Kebijakan Publik (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Kebijakan Publik (S2) by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 87
Results Per Page
Sort Options
Item IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SUMEDANG (Studi pada Puskesmas Dengan Tempat Perawatan Jatinangor)(2017-01-09) IDAH ROSIDAH; Nandang Alamsah Deliarnoor; Sinta NingrumIndikator keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional adalah peningkatan peserta yang signifikan.Berdasarkan data BPJS Cabang Sumedang, di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan dari tahun 2014 –2015 yaitu sebesar 71,6 % . Namun peningkatan kepesertaan tersebut tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional tidak optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sumedang serta menanggulangi hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan strategi studi kasus dengan analisa data induktif. Pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap Stakeholders program JKN yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Pengendalian Biaya Kesehatan, Petugas BPJS Kesehatan, Petugas JKN di Puskesmas, Dokter, Apoteker , Peserta JKN, dan studi dokumentasi berupa regulasi serta laporan program JKN. Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi anggaran dana kapitasi Puskesmas merupakan permasalahan utama yang menyebabkan kegagalan implementasi (Unsuccessful Implementation) program JKN. Sementara aspek isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks implementasi (Context Implementation) mempengaruhi secara tidak langsung. Penggunaan dana kapitasi untuk keperluan obat dan alat kesehatan tidak pernah terealisasikan. Perlunya penyusunan pedoman operasional sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang mekanisme belanja obat dan alat kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.Item Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Cicadas Kota Bandung(2017-03-16) ADIGUNA SOPYAN; Budiman Rusli; Heru NurasaDalam upaya menata dan membina pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung membentuk tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk menangani fenomena PKL yang ada di Kota Bandung. Penelitian ini dikhususkan pada pembahasan mengenai implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Sepanjang masa kepemimpinan beberapa walikota, semenjak Walikota AA Tarmana hingga Ridwan Kamil, fenomena PKL di Kawasan Cicadas belum terselesaikan sehingga menjadi alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana implementasi kebijakan relokasi tersebut dilaksanakan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Cicadas”. Acuan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) yang terdiri dari: mudah tidaknya masalah yang akan digarap; kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat; variabel di luar perundangan yang memengaruhi implementasi. Berdasarkan karakteristik objek penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti menjadi instrumen penelitian. Informan penelitian terdiri dari tim Satgasus beserta aparat kewilayahan, dalam hal ini Kecamatan Cibeunying Kidul, dan PKL. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik validasi data menggunakan teknik penyajian informasi, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL didasarkan pada konteks mudah tidaknya masalah yang akan digarap karena fenomena ini bersifat multidimensi dan harus dilihat dari sudut pandang karakteristik permasalahan yang timbul; didasarkan pada kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi sehingga tim Satgasus mampu mengimplementasikan kebijakan yang berlaku dan menderivasikan kebijakan secara tepat; didasarkan pada variabel di luar perundangan yang memengaruhi implementasi kebijakan karena adanya kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Kondisi kemiskinan ekonomi dan kondisi keamanan memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain, seperti kepentingan politik dan ketersediaan lahan lokasi pemindahan yang terhambat akibat belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini PD Jawi.Item Implementasi Kebijakan Alih Teknologi Hasil Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(2017-09-06) VIVI ELVINA PANJAITAN; Mudiyati Rahmatunnisa; Budiman RusliDalam proses pelaksanaan pemanfaatan hasil riset melalui alih teknologi, LIPI berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 dengan tujuan agar hasil -hasil riset yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder. Namun implementasi kebijakan alih teknologi hasil riset LIPI termasuk LIPI di Kota Bandung belum berjalan secara efektif. Oleh Karena itu penulis berkeinginan menganalisis permasalahan internal maupun eksternal serta alternatif penyelesaian terhadap belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut, Dalam penelitian ini penulis menggunakan implementasi Mazmanian dan Sabatier yang terdiri dari tiga faktor yaitu karakteristik masalah, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan hal-hal di luar Undang-Undang (UU) yang mempengaruhi implementasi sebagai alat analisis melalui metode kualitatif dengan pendekatan desktriptif. Permasalahan internal dilihat dari faktor karakteristik masalah meliputi keterbatasan dana, peralatan dan perlengkapan riset, kurangnya kemampuan dan pengetahuan teknis riset peneliti, belum direalisasikannya aktivitas inkubator teknologi bisnis melalui INTeC LIPI. Dari faktor kebijakan menstrukturkan proses implementasi, permasalahannya yaitu kurangnya kesinambungan antara di ketiga pusat penelitian dengan di tingkat LIPI, tugas Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian lebih kepada pendataan terhadap hasil riset. Perencanaan riset kurang matang serta adanya gap mindset antara peneliti dengan pelaku usaha atau industri. Sedangkan permasalahan eksternal dilihat dari faktor hal-hal di luar UU yang mempengaruhi implementasi meliputi rendahnya dukungan publik serta gejolak ekonomi. Dan alternatif penyelesaian yang dapat diupayakan yaitu penguatan kolaborasi riset, peningkatan kompetensi SDM, penguatan perencanaan riset, peningkatan kapasitas diseminasi hasil riset, pengoptimalan inkubator teknologi bisnis, pengoptimalan pengelolaan Science Techno Park.Item ADVOKASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)(2017-09-27) SYARIF BUDIMAN; Nina Karlina; Yogi Suprayogi SugandiABSTRAK Dalam merespon diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di tahun 2010, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU No.23 Tahun 2010 (PKPU 23/2010) dan mencantumkan agenda KIP didalam Rencana Strategis KPU 2010-2014. Meski KPU RI sudah mengeluarkan kebijakan tersebut namun dalam pengimplementasiannya belum optimal. Terkait hal itu, Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengadvokasi kebijakan KIP di KPU RI agar pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI optimal. Melalui serangkaian strategi advokasi kebijakan akhirnya IPC berhasil mempengaruhi KPU RI untuk merevisi PKPU 23/2010 menjadi PKPU 1/2015, mengeluarkan kebijakan pembentukan PPID dan SOP LIP serta KPU RI berhasil menempati posisi kedua dalam pemeringkatan KIP kategori Lembaga Non Struktural di tahun 2015 yang sebelumnya belum pernah masuk dalam posisi sepuluh besar dalam kurun waktu tahun 2011-2014. Penelitian ini menarik karena meneliti tentang suatu keberhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh IPC ditengah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pengimplementasian kebijakan KIP diadvokasi oleh IPC dan mengetahui best practice dari keberhasilan strategi advokasi kebijakan KIP di KPU RI yang dilakukan oleh IPC. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni wawancara mendalam,observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling yang dikelompokkam menjadi tiga kelompok yakni KPU RI, IPC dan Mitra Advokasi IPC. Hasil penelitian menunjukkan penyebab IPC mengadvokasi pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI karena (1) Isi PKPU No.23 Tahun 2010 kurang jelas, (2) KPU RI kurang menginformasikan UU KIP, PerKI No.1 Tahun 2010, PerKI No.1 Tahun 2014 dan PKPU No. 23 Tahun 2010, (3) Kurangnya dukungan dari KPU RI RI terhadap pengimplementasian kebijakan KIP di lingkungan KPU, (4) Belum adanya organisasi pelaksana kebijakan KIP yakni PPID di KPU RI, (5) Kurang tepatnya interpretasi KPU RI terhadap UU KIP dan PerKI No.1 Tahun 2010, (6) Pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI yang belum optimal. Sedangkan keberhasilan strategi advokasi kebijakan yang digunakan oleh IPC adalah (1) Menetapkan tujuan advokasi, (2) Penggalangan dana advokasi, (3) Membanguan aliansi advokasi, (4) Penelitian dan penggunaan data, (5) Identifikasi audien berpengaruh, (6) Menyampaikan pesan advokasi, (7) Membuat presentasi yang efektif, (8) Pendampingan pembentukan sistem secara intensif dan komprehensif dan (9) Evaluasi advokasi. Kata Kunci : keterbukaan informasi publik, strategi advokasi kebijakan, sebab-sebab kebijakan diadvokasi, komisi pemilhan umum.Item Analisis Kebijakan Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi Ke Palabuhanratu(2017-12-12) M. RIJAL AMIRULLOH; Budiman Rusli; Budhi GunawanPerpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuanratu yang berjarak 60 km. sudah berjalan lebih dari 19 tahun, semenjak diterbitkanya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. pada tanggal 27 Juli 1998. Namun sampai sekarang perpindahan ibukota tersebut dirasakan belum efektif, karena belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di ibu kota. Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun yaitu Mengapa kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuanratu belum efektif?. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, dilakukan analisis kebijakan publik mengunakan metode kualitatif, berdasarkan teori yang kemukakan oleh Nugroho, mengenai tiga ciri utama kebijakan publik berhasil, yaitu cerdas, bijaksana, dan memberikan harapan. Ketika kebijakan perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi tidak masuk pada poin-poin syarat keberhasilan suatu kebijakan, maka poin-poin tersebut yang mengakibatkan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi belum efektif. Hasilnya dirasakan telah memecahkan masalah sesuai dengan tujuan kebijakan dibuat, namun setelah kebijakan tersebut diimplemtasikan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dari masalah yang dipecahkan, dan kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Kabupaten Sukabumi.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI SUB WILAYAH KOTA CIBEUNYING DI KOTA BANDUNG(2017-12-18) JUNJUNAN MAULANA YUSUF; Josy Adiwisastra; R. Ira IrawatiAbstrak Penelitian tentang Implementasi dalam Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sub Wilayah Kota Cibeunying di Kota Bandung oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2015 pasal 78 tentang Perwujudan rencana pola ruang yang terdiri atas perwujudan rencana zona lindung dan perwujudan rencana zona budidaya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Penataan Ruang sebagai implementor kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan peraturan zonasi, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban dan pemberian insentif dan disinsentif, agar pemanfaatan ruang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Penataan Ruang Kota Bandung membentuk atau membagi wilayah Kota Bandung menjadi 8 Sub Wilayah Kota dengan bertujuan agar kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang bisa terpantau secara efektif. Implementasi dalam Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sub Wilayah Kota Cibeunying di Kota Bandung, penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Gornitzka, Kyvik dan Stensaker, yang terdiri dari 6 syarat agar implementasi kebijakna berjalan efektif yaitu policy standars and objectives, policy resources, Inter-organisational communication and enformcement activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, disposition of implementers. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. yang meliputi observasi dan wawancara mendalam. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dipaparkan dengan langkah-langkah yang meliputi: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di sub wilayah kota cibeunying di Kota Bandung sudah berjalan namun belum efektif dilakukan karena belum menjalankan standar dan tujuan kebijakan secara optimal, kekurangan sumber daya pada pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang dilakukan belum sesuai yang diharapkan, tidak konsisten menjaga komitmen dalam bekerja.Item Advocacy Coalition Framework Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Badega Kabupaten Garut(2018-01-10) ANRY FIRMANSYAH; Santoso Tri Raharjo; Sinta NingrumReforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan redistribusi lahan, tapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses terhadap sumber daya alam, keuangan/ modal, teknologi, barang dan pasar tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik. Konflik tanah Badega yang terjadi pada tahun 1984 hingga 2016 melibatkan masyarakat, kelompok kepentingan yakni Konsorsium Pembaruan Agraria yang merupakan koalisi advokasi dari berbagai organisasi petani yang terlibat dalam konflik tanah Badega, pengusaha yakni PT. SAM dan pemerintah yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara teoritis model Advocacy Coalition Framework merupakan suatu kerangka untuk menganalisis permasalahan kebijakan serta menjelaskan terjadinya perubahan kebijakan publik. Dalam konflik tanah Badega adanya koalisi yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya atas tanah Badega, penerapan ACF akan berpengaruh untuk melihat perubahan kebijakan yang terjadi pada konflik tanah Badega. Penelitian terhadap konflik tanah Badega yang diteliti secara kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pemerataan pemilikan tanah yang adil di daerah pedesaan akibat reforma agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, konflik tanah yang sebenarnya telah terjadi tidak hanya sebagai akibat perbedaan persepsi hak dalam pengendalian dan kepemilikan sumber agraria dalam satu daerah antara pemerintah dan rakyat. Seringkali dalam penanganan sengketa agraria, aspek hukum bukti hukum formal, selalu menjadi rujukan kedua belah pihak. Akibatnya, orang-orang yang secara yuridis lemah dalam bukti kepemilikan selalu dikalahkan atau dikalahkan dengan sengaja dalam setiap tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dalam konteks ini pengaruh sumber ekonomi dan hubungannya dengan kekuasaan menjadi aspek penting dari kebijakan agraria. Adanya aktor broker kebijakan pada konflik tanah Badega menjadi peranan penting dalam melakukan negoisasi dalam menengahi kepentingan masyarakat dan PT. SAM.Item Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung(2018-04-09) FIKRY RAMDHANI; Ida Widianingsih; Mohammad Benny AlexandriPenelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu prevalensi pengguna narkotika yang terus meningkat tiap tahun. Untuk menjawab permasalahan tersebut harus dilakukannya evaluasi kebijakan terhadap penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota. Penelitian ini menggunakan teori menurut William M Trochim (2009) yaitu Evaluation goals (Process Goal, Evaluation Purpose & Effectiveness Goals) dan Evaluation process & Methods (Needs Assessment, Process Evaluations, Effectiveness Evaluations). Metode yang digunakan memakai metode pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskripsi Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional Kota, Porlestabes Kota, Tim Asesmen Terpadu dan Tim Evaluasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Badan Narkotika Kota telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang sebutkan, namun pelaksanaan evaluasi tersebut hanya dalam tataran normatif dan formalitas, tanpa adanya penggunakan metode dan perhitungan tepat untuk menunjang dan mengoreksi pelaksanaan penanganan pecandu narkotika oleh seluruh instansi terkait yang berdampak pada banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan penanganan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika. Kesimpulannya pada penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan penanganan pecandu narkotika yang membuat pelaksanaan penanganan yang dilakukan mempunyai banyak kekurangan dan membuat tujuan dari kebijakan belum tercapai. Pada akhirnya temuan dalam penelitian diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan bidang kajian kebijakan publik khususnya tentang Evaluasi kebijakan penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota.Item KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI APBN (DANA DESA) DI INDONESIA MASA REFORMASI 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana De(2018-04-11) ROSITA NOVI ANDARI; Mudiyati Rahmatunnisa; Tidak ada Data DosenPermasalahan pokok penelitian ini adalah perubahan kebijakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa) pada masa Reformasi (1999-2015) telah berimplikasi pada adanya perubahan mendasar pada APBN dan berbagai persoalan terkait aspek regulasi (pengaturan) maupun implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa perubahan kebijakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa) pada masa Reformasi (1999-2015) terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara semi terstuktur, teknik analisis data melalui teknik análisis isi dan teknik analisis interaktif, dan validitas data melalui strategi triangulasi dengan sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN pada masa Reformasi (1999-2015) terjadi pada tingkat perubahan ketiga (perubahan paradigma kebijakan) dari rezim pemerintahan Presiden B.J Habibie dan Presiden Megawati Soekarno Putri melalui konsep bantuan pemerintah dari APBN dengan asas desentralisasi dan keanekaragaman ke rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan konsep alokasi 10% dari APBN dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Alasan perubahan kebijakan tersebut antara lain karena adanya: (1) perubahan ide dan kepentingan dari rezim pemerintahan yang berkuasa, (2) peran lembaga pemerintah yaitu Kementrian Dalam Negeri dan DPR sebagai arena instrumen kebijakan, (3) peran individu yaitu Menteri Dalam Negeri, Ketua Panitia Khusus RUU Desa, Ketua Panitia Kerja RUU Desa, dan para staf ahli dari luar DPR sebagai agen utama perubahan kebijakan dan (4) waktu (periode) kejadian mulai dari masa awal reformasi (tahun 1999) hingga tahun 2014 sebagai elemen kunci proses perubahan kebijakan.Item Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Dana Hibah Untuk Guru Non-Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung Tahun 2015-2017(2019-01-24) FAJAR ABDULLAH AZZAM; Nandang Alamsah Deliarnoor; Yogi Suprayogi SugandiKebijakan dana hibah bagi guru non-PNS Kota Bandung merupakan salah satu cara dari pemerintah Kota Bandung untuk memecahkan masalah kesejahteraan guru non-PNS, yang merupakan bentuk implementasi dari Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada implenetasinya terdapat indikasi masalah berupa keterlambatan pencairan dana, adanya organisasi profesi guru yang menerima dana dua tahun berturut-turut, data guru yang tidak valid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pencarian data seperti wawancara terhadap informan pelaksana kebijakan dan penelusuran dokumen-dokumen yang relevan. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara peraturan, pemberian dana hibah bagi guru non-PNS telah dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak, namun dalam pelaksanaanya terdapat masalah di dalam data guru-guru yang berhak memperoleh dana hibah, organisasi guru penyalur yang tidak jelas, dan waktu penyaluran yang tidak pasti. Selain itu, besaran dana hibah bagi guru non-PNS tidak sesuai dengan UMK Kota Bandung, sehingga diperlukan terobosan kebijakan yang lebih mutakhir daripada dana hibah. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dana hibah bagi guru non-PNS hanya bisa mengatasi masalah dalam jangka waktu yang pendek, terutama bagi guru di lingkungan kementerian agama. Sementara untuk mengatasi masalah kesejahteraan guru dalam jangka panjang diperlukan kebijakan lain. Peneliti menyarankan agar pemerintah memisahkan anggaran pendidikan dengan gaji guru seraya memperkuat penerimaan pajak, dan memaksimalkan pendapatan sekolah.Item FORMULASI KEBIJAKAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN(2019-04-16) HILMAN IRMANSYAH; Candradewini; Herijanto BektiABSTRAK Penelitian ini berjudul : Formulasi Kebijakan Kebudayaan Provinsi Banten didasari pertimbangan: Tidak adanya perlindungan hukum terhadap warga Betawi Ora di Ciledug, Tangerang, sehingga mereka tersingkir seiring tergusurnya bangunan khas ’Blandongan’ peninggalan zaman orangtua mereka dahulu. Perlindungan terhadap kawasan Banten Lama selama ini tidak diperhatikan, bahkan terbengkalai karena bangunan Banten Lama justru hanya dijadikan tempat pesta pernikahan, pemotretan dan dijadikan lapangan sepak bola oleh warga. Merosotnya identitas generasi muda di Banten karena tidak ada perhatian khusus terhadap pentingnya kehidupan berbudaya yang diejawantahkan melalui sebuah peraturan khusus. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Winarno yang menggunakan empat indikator yaitu; 1). Perumusan Masalah (Defining Problem), 2). Agenda Kebijakan (menetapkan masalah-masalah dalam agenda kebijakan), 3). Pemecahan Masalah, 4). Penetapan Kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah; Wacana Raperda tentang kebudayaan daerah di Provinsi Banten yang dinamakan Rencana Induk Pelestarian Budaya Daerah (RIPKD) Provinsi Banten terus mengemuka sejak tahun 2009. Perumsuan masalah melalui dialog pada awalnya instens dilakukan namun mengalami stuk karena berbagai hal seperti pergantian wewenang pemangku kebijakan yang awalnya dari Dinas Pariwisata beralih ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dengan adanya perubahan-perubahan struktur yang melibatkan petugas baru di dalam tubuh tim penyusun mengakibatkan simpang siur arus informasi dan kesatuan arah dalam menentukan upaya-upaya progresif untuk mewujudkan Raperda RIPKD Provinsi Banten. Masalah terus berlanjut karena di kalangan stakeholder yang awalnya intens diajak untuk berdialog diganti dengan orang-orang/ peserta dialog yang baru. Sementara orang-orang yang baru diajak berdialog tidak tahu seluk beluk dan permasalahan awal terkait RIPKD. Hal ini jelas menimbulkan bias di antara stakeholder karena masing-masing memiliki pandangan baru/ masukan-masukan baru yang membuat hal-hal yang teknis menjadi semakin lama untuk dibicarakan dalam rancangan Perda ini. Sehingga akhirnya Raperda sampai saat ini belum disahkan.Item ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA(2019-05-06) HASAN NAMUDAT; Nina Karlina; Budiman RusliDewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Menyadari dampak gangguan keamanan obyek vital nasional bersifat nasional maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Atas dasar hukum tersebut PT Freeport Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga dan menjamin keamanan di wilayah pertambangan. Antara PT Freeport Indonesia. Namun, sampai saat ini masih terjadi gangguan obyek vital PT Freeport Indonesia. Praktik gangguan obyek vital PT Freeport Indonesia di Mimika merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang belum cukup baik. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana analisis kebijakan pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewajarnya dalam kaitan dengan proses pengumpulan data yang umumnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik. Hasil dari penelitian ini adalah proses kebijakan pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport belum dilaksanakan secara baik dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya persoalan yang belum dilaksanakan dengan optimal seperti kelembagaan, regulasi dan koordinasi. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 masih harus disempurnakan dengan peraturan teknis pelaksanaan pengamanan, perlu juga dibangunnya fasilitas pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia yang canggih dan modern, , perlu disepakati atau dibentuk sebuah sanksi tegas bagi seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam kegiatan pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia harus konsisten dan komitmen terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat.Item Adopsi Kebijakan Pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi(2019-07-12) GEMA ADES SUBEKTI; Budiman Rusli; Sinta NingrumGeopark adalah sebuah konsep manajemen pengembangan kawasan berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keragaman, yaitu: keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan variasi atau keragaman budaya (cultural diversity) melalui prinsip konservasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada. Geopark Cileutuh-Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi saat ini telah diakuai oleh UNESCO menjadi bagian dari Unesco Global Geopark (UGG), yang berarti geopark ini telah diakui sebagai warisan dunia. UNESCO memberikan 13 rekomendasi dalam upaya pengembangan kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Adopsi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji alternatif kebijakan yang dipilih dengan berbagai kriteria rekomendasi kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan kawasan geopark di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat terwujud. Salah satu faktor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan metode analisis deskriptif serta untuk mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan kunjungan ke instansi terkait dan wawancara (in depth interview) serta konsultasi dengan petugas di instasi terkait. Peneliti mengembangkan gagasan dasar tentang adopsi kebijakan yang direkomendasi dengan menggambarkan model praktis. Rekomendasi dalam memilih kebijakan pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu menggunakan enam kriteria utama untuk, yaitu Efektivitas (effectivity), Efisiensi (efficiency), Kecukupan (adequacy), Perataan (equity), Responsivitas (responsiveness), Kelayakan (appropriateness).Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR (STUDI PADA KABUPATEN CIANJUR, JAWA BARAT) IMPLEMENTATION OF A CHILD PROTECTIVE POLICY (Studi Of The Cianjur Regency, Wes(2019-08-15) SUSILAWATI; Budiman Rusli; Mohammad Benny AlexandriAnak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah sangat memperhatikan sebuah hak dan perlindungan terhadap anak, anak berhak dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Di didik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Saat ini dalam faktanya di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur masih banyak di temui permasalah mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah eksploitasi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan anak di daerah bertujuan untuk pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penalantaran, secara sistematis, terintegrasi dan bersinambungan. Dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan tujuan, manfaat dan teknik pengumpulan data dari peneltian yang dilakukan. Narasumber /infroman yang akan diwawancarai cara Purposive dan Snowball, berikut ini daftar nama informan: Bupati Cianju, Perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, LBH Cianjur di Kabupaten Cianjur. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Cianjur belum dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga Pemerintah Kabupaten Cianjur masih sangat jauh untuk diberikan Predikat Kabupaten atau Kota Layak Anak.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMEDANG(2019-10-31) FRISKA PRASTYA HARLIS; Herwan Abdul Muhyi; Mohammad Benny AlexandriPenelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Dalam pelaksanaannya terindikasi permasalahan pada tahun 2018 dari 23 kasus perselisihan hubungan industrial hanya ada 6 kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi, sumber daya manusia yang dimiliki hanya terdapat dua orang mediator dimana kedua mediator merangkap dengan jabatan sebagai pejabat struktural dengan kata lain tidak ada pejabat fungsional mediator dan kurangnya pemahaman dan kesadaran pihak-pihak yang berselisih baik pengusaha maupun pekerja/buruh terhadap kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel 1) standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, 4) karakteristik badan pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6) disposisi pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi, untuk data sekunder didapatkan dari dokumen resmi, berupa laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi belum berhasil karena belum memenuhi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan disposisi pelaksana.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAROLANGUN(2019-11-21) JUFITRA VINTARNO; Mudiyati Rahmatunnisa; Dwi PurnomoNegara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, untuk lahan pertanian di Indonesia mencapai 36,76 juta hektar. Dengan potensi yang besar di bidang pertanian, aspek penyuluhan pertanian menjadi penting dikarenakan sebagai perantara dalam proses alih teknologi dimana tugas utama pelayanan penyuluhan adalah memfasilitasi atau menjembatani proses belajar, menyediakan informasi teknologi, informasi input dan harga input-output sehingga ilmu atau pengetahuan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh pelaku produksi pertanian Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 merupakan acuan penyelenggaraan dan untuk pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian. Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah yang berpedoman pada Peraturan tersebut. Tesis ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan implementasi kebijakan Permentan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori dari Charles O. Jones yang terdiri dari tiga aktivitas penting dalam implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek dalam aktivitas organisasi, interpretasi dan penerapan.Item Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial KOta Tasikmalaya (Studi Pada Anak Terlantar)(2020-01-13) DIANI UTAMI NAFISAH; Mohammad Benny Alexandri; CandradewiniPenelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya (Studi Pada Anak Terlantar). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap fenomena anak terlantar di Kota Tasikmalaya yang terus meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya (Studi pada Anak Terlantar). Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Sosial sebagai Implementor Kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Pada Anak Terlantar) melalui Program Pembinaan Anak terlantar. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi dari Jones yaitu, Organisasi, Interpretasi dan Pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Kemudian data yang di peroleh dari hasil wawancara dipaparkan dengan langkah-langkah yang meliputi: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya (Studi Pada Anak Terlantar) belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang Sumber daya manusia dalam segi Kualitas dan Kuantitas, kurangnya sumber daya anggaran, komunikasi yang dilakukan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, belum adanya Sinergi Antara Dinas Sosial dengan Dinas yang lain dalam Menangani Anak Terlantar. Dinas Sosial hanya bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan saja.Item ADVOKASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH DERET DI TAMANSARI KOTA BANDUNG(2020-01-27) RAMA AKBAR RAMADHAN; Yogi Suprayogi Sugandi; Josy AdiwisastraKondisi kekumuhan yang terjadi pada persoalan kawasan di Rw 11 Tamansari Kota Bandung, telah menarik minat Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikannya melalui pembangunan Rumah Deret. Pemerintah Kota Bandung yang tertarik menyelesaikan persoalan kekumuhan di Rw 11 Tamansari kemudian menerima berbagai tanggapan dan respon oleh berbagai kelompok yang menolak pembangunan tersebut. Forum Juang Tamansari (FJT), Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Bandung), dan Aliansi Mahasiswa Bandung melakukan upaya penolakan didasarkan pada alasan pembangunan Rumah Deret tersebut yang akan berdampak pada masa depan tempat tinggal warga, yang pada umum nya akan merenggut hak hidup warga yang mendiami lokasi Rw 11 Tamansari sejak tahun 1950. Atas hal tersebut, tesis ini akan fokus menjawab bagaimana koalisi advokasi dapat mendorong situasi konflik, serta bagaimana koalisi advokasi pada sub-sub sistem kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Rumah Deret di kawasan Tamansari dapat mengelola kepercayaan/nilai, sumber daya dan strategi mereka masing-masing. Dalam menjawab hal berikut kerangka advokasi koalisi (ACF) akan digunakan sebagai lensa teoritis dan metode yang digunakan berupa kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini, menemukan bahwa dominasi koalisi dari Pemkot Bandung dan PT.Sartonia Agung mampu meredam situasi konflik yang dibangun oleh koalisi advokasi Tamansari. Sedangkan pola pengelolaan belief system, sumberdaya dan strategi didalam subsistem kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing koalisi,menghasilkan pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam persaingan advokasi serta proses pengelolaan tersebut mampu membelah dua asumsi di kalangan masyarakat luas untuk menolak maupun mendukung Rumah Deret. Kemudian, posisi dan peran broker kebijakan (walikota) yang terlalu merepresentasikan Pemerintah Kota Bandung pada akhirnya menimbulkan koalisi dominan yang dapat mendahului perubahan kebijakan yang ada, meskipun legalitas dan regulasi belum terlegitimasi secara kompatibel dan proporsional untuk memutuskan kebijakan atas perubahan kawasan di Rw 11 Tamansari.Item EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM DESA ) DI DI DESA KARANGANYAR DAN DESA CIGONDEWAH HILIR(2020-01-28) EKA NURCAHYA; R. Ahmad Buchari; R. Anang MuftiadiPendirian BUM Desa adalah salah satu strategi dalam upaya pembangunan desa. BUM Desa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu Kabupaten yang berpedoman pada Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tesis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan CIPP (Context, Input, Proses dan Output) pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir. Model evaluasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam karena secara komprehensif dapat menjawab rumusan masalah penelitian tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa belum optimal karena kriteria keberhasilan Proses dan Output belum terpenuhi. Kriteria keberhasilan evaluasi proses yaitu belum tersosiaisasikannya BUM Desa ini secara optimal, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan temuan hasil penelitian yang melakukan evaluasi terhadap evaluator dan informan penelitian lainnya dalam menilai aktivitas dan kegiatan prosedural BUM Desa. Serta belum optimalnya produk Badan Usaha Milik Desa yaitu belum tercapainya kriteria keberhasilan berupa ketidaktepatan sasaran kebijakan BUM Desa ini. Komponen evaluasi yang digunakan berupa ketepatan sasaran, hasil dari program, kebutuhan yang telah terpenuhi dan pencapaian tujuan dapat memutuskan apakah BUM Desa ini dapat diteruskan, dimodifikasi atau difokuskan kembali program tersebut sesuai kebutuhan, tujuan, dan biaya.Item IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh Tahun 2019)(2020-02-10) SHAFIRA MEDIANA PUTRI; Nandang Alamsah Deliarnoor; Heru NurasaPenelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh Tahun 2019). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan penulis mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat No 72 Tahun 2018, yang mana peraturan tersebut diterbitkan dengan latar belakang masalah pengembangan kawasan geopark yang belum berjalan efektif dan masih terjadi tumpah tindih kewenangan khususnya kawasan Geopark Ciletuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan terhadap informan. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Metter Van Horn yang tediri dari diimensi : ukuran/sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Komunikasi, Karakteristik Agen Pelaksana dan Lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh Tahun 2019) belum sepenuhnya berhasil.