Kesejahteraan Sosial (S3)
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Kesejahteraan Sosial (S3) by Title
Now showing 1 - 20 of 36
Results Per Page
Sort Options
Item ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEPEKAAN BUDAYA DI KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA(2019-07-04) ALBERTINA NASRI LOBO; Binahayati; R. Nunung NurwatiABSTRAK Penelitian ini adalah tentang Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan kepekaan budaya. Untuk menjelaskan isu kepekaan budaya dalam implementasi Program Keluarga Harapan, penelitian ini menggunakan teori dimensi nilai-nilai kritis kebijakan sosial dan teori kepekaan budaya, dengan asumsi bahwa aspek kepekaan budaya sangat berperan penting dan mempengaruhi implementasi program sosial, sehingga terjadi capaian perubahan perilaku individu dan keluarga penerima program. Penelitian ini dilakukan di kota Jayapura dengan menggunakan metode kombinasi (mixed) dalam pendekatan embeded konkuren. Data kualitatif dikumpulkan menggunakan pedoman wawancara, pengamatan, dengan informan mencakup pengelolah program, pelaksana program, tokoh masyarakat, mitra kerja program, penerima program, yang ditentukan melalui teknik sampel bertujuan serta analisis data kualitatif menggunakan penjelasan Miles & Huberman. Sedangkan data kuantitatif dikumpulkan menggunakan teknik survei dengan kuisioner, terhadap 388 responden keluarga penerima manfaat PKH, yang ditentukan melalui teknik sampel acak sederhana, serta analisis data kuantitatif menggunakan kategorisasi dan intepretasi data. Selanjutnya hasil analisis dari masing-masing metode, dikomparasikan, dan ditampilkan dengan uraian analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitaitf sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek kepekaan budaya belum mendasari implementasi program. Hal ini mengakibatkan perubahan yang lambat terjadi pada status dalam program dan perilaku keluarga penerima program. Dimensi pelayanan program belum fleksibel terhadap budaya penerima program, karena pendampingan dan target capaian 85% secara administrasi belum mewakili karakteristik geografis. Sehingga sikap ambivalen penerima program terhadap pencapaian perubahan perilaku untuk pengendalian kemiskinan jangka panjang cenderung tinggi. Oleh karenanya peningkatan kemampuan dan kepekaan budaya pelaksana program sosial sangatlah penting. Kata Kunci : Bantuan Tunai bersyarat, Kepekaan Budaya, Implementasi, Papua.Item CROWDFUNDING DALAM ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL (Studi Kasus; Pemanfaatan Crowdfunding dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sosial oleh ISBANBAN Foundation)(2022-08-21) MAULANA IRFAN; Oekan Soekotjo Abdoellah; BinahayatiABTRAK Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penggalangan dana bertranformasi dari penggalangan konvensional menjadi penggalangan dana kontemporer yang memanfaat perkembangan teknologi digital. Penggalangan dana melalui jejaring internet atau Crowdfunding menjadi pilihan beberapa lembaga pelayanan sosial di saat ini.. Hal yang melatar belakangi kajian ini karena organisasi sosial tidak bisa melangsugkan kehidupannya tanpa memiliki finansial yang memadai. Penggalangan dana menjadi alternatif dalam mengatasi kebutuhan finansial. Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan Crowdfunding yang dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan Crowdfunding yang dilakukan oleh organisasi sosial dalam penyelenggaraan pelayanan sosial Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil kasus yang terjadi di ISBANBAN Foundation, ketika lembaga tersebut melakukan Crowdfunding untuk penyelenggaraan proyek sosialnya di Kitabisa.com sebagai pemilik situs berplatform Crowdfunding. Dalam kajian ini melihat Pemanfaatan Crowdfunding dalam dua dimensi, yaitu dimensi Mekanisme Crowdfunding dan dimensi Dampak Crowdfunding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi Mekansime Crowdfunding tergambarkan adanya keunggulan atau kekuatan teknologi digitalisasi yang terancang secara sistematis dan transparansi yang memungkinkan para stakeholder dapat mengakses aktifitas penyelenggaraan pelayanan sosial yang diajukan dalam proyek sosialnya. Namun demikian, mekanisme tersebut terjadi hanyalah berfokus pada capaian dana dan kurang memperhatikan capaian terkait kebermanfaatan dan ketepat-sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan sosialnya. Selanjutnya, dalam dimensi dampak Crowdfunding dengan melihat aspek Transparansi, Akuntabilitas, Aksesibilitas, dan Reasonabiltas, masing-masing memiliki masing-masing memiliki dampak dan kekuatan yang berbeda. Secara keseluruhan, eksplorasi data tersebut menghasilkam temuan penelitian sebagai berikut; Crowdfunding memiliki keunggulan produk digitalisasi yang menjadi jebakan tanpa kendali, Crowdfunding dapat terkonstruksi sesuai agenda pemilik proyek sosial, dan Crowdfunding dapat menjadi media intervensi pelayanan sosial. Untuk mengatasinya maka penelitian ini membangun model pemanfaatan Crowdfunding, yang disebut dengan Model Social Service Delivery System.Item DETERMINAN SOSIAL DALAM KESEJAHTERAAN BALITA(2022-01-13) TUTI WIDJAJANTI; Isbandi; R. Nunung NurwatiPenelitian ini mengkaji tentang Determinan Sosial Dalam Kesejahteraan Balita yang dilakukan di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan. Masalah penelitian ini terkait tentang terjadinya kasus kematian balita dengan mengkaji bagaimana determinan sosial dalam kesejahteraan balita di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik studi kasus. Data kuantitatif dikumpulkan dengan teknik survey menggunakan kuesioner. Responden adalah ibu yang pernah mengalami abortus/keguguran, ibu yang pernah melahirkan bayi meninggal, dan ibu yang mempunyai balita meninggal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2014 s/d April 2017 dan saat ini mempunyai balita. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan data secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan balita sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku keluarga, faktor lingkungan (kontribusi tetangga) dan faktor pelayanan kesehatan (kontribusi perlindungan sosial. Olehkarena itu penulis mengadvokasi masyarakat (orangtua balita) tentang perilaku yang baik dalam keluarga; mengadvokasi masyarakat (orangtua balita) tentang pentingnya bersosialisasi dengan tetangga; melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan kader/volunter; melakukan penguatan pelayanan sarana kesehatan yang ada di desa yaitu Poskesdes; melakukan kegiatan “Kemitraan Bidan dan Dukun”; melakukan sosialisasi tentang perlindungan sosial sejak bayi masih dalam kandungan baik menggunakan kartu JKN maupun program Jampersal; memberikan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan media LCD dan drama singkat tentang pelayanan kesehatan di desa atau di Poskesdes.Item IMPLEMENTASI PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN(2021-11-24) KOMEYNI RUSBA; Edi Suharto; R. Nunung NurwatiProgram keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja di implementasikan oleh perusahaan. Meskipun suatu program keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja telah didesain sebaik mungkin, sehingga implementasinya di perusahaan akan sesuai dengan tujuan pengembangan perusahaan tetapi sekaligus juga akan memperkuat pilihan-pilihan dominan yang ada di perusahaan. Suatu program dapat dikatakan berhasil ketika program tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata dan aplikatif di perusahaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengetahuan dan mendeskripsikan pilihan dalam implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja pada PTLKK dan PTWMI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan dari penelitian ini adalah general manager, health safety and environmental manager, human resource development manager dan dua orang pekerja lapangan. Fokus penelitian ini adalah pengetahuan pekerja, pilihan implementasi dan hambatan program. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menuju lingkungan kerja yang zero accident maka pekerja harus mempunyai atau memiliki pengetahuan tentang kebijakan program, pengetahuan tentang tujuan program dan pengetahuan tentang masalah program. Sehingga pekerja dengan mempunyai ketiga pengetahuan tersebut dapat menurunkan kasus kecelakaan kerja baik ringan, berat dan meninggal dunia. Pilihan implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja dapat dilihat dari pilihan basses allocation bahwa pekerja merupakan target sasaran yang bersifat universal. Sehingga untuk memberikan layanan kepada pekerjannya, maka pekerja itu sendiri melakukan klaim kepada departemen, sehingga perusahaan akan memberikan layanan ketika adanya klaim kecelakaan kerja. Pilihan social provision perusahaan akan memberikan layanan terhadap pekerjanya jika ada klaim dari pekerjanya dalam bentuk klaim kecelakaan kerja berdasarkan jenis kecelakaan kerja ringan, berat, dan meninggal dunia. Pilihan delivery system, akan diberikan secara langsung kepada pekerja yang memenuhi syarat administrasi baik surat klaim kecelakaan kerja maupun surat keterangan dari Rumah Sakit tempat pekerja dirawat. Sehingga klaim atau ajuan tersebut segera di berikan kepada penerima manfaat. Pilihan finance adalah perusahaan memberikan layanan kepada pekerjanya dengan menggunakan porsi anggaran tetap dari perusahaan ketika semua proses klaim kecelakaan kerja sesuai dengan standar operasional prosedur di perusahaanItem INTERPRETASI KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG, THE INTERPRETATION OF SOCIAL POLICY IN JATINANGOR, SUMEDANG(2015-11-25) MUHAMMAD FEDRYANSYAH; Isbandi; R. Nunung NurwatiKebijakan sosial dan program pelayanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diwujudkan menjadi pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang No. 12/2013 oleh aparat pemerintah daerah terkait. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun informan dari penelitian adalah aparat yang terkait langsung dengan interpretasi kebijakan, yang berjumlah 11 orang. Fokus penelitian ini adalah pemahaman aparat pemerintah mengenai kebijakan serta nilai dan kriteria yang muncul dari pilihan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat pemerintah mengenai kebijakan dilihat dari pemahaman mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran dari kebijakan, tujuan dari kebijakan, serta regulasi lain yang terkait dengan kebijakan. Selain itu, pada aspek pilihan implementasi terdapat nilai-nilai dan kriteria yang muncul dari aspek-aspek pilihan. Adapun nilai-nilai yang muncul adalah equality dan equity, sedangkan kriteria yang muncul adalah effectiveness dan efficiency. Ketika menginterpretasikan kebijakan tersebut, aparat pemerintah juga memahami kendala dalam implementasi kebijakan. Adapun kendala dalam implementasi antara lain kondisi sosial budaya masyarakat, kebijakan pendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain pelibatan dinas teknis lain dalam implementasi kebijakan, penyusunan peraturan pendukung, serta memaksimalkan pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam implementasi kebijakan.Item JARINGAN SOSIAL DALAM PELAYANAN SOSIAL ANAK YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cirebon)(2016-04-18) EVA NURIYAH HIDAYAT; Haryo Suhardi Martodirdjo; A. Djadja SaefullahPenelitian yang berjudul Jaringan Sosial dalam Pelayanan Sosial Anak yang Diperdagangkan untuk Tujuan Eksploitasi Seksual (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) ini bertujuan mempelajari jaringan sosial yang terjadi dalam penanganan anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, khususnya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon yang meliputi kegiatan preventif, rehabilitatif, pemulangan dan pemantauan. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana jaringan sosial terbentuk dalam pelayanan sosial tersebut melalui komponen jaringan sosial berdasarkan konsep dari Petroczi (2007) yaitu: partisipasi, resiprosasi, rasa percaya, keakraban, dukungan dan pertemanan. Metode penelitian ini adalah studi kasus, yang menggunakan single case (embedded) design, yaitu desain studi kasus untuk mempelajari kasus tunggal yang memiliki lebih dari satu unit analisis. Dengan menggunakan metoda ini diharapkan dapat mengungkap jaringan sosial yang terjadi dalam proses pelayanan sosial anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual di P2TP2A Kota Cirebon. Sebagai rujukan dalam proses pengumpulan dan analisis data digunakan Teori Jaringan Sosial dari Petroczi (2007) dan Perspektif ekologi dari Zastrow (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A membentuk jaringan sosial dengan unsur-unsur yang terkait di dalam pelayanan sosial yang diberikan mulai dari kegiatan preventif, rehabilitatif, pemulangan dan pemantauan. Dari hasil penelitian tidak semua unsur melakukan komponen-komponen dalam jaringan sosial karena terkait peran dan fungsinya di dalam pelayanan sosial yang diberikan. Dari hasil penelitian jaringan pelayanan pelayanan sosial yang dilaksanakan P2TP2A Kota Cirebon maka dapat dirumuskan suatu konseptualisasi jaringan pelayanan sosial anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual terkait dengan fungsi kesejahteraan sosial dan proses pelayanan sosial. Dari konseptualisasi tersebut dapat dibuat Model Penanganan Anak yang Diperdagangkan untuk Tujuan Eksplotasi Seksual secara Preventif, Rehabilitatif, Pemulangan dan Pemantauan.Item Kapabilitas Agen Perubahan dalam Pemberdayaan Masyarakat(2023-10-07) HELLY OCKTILIA; Rudi Saprudin Darwis; R. Nunung NurwatiAbstrak Penelitian tentang Kapabilitas Agen Perubahan dalam Pemberdayaan Masyarakat bertujuan memperoleh gambaran mendalam tentang kapabilitas agen perubahan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Fokus penelitian ini adalah mengkaji apa kapabilitas yang dimiliki agen perubahan di Desa Ciburial dan bagaimana pemanfaatannya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Rancangan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengunaan metode ini untuk mengungkapkan realita sosial tentang kapabilitas agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ciburial. Sebagai acuan dalam proses analisis dan pengumpulan data, teori yang digunakan adalah teori kapabilitas individu yang dikembangkan oleh Mayo (2000), Capability Approach dari Sen (2009) dan Nussbaum (2011), konsep agen perubahan dari Rogers (1995) dan Havelock (1975), pemberdayaan masyarakat dari Ife (2008) dan Wilson (1996). Informan utama dalam penelitian adalah local leaders yang telah membawa perubahan pada masyarakat kelompok sasaran pemberdayaan yaitu agen perubahan akademisi, agen perubahan birokrat, dan agen perubahan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen perubahan di Desa Ciburial memiliki kapabilitas yang mumpuni karena mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berubah, mampu menjadi perantara antara sumber-sumber inovasi dengan masyarakat kelompok sasaran pemberdayaan, mampu meyakinkan masyarakat bahwa inovasi yang ditawarkan memiliki arti yang strategis bagi kepentingan masyarakat, dan mampu menyesuaikan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal. Subjek penelitian menunjukkan bahwa masing-masing agen perubahan memiliki kelima unsur kriteria penilaian kapabilitas individu yaitu: kapabilitas personal, kapabilitas knowledge transfer, kapabilitas network, kapabilitas experience, dan kapabilitas values and attitude (Mayo,2000). Namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keunggulan kapabilitas dari masing-masing agen perubahan tersebut. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan latar belakang agen perubahan dan juga status sosialnya. Agen perubahan akademisi memiliki kekuatan pada kapabilitas knowledge transfer karena latar belakang pekerjaannya sebagai seorang dosen. Agen perubahan birokrat memiliki kekuatan pada experience-nya sebagai konsultan pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Barat, sedangkan agen perubahan tokoh masyarakat memiliki kekuatan pada statusnya sebagai panutan masyarakat yang selalu mengedepankan nilai-nilai lokal masyarakat. Secara umum hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya dalam program pengembangan kapabilitas SDM agen perubahan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Pada tataran praktis hasil penelitian dapat menyumbangkan pemikiran tentang perlunya optimalisasi kapabilitas agen perubahan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Desa Ciburial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnyaItem KETIDAKBERDAYAAN IBU DALAM MEMANFAATKAN PELAYANAN KESEHATAN (Studi tentang ketidakberdayaan ibu pada saat perawatan hamil dan pasca persalinan di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah)(2017-03-31) SUPARMAN; R. Nunung Nurwati; Edi SuhartoPenelitian ini berjudul ketidakberdayaan ibu dalam memanfaatan pelayanan kesehatan, studi tentang ketidakberdayaan ibu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan pada saat perawatan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan di Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang sumber internal dan eksternal pada ketidakberdayaan ibu. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan teori yang diungkapkan oleh Solomon (1976) bahwa ketidakberdayaan bersumber dari internal dan eksternal Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan untuk mengkaji permasalahan penelitian digunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik studi kasus. Melalui teknik ini diharapkan dapat mengungkapkan sumber internal dan eksternal yang mendorong terjadi ketidakbedayaan ibu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam serta studi literatur. Informan penelitian meliputi ibu-ibu hamil dan atau pernah melahirkan, kader kesehatan, bidan desa, tokoh adat dianggap memahami informasi yang dibutuhkan Hasil penelitian ditemukan bahwa ketidakberdayaan ibu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan bersumber dari internal menyangkut, ketidakmampuan mengelola emosi di dalam menghadapi realitas sosial perempuan yang berada di dalam kondisi bias gender, mereka cenderung menerima dan pasrah pada keadaan, rendahnya pengetahuan manfaat pelayanan dan kesehatan ibu, ketrampilan serta ekonomi masyarakat yang rendah. Sedangkan ketidakberdayaan bersumber dari eksternal menyangkut kurangnya dukungan sosial dari lingkungan tetangga dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Kondisi ini juga tidak terlepas dari peran budayal di dalam memelihara kesehatan ibu hamil dan persalinan yang diperoleh dari generasi sebelumnya, sehingga ibu lebih memilih pengobatan tradisional. Dengan demikian intervensi bagi upaya untuk mengurangi ketidakberdayaan maka diperlukan pemberdayaan yang lebih terintegrasi yang melibatkan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat.Item Komunikasi Organisasi Pengelola Zakat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Barat(2017-09-05) HADIYANTO ABDUL RACHIM; R. Nunung Nurwati; Haryo Suhardi MartodirdjoABSTRAK Penelitian ini berjudul : “Komunikasi Organisasi Pengelola Zakat Dalam Kerjasama Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Etos Komunikator Organisasi Pengelola Zakat sebagai Faith-Based Organization di Jawa Barat)”. Masalah penelitian ini terkait dengan komunikasi organisasi lembaga zakat dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, dengan mengkaji bagaimana etos komunikator sebagai strategi komunikasi organisasi dapat menjadi sumber nilai yang mendorong kerjasama antar organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh lembaga zakat di Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus dengan informan berasal dari lemabaga zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan LAZIS Dewan Da’wah Unit Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa etos komunikator sebagai source of credibility dalam komunikasi organisasi pengelola zakat, bersumber dari komponen dasar Ajaran Islam, hokum positif, dan pedoman dasar organisasi pengelola zakat dan menjadi dasar yang memunculkan nilai-nilai organisasi yang diproses dari perilaku organisasi sebagai budaya organisasi atau sebagai norma-norma organisasi dan menjadi pemahaman organisasi dalam merancang kerjasama program pemberdayaan masyarakat. Aspek good will dan integrity berdasar Ajaran Islam lebih muncul dalam proses-proses formal organisasi. Sementara competence lebih muncul dalam proses-proses informal level terbatas dalam organisasi. Implementasi etos komunikator dalam komunikasi organisasi lembaga zakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan demikian relatif bersifat formalistik verbal dibanding dapat menyentuh substansi perubahan keberdayaan masyarakat sebagaimana nilai-nilai organisasi yang dibangun dan bersumber dari etos komunikator pengurus organisasi zakat tersebut. Komunikasi organisasi lembaga pengelola zakat melalui strategi etos komunikator organisasi pengelola zakat BAZNAS yang langsung diinisiasi oleh pemerintah memiliki program pemberdayaan masyarakat lebih banyak bertumpu ke aspek personal power dan interpersonal power, yang ditandai dengan program-program bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan masyarakat. Sementara lembaga zakat yang diinisiasi masyarakat yaitu LAZ program pemberdayaan masyarakatnya memiliki penguatan ke aspek political power, yang ditandai dengan program pembinaan kader-kader dakwah yang ditujukan melakukan perubahan dalam masyarakatnya. Diperlukan penguatan nilai-nilai keterbukaan dan saling percaya dari pengelola zakat melaui etos komunikator organisasi pengelola zakat bahwa zakat harus menjadi gerakan perubahan mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sesuai filosofi regulasi tentang zakat melalui optimalisasi kerjasama dan sinergi dalam pengelolaan zakat yang terintegrasi serta melakukan reformasi kelembagaan zakat yang lebih memenuhi tuntutan asas berkeadilan.Item KONSTRUKSI SOSIAL ANAK TERHADAP PERILAKUNYA YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM(2023-09-30) RAHMAT SYARIF HIDAYAT; R. Nunung Nurwati; BinahayatiKasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan jumlah yang tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara mendalam interaksi sosial dan internalisasi anak yang berkonflik dengan hukum melalui penggunaan bahasa, alat dan simbol bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan lainnya adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori terutama bidang pekerjaan sosial khususnya terhadap teori yang digunakan yaitu Teori Sosio-Kultural Vygotsky sesuai dengan konteks kajian ini di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi desain penelitian yang digunakan yaitu triangulasi metode dan sumber data. Hasil temuan yaitu bahwa interaksi sosial dominan Anak dengan teman pergaulan, orangtua dan sekolah. Internalisasi pada Anak melalui penggunaan bahasa kekerasan, simbol dan media sosial. Internalisasi terjadi melalui interaksi yang dilakukan antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan lingkungannya. Teman pergaulan, keluarga dan sekolah menjadi wahana internalisasi anak melalui terutama penggunaan bahasa, simbol dan alat lainnya dalam hal ini media sosial.Item MODAL SOSIAL DALAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG(2023-08-31) R WILLYA ACHMAD W; R. Widya Setiabudi Sumadinata; R. Nunung NurwatiSalah satu Kabupaten yang memiliki angka prevalensi stunting yang melambung jauh di atas rata-rata pravelensi stunting Provinsi Jawa Barat maupun pravelensi stunting nasioanl (Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), 2020) ialah Kabupaten Bandung yang masuk dalam kategori 10 besar di tahun 2020, hal tersebut menjadi landasan bahwa Kabupaten Bandung mendapatkan dana alokasi khusus untuk percepatan dan penanggulangan stunting melalui Program Bedas Stunting yang tentunya terdapat indikasi bahwa adanya modal sosial dalam program tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Modal Sosial dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Modal Sosial yang meliputi aspek; network, trusts, dan norms. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan melalui teknik purposive. Teknik analisis data menggunakan model analisis data dari Milles dan Huberman yaitu data collection, data condensation, conclusion drawing/verification dan data display. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modal Sosial dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung melalui Program Bedas Stunting berkaitan dengan ketiga aspek networks, trust dan norms serta telah mencerminkan adanya aktivitas pencegahan dan penanganan stunting yang mencakup semua pelaku sosial maupun aspek serta elemen modal sosial di Kabupaten Bandung, kendati pun demikian untuk cakupan wilayah atau daerah yang lebih kecil seperti desa dapat dinilai masih ada peluang urgensi yang signifikan terhadap stunting jika anggota masyarakat masih menganggap stunting bukan hal yang perlu dijadikan salah satu prioritas masalah kesehatan atau menganggap remeh stunting. Maka dari itu, modal sosial akan berguna bagi pelaku maupun kehidupan sosial.Item PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI Kecamatan Pulau-pulau Aru KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU(2016-10-27) HOBARTH WIILLIAMS SOSELISA; Isbandi; IsbandiPartisipasi memiliki integrasi yang erat dengan sistem pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan. Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan secara aktif dalam berbagai aktivitas pembangunan merupakan syarat penting bagi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru dalam bidang pendidikan dasar yang dirasa perlu dioptimalkan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data observasi, interview mendalam, FGD dan studi dokumentasi. Data dikumpulkan informan dari kalangan birokrat (bupati, kepala dinas), anggota dewan (komisi pendidikan), kepala sekolah dan guru, tokoh agama, tokoh adat, LSM, tokoh pendidikan dan orang tua murid. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru dikategorikan menjadi dua, yaitu partisipasi fisik dan non-fisik. Partisipasi fisik meliputi partisipasi financial, iuran wajib sekolah, sumbangan sukarela, partisipasi pembangunan sarana dan prasarana sekolah, infrastruktr dan relawan mengajar. Partisipasi non-fisik berupa sumbangan pemikiran, keterlibatan dalam rapat internal dan penyampaian aspirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru dalam bidang pendidikan dasar dapat dikategorikan ke dalam Faktor internal, Faktor personal dan Faktor eksternal. Faktor internal, meliputi Faktor psikologis masyarakat yang terdiri dari dua kelompok, yaitu masyarakat yang menerima perubahan dan masyarakat yang tertutup pada perubahan. Faktor personal meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penhasilan. Faktor eksternal meliputi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, membuat kebijakan dan peraturan (regulasi), pembuatan dan sosialisasi program, keberadaan dan pengaruh LSM dalam bentuk penyuluhan pendidikan, pembentukan komunitas pendidikan. Selain pemerintah dan masyarakat/LSM juga terdapat peran serta dari sector swasta/ perusahaan melalui Corporate Social Responcibility (CSR) berupa pemberian beasiswa bagi warga kurang mampu dan pembangunan sarana pendidikan. Selain hal tersebut, nilai-nilai yang berkembangan di masyarakat juga memberikan kontribusi dalam menumbuhkembangkan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan. Implikasi teoritik dan novelty dari temuan penelitian ini adalah tawaran konsep partisipasi semu (pseudo participation) untuk mendeskripsikan kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangnan pendidikan dasar di kecamatan Pulau- vi pulau Aru. Konsep ini melengkapi konsep-konsep partisipasi yang pernah diajukan oleh Ife dengan reprecentative democracy dan degree of tokenism oleh Arnstein. Salah satu nilai-nilai social budaya yang ada di masyarakat adalah tradisi memasak di atas tiga batu tungku. Tiga batu tungku inilah yang pada akhirnya dijadikan nama untuk model partisipasi masyarakat di bidang pendidikan dasar Kecamatan Pulau-pulau Aru. Model Partisipasi Tiga Batu Tungku lebih menitikberatkan pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan pendidikan dasar. Ketiga aktor yang terlibat dalam pembangunan bidang pendidikan dasar pada model Tiga Batu Tungku adalah pemerintah daerah – sector swasta – masyarakat (level makro); tokoh adat – tokoh agama – tokoh pendidikan/guru (level meso); guru – murid – orang tua murid (level mikro). Masing-masing aktor di di masing-masing level memiliki peran yang berbeda-beda tetapi memiliki satu visi, misi, tujuan yang sama, yaitu memajukan pendidikan dasar di Kecamatan Pulau-pulau Aru. Visi, misi dan tujuan yang sama diibaratkan sebagai tungku yang sama yang terbentuk dari susunan tiga batu. Selain menawarkan model Tiga Batu Tungku, penelitian ini mencoba menawarkan nilai-nilai filosofi dari sebuah wadah yang bernama tagalaya. Tagalaya dapat diibaratkan sebagai wadah ilmu pengetahuan dan ide-ide masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru. Tagalaya juga memiliki makna sebagai spirit untuk menabung yang diperuntukkan bagi dana pendidikan anak-anak. spirit tagalaya diwujudkan dalam bentuk menyisihkan sebagian keuntungan dari hasil menangkap ikan di laut untuk kepentingan pendidikan anak.Item PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA ANAK DI SENTRA INDUSTRI ALAS KAKI CIBADUYUT BANDUNG (IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION CHILD LABOR OF FOOTWEAR IN CENTRE INDUSTRY CIBADUYUT BANDUNG)(2016-12-27) YUYUN YUNINGSIH; Haryo Suhardi Martodirdjo; Josy AdiwisastraPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja anak di wilayah Cibaduyut. Pekerja anak merupakan isu penting terkait dengan hak asasi anak (humanrightforchildren). Anak yang bekerja terampas hak asasinya karena harus bekerja untuk kepentingan orang tuanya. Persoalan pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh anak itu sendiri melainkan banyak faktor di luar dirinya. Untuk dapat menjelaskan berbagai faktor tersebut digunakan perspektif ekologi, di mana pengaruh lingkungan sosial menejadi faktor penting dan sangat kuat terhadap pilihan seorang anak untuk memasuki dunia kerja atau menjadi pekerja anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriftif. Penentuan informannya dilakukan secara purposive. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Analisis datanya bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial tersebut belum dilaksanakan secara efektif serta belum sampai kepada isu terkait dengan hak-hak pekerja anak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan antara target dan pelaksanaan program belum sesuai dan masih banyak program yang dilaksanakan tidak berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kesungguhan berbagai instansi terkait secara terpadu agar perlindungan sosial terhadap pekerja anak dapat mewujudkan dan merealisasikan hak-hak asasi anak serta dapat mengurangi jumlah pekerja anak.Item PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH TERTINGGAL (Studi kasus di Desa Pelengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur)(2016-04-28) NANANG SOMANTRI; Haryo Suhardi Martodirdjo; BinahayatiDesertasi ini menganalisis proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal studi kasus di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Penelitian memfokuskan perhatian pada proses pelaksanaannya mulai dari tahap asessment, perencanaan kegiatan, intervensi dan evaluasi sebagai bahan pembelajaran yang positif untuk menumbuhkan rasa optimisme terhadap pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriftif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan berasal dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pendamping, serta warga masyarakat penerima manfaat. Pengamatan dan analisa dokumen yang terkait ditambahkan sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan teknik kualitatif melalui 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh kendala geografis, teknis dan struktural. Kondisi ini telah memberikan kontribusi terhadap kemiskinan, rendahnya produktivitas dan kurangnya partisipasi. Program pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan penguatan kebijakan serta kelembagaan untuk mengatasi hambatan struktural. Proses pelaksanaan program dilakukan mulai dari tahapan assessment di kelompok-kelompok pengajian (koloman) sebagai upaya mengungkap permasalahan ketidakberdayaan, memahami faktor penyebab dan kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dikuatkan bersama tokoh-tokoh masyarakat (Bapa’, Babu’, Guru, Rato) dengan menyusun program dan kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakberdayaan. Proses intervensi dilakukan secara kebersamaan (song osong lambung) sesuai kegiatan-kegiatan yang diprogramkan. Sedangkan proses evaluasi dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan sedini mungkin terhadap input, proses dan output program. Penelitian menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat mulai dari tahapan proses assessment, perencanaan, intervensi dan evaluasi yang dilakukan secara sinergis dan terintegasi sesuai nilai-nilai setempat dalam prinsip kebersamaan mampu menumbuh kembangkan rasa optimisme yang menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal.Item PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Telkom Indonesia, Tbk di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung(2017-09-04) RIANY LAILA NURWULAN GUNARDI; Haryo Suhardi Martodirdjo; Edi SuhartoDisertasi ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan bagi masyarakat Pada PT. Telkom, Indonesia Tbk di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Pendekatan teoritis triple bottom lines dan investasi sosial perusahaan melandasi penelitian ini Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang meliputi perwakilan perusahaan, masyarakat penerima program, dan aparat pemerintah lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Teknis analisis data dengan menggunakan langkah mengolah data, pengkodean data dan mendeskripsikan dengan pendekatan naratif. Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam dimensi ekonomi berupa penyisihan laba (profit) meskipun penyaluran bantuan dana hibah belum sebanding dengan bantuan dana bergulir, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya lebih banyak, namun masyarakat tidak ingin memanfaatkannya, karena besarnya rasa terima kasih dan masyarakat merasa sudah cukup atas bantuan yang sudah diterimanya. Pada dimensi sosial berupa kegiatan kemasyarakatan (people) dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM dan pemberdayaan perempuan pada program kemitraan dan bina lingkungan. Penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai dengan pengajuan masyarakat, dan dalam pemanfaatannya dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh penerima bantuan. Proses pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan perusahaan sebagai indikator tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan, khususnya dalam monitoring dan evaluasi terlaksana atas adanya partisipasi dalam monitoring dan evaluasi dari masyarakat dan pemerintahan lokal, sehingga dari pelaksanaannya menunjukkan keberhasilan dan berdampak pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekaligus berdampak pada manfaat bagi perusahaan. Hasil penelitian tersebut ditinjau dari perspektif investasi sosial perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan bagi masyarakat oleh PT. Telkom di Kecamatan Kiaracondong atas partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal.Item PELAYANAN SOSIAL DALAMMASYARAKAT INDUSTRI KERAJINAN BORDIR DI KOTA TASIKMALAYA (SOCIAL SERVICE IN EMBROIDERY COMMUNITYIN TASIKMALAYA)(2016-03-24) NANDANG MULYANA; Oekan Soekotjo Abdoellah; R. Nunung NurwatiSistem sumber digali dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan sistem sumber dalam masyarakat memberikan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sistem sumber ini berupa daya, dana, barang, jasa, peluang, jalur, maupun informasi. Semakin banyak sistem sumber yang ada dalam masyarakat maka semakin banyak pelayanan sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mengatsi permasalahan yang ada. Penggunaan pelayanan sosial yang didasarkan sistem sumber lebih mudah diakses karena ada di dalam masyarakat yang bersangkutan termasuk dalam masyarakat industri kerajinan bordir. Pelayanan sosial pada dasarnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan lembaga yang ada dalam masyarakat ataupun dengan memanfaatkan hubungan yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian adalah dekriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari wawancara mendalam dan observasi. Sementara data sekunder didapat dari catatan tertulis, gambar, grafik, kliping Koran, rekaman, dan informasi yang berasal dari media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sosial dalam masyarakat industri kerajinan bordir terbagi dalam tiga kategori. Pertama pelayanan sosial berdasarkan sistem sumber formal yang mentikberatkan pada organisasi khusus tempat masyarakat menjadi anggotanya. Kedua pelayanan sosial berdasarkan sistem sumber informal yang menitikberatkan pada hubungan yang terjalin dinatara anggota masyarakat. Ketiga, pelayanan sosial berdasarkan sistem sumber kemasyarakatan yang menitikberatkan pada pelayanan yang diberikan bagi semua anggota masyarakat. Selain itu juga model pelayanan sosial juga didasarkan pada cakupan dan kesinambungan serta penyelenggara pelayanan sosial.Item PEMANFAATAN KAPITAL SOSIAL OLEH MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Pengembangan Masyarakat Di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya)(2017-01-26) DECKY IRIANTI; Sri Sulastri; R. Nunung NurwatiJudul penelitian adalah Pemanfaatan Kapital Sosial Oleh Masyarakat Desa yang bertujuan mempelajari pemanfaatan kapital sosial oleh masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya dalam pengembangan masyarakat di Desa Sukarame. Fokus penelitian ini adalah bagaimana keselarasan (harmoni) pemanfaatan bonding kapital sosial dan bridging kapital sosial dalam jaringan sosial yang dibangun pada hubungan sosial di desa Sukarame. Selain itu dalam penelitian ini juga meneliti sinergy yang dibangun karena adanya kerjasama pemerintah dengan kelembagaan sosial yang dilaksanakan melalui program-program pengembangan masyarakat. Metode penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan penelitian kualitatif dan studi kasus. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengungkapkan realitas sosial dalam pengembangan masyarakat di Desa Sukarame. Sebagai acuan dalam proses analisis dan pengumpulan data, teori yang digunakan adalah teori kapital sosial yang dikembangkan oleh Putnam (1993), pengembangan masyarakat diprakarsai oleh Christenson (1998) dan Putnam (2000), serta konsep kelembagaan oleh Uphoff (1986; 2000), juga konsep kelembagaan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/Huk/Kep/X/1980. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Sukarame memiliki kemampuan dalam menyelaraskan penggunaan kapital sosial yang mereka miliki dalam arti mampu memanfaatkan bonding kapital sosial yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui kegiatan sosial yang diselenggarakan dalam kegiatan keagamaan, sehingga desa Sukarame memiliki kemampuan untuk menangkap program pengembangan masyarakat yang dicanangkan pemerintah sebagai sarana memobilisasi partisipasi masyarakat dengan mempromosikan kearifan lokal. Adapun kemampuan untuk menggunakan bridging kapital sosial dilaksanakan melalui pengembangan jaringan dengan kelompok-kelompok lain di luar kelompok desa Sukarame, baik hubungan horizontal yang dipupuk terutama oleh pengusaha dari luar desa Sukarame yang merupakan distributor dan investor, serta secara vertikal dengan pemerintah dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan mengenai manfaat kontribusi kapital sosial oleh masyarakat desa dalam pengembangan masyarakat di desa Sukarame, yang mempengaruhi kehidupan lokalitas.Item pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemisinan (studi kasus pada program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di kelurahan Kepatihan Kabupaten Jember(2016-08-28) PAIRAN; R. Nunung Nurwati; Edi SuhartoABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kelurahan Kepatihan Jember. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan melalui PNPM dan bagimana strategi pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus eksploratoris yang bertujuan untuk mengekplorasi dan memahami makna yang berasal dari serangkaian proses pemanfaatan modal sosial di Kelurahan Kepatihan Jember dalam penanggulangan kemiskinan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Relawan dan informan tambahan adalah Fasilitator Kelurahan, Ketua kelompok masyarakat, Lurah, Camat, Anggota Kelompok swadaya Masyarakat, pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan perwakilan warga. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi wawancara non struktur, observasi non partisipan dan studi dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini melalui tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dalam Program Nasional Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan proses pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kemiskinan, potensi dan sumber daya masyarakat, menyusun rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan, serta membangun lembaga lokal yang mampu memfasilitasi warga dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pelibatan masyarakat dalam tahapan proses pemberdayaan tersebut sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah kemiskinan yang merupakan masalah bersama dan perlu ditanggulangi secara bersama-sama melalui kegiatan bersama. Strategi pemanfaatan modal sosial dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui serangkaian proses kegiatan diskusi dan dialog dalam rembuk warga yang simultan dengan pelaksanaan tahapan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui serangkaian diskusi dan dialog dalam rembuk warga tersebut mampu menumbuhkan kesadaran warga masyarakat tentang adanya masalah kemiskinan yang perlu ditanggulangi secara bersama-sama, menumbuhkan kembali jiwa kerelawanan untuk membantu warga yang kurang mampu, menumbuhkan kembali nilai kepercayaan dan sikap saling percaya dan menumbuhkan kembali sikap kesediaan saling tolong menolong. Dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat dan tumbuhnya kembali modal sosial tersebut bisa digunakan sebagai kekuatan dan sumber daya untuk memunculkan sikap kesediaan bekerja sama dalam kegiatan bersama penanggulangan kemiskinan. Kata Kunci : Modal Sosial, Relawan, Strategi, Penanggulangan, Kemiskinan. ABSTRACT This research is aimed to explore the process of socials capitals utilization for poverty alleviation which applied by PNPM at Kelurahan Kepatihan, Jember. The problem of this study is how is the strategies of poverty alleviation and the use of social capitals advantages for poverty alleviation. This study used a qualitative research approach with exploratory case study method that aims to explore and understand the meaning that comes from a series of processes of social capital utilization in Kelurahan Kepatihan Jember in poverty reduction. The key informants in this study were volunteers and additional informant is a village facilitator, chairman of the community, Lurah, Camat, Member of the Group self-Society, Community Self-Supporting Organization officials and citizen representatives. While data collection techniques include non-structure interviews, non-participant observation and documentation study. Analysis of the data in this study through three grooves activities, including data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The results of this study indicate that the strategy of poverty reduction is carried out in the National Program for Community Empowerment is done through the stages of the process of empowering the community to identify the problem of poverty, the potential and resources of the community, develop plans of action to reduce poverty, and to build local institutions capable of facilitating citizens in poverty alleviation activities , Community involvement in the stages of the empowerment process as well as to raise public awareness about the problem of poverty is a shared problem and need to be tackled together through joint activities. Social capital utilization strategy in poverty reduction is done through a process of discussion and dialogue in consultation residents who simultaneously with the implementation stages of the process of community empowerment activities. Through a series of discussions and dialogues in consultation residents were able to raise the awareness of the public about the problems of poverty that need to be tackled together, while reviving the spirit of volunteerism to help the less fortunate, while reviving the values of trust and mutual trust and regrow attitude of willingness help each other. With growing public awareness and regrowth of social capital that can be used as a strength and resources to bring up the attitude of willingness to cooperate in joint activities to reduce poverty. Keywords : Social Capital, volunteers , Strategy, poverty, alleviationItem Pemberdaaan Perempuan Pesisir Melalui Program Pengolahan Hasil Perikanan(2016) MISRINA; Santoso Tri Raharjo; BinahayatiPenelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan perempuan pesisir dalam Program Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Ternate. Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir dan budaya patriarki merupakan faktor utama mengapa pemberdayaan perempuan penting untuk dibahas dalan riset ini. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pemberdayaan perempuan pesisir. Teori yang dipakai dalam riset ini adalah konsep pemberdayaan perempuan Longwe yang terdiri dari dimensi akses, dimensi kontrol, dimensi partisipasi, dimensi kesejahteraan dan dimensi penyadaran dalam program. Penelitian ini juga menguraikan tentang beban kerja ganda perempuan pesisir. Sehingga untuk memahami makna dan fenomena perempuan pesisir riset ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tekhnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan akses perempuan terhadap sumber daya berjalan dengan baik. Namun kelompok perempuan tidak dapat mengontrol dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Kurangnya motivasi dan kesadaran perempuan pesisir karena faktor struktur sosial masyarakat pesisir berdampak pada kegagalan ibu-ibu nelayan dalam mengolah hasil laut menjadi produk yang bernilai ekonomi. Sehingga perlu strategi pertolongan pada perempuan pesisir melalui intervensi di level makro, level messo dan level mikro. Melihat kemiskinan masyarakat pesisir dan perempuan pesisir yang mengalami kendala dalam memotivasi dan memberdayakan diri maka dirumuskan suatu model pemberdayaan yang menyeluruh dan berkelanjutan yaitu model pemberdayaan komunitas perempuan pesisir perspektif sosial budaya. Penelitian ini menemukan temuan teoritis dan temuan praktis. Temuan teoritis dimana konsep pemberdayaan perempuan Longwe membutuhkan dimensi tambahan tentanng sosial budaya. Selain itu untuk pengembangan keterampilan pekerja sosial juga harus mempertimbangkan aspek budaya dalam melakukan intervensi pada kelompok rentan. Temuan praktis pendanaan program pemberdayaan perempuan pesisir belum mencerminkan Gender Budget StatementItem PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERBASIS DETERMINASI DIRI (Studi Kasus Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi)(2022-06-09) SURADI; Edi Suharto; Nandang MulyanaKomunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu isu terkini dalam pembangunan sosial secara nasional maupun global, karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitin ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial (Dit-PKAT) terhadap Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Fokus penelitian pada tahapan pemberdayaan, yaitu tahap perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, dengan pendekatan kualitatif dan tipe studi kasus. Sumber data penelitian adalah tokoh adat, pelaksana program pada Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, pada Dinas Sosial Provinsi Jambi, dan pada Dit-PKAT. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawacara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis secara kualitatif, dalam bentuk deskripsi yang didukung data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa program pemberdayaan terhadap SAD belum berbasis determinasi diri, di mana SAD tidak terakses informasi secara jelas, lengkap dan rinci; tidak ada proses konsultasi dan persetujuan adat, serta tidak ada partisipasi penuh pada tahapan program berdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan berdampak belum signifikan terhadap taraf kehidupan Suku Anak Dalam, dan program tidak berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan konsep pemberdayaan berbasis determinasi diri digunakan dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, mendorong penelitian lebih mendalam, dan perbaikan kebijakan pemberdayaan KAT di Indonesia.