Browsing by Author "Sudirman Soeyoso Putro"
Now showing 1 - 20 of 33
Results Per Page
Sort Options
Item Advocacy Coalition Framework dalam Perubahan Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Wilayah Seksi I dan II Kabupaten Sumedang(2019-10-24) ABDULLAH NURFATIHIN; Yogi Suprayogi Sugandi; Sudirman Soeyoso PutroSkripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai advocacy coalition framework dalam perubahan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdwau di Seksi I dan II Kabupaten Sumedang. Latarbelakang enulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk menggambarkan perubahan kebijakan yang terjadi di dalam subsistem kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan menggunakan teori Sabatier dan Weible, yang mengemukakan bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi dalam tiga mekanisme: 1) external shocks, 2) hurting stalemate, dan 3) the general accumulation of scientific/technical evidence. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat memahami fenomena secara mendalam. Data diperoleh dari studi lapangan seperti observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun informan terdiri dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumedang, Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang, Tokoh Masyarakat di Seksi I, dan Tokoh Masyarakat di Seksi II. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang terjadi dalam subsistem kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu berada pada tingkat minor, karena perubahan berada di tingkat teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN sebagai Panitia Pengadaan Tanah.Item Efektivitas Kebijakan Pembangunan Terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya(2017-05-08) ERDI RUSMAN; Herijanto Bekti; Sudirman Soeyoso PutroSkripsi ini memaparkan hasil penelitian yang menggambarkan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan dilatarbelakangi belum tercapainya fungsi terminal sebagai titik simpul jaringan transportasi yang ditandai dengan sepinya aktifitas di dalam terminal dari keberadaan calon penumpang dan jumlah kendaraan yang ada di dalam terminal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho (2008). Lima dimensinya yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik penentuan informan dalam penelitian menggunakan purposive. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi lapangan yang berupa observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, kemudian data- data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, nyatanya pelaksanaan kebijakan pembangunan terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya belum efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai titik simpul jaringan transportasi dilihat dari prinsip-prinsip efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Salah satu penyebab belum optimalnya fungsi terminal Tipe A Indihiang yaitu kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan terminal dan kurangnya sosialiasasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan Pembangunan Terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya sehingga berdampak pada kesadaran serta kepatuhan masyarakat yang masih kurang dalam menggunakan parasarana transportasi berupa terminal yang telah dibangun oleh pemerintah yang menjadi bagian dari terselenggaranya pelayanan publik. Saran yang penulis rekomendasikan agar ke depannya Kebijakan Pembangunan Terminal Tipe A Indihiang dapat berjalan lebih efektif yakni melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan serta mengimbangi persaingan meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti layaknya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan otobis kepada penumpang yang menjadi pengguna jasa layanan transportasinya dengan menyediakan anggaran untuk menambah fasilitas agar mampu bersaing dengan perusahaan otobis yang menyediakan pelayanan dengan baik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan,Transportasi Publik, Terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya, Pelayanan Publik.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG (STUDI DI KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG)(2018-04-23) DHEA ANGGRAENY A; Sudirman Soeyoso Putro; Entang AdhymuhtarPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pertumbuhan bisnis rumah kos di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Coblong yang merupakan lokasi strategis karena dikelilingi oleh banyak perguruan tinggi. Dengan banyaknya rumah kos di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung menetapkan kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung studi di Kecamatan Coblong Kota Bandung belum berjalan secara maksimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Studi di Kecamatan Coblong Kota Bandung belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor. BPPD Kota Bandung dalam menetapkan target Pajak Rumah Kos belum sesuai dengan potensi yang dimiliki serta penetapan wajib pajak yang tidak sesuai dengan Perwal Kota Bandung Nomor 386 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel. Keterbatasan dalam sumberdaya manusia, financial dan sarana prasarana juga menghambat jalannya implementasi kebijakan ini. Karakteristik agen pelaksana yang kurang tegas dan cenderung memberikan kelonggaran. Sosialisasi yang belum dilakukan secara merata sehingga informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh. Kurangnya pemberian pemahaman kepada Kantor Kecamatan Coblong serta kurangnya kesadaran pemilik rumah kos untuk membayar pajak menjadi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Saran dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan potensi pajak rumah kos, berkordinasi dengan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Coblong untuk melakukan pendataan rumah kos, mempertegas sanksi, dan memberikan pemahaman kepada aparatur Kecamatan Coblong terkait dengan Kebijakan Pajak Rumah Kos.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SUMEDANG(2018-10-12) AHMAD RIZKY AZIZI; Imanudin Kudus; Sudirman Soeyoso PutroSkripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Dinas Perhubungan yang tidak bisa mencapai target pendapatan dari Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 249.024.000 di tahun 2017. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mengapa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum optimal. Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori Implemetasi Kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya “Dasar – Dasar Kebijakan Publik (2014)”. Adapun dimensi - dimensinya yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomin, Sosial dan Politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling, dan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian yang dilihat dari teori Van Metter dan Van Horn. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan masih kurang sesuai dengan keadaan lapangan yang tidak menentu. Kedua, sumber daya manusia yang kurang baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas, serta sumber daya finansial yang rendah. Ketiga, karakteristik pelaksana yang belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kebijakan retribusi pelayanan parkir. Keempat, masih ada pelaksana kebijakan yang menolak kebijakan. Kesimpulannya bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum terlaksana dengan baik, dimana upaya yang dilakukan belum optimal dikarenakan kekurangan sumber daya khususnya sumber daya finansial. Saran dari peneliti, Dinas Perhubungan sebaiknya memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia terlebih dahulu agar target pendapatan retribusi dapat dicapai.Item Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/Pemakaian Tanah Pemakaman di Kota Cimahi (Studi pada Organisasi Pelaksana di Pemakaman Umum Leuwigajah)(2019-01-15) REINHARD SINAMO; Dedi Sukarno; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah Kota Cimahi. Latarbelakangi yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, peneliti menemukan adanya indikasi masalah yaitu belum pernahnya UPT Pemakaman Kota Cimahi memberikan surat teguran terhadap wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman semenjak UPT Pemakaman dibentuk dan adanya keterlambatan pelaksanaan sanksi pembongkaran makam yang belum dibayarkan retribusinya hingga bertahun-tahun oleh UPT Pemakaman Kota Cimahi. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman tersebut, peneliti menggunakan teori dari Thomas B. Smith (2012) yang mengemukakan tiga prinsip pada implementasi kebijakan berdasarkan komponen the implementing organization, yaitu the structure and personnel, the leadership of the administrative organization, dan the implementing program and capacity. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, serta studi kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah belum meliputi tiga dimensi dari Thomas B. Smith. Pada dimensi the structure and personnel diketahui masih kurangnya pemahaman personel terhadap isi dan status hukum regulasi yang digunakan, dan kurangnya pengalaman personel dibidang kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman. Pada dimensi the leadership of administrative organization terdapat dualisme sifat kepemimpinan Kepala UPT Pemakaman Kota Cimahi yang tegas terhadap personel tetapi toleran terhadap wajib retribusi yang telat membayar. Pada dimensi the implementing program and capacity diketahui pengawasan UPT Pemakaman Kota Cimahi terhadap status makam TPU Leuwigajah kurang berdasarkan dokumen status pembayaran, UPT Pemakaman terlambat lebih dari setahun dalam melakukan sosialisasi, dan jumlah personel pramu pemakaman yang terlalu sedikit. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk berkonsultasi terhadap ahli hukum atau anggota DPRD Kota Cimahi terkait hukum yang digunakan, segera memberlakukan surat teguran, Mengubah sikap kepala UPT Pemakaman untuk tidak toleran terhadap wajib retribusi yang telat membayar, menyelidiki status makam berdasarakan dokumen catatan pembayaran, dan menambah jumlah personel pramu pemakaman.Item Implementasi Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari Kabupaten Indramayu(2015-12-20) CUCU CAHYATI; Sudirman Soeyoso Putro; Ramadhan PancasilawanABSTRAK Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya tenaga kerja Indonesia asal Desa Majasari yang dalam pendaftaran CTKI tanpa melalui sponsor resmi, tanpa melalui pemerintah Desa seperti dan tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah Desa Majasari sesuai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Desa Majasari. Teori yang digunakan adalah Model Implementasi Kebijakan Integratif yang dikemukan oleh Soren C. Winter (2003) yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku implementor, dan perilaku kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Dalam studi lapangan, data diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Desa Majasari sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam hubungan antar organisasi masih ada kendala yaitu kurang harmonisasi antar badan yang terkait pengimplementasian peraturan Desa nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Desa Majasari. Pada perilaku implementor, pemerintah Desa Majasari telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik meskipun masih ada sumber daya manusia yang belum memadai karena terbatasnya kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki beberapa staf Desa Majasari. Sedangkan dari perilaku kelompok sasaran sudah banyak CTKI maupun TKI asal Desa Majasari yang mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah Desa Majasari. Kata Kunci :Implementasi, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Desa, IndramayuItem IMPLEMENTASI PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KELURAHAN KOPO KOTA BANDUNG)(2017-04-06) YUNI DWI RACHMAYATI; Ramadhan Pancasilawan; Sudirman Soeyoso PutroPenelitian ini berjudul “Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Studi Kasus Di Kelurahan Kopo Kota Bandung”. Penelitian ini dilatar belakangi masih tingginya kepadatan penduduk di Kota Bandung yang menyebabkan munculnya rumah tidak layak huni terlebih di permukiman kumuh. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Kopo. Kelurahan Kopo merupakan Kelurahan yang mendapat jumlah penerima bantuan program terbanyak namun tetap memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang tertinggi. Pada penelitian ini, teori yang digunakan dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005), melalui 4 (mpat) variabel yang mempengaruhi dampak suatu program, yakni: Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumberdaya organisasi dan Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dengan teknik purposive. Dalam Implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni ini sudah berjalan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor: Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumberdaya manusia dan Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Namun terdapat beberapa kekurangan yaitu: mekanisme program perbaikan rumah tidak layak huni yang kurang jelas, Sumberdaya Manusia masih kurang, Besarnya jumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan., serta pemahaman untuk program perbaikan rumah tidak layak huni ini kurang dipahami dan dimengerti oleh pihak-pihak terkait. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dengan memperbaiki mekanisme program perbaikan rumah tidak layak huni, Sumberdaya Manusia dan anggaran sesuaikan menurut kebutuhan dan beban dalam kegiatan. Kata Kunci: Implementasi, Program, Rumah Tidak Layak Huni.Item Kapasitas Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sauyunan di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang(2021-02-25) ROY SITANGGANG; Sawitri Budi Utami; Sudirman Soeyoso PutroSkripsi ini berjudul “Kapasitas Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sauyunan di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang†. Latar belakang penelitian ini adalah Adanya persepsi yang berbeda dari pihak masyarakat dan pemerintah tentang keberadaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sauyunan. Belum adanya kontribusi terhadap pendapatan asli Desa (PAD) Hegarmanah, dan belum maksimalnya pengelolaan terhadap Badan Usaha Milik Desa Sauyunan sehingga Penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana kemampuan Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola sumber dayanya. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapasitas Organisasi yang dikemukakan oleh Hall Dkk. yang terdiri dari lima aspek untuk mengukur kapasitas sebuah organisasi yaitu kapasitas Sumber daya manusia, kapasitas keuangan, kapasitas infrastruktur dan proses, kapasitas perencanaan dan pengembangan dan kapasitas hubungan dan jaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literature/kepustakaan dan studi lapangan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kapasitas organisasi Badan Usaha Milik Desa Sauyunan masih memiliki banyak kendala yang perlu dibenahi. Kendala terjadi disetiap bidang usaha. Kapasitas sumber daya manusia yang terkendala pada kuantitas dan kualitasnya, kapasitas keuangan yang sangat terbatas diakibatkan buruknya pengelolaan sumber daya keuangan dan minimnya jumlah anggaran yang dapat diakses. Perencanaan dan pengembangan yang sulit direalisasikan karena kemampuan sumber daya keuangan yang terbatas, infrastrukturdan proses yang terkendala pada kualitas dan kuantitasnya dan .hubungan dan jaringan yang belum efektif dalam hal pengembangan bidang dan orientasi profit.Item KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BANDUNG(2019-05-09) FAJRI SAPUTRA; Entang Adhymuhtar; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Skripsi ini berjudul “Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bandung”. Penelitian ini dilatar belakangi atas realisasi yang jauh sekali untuk mencapai target yang menyebabkan penurunan pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam sektor pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bandung belum efektif. Teori yang digunakan peneliti adalah elemen pokok pengukuran kinerja organisasi dar Mohamad Mahsun, yang mengatakan bahwa pengukuran kinerja bisa dilihat dari, (1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi, (2) Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja, (3) Mengukur Ketercapaian Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi, (4) Evaluasi Kinerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja bidang pajak reklame BPPD dalam melakukan pemungutan pajak reklame belum berjalan dengan baik dengan melihat hasil capaian realisasi. Dari 4 elemen pengukuran kinerja, terdapat 3 elemen yang belum sesuai dengan kinerja yang optimal yaitu (Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi, Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja, Mengukur Ketercapaian Tujuan, Sasaran, Strategi Organisasi) yamg bisa jadi pengaruh atas pendapatan pajak reklame uyang dikelola BPPD Kota Bandung. Melihat dari penetapan target dan sasaran yang menjadi dasar strategi organisasi, bisa dikatakan target begitu tinggi yang sulit untuk dicapai dikarenakan terdapat reklame yang tidak berizin yang tidak dapat dipungut pajaknya. Selain itu untuk merumuskan indikator sendiri belum berjalan dengan baik bisa dilihat dari hasil realisasi, selanjutnya dilihat dari capaian realisasi yang buruk bisa menjadi tolak ukur dari ukuran kinerja yang belum berjalan dengan baik. Terakhir, untuk hasil dari mengukur ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi organisasi mendapatkan hasil nol berarti kegiatan yang dilakukan belum berhasil dengan capaian yang bisa diukur atas capaian pajak reklame yang buruk. Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Pemungutan Pajak Reklame, BPPD Kota Bandung.Item Kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor(2016-09-09) ALFI HAFIFAH; Yogi Suprayogi Sugandi; Sudirman Soeyoso PutroPenelitian ini mengenai “Kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bogor sebagai salah satu instansi di bawah naungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor yang dituntut untuk dapat melakukan pelayanan pengujian kendaraan dengan baik serta melakukan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor terhadap pengguna jasa pengujian. Namun pada kenyataanya masih ditemukan penyimpangan dalam pengujian kendaraan bermotor berupa praktik pungli dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengacu pada teori pengukuran kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Theodore H. Poister yang diantaranya meliputi : output, efficiency, productivity, service quality, effectiveness, cost-effectiveness, dan customer satisfaction. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah keseluruhan kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dinilai cukup baik diantaranya sudah adanya pelaksanaan debirokratisasi, penggunaan sumber daya, dan juga dalam pencapaian targetnya. Namun masyarakat masih kurang puas pada pelayanan yang diberikan seperti masih adanya praktik pungli, kurang nyamannya fasilitas yang berguna untuk menunjang pelayanan, serta lamanya waktu pengujian. Maka dari itu diperlukan beberapa perbaikan, pertama, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor harus menghilangkan praktik pungli pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Karena hal ini akan mengubah mindset para pelanggan pengujian kendaraan bermotor agar meningkatkan minat mereka untuk mengujikan kendaraannya. Kedua, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana bagi para pelanggan agar memberikan mereka kenyamanan saat melakukan pengujian kendaraan. Dan terakhir, melakukan evaluasi menyeluruh tidak hanya melakukan evaluasi mengenai target pendapatan dan realisasinya tetapi juga mengenai kepuasan pelanggan agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor bisa lebih baik lagi. Kata kunci: Kinerja Organisasi, Kendaraaan Bermotor, Pengujian KendaraanItem Koordinasi Dalam Penanganan Limbah Industri Batu Alam Di Kabupaten Cirebon(2017-05-12) DINA LUKMANA; Sawitri Budi Utami; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya pengusaha industri batu alam yang tidak memiliki izin dan instalansi pengolahan air limbah, sehingga beroperasi disempadan jalan dan sungai. Selain itu limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi batu alam ini langsung dibuang ke sungai tanpa diendapkan terlebih dahulu hal ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian di bidang pertanian, perikanan, dan kualitas air menjadi keruh, ini merupakan permasalahan kompleks yang penanganannya melibatkan banyak pihak untuk berkoordinasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Dalam Penanganan Limbah Industri Batu Alam Di Kabupaten Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Daan Sugandha yaitu untuk mencapai koordinasi yang baik diperlukan tujuh prinsip meliputi adanya kesepakatan pengertian mengenai sasaran, kesatuan tindakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan, ketaatan dan loyalitas, pertukaran informasi antar pihak, keberadaan koordinator, aliran informasi pada koordinator, serta sikap saling menghormati. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumen. Koordinasi dalam penanganan limbah industri batu alam di Kabupaten Cirebon berkaitan dengan tujuh prinsip koordinasi, namun belum optimal karena dari ketujuh prinsip tersebut hanya tiga prinsip yang sudah diterapkan selebihnya masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Komunikasi ini hanya sebatas pada saat pelaksanaan rapat koordinasi sedangkan untuk pelaksanaan rapat ini tidak terjadwal secara berkala sehingga komunikasi ini hanya ada untuk formalitas saja, tidak memiliki target yang jelas terkait pelaksanaan tugas, masih kurangnya peran koordinator dalam menggerakan, tidak adanya informasi yang mengalir dari pihak-pihak yang berkoordinasi kepada koordinator. Sebaiknya pihak-pihak yang berkoordinasi lebih meningkatkan komunikasi, serta perlu adanya aturan yang jelas mengenai target yang dibuat koordinator agar pelaksanaan relokasi dapat terlaksana dengan baik. Kata Kunci: Koordinasi, Limbah industri batu alam, Pencemaran LingkunganItem Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan BAngunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan(2018-05-23) HANIN NURIS UTAMI; Rita Myrna; Sudirman Soeyoso PutroSkripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai “Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan koordinasi mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan yang bersama-sama dilaksanakan dengan Kecamatan, Desa/kelurahan beserta dengan beberapa stakeholders terkait. Koordninasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan percepatan proses pemungutan PBB P2 dari mulai Pendataan, Pengadminstrasian, Penagihan sampai dengan Penyitaan. Tujuan penelitian ini, penulis ingin melihat Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kuningan terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menggunakan teori teknik koordinasi efektif yang dikemukakan oleh Chandra D. Bose dimana ada enam teknik koordinasi efektif diantaranya ialah, cleary defined goals(Tujuan yang jelas), clear lines authority and responsibilities(Garis wewenanng dan tanggung jawab), Precise and Comperhensive programmes and policies(Program dan kebijakan yang tepat berkelanjutan), Coorperations(Kerjasama), Effective communication, effective leadership and supervision(Kepemimpinan dan Pengawasan yang efektif). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan (Observasi dan wawancara) dengan teknik sampling purposive untuk memilih informan. Untuk memvalidasi data penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Koordinasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan dengan beberapa stakeholders belum optimal. Dimana Cleary defined goals cukup, Clear lines of authority and responsibility kurang, pricise and comperhensive programmes and policies cukup, Coorperations kurang, Effective Communication yang cukup, serta Effective Leadership and Supervision kurang. Saran dari penelitian ini adalah Bappenda sebaiknya membuat SOP (Standard Operatinoal Procedure) agar tidak terjadi overlapping dalam kegiatan pemungutan PBB, kemudian pemberian Insentif yang diwajibkan sebaiknya segera dibayarkan dalam rangka mempermudah proses penagihan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Memberikan briefing terhadapa para Petugas Pemungut PBB yang diterjunkan di lapangan agar mereka paham TUPOKSI secara jelas. Selanjutnya Bappenda harus melakukan controlling secara rutin dalam meminimalisisir adanya manipulasi data ataupun mengenai aliran informasi laporan data yang diterima.Item Koordinasi Tim Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi dalam Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Subang(2016-10-17) DHITA OSCA YOLANDA; R. Ahmad Buchari; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Skripsi yang berjudul Koordinasi Tim POKJA Sanitasi Kabupaten Subang. Penelitian ini dilatarbelakangi data yang diperoleh pada dokumen laporan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) Kabupaten Subang tahun 2013 yang masih menjadi permasalahan di Kabupaten Subang dalam hal pengelolaan lingkungan. Peneliti melihat salah satu poin penting terwujudnya efektifitas penanganan sanitasi dengan adanya proses koordinasi berjalan efektif antar dinas yang terkait dalam Tim POKJA Sanitasi Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan teori Chandra Bose mengenai cara kordinasi yang efektif sebagai landasan teori yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun tipe pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, analisis dokumen dan audio visual materials. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah enam informan. Peneliti menggunakan enam tahap analisis data yang dikemukakan oleh Creswell dan untuk melakukan uji validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan uji reliabilitas seperti pengecekan ulang transkip dan memastikan tidak ada kesalahan selama proses coding. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa belum semua dinas memahami tujuan pelaksanaan tim POKJA Sanitasi Kabupaten Subang, dan belum adanya rapat sanitasi secara berkala. Pelaksanaan tim POKJA Sanitasi Kabupaten Subang membutuhkan program atau kebijakan yang mendetail yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Serta dibutuhkan sosok pemimpin yang lebih aktif dan mobile atau yang dapat melakukan kontrol ke lapangan untuk mengetahui permasalahan sanitasi yang ada, sehingga dengan cepat dicari solusi yang baik. Kata Kunci : Koordinasi, Pengelolaan Sanitasi, Tim POKJA Sanitasi Kabupaten SubangItem kualitas pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas 1 Bandung(2016-07-18) WISNU WICAKSONO; Imanudin Kudus; Sudirman Soeyoso PutroPenelitian berjudul “Kualitas pelayanan pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung” dilatarbelakangi oleh proses pelayanan pembuatan paspor yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, kemudian kurang responsifnya petugas dalam memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan (lansia, anak-anak, dan sebagainya), dan juga website resmi untuk permohonan paspor secara online yang sulit diakses karena seringkali terjadi gangguan pada sistem jaringan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung. Penulis menggunakan dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang terdiri dari reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati), dan tangibles (produk-produk fisik). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan melalui observasi, studi kepustakaan dan penyebaran angket kepada responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 47 orang yang diambil dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung berdasarkan dimensi yang digunakan sudah terlaksana namun belum tercapai secara optimal, secara umum sudah berjalan baik dengan skor sebesar 3434, dan kesenjangan-kesenjangan yang ada masih berada dalam batas toleransi.Item PENEMPATAN PEGAWAI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG(2016-04-11) RIANA AYU SAUFIKA; Sudirman Soeyoso Putro; Elisa SusantiSkripsi ini merupakan hasil penelitian penulis berjudul “Penempatan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung”. Penulis tertarik meneliti ini dikarenakan masih adanya pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penempatan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori dari Siswanto (2005) yang menjelaskan bahwa dalam proses penempatan pegawai perlu mempertimbangkan faktor-faktor, diantaranya: faktor prestasi akademis, faktor pengalaman, faktor kesehatan fisik dan mental, faktor usia serta faktor status perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penempatan pegawai yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung belum optimal dikarenakan Satpol PP Kota Bandung belum sepenuhnya mempertimbangkan apa yang disyaratkan pada aturan hukum mengenai penempatan pegawai. Masih banyak pegawai Satpol PP Kota Bandung yang tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Satpol PP Kota Bandung. Diharapkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Satpol PP Kota Bandung dapat memahami pengetahuan dan memahami aturan-aturan yang berlaku khususnya tentang penempatan pegawai pada Satpol PP Kota Bandung, serta benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penempatan pegawai di Satpol PP Kota Bandung.Item Pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Terhadap Perilaku Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur(2017-08-01) SRI CHERLY ASIH; Slamet Usman Ismanto; Sudirman Soeyoso PutroSkripsi ini berjudul Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Perilaku Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan dilatarbelakangi beberapa indikasi masalah terkait Perilaku Kerja Pegawai mengingat Perilaku Kerja Pegawai sudah dinilai melalui sistem e-TKD. Indikasi masalah yang ditemukan seperti pengisian penilaian yang tidak objektif dan beberapa pegawai yang masih belum bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh Camat Pasar Rebo Jakarta Timur. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan Camat terhadap Perilaku Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Dengan menggunakan teori Kepemimpinan dari Hersey & Blanchard dan teori Perilaku Kerja dari Bryson. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, dengan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Selain itu penulis juga melakukan observasi dan wawancara kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistik menunjukan adanya pengaruh yang tinggi dari Kepemimpinan Camat terhadap Perilaku Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Adanya pengaruh tersebut berindikasi bahwa tingginya Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan kepemimpinannya maka berpengaruh terhadap tingginya Perilaku Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Pasar Rebo. Camat Pasar Rebo sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pegawai khususnya dalam penilaian perilaku kerja. Kata kunci : Kepemimpinan, Perilaku Kerja Pegawai, PengaruhItem Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat(2017-01-10) ALIYA GRESANTHA NADYA; Mas Halimah; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Skripsi yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa indikasi masalah dalam kinerja pegawai seperti tidak tercapainya target program kerja, masih adanya keterlambatan dalam penyeleseian laporan dan tingkat disiplin kehadiran pegawai dalam jam masuk dan keluar kantor, dimana diduga berkaitan dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Untuk meneliti variabel Kepemimpinan, penulis menggunakan teori dari Hersey & Blanchard, dengan dimensi sebagai berikut: Telling, Selling, Participating dan Delegating. Sedangkan untuk meneliti variabel Kinerja Pegawai digunakan teori John Miner, dengan dimensi sebagai berikut: Kualitas, Kuantitas, Penggunaan waktu dalam kerja dan Kerja sama. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Eksplansi, dengan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Selain itu penulis juga melakukan observasi dan wawancara kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 16 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah teknik sampling jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Angket yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan skala Likert. Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan metode Rank Spearman. Hasil analisis statistik menunjukan adanya pengaruh dari kemimpinan terhadap kinerja pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Adanya pengaruh tersebut menunjukan bahwa semakin baik pimpinan dalam melaksanakan kepemimpinannya maka kineja pegawai juga akan semakin baik. Kata kunci : Pengaruh, Gaya Kepemimpinan, Kinerja PegawaiItem Pengawasan Dewan Pengawas Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya(2017-08-22) SANDRA ARUM NURWANDA; Candradewini; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Skripsi ini memaparkan hasil penelitian tentang Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tasikmalaya. Penulis menggunakan teori dari pendapat Dubrin (2010) yang menyebutkan ada empat langkah yang terdiri dari menetapkan standar, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar, dan mengambil tindakan korektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi kemudian data- data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengawasan Dewan Pengawas belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan Dewan Pengawas belum melakukan sesuai dengan standar atau prosedur yang ada. Kewajiban Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan memberikan saran dan rekomendasi belum dilakukan sesuai dengan prosedur hal ini terlihat dari rendahnya angka kehadiran Dewan Pengawas dalam melakukan rapat untuk menentukan saran dan rekomendasi atas kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jarang dilakukannya pengawasan lapangan dan belum adanya hasil saran yang akan direkomenadsikan atas kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap penyimpangan yang ditemukan di lapangan, khususnya di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya. Kata Kunci: Pengawasan, Program Jaminan Sosial KetenagakerjaanItem PENGENDALIAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DAN TEMPAT USAHA DI KECAMATAN BOGOR BARAT(2017-07-15) ELVIN HOERUNNISA; Rita Myrna; Sudirman Soeyoso PutroABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pengendalian Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat Usaha di Kecamatan Bogor Barat”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya bangunan yang berdiri sebelum memiliki IMB di Kecamatan Bogor Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pengendalian bangunan rumah tinggal dan tempat usaha di Kecamatan Bogor Barat dalam mengatasi permasalahan banyaknya bangunan yang berdiri sebelum memiliki IMB yang sampai saat ini belum terselesaikan. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pengendalian dari Ricky W. Griffin, yang mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian bangunan rumah tinggal dan tempat usaha di Kecamatan Bogor Barat oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor belum optimal karena masih banyak ditemuinya pelanggaran bangunan di Kecamatan Bogor Barat. Hal ini tentunya akan berdampak pada kinerja WASDAL, walau sudah dilakukan pemantauan setiap hari nya tetapi jumlah pelanggaran bangunan masih terus bertambah. Selain itu sanksi yang diberikan oleh WASDAL belum tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelanggar. Tindakan perbaikan sudah banyak dilakukan oleh WASDAL, salah satunya dengan meluncurkan applikasi SIMTARU untuk mempermudah proses pengawasan. Adapun saran yang diberikan penulis adalah dengan membentuk Tim Penertiban Bangunan agar mempermudah proses pengawasan dan pengendalian bangunan di Kecamatan Bogor Barat. Kata Kunci : Pengendalian, Bangunan, RTRW Kota Bogor, IMBItem PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG(2018-04-12) BAYUN ALIF MARCHVITA; Sudirman Soeyoso Putro; Tidak ada Data DosenABSTRAK Laporan praktek kerja lapangan ini berjudul “Prosedur Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Bandung”. Tujuan laporan praktek kerja ini untuk mengetahui proses-proses, hambatan dan upaya dalam kenaikan pangkat reguler di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dasar hukum kenaikan pangkat pada Dinas Kesehatan di Kota Bandung tertera pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai pada 4 tahun di pangkat terakhirnya. Proses yang perlu dilakukan oleh pegawai, seperti pengusulan surat kenaikan pangkat reguler pegawai kepada Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandung. Persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler pegawai harus lengkap dan sesuai dengan form ceklis. Berkas yang lengkap diberikan pada Subag Umum dan Kepegawaian. Berkas kenaikan pangkat reguler akan diberikan ke BKPP untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kenaikan pangkat hingga pangkat IV/c di proses di BKPP dan pangkat diatas dari itu maka proses kenaikan pangkat dilakukan ke Kementrian Kesehatan. Berkas pegawai naik pangkat akan dimasukkan data kenaikan pangkat pada SAPK di BKN kanreg. Pada setiap proses mengalami hambatan seperti pada kenaikan pangkat reguler yaitu tata arsip penyimpanan berkas pegawai di Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam keadaan yang kurang efisien. Proses kenaikan pangkat yang tertib perlu adanya upaya-upaya agar dapat menyelesaikan hambatan yang muncul.