Administrasi Publik (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/101

Browse

Now showing 1 - 20 of 1314

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SERANG
(2007) GELAP MOCHAMMAD ERLANGGA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai â€œPengaruh BudayaOrganisasi terhadap Kinerja RSUD Kabupaten Serangâ€ . Penelitian inidilatarbelakangi oleh semakin menurunnya kinerja RSUD Kabupaten Serangberdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang yang semakinmenurun. Penurunan kinerja RSUD Kabupaten Serang tersebut dapat dilihat darisemakin menurunnya mutu pelayanan RSUD Kabupaten Serang, menurunnyajumlah pasien masyarakat tidak mampu yang dilayani oleh RSUD KabupatenSerang, serta data evaluasi pasien terhadap kinerja RSUD Kabupaten Serang yangsemakin menurun setiap tahunnya. Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi olehbudaya organisasi RSUD Kabupaten Serang.Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengukur danmenganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja RSUD KabupatenSerang.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian eksplanasi, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaandan studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Teknik pengambilansampel menggunakan teknik penentuan sampel sacara acak berjenjang(Disproportionate Stratified Random Sampling).Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya pengaruh yang kuatantara budaya organisasi dan kinerja organisasi pada RSUD Kabupaten Serang.Pengaruh yang terjadi adalah pengaruh yang positif dan memiliki arti bahwasemakin baik keadaan budaya organisasi maka kinerja organisasi pada RSUDKabupaten Serang juga akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakinbaik kinerja organisasi pada RSUD Kabupaten Serang, maka budaya organisasi diRSUD Kabupaten Serang akan semakin kuat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah budaya organisasi berpengaruh kuatterhadap kinerja RSUD Kabupaten Serang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG
(2008) MUHAMMAD AMALUDDIN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada implementasi kebijakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan SKTS tersebut merupakan kebijakan yang awalnya bernama KIPEM, namun dalam pelaksanaannya masih banyak penduduk pendatang yang belum terdaftar sebagai penduduk sementara di kota Bandung dengan memiliki SKTS tersebut. Selain sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar ketika ada operasi yustisi belum sepenuhnya membuat jera. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian Implementasi kebijakan SKTS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung adalah implementasi kebijakan dari George Edward III, yang dimensi kebijakannya dikutip dari Winarno bahwa untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif maka harus ada 4 persyaratan yang dipenuhi yaitu Struktur birokrasi (bereucracy structure), sumber daya (resources), Disposisi (disposition), Komunikasi (communication). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi non-partisipan dan dokumentasi), teknik pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan perimbangan tertentu. Teknik pengolahan data menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu mereduksi data (data reduction), kemudian menyajikan data (data display), dan terakhir mengambil kesimpulan (conclusion, drawing/verification). Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan SKTS ini belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dari model implementasi kebijakan dari teori yang digunakan. SDM merupakan faktor klasik yang masih menjadi ganjalan kebijakan SKTS tersebut. Implementasi kebijakan SKTS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung terutama dari bidang yang tupoksi pelaksanaan kebijakannya ada di Bidang Mobilitas dan Bidang Pengendalian masih merasa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena pelaksanaan kebijakan SKTS ini seharusnya harus lebih menjemput bola kepada penduduk pendatang, namun juga masih banyak jadwal-jadwal pengawasan seperti operasi simpatik ataupun operasi yustisi belum terealisasi setiap bulannya.
PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI KANTOR KECAMATAN MANGKUBUMI DENGAN KANTOR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
(2008) RIZAL PERDIANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai perbandingan kualitas pelayanan pembuatan KTP Elektronik di Kantor Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di antara kedua kecamatan, yaitu salah satu kecamatan ada yang menerapkan SOP dan ada yang tidak menerapkan SOP dalam pemberian layanan kepada masyarakat pemohon KTP Elektronik. Teori kualitas pelayanan yang digunakan adalah teori ruang lingkup pelayanan publik yang dikemukakan oleh James A. Fitzsimmons dan Mona J. Fitzsimmons yaitu Konten, Proses, Struktur, Hasil, dan Dampak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Komparatif Deskriptif pendekatan Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara terstruktur & tidak terstruktur, dan teknik pengumpulan data dengan dokumen). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability yaitu Purposive Sampling, dan Accindental Sampling. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kualitas pembuatan KTP Elektronik di Kantor Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya masih memiliki beberapa kekurangan, Pihak Kecamatan Mangkubumi memiliki alasan sendiri untuk tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan ketidakcocokan Standar Operasional Prosedur untuk diterapkan di lingkungan masyarakat, karena perekonomian masyarakat Mangkubumi adalah menengah kebawah, dapat dilihat bahwa masyarakat tersebut sangat susah untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan, dan kekurangan yang ada di Kecamatan Kawalu salah satunya yaitu, masih adanya operator yang kurang mengetahui informasi mengenai KTP Elektronik dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dengan masyarakat mengenai KTP Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan saran agar pihak kantor Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya seharusnya lebih intensif dalam menyampaikan informasi semua hal yang berkaitan dengan pembuatan KTP Elektronik, khususnya waktu jadinya KTP Elektronik tersebut dengan operator dan pendamping teknis di tempat pelayanan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KETENTUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MENGENAI AKTA KELAHIRAN DI KOTA SERANG
(2008) NIDIA SHAHNAZ; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan mengenai akta kelahiran di Kota Serang. Adapun latar belakang penelitian ini adalah adanya masalah dari dimensi sumber daya manusia,seharusnya pegawai dinas harus PNS pada kenyataanya banyak yang masih magang,jadi pelaksanaan implementasi nya pun agak terhambat. Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang terdiri dari 4(empat) dimensi penentu keberhasilan, yaitu: Komunikasi,Sumberdaya,Disposisi,Struktur Organisiasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan responden. Dalam pengujian keabsahan data sendiri menggunakan cara triangulasi dengan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di kota serang belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan pelayanan yang melebihi dari target perencanaan semula yang diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu: terbatasnya sumberdaya yang tersedia, data jumlah akta kelahiran yang harus dilayani setiap harinya tidak sesuai dengan jumlah di lapangan.. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di kota serang.
MANAJEMEN PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN PAKET POS PADA KANTOR POS BANDUNG 40000
(2008) EKA RAHMANITA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pelayanan Keluhan Pelanggan pada Kantor Pos Bandung 40000. Sejalan dengan era globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, dimana Kantor Pos sebagai kegiatan di bidang jasa bersaing tajam dengan perusahaan-perusahaan lain yang membuat pelayanan paket pos semakin unik yang tergambarkan pada tuntutan konsumen atas jaminan terhadap kecepatan waktu tempuh, keamanan isi kiriman dan ketepatan penyampaian kiriman ke alamat tujuan. Ketiga dimensi cepat,tepat dan aman dapat memenuhi kebutuhan public yang akan menganggap perusahaan dipercayai public. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menguji dengan cara mengumpulkan data kemudian disusun dan dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi pada saat penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara. Adapun dalam penentuan sample penulis menggunakan teknik Sampling Insidental. Selanjutnya untuk menganalisis data hasil penelitian penulis menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan Kantor Pos Bandung 40000 memiliki tugas pokok dalam bidang pengiriman barang dan jasa dengan pelayanan yang profesional. Maka Kantor Pos Bandung 40000 dalam menaggulangi berbagai pelayanan pelanggan menyediakan Manajemen Pelayanan Keluhan Pelanggan sebagai bagian yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pelanggan yang profesional dengan menggunakan system dan prosedur serta langkah-langkah pelayanan yang sudah ditetapkan. Fasilitas yang digunakan antara lain Hot line Pos Call 161. Para petugas dibekali pendidikan, pengetahuan dan keterampilan secara professional baik teoritis maupun berdasarkan pengalaman. dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pelayanan Keluhan Pelanggan Paket Pos pada Kantor Pos Bandung 40000 merupakan bagian penting dari system pengelolaan kantor pos secara keseluruhan. Oleh karena itu Manajemen Pelayanan Keluhan Pelanggan perlu selalu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan informatika serta perkembangan masyarakat modern. Sumber Daya Manusia dan fasilitas serta kualitasnya agar benar-benar ratio guna memenuhi pelayanan secara professional dan prima.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG
(2008) EKIT M A S; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai â€œImplementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedangâ€ . Latar belakang yang mendasari penulisan skripsi ini adalah adanya ketertarikan terhadap fakta dan data yang penulis temukan pada saat melakukan wawancara dan observasi awal yang menunjukkan belum tercapainya tujuan implementasi program penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cibunar dengan maksimal. Belum tercapainya tujuan implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) tersebut diduga karena variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi program tidak dalam keadaan optimal untuk mendukung proses implementasi program. Adapun teori yang penulis gunakan untuk meneliti implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) adalah teori Mazmanian dan Sabatier. Mazmanian dan Sabatier mengidentifikasi variabel-variabel bebas yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan, kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik penjabaran secara deskriptif. Untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cibunar, penulis memperoleh data melalui observasi, studi literatur, data sekunder, dan wawancara dengan informan. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik penentuan bertujuan atau Purposive Sampling. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder, menganalisis, menginterpretasikan untuk kemudian membangun hubungannya dengan teori yang ada. Hasil penelitian mengenai implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Cibunar dapat disimpulkan jika secara umum implementasi program Pamsimas dapat dinilai belum cukup efektif mencapai tujuan formalnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar program ini dapat mencapai tujuannya dengan baik adalah penetapan sasaran program yang tepat dan konsisten dilaksanakan sesuai ketentuan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel oleh pihak pelaksana di desa dan pelaksanaan pengawasan yang tepat dan rutin untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program di lapangan.
PENGARUH PENGAWASAN OLEH KEPALA DINAS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
(2008) DORLAN ELVRIDA SINAGA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai â€œPengawasan oleh Kepala Dinas Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatanâ€ . Latar belakang yang mendasari penulisan skripsi ini adalah adanya ketertarikan penulis terhadap fakta dan data yang penulis temukan pada saat melakukan wawancara dan observasi awal yang menunjukkan belum tercapainya efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang diduga karena pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan optimal. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari T. Hani. Handoko mengenai teknik-teknik pengawasan dan teori dari Sedarmayanti untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan angket. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian sebanyak 17 orang. Data yang diperoleh dari hasil angket, ditabulasikan berdasarkan frekuensi kemudian diprosentasekan dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengawasan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan oleh Kepala Dinas telah dilaksanakan sesuai dengan teknik-teknik pengawasan. Namun demikian masih ditemukan adanya kekurangan terutama menyangkut pengamatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada tim pelaksana sertifikasi guru. Masih didapatkannya beberapa masalah dan penyimpangan yang terjadi. Hal ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Masih adanya penyimpangan yang terjadi seperti meloloskan peserta sertifikasi guru yang memalsukan ijazah. Dalam menyelesaikan pemberkasan juga masih mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pengawasan oleh Kepala Dinas berpengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. â€œPengaruh pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebesar 58,99% sedangkan sisanya sebesar 41,01% dipengaruhi oleh variabel lain selain yang tidak diungkap dalam penelitian iniâ€ . Hasil uji statistik terhadap pengaruh pengawasan oleh Kepala Dinas memiliki korelasi terhadap efektivitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebesar 0.768% yang menandakan pengaruh yang kuat.
IMPLEMENTASI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PADA INTEGRATED POSTAL OPERATIONS SYSTEM (I-POS) DI PT.POS INDONESIA (PERSERO) BANDUNG 40000
(2008) NADIAN NURUL FADILAH A; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai tentang Implementasi Supply Chain Management Pada Integrated Postal Operations di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000. Latar belakang penelitian ini, penulis menemukan adanya indikasi masalah mengenai supply chain management pada intergrated postal system yaitu proses pelaksanaan SCM yang belum optimal pada IPOS seperti sumber daya manusia sebagai penggerak, teknologi yang belum memadai, serta pengawasan yang kurang efektif. PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000 merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mampu bersaing dengan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan jasa kirim yang berkualitas sehingga penulis tertarik meneliti implementasi supply chain management pada intergrated postal system (IPOS) di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000. Untuk menganalisis permasalahan di atas penulis menggunakan teori dari Dale S. Rogers, Richard L. Dawe, and Patrick Guerra yang menyatakan bahwa proses order dan sistem informasi sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan dengan stategik management ada lima unsur yaitu Order Preparation (Persediaan atau persiapan), Order Transmittal (Pengiriman), Order Entry (Pembukuan/Pencatatan), Order Filling (Pola Distribusi), dan Order Status Report (Laporan status Barang). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara kepada responden (Manager Teknologi Sistem Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000, Asisten Manager Kirim Terima PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000, Staf Pelayanan Pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000, Manager Collecting dan Proses Paket PT. Pos Indonesa (Persero) Bandung 40000, Manager Pelayanan Jasa Surat Pos PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000 dan pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000). Dalam penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan cara tringulasi dengan sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi supply chain management pada integrated postal system (IPOS) di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung 40000 belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih ada beberapa unsur dari dimensi supply chain management yang kurang diantaranya dari segi sumber daya manusia yaitu profesionalitas kerja, masih ada pegawai yang tidak sesuai dengan SOP dan kurangnya pengawasan yang optimal. Teknologi sistem yang belum dapat berintegrated secara efektif dan efesien.
PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR MINUM OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINU ( PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG
(2009) LENI HARLINA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pengendalian Kehilangan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung". Penelitian ini didasarkan pada minat penulis tentang upaya PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk mengurangi adanya kehilang air minum. Pengendalian kehilangan air minum ini merupakan upaya PDAM Tirtawening Kota Bandung untuk mengurangi dampak adanya kehilangan air minum di Kota Bandung. Namun pada kenyataannya, masih ada masalah di lapangan saat pelaksanaan pengendalian kehilangan air minum. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan melalui observasi serta wawancara secara mendalam kepada informan yang terdiri dari Direksi PDAM Tirtawening Kota Bandung dan pegawai PDAM Tirtawening Kota Bandung yang bertugas melaksanakan pengendalian kehilangan air Skripsi ini menggunakan teori Pengendalian dari Robert J. Mockler yang dikutip oleh James A. F. Stoner dan R. Edward Freeman yang terdiri oleh 4 aspek, yaitu Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian, Mengukur pelaksanaan/hasil yang telah dicapai, Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada, Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengendalian Kehilangan Air Minum PDAM Tirtawening Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari diskusi di aspek pertama aspek menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian kehilangan air minum oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung sudah cukup dipahami oleh pegawai PDAM Tirtawening Kota Bandung, yang artinya pegawai mengetahui standar dasar pengendalian sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan keputusan Direksi. Aspek kedua dari mengukur pelaksanaan/hasil yang telah dicapai pada pengendalian kehilangan air minum oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung masih belum dilaksanakan dengan efektif, sepertihalnya pemeriksaan dan pendataan pelanggan masih banyak kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pendataan, dan pada laporan tertulis mengenai pemeriksaan kehilangan air minum juga masih belum dilaksanakan dengan optimal. Aspek ketiga dari Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada pada PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar sudah baik dilaksanakan namun hasil perbandingan kurang maksimal dalam mencapai target. Aspek keempat Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana sudah cukup optimal dalam melakukan tugasnya yaitu telah melakukan perbaikan jika ada penyimpangan yang terjadi akan tetapi masih belum berjalan secara maksimal.
KUALITAS PELAYANAN JASA RAWAT INAP KELAS III PASIEN JAMKESMAS DI RSUD M.A SENTOT KABUPATEN INDRAMAYU
(2009) DICKY HIDAYAT; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
iABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan jasa rawatinap kelas III pasien Jamkesmas di RSUD M.A Sentot Kabupaten Indramayu. Latarbelakang yang mendasari penulisan skripsi ini berdasarkan hasil wawancara danobservasi awal, penulis menemukan adanya indikasi masalah bahwa pelayanankesehatan masih belum memuaskan terlebih lagi terhadap pasien Jamkesmas. Penulismenduga hal tersebut terjadi dikarenakan masih belum optimalnya kualitas pelayananjasa rawat inap kelas III bagi pasien Jamkesmas.Untuk mengukur kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori dari LeonardR. Berry, A Parasuraman dan Velerie Zeithaml yang kemudian di kutip oleh Tjiptonomengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangibles (Bukti Fisik),Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Asurance (Jaminan), danEmphaty (Empati). Metode yang digunakan dalam penilisan skripsi ini yaitu metodedeskriptif dengan analisa kuantitaif, dengan teknik pengumpulan data melalui studikepustakaan dan studi lapangan (observasi,wawancara dan angket). Teknikpengambilan sampel menggukan teknik sensus yang mana semua populasi di jadikansebagai sampel dalam hal ini populasi yang dijadikan sebagai sampel yaitu pasienrawat inap III Jamkesmas yang di ambil rata-rata satu minggu sebanyak 54responden. Untuk mengetahui kualitas pelayanan penulis mengelola data denganmenggunkan skala Likert.Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan pada Bab IV dapat ditarikkesimpulan bahwa kualitas pelayanan dapat berjalan dengan sangat baik jikamemenuhi dimensi-dimensi kualitas pelayanan, yaitu Tangibles (Bukti Fisik),Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Asurance (Jaminan), danEmphaty (Empati). Hal tersebut terlihat dari adanya penilaian kualitas pelayanan yangsedang dan masih ada beberapa dimensi yang belum baik. Selain itu penulismenemukan beberapa faktor penyebab ketidak efektifnya kualitas pelayanan jasarawat inap bagi pasien jamkesmas di RSUD M.A Sentot Kabuapaten Indramayu. Haltersebut menunjukan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di RSUD M.A SentotKabupaten Indramayu harus lebih ditingkatkan sehingga tingakt kepuasan pasientercapai dengan optimal.
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ( TRAVEL ) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
(2009) ARI SOFYAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKPenelitian ini berjudul â€œPengawasan Penyelenggaraan Angkutan AntarJemput (Travel) oleh Dinas Perhubungan Kota Bandungâ€ . Latar belakang yangmendasari penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis terhadap pengawasanyang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan keberadaan travel di KotaBandung. Salah satu indikasinya adalah keberadaan pool/shuttle angkutan antarjemput ini yang mengganggu kelancaran lalu lintas sekitarnya. Penulis merasaperan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengawasi angkutan ini sangatdibutuhkan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiankualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapanganyang meliputi observasi dan wawancara. Adapun penentuan informan dalampenelitian ini digunakan teknik purposive yang dipilih berdasarkan pertimbangantertentu, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasisosial yang diteliti. Peneliti menggunakan teori dari Sujamto sebagai acuanpedoman dalam penelitian yang dilakukan. Teori ini memiliki 4 dimensi yaitupenentuan standar atau tolak ukur pengawasan, pengamatan fakta di lapangan,perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan, perumusansaran perbaikan dan pengambilan tindakan korektif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengawasanpenyelenggaraan angkutan antar jemput (travel) di Kota Bandung yang dilakukanoleh Dinas Perhubungan terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapaindikator yang belum berjalan dengan baik, seperti pengawasan itu tidakdilakukan secara rutin, tidak adanya jadwal khusus untuk melakukan pengawasandan masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaanangkutan antar jemput ini yang ditemukan di lapangan. Sehingga masih terdapatpelanggaran tata terlib lalu lintas yang dilakukan travel.
PERENCANAAN PENETAPAN TARGET PAJAK RESTORAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
(2009) AULIAH ICHWAN NUR; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai perencanaan penetapan target pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini, yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan potensinya. Banyak restoran yang sudah menjadi wajib pajak restoran namun semua potensinya belum tergali secara maksimal. Hal ini menyebabkan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang dari sektor pajak restoran belum tergarap maksimal. Selain itu, banyak restoran atau rumah makan yang seharusnya sudah menjadi wajib pajak restoran belum mendaftarkan usahanya, ini dikarenakan kurangnya kesigapan pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal tersebut, selain itu juga dikarenakan sosialisasi mengenai pajak restoran yang belum dilakukan secara maksimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah perencanaan organisasi publik yang dikemukakan oleh A.M William. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu: menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud atau tujuan, menentukan alternatif, mengatur sumber-sumber yang diperlukan, menentukan organisasi, metode, dan prosedur, dan menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumen). Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive dengan jumlah informan sebanyak enam orang. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber. Hasil analisis dan pengolahan data penulis mengenai perencanaan penetapan target pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dilihat berdasarkan lima langkah perencanaan administrasi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang melakukan perencanaan sudah cukup sesuai dengan langkah-langkah perencanaan namun belum secara optimal. Meskipun secara pencapaian targetnya sudah melebihi targetnya, namun perencanaan penetapan target pajak restoran masih belum sesuai dengan potensi yang tersedia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditingkatkan terutama dalam hal transparansi data potensi pajak restoran dan penggaliannya, hal ini dikarenakan potensi pajak restoran yang telah ada belum tergali secara optimal.
PENGARUH PEMOTIVASIAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN BOGOR
(2009) DESTIA ALIYYU PUTRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Pemerintah Daerah memasuki era otonomi daerah, yang telah diberlakukan sejak tahun 2001 dengan payung hukumnya adalah UU No. 22 Tahun l999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka salah satu faktor penting yang harus dipikirkan secara serius adalah masalah sumberdaya manusia (SDM). Mengingat tercapai atau tidaknya tujuan organisasi sangat tergantung pada upaya dan kinerja para pegawai yang terdapat pada organisasi tesebut, untuk itu dalam penelitian ini akan membahas tentang seberapa besar pengaruh pemotivasian pegawai terhadap kinerja pegawai di Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey (explanatory survey method). Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui studi literatur dan studi lapangan seperti observasi, kuesioner dan wawancara. Sedangkan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Teori Motivasi yang dikemukakan oleh Sangir yang merujuk pada teori Motivasi Prestasi (Mc. Clellandâ€™s Achievement Motivation Theory). Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemotivasian pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Bogor dinilai baik. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat dilihat dari rekapitulasi variabel Pemotivasian pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Bogor dengan skor total 5177 dari skor maksimal 6440 atau dengan prosentase skor di 80,39%, sementara untuk variabel Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Bogor juga memiliki skor total 5200 dari skor maksimal 6440 atau dengan prosentase skor di 80,75%. Untuk lebih meningkatkan lagi pemotivasian pegawai yang akan mempengaruhi terhadap kinerja pegawai, maka perlu dilakukan upaya-upaya mempertahankan kondisi pemotivasian dan kinerja saat ini, selain itu dilakukan pula upaya meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya lebih meningkatkan cara kerja yang bersifat menantang, dan memberikan delegasi penuh kepada pegawai untuk meningkatkan rasa tanggungjawab dikalangan pegawai, dan meningkatkan keterlibatan pegawai di dalam setiap pengambilan keputusan.
PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT MELALUI MOBILE TRAINING UNIT OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (Studi Pada Kejuruan Sepeda Motor di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang)
(2009) REZA IRFANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian penulis berjudul â€œPELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT MELALUI MOBILE TRAINING UNIT OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (Studi Pada Kejuruan Sepeda Motor di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang)â€ . Penulis tertarik meneliti hal ini dikarenakan pelatihan di tempat tersebut hanya dapat mempekerjakan 8 dari 20 orang peserta yang diduga karena pelatihan yang dilakukan tidak optimal.Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui mengapa pelatihan kejuruan sepeda motor di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang oleh Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat belum berhasil. Penelitian ini menggunakan teori dari Hamalik mengenai unsur-unsur pelatihan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan kejuruan sepeda motor di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat belum berhasil karena tidak memenuhi unsur-unsur pelatihan terutama peserta pelatihan, lamanya pelatihan, dan bahan pelatihan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN DAN REHAB KANTOR DESA DI DESA CIBEUSI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG
(2009) ADNAN MAULANA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai partisipasi masyarakat dalam program bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan rehab kantor desa di desa cibeusi kecamatan jatinangor kabupaten sumedang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program bantuan keuangan peningkatan infrastruktur dasar perdesaan dan rehab kantor desa di desa ciebusi kecamatan jatinangor kabupaten sumedang yang dilakukan oleh BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) dalm tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan infrastruktur perdesaan. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dapat mendorong pembangunan nasional yang mengarah pada pengembangan masyarakat itu sendiri khusunya masyarakat desa, dan juga masih banyaknya infrastruktur perdesaan yang kurang rakyat sehingga masyarakat desa kurang mendapatkan pelayanan semestinya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program bantuan keuangan peningkatan infrastruktur dasar perdesaan dan rehab kantor desa di desa cibeusi kecamatan jatinangor kabupaten sumedang. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus melalui beberap proses sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tahap pemanfaatan hasil.Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan studikepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi non partisipan, observasi partisipan, serta wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan penulis adalah purposive sampling dan ditunjang dengan snow-ball.Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program bantuan keuangan peningkatan infrastruktur perdesaan dan rehab kantor desa di desa cibeusi kecamatan jatinangor kabupaten sumedang secara garis besar belum dapat dikatakan telah baik. Hal ini disebabkan oleh kekurangan baik dari BPMPD sebagai pembuat kebijakan itu sendiri, pemerintah desa cibeusi dan masyarakat desa ciebusi. Beberapa hal seperti pedoman yang belum jelas dan terperinci dalam mengatur pelaksanaan, belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap partisipasi dan masih banyak lagi menjadi hambatan mengapa hal ini terjadi. Peneliti mengemukakan saran agar pemerintah yaitu BPMPD membuat pedoman yang mengatur secara terperinci bagaimana pelaksanaanya dan membuat sebuah paying hukum yang menagatur secara khusus. Kedua adalah pihak pemerintah desa harus lebih siap untuk kedepanya dalam menghadapi segala bentuk bantuan pemerintah dan juga lebih mempersiapkan masyarakat dari jauh-jauh hari. Dan yang terakhir pihak pemerintah desa lebih giat lagi dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi khusunya dalam program ini.
EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI (BRSPP) BALAI REHABILITASI SOSIAL PAMARDHI PUTRA LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
(2010) ROBBY AFFIANDI SOGIRI; Slamet Usman Ismanto; Herijanto Bekti
ABSTRAK Penelitian tentang Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Korban penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Pamardhi Putra (BRSPP) Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan mengenai “Efektivitas Program Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardhi Putra (BRSPP) Lembang. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas dari Subagyo (2000), dengan aspek aspek efektivitas adalah ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Metoda penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di BRSPP Lembang belum efektif dengan aspek efektifitas program meliputi; ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan. Kata Kunci : Efektivitas, Rehabilitasi Sosial dan NAPZA
EFEKTIVITAS PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN INDRAMAYU
(2010) HAMZAH FATKHULLAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
iABSTRAKPenelitian ini berjudul Efektivitas Pelarangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Indramayu, dilatarbelakangi oleh peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu yang menjadi masalah klasik bagi sebagian masyarakat, karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (SATPOL PP) tentang peredaran minuman beralkohol. Karena dampak yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini sangat meresahkan masyarakat yaitu sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya tindak kejahatan seperti perkelahian, pembunuhan dan pemerkosaan. Oleh karena itu perlu diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat meminimalisir serta mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.Metode penulisan yang penulis gunakan metode deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun variabel yang terdapat dalam skripsi ini adalah variabel mandiri yaitu teori efektivitas kebijakan dengan lima prinsip yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pelarangan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurang efektif dengan masih beredarnya produk minuman beralkohol, masih banyak pengguna minuman beralkohol yang belum memahami bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, kurangnya jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam merazia dan menertibkan peredaran minuman beralkohol serta kurangnya dukungan dan peran aktif masyarakat dalam proses pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.
KUALITAS PELAYANAN PESERTA PENGGUNA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT (BKPM) KOTA CIREBON
(2010) IQBAL RUDIANSYAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis tentang Kualitas Pelayanan Jamkesmas Pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) kota Cirebon. Penulis mengambil tempat Penelitian di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) kota Cirebon dimana rumah sakit strata dua yang menangani khusus pasien penderita sakit Paru-Paru. Adapun latar Belakang Penelitian ini berdasarkan pada wawancara dan observasi data awal penulis yang menemukan adanya Indikasi Positif kualitas pelayanan. Yaitu Pasien yang cukup puas dengan pelayanan yang di berikan oleh para petugas hingga sampai keadaan ruang pemeriksaan yang sangat bersih serta pelayanan yang di lakukan oleh petugas tepat waktu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokuentasi). Teknik penentuan informan menggunakan teknik pusposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Seiddel dan Bogdan yang di kutip dan di simpulkan oleh Lexy J Moleong, yaitu Penelaahan data, Pengurangan Data, Kategorisasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data. Untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil Penelitian yang di dapatkan oleh penulis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Jamkesmas Pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) kota Cirebon sudah baik karena sudah memenuhi 5 Dimensi yang di kemukakan oleh Agus Dwiyanto. Adapun beberapa Indikator dalam Penelitian yaitu pengerjaan tugas dan pelaporan hasil pekerjaan terhadap pelayanan pasien di lakukan tepat waktu, respon bagus dari pasien terhadap sikap petugas, tim petugas yang kompak dalam memberikan pelayanan, keadaan ruangan yang cukup bersih, prosedur pelayanan dan rincian biaya yang sangat mudah serta respon cepat petugas dalam memberikan pelayanan
KOLABORASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG
(2010) R KRTINOLO YUDO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
iABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil dari penelitian penulis mengenai â€œKolaborasi Pengolahan Sampah di Kecamatan Regol Kota Bandungâ€ . Latar belakang mendasari penulisan Skripsi ini adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak stakeholder mengenai pengelolaan sampah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Regol Kota Bandung yang dinilai dari beberapa indikator dalam kolaborasi yaitu The Government Dimension, The Administrasion Dimension, The Autonomy Dimension, The Mutually Dimension, dan The Trust and Reciprocity Dimension.Penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan sumber data dilakukan dengan purposive sampling yang difokuskan pada informan kunci, yakni aktor-aktor pelaksana dan target dari program. Perolehan data, baik primer maupun sekunder dilakukan dengan observasi. Dokumentasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diverifikasi sehingga kemudian dianalisa berdasarkan pada kerangka teoritik dan telah ditetapkan.Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa dari segi pelaksanaan Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Regol Kota Bandung terdapat program-program berbasis masyarakat yaitu program Bandung Green and Clean, Bandung Green School dan Trashion sudah menjalankan tahap-tahap yang sudah dijabarkan sebelumnya. Hanya ada persoalan mengenai Pemerintah Kota Bandung yang dinilai tidak memiliki komitemen didalam pelaksanaan kolaborasi ini sehingga terdapat stakeholder yang bekerja secara sendiri-sendiri tanpa didampingi oleh Pemerintah Kota BandungDengan demikian tumpang tindih kewenangan dapat mempengaruhi kelancaran proses kolaborasi juga peran pemerintah pun sangat berpengaruhi demi kelancaran Kolaborasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Regol Kota Bandung.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG
(2011) HEPPY PRATIWI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahunnya yang didominasi oleh anak jalanan yang berkategorikan high risk to be street children atau anak yang masih berhubungan dengan orangtuanya dan rutin pulang kerumah namun hanya beberapa jam saja dijalanan dikarenakan beberapa faktor diantaranya hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, permasalahan ekonomi keluarga, tingginya angka anak putus sekolah, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui implementasi program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandung, penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan Charles O. Jones yang menerapkan langkah-langkah implementasi program melalui tiga dimensi, yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan foto. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak sembilan orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Moleong, yaitu penelaahan data, reduksi data (pengurangan data), menyusun dalam satuan-satuan (dikategorisasikan) dan pemeriksaan keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan data dari data yang diperoleh, penulis menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pembahasan pada setiap aspek. Aspek pertama yakni organisasi, menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang masih minim, hal tersebut tentunya sebagai faktor pendukung yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program mengingat permasalahan anak jalanan yang begitu rumit. Aspek kedua yaitu interpretasi, diketahui bahwa pelaksanaan program belum berjalan sesuai harapan, hal tersebut ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti belum adanya panti sosial khusus bagi anak jalanan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aplikasi, diketahui bahwa selain jumlah anak jalanan yang begitu banyak di Kota Bandung, pelaksanaan program juga tidak optimal karena hanya diselenggarakan dalam waktu yang singkat yaitu selama empat hari/angkatan.

Browse

Browsing Administrasi Publik (S1) by Issue Date

Results Per Page

Sort Options