada masyarakat pelanggan di desa Jatihurip Kabupaten Sumedang. Dari hasil di lapangan kualitas pelayanan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan PDAM Sumedang sudah baik diantara dimensi lainnya hal itu dikarenakan PDAM Sumedang berupaya melaksanakan visi mereka yang berbasis pelayanan yang meliputi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Sedangkan untuk dimensi yang masih kurang yaitu akuntabilitas PDAM dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pemenuhan kebutuhan air warga masyarakat desa Jatihurip masih belum terlaksana sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki PDAM Kabupaten Sumedang. Saran dari penuls yaitu agar PDAM Sumedang dapat memanajemen baik dalam memanajemen karyawan maupun manajemen perusahaan daerah itu sendiri agar dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam memenuh kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) BIDANG SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021
(2023-09-21) RAJA MUHAMMAD AZHARI; Dede Sri Kartini; Tidak ada Data Dosen
Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan pada suatu negara agar dapat mewujudkan pemerintah yang baik dan terhindar dari tata kelola pemerintahan yang buruk. Hal itu harus diimplementasikan dalam mengelola tugas pemerintah untuk melayani kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Salah satunya ialah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air dalam pembangunan drainase di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintah yakni good governance dalam indikator partisipasi (participation), keadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), visi strategis (strategic vision) dalam pembangunan drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Karawang Pada Tahun 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian pada penelitian ini ialah bahwa aspirasi yang diberikan oleh masyarakat atau kalangan yang berkompeten memberikan aspirasi untuk tata kelola pemerintahan dalam pembangunan drainase, akan tetapi banyaknya aspirasi yang diajukan tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air. Hal ini juga berkaitan dengan indikator keadilan bahwa pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mengemukakan aspirasi. Efektivitas dan efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air ini tentunya melibatkan juga dengan pihak swasta yang dimana mengerjakan juga yang menjadi tugas pemerintah. Disini belum adanya standar pelayanan minimal yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air sehingga belum mengetahu minimal mutu dan standar yang harus dipenuhi. Hal yang terakhir dalam indikator visi strategis bahwa ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air sudah mengetahui hal yang menjadi visi dan misi dalam pembangunan di Kabupaten Karawang. Saran penelitian ini adalah sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air ialah melakukan riset yang mendalam mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dalam pembangunan drainase serta mengetahui hal yang menjadi prioritasnya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air juga perlu diperhatikan secara komposisinya agar dapat menghadapi tugas yang ada baik itu dari aspirasi masyarakat yang banyak serta hal yang sudah direncanakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bidang Sumber Daya Air juga perlu membuat standar pelayanan minimal, agar dapat mengetahu mutu dan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Governance or good governance, is needed in a country in order to create good government and avoid bad governance. It must be implemented in managing government duties to serve the needs and desires of the community. One of them is the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Water Resources Sector in the construction of drainage in Karawang Regency in 2016-2021. This study aims to determine government governance, namely good governance in the aspects of participation, equity, effectiveness and efficiency, strategic vision in the development of drainage at the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) Field of Water Resources in Karawang Regency in 2016-2021. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature study. The results of the research in this study are that the aspirations given by the community or competent groups provide aspirations for governance in drainage development, but many of the aspirations submitted cannot be fully fulfilled by the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Resources Sector. Water due to limited human resources. This is also related to the aspect of justice in that the government has provided opportunities to express aspirations but due to limited human resources, the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office for Water Resources cannot fulfill all of these things. The effectiveness and efficiency of the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) in the Water Resources Sector, of course, also involves the private sector, which also does the work of the government. Here there is no minimum service standard owned by the Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Water Resources Sector, so they do not know the minimum quality and standards that must be met. The last thing in the aspect of strategic vision is that the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of Water Resources already knows the vision and mission of development in Karawang Regency. The suggestion for this research is that it is best for the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Water Resources Department to conduct in-depth research on what the community needs and wants in drainage development and to find out their priorities. The human resources owned by the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) in the Water Resources Sector also need to be considered in composition so that they can deal with the existing tasks, both from the aspirations of the many people and things that have been planned. The Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in the Water Resources Sector also needs to establish minimum service standards, in order to know the quality and services that must be provided to the community.
HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEMERINTAH, SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021
(2023-07-10) ANNISA ALFIANI; Antik Bintari; Novie Indrawati Sagita
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terkait permasalahan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Sumedang, yaitu masalah pekerja yang di PHK dan tidak mendapatkan pesangon serta hak-hak lainnya secara penuh di PT Sunson Textile Manufacturer Kabupaten Sumedang Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan industrial antara pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada pekerja PT Sunson di tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan serikat pekerja dalam melindungi anggotanya belum terlaksana dengan baik, hal itu dibuktikan dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian perundingan secara bipartite. Sementara pengusaha juga belum mengimplementasikan hubungan industrial yang baik kepada para pekerjanya sesuai dengan ideologi Pancasila yaitu sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian proses interaksi pelaku hubungan industrial belum berjalan secara harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan masing-masing pelaku hubungan industrial belum berjalan dengan maksimal, sehingga hubungan industrial antara pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha di Kabupaten Sumedang belum berjalan secara harmonis, dinamis dan berkeadilan. Hal itu dibuktikan dengan peranan masing-masing para aktor yang tidak berjalan baik sesuai dengan teori proses interaksi pelaku hubungan industrial J. Dunlop (dalam Sumanto, 2014).
PENGAWASAN BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPPMD) PROVINSI JAWA BARAT DALAM KEGIATAN INVESTASI PENANAM MODAL ASING (PMA) DAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI PROVINSI JAWA BA
(2012-07-26) RIZKI WAHYU MOCH AZHAR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
A. Buku-Buku Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali Press Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. Modern Management, Pearson Prentice Hall. Hasibuan. 1993. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: CV Haji Masagung Koontz, Harold & Cyril Oâ€™Donnel & Heinz Weihrich. 1986. Manajemen. Jilid 2. Terjemahan: Gunawan Hutauruk. Jakarta: Penerbit Erlangga. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid II/Edisi Ketiga. Jakarta: Toko Gunung Agung. Lubis. 1985. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia Maman Ukas. 2004. Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Bandung : Penerbit Agnini. Miles dan Huber Mas. 1992. Analisis Dara Kualitatif (Buku Sumber tentang metode-metode barau). Jakarta: UI Press. Moloeng, L.J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Mulyadi. 1997. Akutansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Jogjakarta: STIE YKPN Ndraha. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I. Jakarta: PT Rineka Cipta Ndraha. 2005. Kybernologi: Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta Pamudji S. 1985. Kerjasama Antara Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah. Jakarta: Surya Cipta Setiady, Akbar dan Usman Husaini. 1990. Pengantar Statistika, Edisi kedua, Jakarta: Bumi Aksara. 108 Silalahi, Ulbert. 1992. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta Siagian. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara Stoner, James A. F. and Edward R. Freeman. 1994. Manajemen. Jilid 2, Edisi Kelima. Alih Bahasa: Wilhelmus W. Bakowatun dan Benyamin Molan. Editor: Heru Sutejo. Jakarta : Intermedia Surianingrat, Bayu, Drs. 1990, Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alpabeta Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Jogjakarta: AMP YKPN Syafie, Kencana, Inu. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintaham. Bandung: PT Refika Aditama Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio Edisi I. Jogjakarta: BPFE Jogjakarta Winardi. 2000, Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri Undang-Undang No 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat No 50 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
PERAN DINAS SOSIAL KOTA BOGOR DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN TAHUN 2022
(2023-08-29) NASHAH MAITSAA BALIARTO; Jajang Sutisna; Tidak ada Data Dosen
Dari sekian banyak permasalahan sosial di Kota Bogor, permasalahan mengenai anak jalanan yang cukup kompleks untuk diselesaikan. Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Sosial Kota Bogor bukan tidak pernah mengatasi permasalahan ini. Namun, permasalahan mengenai anak jalanan di Kota Bogor sudah semestinya mendapatkan perhatian lebih sebab sifatnya telah menjadi siklus yang berulang terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait peran Dinas Sosial Kota Bogor dalam Menanggulangi Anak Jalanan Tahun 2022 berdasarkan aspek pelayanan, pemberdayaan, hingga pembangunan. Dengan ini, diharapkan bahwa Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk para anak jalanan yang ada di Kota Bogor. Metode deskriptif dan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data-data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berasal dari dinas sosial. Dalam melakukan wawancara terdapat sejumlah narasumber diantaranya yaitu Dinas Sosial Kota Bogor, Yayasan Rumah Kreatif Keboen Sastra Kota Bogor serta para anak jalanan Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bogor dalam menanggulangi anak jalanan dinilai belum maksimal dari aspek pelayanan yang mana terdapat kegiatan berupa seremonial semata. Sedangkan dalam aspek pemberdayaan, Dinas Sosial Kota Bogor memberikan pelatihan mental maupun keterampilan pada para Anak Jalanan Kota Bogor serta menyediakan tempat tinggal sementara untuk para Anak Jalanan dalam rangka pemenuhan aspek pembangunan. Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Bogor dalam Menanggulangi Anak Jalanan Tahun 2022 dirasa belum optimal. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peran Pemerintah, Anak Jalanan
Collaborative Governance dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021
(2023-09-19) KANAYA AVITADIRA; Novie Indrawati Sagita; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative Governance dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Upaya tersebut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beserta swasta dan masyarakat berawal dari kesepahaman terkait urgensi permasalahan sampah di DKI Jakarta yang sudah semakin mengkhawatirkan, sehingga dilaksanakan kolaborasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive dan snowball. Penelitian ini menggunakan teori Tahapan-Tahapan Collaborative Governnace Morse & Stephens yang terdiri dari empat tahapan yaitu : assessment (penilaian), initiation (inisiasi), deliberation (pertimbangan), dan implementation (pelaksanaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta terkait mengatasi permasalahan sampah sudah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal. Tahap initiation (inisiaasi) dan deliberation (pertimbangan) antara masyarakat dan pemerintah tidak terlaksana, sehingga proses kolaborasi antara kedua stakeholders tersebut belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa program-program dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh para stakeholders sudah terlaksana dan menghasilkan sebuah perubahan. Namun, dalam proses kolaborasi antara stakeholders tersebut tidak terlaksanakan dengan optimal karena terdapat tahapan yang belum terlaksana antara kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Adapun saran yang dapat penulis berikan pada tahap assessment (penilaian) adalah diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat lebih memperkuat lagi hubungan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, tahap initiation (inisiasi) diperlukan pertemuan sebagai wadah untuk berkoordinasi terkait program yang dilaksanakan, tahap deliberation (pertimbangan) diharapkan pemerintah sebagai pencetus program dan penanggungjawab program dapat lebih aktif lagi dalam memberikan pertemuan sebagai wadah dari pelaksanaan kolaborasi, dan tahap implementation (pelaksanaan) diharapkan pemerintah sebagai pencetus program menciptakan program ayng di dalamnya terdapat satu kesatuan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga kerjasama antara ketiga pemangku kepentingan tersebut tidak terpisah-pisah melalui program yang berbeda.
Penerapan E-Government Melalui Aplikasi M-Paspor Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Permohonan dan Penggantian Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan Tahun 2022-2023
(2023-09-01) RIDHO YUDISATRIA; Rudiana; Tidak ada Data Dosen
Kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh besar pada berbagai bidang kehidupan manusia, terutama bagi pemerintah dengan harapan dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Pemerintah sendiri sudah mulai menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan e-Government atau electronic government dengan menciptakan lembaga, aturan hingga aplikasi. Penelitian ini membahas mengenai penerapan e-Government melalui aplikasi M-Paspor dalam pelayanan permohonan dan penggantian paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan Tahun 2022-2023. Pada penelitian ini menggunakan teori dari hasil kajian Harvard JFK School of Government yang terdiri dari tiga elemen yaitu Support, Capacity, dan Value. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, observasi dan wawancara, teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive dan snowball penelitian ini melibatkan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan dan masyarakat pengguna aplikasi M-Paspor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi M-Paspor ini belum berjalan dengan maksimal karena masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan baik dari dalam aplikasi seperti error atau request timed out, urutan proses pelayanan di aplikasi hingga masih berkeliarannya calo paspor dan pungutan liar di sekitar kantor imigrasi yang merugikan masyarakat yang ingin melakukan permohonan dan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor.
Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berkualitas dalam Meningkatkan Kesertaan KB MKJP di Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupapaten Bandung Barat Tahun 2017-2021
(2023-07-10) ATRIA TINTA INSANI; Herry Suharyadi; Neneng Yani Yuningsih
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih terdapat kendala pada pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas dan masih rendahnya kesertaan KB MKJP di Desa Tanimulya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program Kampung KB dalam meningkatkan kesertaan KB MKJP di Desa Tanimulya tahun 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, terdapat regulasi dan pedoman yang menjadi acuan. Pada variabel sumberdaya, terhambatnya pelaporan online karena kader belum memahami akan teknologi informasi, pelayanan KB hanya dianggarkan untuk sekali dalam satu tahun, dan evaluasi kebijakan dilihat dalam kurun waktu setiap satu tahun. Pada variabel karakteristik agen pelaksana, terdapat Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Mitra Pemerintah, dan LSM yang terlibat. Pada variabel sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, program ini dianggap sebagai program yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, belum diadakan pertemuan dengan lembaga usaha dan KIE yang belum menyeluruh. Pada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, masih kurangnya partisipasi dan kesertaan masyarakat. Dengan demikian, sebaiknya dibuat pedoman mengenai kegiatan lintas sektor, pelatihan kader secara khusus, pelayanan KB dianggarkan lebih dari sekali dalam setahun, adanya pertemuan rutin antar stakeholders, dan KIE yang masif.
Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dalam Pengajuan Permohonan Paspor Melalui Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung)
(2023-09-29) KARIN AMANDA; Iyep Saefulrahman; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang pesat membuat pemerintah meluncurkan aplikasi pada bidang Keimigrasian yang bernama Mobile Paspor (M-Paspor), yang ternyata masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Pentingnya pelayanan publik berkualitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tercapainya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik dalam keimigrasian pada aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori e-service quality (E-S-QUAL) menurut Parasuraman, dkk (2005) dengan dimensi efficiency, fulfillment, system availability, dan privacy. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara (sebagai pelengkap). Pada penelitian ini menggunakan sampel untuk memperoleh data melalui penyebaran kuesioner sebanyak 100 orang dengan menggunakan teknik sampling insidental/accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik dalam pengajuan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berdasarkan dimensi efficiency, fulfillment, dan system availability masuk dalam kategori baik, sedangkan dimensi privacy masuk dalam kategori sangat baik. Secara keseluruhan rata-rata dimensi E-S-QUAL ini menghasilkan skor 4.2 yang artinya masuk dalam kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik berbasis elektronik dalam pengajuan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dapat dikatakan sudah berkualitas.
Penerapan E-Government Melalui Website Bandung Smart Map Plus Dalam Penataan Ruang di Kota Bandung Tahun 2022
(2023-10-12) ATHAYA MUHAMAD ZAHRAN; Samugyo Ibnu Redjo; Ivan Darmawan
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya inovasi mengenai informasi data geospasial milik pemerintah Kota Bandung, dimana hal tersebut memanfaatkan teknologi dengan konsep e-Government melalui website BSM+ yang dapat dijadikan sebagai decision support bagi pemerintah serta sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap publik mengenai data geospasial Kota Bandung. Namun, dalam pelaksanaannya website BSM+ masih terdapat beberapa kendala mulai dari kurangnya sosialisasi, integrasi yang belum tercipta, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, serta SDM yang belum mencukupi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencoba memahami, mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana penerapan konsep e-Government pada website BSM+ dalam penataan ruang di Kota Bandung pada tahun 2022 berdasarkan kepada tiga elemen sukses penerapan e-Government berdasarkan hasil riset Harvard JFK School of Government yaitu ditinjau melalui elemen support, capacity, dan value. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif. Selanjutnya mengenai pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persoalan mengenai penentuan informan menggunakan Teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya penerapan e-Government melalui website BSM+ dalam penataan ruang di Kota Bandung Tahun 2022 belum mencapai di titik optimalnya. Belum optimal yang dimaksud dilihat dari belum diterapkan secara maksimalnya elemen sukses yang terdiri dari elemen support, capacity dan juga value. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian ditemukan terdapat beberapa faktor penghambat yang harus dibenahi mulai dari perlu adanya aturan yang mengikat, penguatan terhadap integrasi internal pemerintah Kota Bandung, sosialiasasi yang harus dilakukan secara lebih masiff, merata, dan kontinyu, persoalan anggaran yang tidak memenuhi kebutuhan sehingga berdampak pada infrastruktur teknologi website BSM+ dan menyebabkan manfaat yang ingin dituju belum didapatkan secara maksimal baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
KINERJA PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA BOGOR TAHUN 2022
(2023-09-27) ALHILAL YUSRIL HAWARI; Dede Sri Kartini; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di Kota Bogor yaitu banyaknya pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tinggi yang ada pada tahun 2022, pembangunan manusia menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, turunnya angka indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 dinilai menjadi salah satu faktor berpengaruh yang menambah angka pengangguran dan angka kemiskinan. Kinerja Pemerintah Kota Bogor menjadi salah satu hal yang perlu dilihat untuk mengetahui peran dari pemerintahan dalam mengatasi hal tersebut, Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan Kota Bogor dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di Kota Bogor. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara formal dan informal, dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan dengan Teknik purposive untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui terkait kondisi penelitian secara nyata Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam pembangunan manusia dalam dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas belum optimal dan memerlukan peningkatan, belum optimal karena masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Kota Bogor serta meningkatnya angka kemiskinan ekstrim di Kota Bogor, perlu peningkatan dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM). Walaupun begitu Kinerja Pemerintahan Kota Bogor telah meningkat dan terus memerlukan adanya perbaikan dan peningkatan. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan adalah Kinerja Pemerintahan Kota Bogor belum optimal dari segi Dimensi Produktivitas, Kualitas Layanan dan Responsivitas. Adapun, saran yang peneliti berikan dalam upaya meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Bogor adalah dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPJK), peningkatan terhadap pembaharuan data baik berupa data bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memperbaiki dan memaksimalkan aplikasi SiBadra, dan membuat rencana program anggaran

Browse

Recent Submissions