Kebijakan Publik (S2)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Kebijakan Publik (S2) by Title
Now showing 1 - 20 of 87
Results Per Page
Sort Options
Item Adopsi Kebijakan Pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi(2019-07-12) GEMA ADES SUBEKTI; Budiman Rusli; Sinta NingrumGeopark adalah sebuah konsep manajemen pengembangan kawasan berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keragaman, yaitu: keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan variasi atau keragaman budaya (cultural diversity) melalui prinsip konservasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada. Geopark Cileutuh-Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi saat ini telah diakuai oleh UNESCO menjadi bagian dari Unesco Global Geopark (UGG), yang berarti geopark ini telah diakui sebagai warisan dunia. UNESCO memberikan 13 rekomendasi dalam upaya pengembangan kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Adopsi kebijakan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji alternatif kebijakan yang dipilih dengan berbagai kriteria rekomendasi kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan kawasan geopark di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat terwujud. Salah satu faktor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan metode analisis deskriptif serta untuk mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan kunjungan ke instansi terkait dan wawancara (in depth interview) serta konsultasi dengan petugas di instasi terkait. Peneliti mengembangkan gagasan dasar tentang adopsi kebijakan yang direkomendasi dengan menggambarkan model praktis. Rekomendasi dalam memilih kebijakan pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu menggunakan enam kriteria utama untuk, yaitu Efektivitas (effectivity), Efisiensi (efficiency), Kecukupan (adequacy), Perataan (equity), Responsivitas (responsiveness), Kelayakan (appropriateness).Item Advocacy Coalition Framework Dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Badega Kabupaten Garut(2018-01-10) ANRY FIRMANSYAH; Santoso Tri Raharjo; Sinta NingrumReforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan redistribusi lahan, tapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses terhadap sumber daya alam, keuangan/ modal, teknologi, barang dan pasar tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik. Konflik tanah Badega yang terjadi pada tahun 1984 hingga 2016 melibatkan masyarakat, kelompok kepentingan yakni Konsorsium Pembaruan Agraria yang merupakan koalisi advokasi dari berbagai organisasi petani yang terlibat dalam konflik tanah Badega, pengusaha yakni PT. SAM dan pemerintah yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Secara teoritis model Advocacy Coalition Framework merupakan suatu kerangka untuk menganalisis permasalahan kebijakan serta menjelaskan terjadinya perubahan kebijakan publik. Dalam konflik tanah Badega adanya koalisi yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya atas tanah Badega, penerapan ACF akan berpengaruh untuk melihat perubahan kebijakan yang terjadi pada konflik tanah Badega. Penelitian terhadap konflik tanah Badega yang diteliti secara kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai pemerataan pemilikan tanah yang adil di daerah pedesaan akibat reforma agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, konflik tanah yang sebenarnya telah terjadi tidak hanya sebagai akibat perbedaan persepsi hak dalam pengendalian dan kepemilikan sumber agraria dalam satu daerah antara pemerintah dan rakyat. Seringkali dalam penanganan sengketa agraria, aspek hukum bukti hukum formal, selalu menjadi rujukan kedua belah pihak. Akibatnya, orang-orang yang secara yuridis lemah dalam bukti kepemilikan selalu dikalahkan atau dikalahkan dengan sengaja dalam setiap tuntutan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dalam konteks ini pengaruh sumber ekonomi dan hubungannya dengan kekuasaan menjadi aspek penting dari kebijakan agraria. Adanya aktor broker kebijakan pada konflik tanah Badega menjadi peranan penting dalam melakukan negoisasi dalam menengahi kepentingan masyarakat dan PT. SAM.Item ADVOKASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)(2017-09-27) SYARIF BUDIMAN; Nina Karlina; Yogi Suprayogi SugandiABSTRAK Dalam merespon diberlakukannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di tahun 2010, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU No.23 Tahun 2010 (PKPU 23/2010) dan mencantumkan agenda KIP didalam Rencana Strategis KPU 2010-2014. Meski KPU RI sudah mengeluarkan kebijakan tersebut namun dalam pengimplementasiannya belum optimal. Terkait hal itu, Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengadvokasi kebijakan KIP di KPU RI agar pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI optimal. Melalui serangkaian strategi advokasi kebijakan akhirnya IPC berhasil mempengaruhi KPU RI untuk merevisi PKPU 23/2010 menjadi PKPU 1/2015, mengeluarkan kebijakan pembentukan PPID dan SOP LIP serta KPU RI berhasil menempati posisi kedua dalam pemeringkatan KIP kategori Lembaga Non Struktural di tahun 2015 yang sebelumnya belum pernah masuk dalam posisi sepuluh besar dalam kurun waktu tahun 2011-2014. Penelitian ini menarik karena meneliti tentang suatu keberhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh IPC ditengah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pengimplementasian kebijakan KIP diadvokasi oleh IPC dan mengetahui best practice dari keberhasilan strategi advokasi kebijakan KIP di KPU RI yang dilakukan oleh IPC. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni wawancara mendalam,observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling yang dikelompokkam menjadi tiga kelompok yakni KPU RI, IPC dan Mitra Advokasi IPC. Hasil penelitian menunjukkan penyebab IPC mengadvokasi pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI karena (1) Isi PKPU No.23 Tahun 2010 kurang jelas, (2) KPU RI kurang menginformasikan UU KIP, PerKI No.1 Tahun 2010, PerKI No.1 Tahun 2014 dan PKPU No. 23 Tahun 2010, (3) Kurangnya dukungan dari KPU RI RI terhadap pengimplementasian kebijakan KIP di lingkungan KPU, (4) Belum adanya organisasi pelaksana kebijakan KIP yakni PPID di KPU RI, (5) Kurang tepatnya interpretasi KPU RI terhadap UU KIP dan PerKI No.1 Tahun 2010, (6) Pengimplementasian kebijakan KIP di KPU RI yang belum optimal. Sedangkan keberhasilan strategi advokasi kebijakan yang digunakan oleh IPC adalah (1) Menetapkan tujuan advokasi, (2) Penggalangan dana advokasi, (3) Membanguan aliansi advokasi, (4) Penelitian dan penggunaan data, (5) Identifikasi audien berpengaruh, (6) Menyampaikan pesan advokasi, (7) Membuat presentasi yang efektif, (8) Pendampingan pembentukan sistem secara intensif dan komprehensif dan (9) Evaluasi advokasi. Kata Kunci : keterbukaan informasi publik, strategi advokasi kebijakan, sebab-sebab kebijakan diadvokasi, komisi pemilhan umum.Item ADVOKASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH DERET DI TAMANSARI KOTA BANDUNG(2020-01-27) RAMA AKBAR RAMADHAN; Yogi Suprayogi Sugandi; Josy AdiwisastraKondisi kekumuhan yang terjadi pada persoalan kawasan di Rw 11 Tamansari Kota Bandung, telah menarik minat Pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikannya melalui pembangunan Rumah Deret. Pemerintah Kota Bandung yang tertarik menyelesaikan persoalan kekumuhan di Rw 11 Tamansari kemudian menerima berbagai tanggapan dan respon oleh berbagai kelompok yang menolak pembangunan tersebut. Forum Juang Tamansari (FJT), Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH Bandung), dan Aliansi Mahasiswa Bandung melakukan upaya penolakan didasarkan pada alasan pembangunan Rumah Deret tersebut yang akan berdampak pada masa depan tempat tinggal warga, yang pada umum nya akan merenggut hak hidup warga yang mendiami lokasi Rw 11 Tamansari sejak tahun 1950. Atas hal tersebut, tesis ini akan fokus menjawab bagaimana koalisi advokasi dapat mendorong situasi konflik, serta bagaimana koalisi advokasi pada sub-sub sistem kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Rumah Deret di kawasan Tamansari dapat mengelola kepercayaan/nilai, sumber daya dan strategi mereka masing-masing. Dalam menjawab hal berikut kerangka advokasi koalisi (ACF) akan digunakan sebagai lensa teoritis dan metode yang digunakan berupa kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini, menemukan bahwa dominasi koalisi dari Pemkot Bandung dan PT.Sartonia Agung mampu meredam situasi konflik yang dibangun oleh koalisi advokasi Tamansari. Sedangkan pola pengelolaan belief system, sumberdaya dan strategi didalam subsistem kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing koalisi,menghasilkan pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam persaingan advokasi serta proses pengelolaan tersebut mampu membelah dua asumsi di kalangan masyarakat luas untuk menolak maupun mendukung Rumah Deret. Kemudian, posisi dan peran broker kebijakan (walikota) yang terlalu merepresentasikan Pemerintah Kota Bandung pada akhirnya menimbulkan koalisi dominan yang dapat mendahului perubahan kebijakan yang ada, meskipun legalitas dan regulasi belum terlegitimasi secara kompatibel dan proporsional untuk memutuskan kebijakan atas perubahan kawasan di Rw 11 Tamansari.Item Analisis Implementasi Kebijakan Mitra Utama Kepabeanan di Direaktorat Jenderal Bea dan Cukai(2022-01-28) DESTIKO TEGUH RINALDI; Mudiyati Rahmatunnisa; Arianis ChanKebijakan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan yang diterapkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk mengurangi biaya logistik yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan apresiasi kepada importir dan eksportir yang patuh terhadap peraturan kepabeanan. Namun implementasi kebijakan MITA Kepabeanan belum optimal karena biaya dan kinerja logistik di Indonesia masih tertinggal dibanding negara Asia Tenggara lain, kebijakan yang belum dapat menurunkan keseluruhan waktu tunggu peti kemas impor, tidak dapat diterapkannya fasilitas locomotive facility, serta peran client coordinator yang belum optimal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakoptimalan implementasi kebijakan Mitra Utama Kepabeanan, serta mencari strategi untuk meningkatkan kinerja kebijakan Mitra Utama Kepabeanan. Penulis menggunakan beberapa macam model teori implementasi kebijakan publik yang sudah dikemukakan oleh berbagai ahli. Berbagai model teori tersebut kemudian dielaborasi dan kemudian dilakukan theoretical mapping. Dari berbagai hasil pemikiran para ahli tersebut peneliti mengelompokkan beberapa kesamaan pemikiran tersebut menjadi faktor-faktor potensial yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) dengan model sekuensial eksploratori untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan menyusun rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan implementasi kebijakan MITA Kepabeanan adalah (1) tujuan kebijakan sudah jelas, namun logika kebijakan belum dapat sepenuhnya menekan biaya logistik pada proses impor, (2) sumber daya kebijakan sudah tersedia tetapi belum mencukupi dari sisi SDM dan butuh perbaikan performa aplikasi, (3) karakteristik dan kemampuan DJBC meskipun sesuai dan memadai dalam pelaksanaan kebijakan namun banyaknya pihak yang terlibat menjadikan pengambilan keputusan lebih sulit, (4) komunikasi di internal DJBC sudah baik, namun komunikasi dengan pihak lain yang terlibat dalam proses ekspor dan impor perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, (5) kondisi lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan monitoring, mengurangi anggaran kegiatan, serta mengubah kebijakan. Rekomendasi utama yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja kebijakan adalah membentuk dan menyelaraskan aturan lintas kementerian dan instansi dalam perijinan barang larangan dan pembatasan yang memuat pemberian kemudahan untuk perusahaan dengan kriteria risiko rendah, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk sistem risiko perusahaan yang terintegrasi antar kementerian dan instansi yang terlibat dalam proses ekspor dan impor.Item Analisis Isi Kebijakan Tentang Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi di Koperasi Unit Desa Manuntung Provinsi Kalimantan Selatan)(2021-10-25) HANNA PUTRI BAYU; Mohammad Benny Alexandri; Sinta NingrumPenelitian ini berjudul Analisis Isi Kebijakan Tentang Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi di Koperasi Unit Desa Manuntung Provinsi Kalimantan Selatan). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketertarikan Penulis dalam tata Kelola Usaha Perkebunan yang sering ditemukan konflik mengenai pembagian lahan hingga ganti rugi yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Aturan mengenai usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 dimana dalam pelaksanaannya menimbulkan dualisme sudut pandang dalam pemberian alokasi luas lahan plasma kebun masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi dengan pendekatan kualitatif, dan diperoleh dari hasil penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu segala bentuk informasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan regulasi lain yang bisa didokumentasikan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Analisis Isi Tentang Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi di Koperasi Unit Desa Manuntung Provinsi Kalimantan Selatan) perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan presepsi yang berbeda dalam menerjemahkan setiap makna yang terkandung dalam setiap peraturannya.Item ANALISIS KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU GARUT SELATAN(2021-02-25) DIKI SUHERMAN; Mohammad Benny Alexandri; Yogi Suprayogi SugandiFenomena di Kabupaten Garut ialah terjadinya ketimpangan wilayah antara Garut Selatan, Tengah dan Utara, dimana wilayah Garut Selatan memiliki desa tertinggal yang paling banyak sebesar 61%. Selain itu rentang kendali yang jauh dengan wilayah yang luas 306 519 km2 dan penduduk yang banyak 2,6 jt jiwa tidak seimbang dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Maka perlunya pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah terssebut, namun kenyataannya sampai saat ini masih belum dimekarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed-methods) model Paralel Konvergen. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan Kuesoner, wawancara dan dokumentasi. Pada pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis data model Interactive Model Analisys, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data dan kesimpulan. Sedangkan Pada pendekatan kuantitatif teknik analisis data menggunakan Analytical Hierarchy Process yaitu metode pendukung keputusan. Temuan dalam penelitian ini adalah kelayakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Garut Selatan menghasilkan priotitas kelayakan paling tinggi adalah Potensi Daerah sebesar 16,3% dan Priotitas kelayakan paling rendah adalah Kemampuan Keuangan sebesar 4,3%. Pemekaran Kabupaten Garut Selatan merupakan alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah Garut Selatan.Item ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA(2019-05-06) HASAN NAMUDAT; Nina Karlina; Budiman RusliDewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Menyadari dampak gangguan keamanan obyek vital nasional bersifat nasional maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Atas dasar hukum tersebut PT Freeport Indonesia melakukan hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga dan menjamin keamanan di wilayah pertambangan. Antara PT Freeport Indonesia. Namun, sampai saat ini masih terjadi gangguan obyek vital PT Freeport Indonesia. Praktik gangguan obyek vital PT Freeport Indonesia di Mimika merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang belum cukup baik. Berdasarkan fenomena tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana analisis kebijakan pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewajarnya dalam kaitan dengan proses pengumpulan data yang umumnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik. Hasil dari penelitian ini adalah proses kebijakan pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport belum dilaksanakan secara baik dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya persoalan yang belum dilaksanakan dengan optimal seperti kelembagaan, regulasi dan koordinasi. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 masih harus disempurnakan dengan peraturan teknis pelaksanaan pengamanan, perlu juga dibangunnya fasilitas pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia yang canggih dan modern, , perlu disepakati atau dibentuk sebuah sanksi tegas bagi seluruh stakeholders yang terlibat dalam pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam kegiatan pengamanan obyek vital nasional di PT Freeport Indonesia harus konsisten dan komitmen terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat.Item Analisis Kebijakan Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi Ke Palabuhanratu(2017-12-12) M. RIJAL AMIRULLOH; Budiman Rusli; Budhi GunawanPerpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuanratu yang berjarak 60 km. sudah berjalan lebih dari 19 tahun, semenjak diterbitkanya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. pada tanggal 27 Juli 1998. Namun sampai sekarang perpindahan ibukota tersebut dirasakan belum efektif, karena belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di ibu kota. Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun yaitu Mengapa kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuanratu belum efektif?. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, dilakukan analisis kebijakan publik mengunakan metode kualitatif, berdasarkan teori yang kemukakan oleh Nugroho, mengenai tiga ciri utama kebijakan publik berhasil, yaitu cerdas, bijaksana, dan memberikan harapan. Ketika kebijakan perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi tidak masuk pada poin-poin syarat keberhasilan suatu kebijakan, maka poin-poin tersebut yang mengakibatkan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi belum efektif. Hasilnya dirasakan telah memecahkan masalah sesuai dengan tujuan kebijakan dibuat, namun setelah kebijakan tersebut diimplemtasikan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit dari masalah yang dipecahkan, dan kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Kabupaten Sukabumi.Item Analysis Projection of the Fulfillment of Priority Facilities and Infrastructures for Vocational High School/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Using System Dynamic to Increase School Participation Rates(2023-12-27) HAMIDUDDIN ARIEF KAENONG; Mohammad Benny Alexandri; Yogi Suprayogi SugandiThe fulfillment of facilities and infrastructures is the obligation of the provincial government, including the provincial government of Central Kalimantan. This study aims to find out whether the provincial government of Central Kalimantan can meet SMK priority facilities and infrastructures and to know the year of achievement. The research uses a quantitative method in the form of a dynamic system with the help of the vensim PLE64 application version 9.2.0.0 using profile data for each SMK and the Budget Execution List/Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) of the education office from 2017 to 2022. The results show that if the budget for priority facilities and infrastructures is maintained, then in 2028, priority facilities and infrastructures will equal the ideal number. Furthermore, if the Central Kalimantan provincial government runs a scenario of increasing the growth of the SMK facility and infrastructure budget, uses the budget allocation for SMK facilities and infrastructures for only priority facilities and infrastructures, or uses the budget allocation for SMK facilities and infrastructures for SMKs first, then the fulfillment of facilities and infrastructures will be achieved 2–3 years earlierItem EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENINGKATANNILAI TAMBAH (PNT) UNTUK PEMBANGUNAN SMELTER PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BAGI KOMODITAS NIKEL(2022-10-20) MARIA CONTESA; Mudiyati Rahmatunnisa; Sinta NingrumABSTRAK Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah yang tertuang di dalam Undang-undang Pertambangan No. 4 merupakan kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah. Dalam perjalanannya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi sehingga memberikan dampak maupun efek terhadap perusahaan pertambangan maupun untuk pemerintah sendiri khususnya untuk komoditas nikel. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Untuk Pembangunan Smelter Pada Perusahaan Pertambangan Bagi Komoditas Nikel”, memiliki rumusan masalah seberapa efektif kebijakan tersebut dilaksanakan dengan melihat capaian penerimaan negara dan peningkatan nilai tambahnya serta faktor yang mempengaruhi dari kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil kebijakan tersebut apakah tercapai atau tidak serta melihat faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (Mixed method) menggunakan strategi metode campuran sekuensi/bertahap (Sequential mixed methods) terutama strategi eksploratoris sekuensial dengan menitikberatkan pada data kualitatif. Sedangkan untuk tahapan evaluasinya menggunakan theory of change sehingga tahapan evaluasi tersebut tersusun dengan baik. Data yang digunakan berasal dari data wawancara terhadap informan di bidang PNT serta kuisioner yang di sebar ke beberapa perusahaan pertambangan. Data dari hasil wawancara akan disandingkan dengan data hasil kuisioner kemudian dilakukan analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hogwood dan Gunn. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan PNT belum terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan negara mengalami kenaikan namun dikarenakan pembukaan ekspor mineral mentah serta masih banyak mineral yang belum di manfaatkan dengan signifikan untuk industry hilir. Berdasarkan analisis diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi belum terimplementasi dengan baik kebijakan PNT ini adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan, reward and punishment yang belum jelas, pengawasan yang kurang, serta lemahnya penguasaan teknologi di bidang PNT. Kata Kunci : Kebijakan PNT, Mix Method, Theory of ChangeItem EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM DESA ) DI DI DESA KARANGANYAR DAN DESA CIGONDEWAH HILIR(2020-01-28) EKA NURCAHYA; R. Ahmad Buchari; R. Anang MuftiadiPendirian BUM Desa adalah salah satu strategi dalam upaya pembangunan desa. BUM Desa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu Kabupaten yang berpedoman pada Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tesis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dengan menggunakan CIPP (Context, Input, Proses dan Output) pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir. Model evaluasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam karena secara komprehensif dapat menjawab rumusan masalah penelitian tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa belum optimal karena kriteria keberhasilan Proses dan Output belum terpenuhi. Kriteria keberhasilan evaluasi proses yaitu belum tersosiaisasikannya BUM Desa ini secara optimal, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan temuan hasil penelitian yang melakukan evaluasi terhadap evaluator dan informan penelitian lainnya dalam menilai aktivitas dan kegiatan prosedural BUM Desa. Serta belum optimalnya produk Badan Usaha Milik Desa yaitu belum tercapainya kriteria keberhasilan berupa ketidaktepatan sasaran kebijakan BUM Desa ini. Komponen evaluasi yang digunakan berupa ketepatan sasaran, hasil dari program, kebutuhan yang telah terpenuhi dan pencapaian tujuan dapat memutuskan apakah BUM Desa ini dapat diteruskan, dimodifikasi atau difokuskan kembali program tersebut sesuai kebutuhan, tujuan, dan biaya.Item EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN DI KOTA BANDUNG(2020-06-23) MUHAMMAD INSAN KAMIL; Josy Adiwisastra; Heru NurasaPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan dimensi evaluasi kinerja destinasi pariwisata yang dikembangkan Wenbin Lou dengan mengukur aspek ekonomi, efektifitas, efisiensi, dan equity (sosio ekologi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan bagaimana evaluasi kinerja kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung. Data kualitatif didapat melalui teknik wawancara dengan informan dari DPRD Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Asosiasi Riung Priangan, dan ASITA Jabar, studi dokumentasi serta observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa evaluasi kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung belum dilakukan secara komprehensif mengukur dimensi ekonomi, efisiensi, efektifitas, dan ekologi sehingga tidak memberikan umpan balik yang lebih komprehensif terhadap perbaikan kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung baru melakukan evaluasi pada aspek kunjungan wisatawan saja. Sementara berdasarkan data yang ada menunjukan dampak kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung berada dalam kategori kurang dengan rata-rata nilai adalah 0.14 diukur dengan pendekatan Lou. Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi dampak kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung tidak dilakukan secara komprehensif mengukur aspek diluar kunjungan wisatawan sehingga tidak cukup memiliki data dan informasi untuk perbaikan kebijakan kepariwisataan di Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu evaluasi kebijakan publik terutama kebijakan kepariwisataan.Item Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bandung(2018-04-09) FIKRY RAMDHANI; Ida Widianingsih; Mohammad Benny AlexandriPenelitian ini di dasarkan atas permasalahan yang terjadi yaitu prevalensi pengguna narkotika yang terus meningkat tiap tahun. Untuk menjawab permasalahan tersebut harus dilakukannya evaluasi kebijakan terhadap penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota. Penelitian ini menggunakan teori menurut William M Trochim (2009) yaitu Evaluation goals (Process Goal, Evaluation Purpose & Effectiveness Goals) dan Evaluation process & Methods (Needs Assessment, Process Evaluations, Effectiveness Evaluations). Metode yang digunakan memakai metode pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskripsi Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional Kota, Porlestabes Kota, Tim Asesmen Terpadu dan Tim Evaluasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Badan Narkotika Kota telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan kebijakan yang sebutkan, namun pelaksanaan evaluasi tersebut hanya dalam tataran normatif dan formalitas, tanpa adanya penggunakan metode dan perhitungan tepat untuk menunjang dan mengoreksi pelaksanaan penanganan pecandu narkotika oleh seluruh instansi terkait yang berdampak pada banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan penanganan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika. Kesimpulannya pada penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan penanganan pecandu narkotika yang membuat pelaksanaan penanganan yang dilakukan mempunyai banyak kekurangan dan membuat tujuan dari kebijakan belum tercapai. Pada akhirnya temuan dalam penelitian diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan bidang kajian kebijakan publik khususnya tentang Evaluasi kebijakan penanganan pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota.Item EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS AGROFORESTRY KOPI DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG(2021-09-07) MARTIUS; Ria Arifianti; Mohammad Benny AlexandriABSTRAK Abstrak- Fokus penelitian ini adalah Evaluasi pengembangan kawasan afirmatif menuju desa mandiri (studi pembangunan kawasan perdesaan agroforestry coffee di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ), dengan menilai sejauhmana keberhasilan program pembangunan kawasan perdesaan dan peran Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat secara bersama - sama terintegrasi, terpadu, dan multysektor dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri dengan menggunakan enam kriteria evaluasi menurut William N Dunn, sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program di tahun berikutnya sesuai tahapan perencanaan yang sudah ditetapkan. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode gabungan antara deskriptif kualitatif, induktif, dan pengumpulan data melalui cara wawancara, observasi, dokumentasi, yang dilaksanakan di kantor dan lokasi kawasan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Analisis data menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam Dunn. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dengan memperhatikan hasil evaluasi (On - Going) hampir memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, sedangkan pada kriteria perataan dan ketepatan belum terpenuhi secara maksimal, dan sejauh ini kegiatan hanya fokus pada infrastruktur saja belum menyentuh pro-gram peningkatan kualitas SDM dan pemeberdayaan masyararakat. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan desa kearah yang lebih baik sebagai hasil dari pelaksanaan program pembangunan di tahun pertama dan kedua, hanya saja belum sampai kepada pencapaian target status desa mandiri. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di semua sektor, mulai dari infrastruktur, sosial dan ekonomi. kemudian program juga dilaksanakan di seluruh wilayah yang termasuk dalam kawasan agar prinsip berkeadilan dapat terwujud dan kemandirian desa dapat tercapai. Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan Perdesaan, Kawasan Afirmatif, Desa MandiriItem EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH (STUDI TERHADAP KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN PERGURUAN TINGGI)(2021-09-08) BENING TINA RESTU; Ria Arifianti; Mohammad Benny AlexandriPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi terhadap kebijakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dokumentasi dan kuesioner. Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan model interaktif. Teknik analisis dengan model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi di Kabupaten Bandung telah efektif karena mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Dari aspek efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan secara berasama, sehingga biaya yang harus dikeluarkan relatif lebih efisien. Dari aspek kecukupan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama telah sesuai dengan tujuan dari kerjasama. Dari aspek perataan, hasil penelitian menujukkan bahwa dampak dari kebijakan kerjasama telah menguntungkan kedua belah pihak. Dari aspek responsivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang melakukan kerjasama menyatakan mereka sangat puas terhadap kerjasama yang telah terjalin. Adapun berdasarkan pada aspek ketepatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama dianggap tepat dilakukan karena dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung.Item EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO.12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH STUDI KASUS KERJASAMA SISTER CITY ANTARA KOTA BANDUNG DAN KOTA SEOUL(2023-07-26) JOVANSCHA QISTY ADINDA FILDZAH ARIFIANTO; Arry Bainus; Tidak ada Data DosenKerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada Local Government to Local Government, sampai Person to Person Berawal dari hal tersebut muncul jaringan-jaringan Sister City. Pemeritnah Kota Bandung meresponses hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 Tentang Kerjsama Daerah termasuk didalmnya mengatur perihal Sister City. Adanya kerja sama sister city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai dengan lebih cepat, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan yaitu berkenaan dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 tentang kerja sama daerah dalam studi kasus Sister City antara Kota Bandung kan Kota Seoul, peneliti mengambil kesimpulan dari keenam dimensi evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan dimensi evaluasi dari Dunn (2000) bahwa tidak semua tujuan dari Perda No.12 Tahun 2010 terpenuhi melalui kerja sama Sister City antara Kota Bandung dan Kota Seoul, masih adanya beberapa tumpang tindih instruksi membuat kebijakan kurang efisien, juga masih belum maksimalnya perataan dalam kebijakan ini membuat masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan kurang mengetahui program-program kerja sama dari hasil kesepakatan kerja sama Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul, respon dari masyarakat dari hasil kerjasama ini adalah bagaimana pemerintah kurang membuka ruang diskusi bagi masyarakat agar dapat memberi masukan sasaran-sasaran kesepakatan apa saja yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga seringkali program menggantung atau kurang maksimal.Item EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG(2021-09-14) YANI KUSMIATI; R. Ratna Meisa Dai; Deasy Silvya SariDinas Kesehatan Kab Bandung yang beralamat di Jl. Raya Soreang KM 17 mempunyai visi “Mengoptimalkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.” Misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Prosedur serta Persyaratan Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kab Bandung. Pengamatan ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, mengkaji dokumen dan arsip. Proses wawancara dilakukan dengan menunjuk beberapa orang yang dianggap berkompeten dalam bidangnya. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pensiun Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kab Bandung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab Bandung, pelaksanaan pengajuan pensiun PNS mengalami hambatan yaitu saat pengajuan pensiun ada pegawai yang kurang teliti dan kurang memperhatikan syarat-syarat pengajuan pensiun akibatnya ada berkas yang tidak disertakan (kurang lengkap) sehingga pihak Bagian Kepegawaian harus memanggil pegawai yang bersangkutan untuk melengkapi berkas pensiun tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan kurang efektif dan efisien. Kesimpulan yang didapat dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pensiun bagi Pegawai adalah sebagai motivasi kerja dan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Dan keberhasilan Prosedur Pensiun Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kab Bandung sangat ditentukan oleh peranan dan kinerja Sub. Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam memberikan informasi dan pelayanan dalam pengajuan pensiun, dengan adanya ketentuan dan peraturan yang jelas dan lengkap, akan dapat meminimalkan kesalahan dalam prosedur pensiun pegawai Keywords: Pensiun Pegawai negeri Spil; Evaluasi Kebijakan; Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,Item Evaluasi Pelaksanaan Program Petani Milenial di Provinsi Jawa Barat(2023-10-08) DICKY EKA KURNIAWAN; Sinta Ningrum; Ida WidianingsihProvinsi Jawa Barat dihadapkan pada masalah regenerasi petani yang ditunjukkan oleh persentase jumlah petani muda yang terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk meregenerasi petani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat program petani milenial yang diharapkan dapat mengubah citra pertanian menjadi modern sekaligus memberi jalan bagi kaum muda Jawa Barat untuk merintis usaha pertanian. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan program petani milenial di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2021 dan 2022 dengan tujuan menggambarkan pelaksanaan program petani milenial ditinjau dari aspek proses administratif, proses implementasi, dan mekanisme program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Disamping itu, untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan model evaluasi yang berfokus pada proses yang dikembangkan oleh Marvin C. Alkin dengan didukung oleh penggunaan instrumen model logika program. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan diskusi kelompok terfokus, observasi, studi dokumen, serta kuesioner. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif yang meliputi aktivitas kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program petani milenial belum berjalan sesuai dengan rencana yang digambarkan dalam model logika program. Dari aspek proses administratif, pelaksanaan program belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya program untuk menunjang pelaksanaan aktivitas program yang direncanakan. Dari aspek proses implementasi, aktivitas program belum sepenuhnya diberikan pada jumlah dan tingkat yang sesuai. Sedangkan dari aspek mekanisme program, diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa hasil jangka pendek program didorong oleh aktivtias program yang dijalankan, namun terbatas pada pemerolehan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk merintis usaha pertanian.Item EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT DI KECAMATAN PANGENAN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, 2011-2015(2022-08-25) LIIKLAI KALIMATIH FELFINA; Nandang Alamsah Deliarnoor; R. Ahmad BuchariPenelitian ini dilakukan dari permasalahan yang terjadi pada produksi garam nasional, yaitu masih tingginya impor garam karena ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan garam dalam negeri yang tiap tahunnya terus meningkat.Pemerintah telah mencanangkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 guna membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas garam serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat.Program PUGAR telah dilaksanakan di 9 provinsi 44 lokasi, sentra dan penyangga garam dan salah satu lokasi sasaran program PUGAR di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun hingga kini produksi garam masih menjadi masalah. Untuk menjawab permasalaham tersebut harus dilakukan evaluasi terhadap program PUGAR, maka penelitian ini berjudul: “Evaluasi program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Periode 2011-2015.” Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif dengan data diperoleh dari data primer (wawancara langsung dengan informan kunci, dokumentasi, observasi langsung di lapangan) dan data sekunder (laporan akhir program PUGAR 2011-2015, BPS, dan hasil penelitian terdahulu). Evaluasi program PUGAR menggunakan pendektan model evaluasi goal-based dan model logic, dengan alat ukur evaluasi menggunakan Teori William Dunn, yaitu efektivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program PUGAR di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari tahun 2011-2015 sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun program PUGAR belum memenuhi aspek effectivenessdari kelembagaan program PUGAR, aspek efficiencydari kebijakan penyaluran BLM untuk membantu permodalan petambak dalam mengembangkan usaha garam rakyat, aspek responsivenessdari kebijakan teknologi dan aspek appropriateness dari kebijakan RTRW dan impor garam.Penelitian mendalam mengenai program PUGAR masih perlu dilakukanlebih lanjut.