Administrasi Publik (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/101

Browse

Now showing 1 - 20 of 1314

ADAPTIVE CAPACITY PDAM TIRTAWENING KOTA BANDUNG DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM (STUDI KASUS DI DISTRIBUSI WILAYAH TIMUR)
(2018-07-17) PUTRI AFIDDAH DERNY; Ida Widianingsih; Dedi Sukarno
Skripsi ini adalah hasil penelitian penulis tentang ï¿½Adaptive Capacity PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam Penyediaan Air Minum (Studi Kasus di Wilayah Distribusi Timur). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyediaan air minum oleh PDAM Kota Bandung yang belum mampu memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan standar ketentuan pelayanan air minum yang berlaku. Studi difokuskan di wilayah distribusi Timur, di mana wilayah ini mendapatkan distribusi air yang lebih sedikit dibanding wilayah lain walaupun pertumbuhan pelanggan lebih tinggi di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adaptive capacity PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan air minum Kota Bandung. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan teori institutional adaptive capacity dari Gupta dkk (2008), dengan enam dimensi yaitu variety, learning capacity, ability to adjust to change, leadership, resources, dan fair governance. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik purposive, yang kemudian diuji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptive capacity PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam penyediaan air minum belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tuntutan terhadap cakupan pelayanan dan pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan pelanggan tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas produksi air, pengembangan yang lebih banyak terfokus di wilayah Utara, sistem distribusi dengan sistem gavitasi sehingga distribusi yang tidak maksimal ke wilayah Timur, umur teknis jaringan perpipaan yang sudah tua, belum adanya dokumen Kebijakan dan Strategi SPAM dan belum diresmikannya Rencana Induk SPAM Kota Bandung. Penulis menyarankan perlunya dokumen landasan penyelenggaraan SPAM yaitu Kebijakan dan Strategi SPAM dan Rencana Induk SPAM, penambahan kapasitas produksi air, pengembangan SPAM yang menyeluruh bukan terfokus pada wilayah pelayanan tertentu saja, dan perlunya penataan kembali jaringan perpipaan. Kata Kunci: Adaptive Capacity, PDAM, Air Minum, SPAM
Advocacy Coalition Framework dalam Perubahan Kebijakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Wilayah Seksi I dan II Kabupaten Sumedang
(2019-10-24) ABDULLAH NURFATIHIN; Yogi Suprayogi Sugandi; Sudirman Soeyoso Putro
Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai advocacy coalition framework dalam perubahan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdwau di Seksi I dan II Kabupaten Sumedang. Latarbelakang enulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk menggambarkan perubahan kebijakan yang terjadi di dalam subsistem kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dengan menggunakan teori Sabatier dan Weible, yang mengemukakan bahwa perubahan kebijakan dapat terjadi dalam tiga mekanisme: 1) external shocks, 2) hurting stalemate, dan 3) the general accumulation of scientific/technical evidence. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar dapat memahami fenomena secara mendalam. Data diperoleh dari studi lapangan seperti observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun informan terdiri dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumedang, Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang, Tokoh Masyarakat di Seksi I, dan Tokoh Masyarakat di Seksi II. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang terjadi dalam subsistem kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu berada pada tingkat minor, karena perubahan berada di tingkat teknis/operasional yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN sebagai Panitia Pengadaan Tanah.
Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta
(2014-12-02) AISAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta”. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah didasarkan bahwa setiap organisasi publik harus dapat bertanggung jawab atas semua sumber daya publik yang diamanahkan kepada organisasi publik tersebut. Sekolah dasar sebagai organisasi publik yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan agar dapat memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan akuntabel. Untuk mengukur akuntabilitas, peneliti menggunakan teori dari Ryan and Walsh (2004) yang menyatakan bahwa mengukur akuntabilitas dapat diidentifikasi melalui tiga dimensi akuntabilitas yaitu Accountability For What Terkait dengan realisasi target kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas individu dan organisasi melalui indikator dan target kinerja, Accountability Ensured How Terkait bagaimana membuat organisasi publik yang akuntabel, mengarah pada diperkenalkannya berbagai cara atau mekanisme akuntabilitas publik, dan Accountability For Whom Terkait dengan praktek akuntabilitas publik di demokrasi selalu menekankan warga atau publik sebagai pihak dimana pegawai bertanggung jawab terhadapnya. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui penyebaran angket kepada 50 responden. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah mampu melaksanakan dimensi Accountability For What dengan kategori cukup tinggi yaitu mampu melaksanakan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan aturan dan target kinerja yang telah ditentukan dalam memanfaatkan dana bantuan DAK. Dimensi Accountability Ensured How berada pada kategori cukup tinggi yaitu akuntabilitas dapat dilakukan secara tepat oleh guru sebagai petugas pemanfaat dana DAK. Sedangkan dimensi Accountability For Whom berada pada kategori sedang, disebabkan oleh masih kurang keterbukaan dan penilaian laporan pertanggungjawaban keuanagan DAK dari pihak lain. Kesimpulan dari Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta secara umum kurang akuntabel. Hal ini dikarenakan pada dimensi Accountability For Whom masih belum terpenuhi dengan baik. Karena masih kurangnya keterbukaan dan penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan dari pihak lain yang terlibat dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan harus lebih ditingkatkan sehingga pemanfaatan dana tersebut tercapai dengan optimal dan akuntabel. Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Alokasi Khusus (DAK), Kabupaten Purwakarta. ABSTRACT This thesis entitled “The Accountability Of Utilization Special Allocation Fund (SAF) Of Education In Maniis Subdistrict, Purwakarta District”. The background of this thesis is based that every organization should be responsible for all public resources which are entrusted to the organization of the public. Elementary school is a public organization that gets Special Allocation Fund (SAF) of Education in order to utilize these funds with accountability. The accountability researcher used a theory by Ryan and Walsh (2004) which stated that accountability could be identified from three accountability dimensions which were Accountability for What, related to the realization of performance target to show the efficacy and efficiency level used to evaluate individual and organizational accountability through indicators and performance targets; Accountability Ensured How, related to how to make a public institution accountable, and presenting various ways or mechanisms of public accountability, and Accountability for Whom, related to public accountability practice in a democracy would always lay a stress on community or public since the public worker holds responsible to them. The research method was descriptive in a quantitative approach. Data was gathered through literary study and field study by distributing questionnaire toward 50 respondents. Likert scale was used for measurement. The research result showed that schools were capable to perform rather high in an Accountability for What dimension, in that the institutions were capable to present accountability report showing their adherence to the established rule and performance target in utilization the SAF fund. The Accountability Ensured How dimension was relatively high in that the accountability was appropriately performed by teachers responsible to utilization the SAF fund. The Accountability for Whom was at mediocre seeing that transparency was low and the lack of evaluation on SAF fund accountability report by other parties. It could be concluded that the The Accountability Of Utilization Special Allocation Fund (SAF) Of Education In Maniis Subdistrict, Purwakarta District was mainly less than accountable. The low assessment on the Accountability for Whom dimension was due to the lack of transparency and the lack of SAF fund evaluation from other parties involved in the utilization of Specific Allocation Fund (SAF) of Educational Sector. The fact showed that the accountability on the utilization of Specific Allocation Fund (SAF) of Educational Sector should be improved so that the utilization of the fund would be optimized and accountable. Keywords: Accountability, Special Allocation Fund (SAF), Purwakarta District
ANALISIS BEBAN KERJA DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG (Studi Pada Tenaga Medis Di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kopo)
(2013-08-29) HADIYAN FIRAS; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Analisis beban keja merupakan suatu prosedur yang menghasilkan alatalat pengukur tenaga kerja dan standar-standar penyusunan tenaga kerja yang menunjukan jumlah-jumlah yang dipekerjakan untuk masing-masing jabatan. Di UPT Puskesmas Kopo Kota Bandung ditemukan beberapa kelebihan beban kerja, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah kunjugan pasien yang berpangaruh pada lebih nya jam kerja pelayanan dan rasio tenaga medis yang tidak seimbang. Analisis beban kerja dengan menggunakan metode time study yaitu dengan menganalisis waktu yang seharusnya dikonsumsi seorang pegawai untuk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan yang diharapkan dibandingkan dengan waktu kerja efektif yang tersedia maka akan diperoleh nilai beban kerja suatu jabatan yang optimal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan guidance theory yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori F.W Taylor mengenai Time Study yang terdiri dari empat jenis waktu yaitu Waktu Lingkaran (Cycle Time), Waktu Bukan Lingkaran (Noncyclical Time), Waktu Untuk Menghilangkan Kelelahan (Fatigue Time) dan Waktu Untuk Keperluan Pribadi (Personal Time) . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa beban kerja pada tenaga medis di UPT Puskesmas Kopo Kota Bandung melebihi waktu kerja yang tersedia. Untuk mengimbangi beban kerja yang melebih waktu kerja tersebut, berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan menggunakan metode time study dibutuhkan tambahan tenaga kerja pada tenaga medis UPT Puskesmas Kopo. Jumlah tenaga medis yang ada pada UPT Puskesmas Kopo saat ini memiliki 8 pegawai dengan dokter umum sejumlah 6 orang dan dokter gigi sejumlah 2 orang. Sedangakan berdasarkan hasil penelitian jumlah tenaga medis yang dibutuhkan pada UPT Puskesmas Kopo yaitu 12 pegawai dengan dokter umum sejumlah 8 orang dan dokter gigi sejumlah 4 orang. 1
Analisis Bibliometrik Artikel Reformasi Birokrasi di Jurnal Scopus yang Ditulis oleh Penulis dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura
(2023-07-03) AGUS NURDIANSYAH; Imanudin Kudus; Tidak ada Data Dosen
Reformasi Birokrasi menjadi suatu bahasan yang tidak asing didengar. Sebab, berbagai negara didunia banyak melakukannya, tidak terkecuali negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kajian-kajian mengenai reformasi birokrasi di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional sudah banyak terpublikasi. Namun, masing-masing negara tersebut mengalami berbagai masalah seperti belum adanya perubahan cara berpikir, mindset birokrat yang masih terjebak dengan pemikiran lama, birokrasi masih mengedepankan kebutuhan internal, masih belum berpikir untuk mendapatkan hasil akhir (outcome), dan masih buruknya manajemen kinerja. Sehingga, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bibliometrik artikel di jurnal Scopus yang membahas reformasi birokrasi dari penulis negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura; menjelaskan dan mendeskripsikan reformasi birokrasi di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura; serta Menemukan persamaan dan perbedaan penerapan reformasi birokrasi di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi literatur dengan memfokuskan sumber data utama yang digunakan berasal dari database Scopus, ditambah dengan literatur lainnya sebagai pendukung argumen dari topik yang sedang dikaji. Teknik analisis yang digunakan adalah bibliometrik. Sementara untuk menguji keabsahan, penulis menggunakan triangulasi sumber data. Hasil dari penelitian menunjukkan kuantitas publikasi artikel negara Indonesia adalah yang terbanyak. Secara nilai, artikel dari negara Singapura adalah yang terbaik. Dari segi pelaksanaan reformasi birokrasi, ketiga negara ini memiliki masalah yang sama seperti korupsi, kualitas SDM yang masih rendah, mental para ASN yang buruk, silo mentality, dan peraturan perundang-undangan yang tidak digunakan sebagai guide dalam menjalankan reformasi birokrasi. Secara paradigma yang digunakan, Indonesia menggunakan hybrid NPM dan NPS, Malaysia menggunakan NPM, dan Singapura menggunakan Good Governance.
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERKAWINAN DI DESA AIR BATU KECAMATAN RENAH PEMBARAB KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(2015-07-14) AMINATUL MUNAWAROH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai faktor – faktor yang menghambat implementasi kebijakan tentang Perkawinan di Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarab Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian ini di latarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang perkawinan di Desa Air Batu, yang di tandai dengan masih terjadi pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat implementasi kebijakan tentang perkawinan di Desa Air Batu. Teori yang digunakan adalah tujuh dimensi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen dan Sharma, yaitu policy, context, leadership, stakeholder, resources, operation and sercice, dan feedback on progress and results. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam studi lapangan data diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan tentang perkawinan di Desa Air Batu belum berjalan optimal di sebabkan oleh faktor penghambat yang berasal dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dan implementor. Faktor yang berasal dari masyarakat adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan faktor yang berasal dari implementor adalah kurangnya sosialisasi kebijakan, kurangnya ketegasan dan komitmen pemimpin, kerjasama yang belum tepat sasaran, kurangnya sumber daya serta belum efektifnya pemantauan yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan. Kata Kunci : Faktor penghambat, Implementasi Kebijakan, Perkawinan
Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang
(2016-10-11) IRFAN WINALDI; R. Ahmad Buchari; Entang Adhymuhtar
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya indikator target kinerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi dalam menjalankan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan juga masih banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai analisis faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi dalam menjalankan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. landasan teori yang penulis gunakan adalah Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia, koordinasi antar unit, pengguna jasa, kelengkapan administrasi, koordinasi dengan instansi lain Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai seksi pelatihan dan sertifikasi dan Balai Latihan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang sebanyak 31 orang dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket dengan menggunakan skala likert. Selanjutnya hasil dari angket tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor – faktor dominan yang lebih banyak mempengaruhi. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah sarana prasarana, sumber daya manusia, koordinasi antar unit, pengguna jasa, kelengkapan administrasi, koordinasi dengan instansi lain. Di antara 6 faktor tersebut faktor yang lebih dominan sarana prasarana dan sumber daya manusia
ANALISIS JABATAN DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BEKASI
(2016-09-18) ANSELLA WIPA T; Yogi Suprayogi Sugandi; Nina Karlina
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Analisis Jabatan oleh Badan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa indikasi masalah dalam proses analisis jabatan yaitu tidak dibutuhkannya visi misi dalam pembuatan analisis jabatan, tidak dilibatkannya pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan analisis jabatan dan hasil akhir analisis jabatan yang tidak konsisten kepada satu peraturan. Sehingga, masalah tersebut berdampak pada hasil akhir analisis jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan Mentri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan analisis jabatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses analisis jabatan yang dilakukan oleh Badan Organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mathis&Jackson (2000) mengenai tahapan pembuatan analisis jabatan yang terdiri dari Planning the Job Analysis, Preparing and Communicating the Job Analysis, Conducting the Job Analysis, Developing Job Descriptions and Job Specifications,dan Maintaining and Updating Job Descriptions and Job Specifications. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa dalam melakukan analisis jabatan, Badan Organisasi tidak melibatkan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak diberikannya hasil akhir analisis jabatan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan juga hasil akhir analisis jabatan yang tidak memiliki konsisten pada satu peraturan yang menjadi acuannya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses analisis jabatan yang dilakukan oleh Badan Organisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dilakukan dengan baik. Saran dari penulis untuk proses analisis jabatan yang akan dilakukan selanjutnya, Badan Organisasi melibatkan pegawai yang menjadi sasaran analisis dan menetapkan satu peraturan yang menjadi acuan kegiatan analisis jabatan dari awal hingga menjadi hasil akhir analisis jabatan.
ANALISIS KEBIJAKAN BANK TANAH
(2023-10-11) MUHAMMAD IMAM AL-ABROR; Darto; Sinta Ningrum
Penelitian ini dilalatarbelakangi oleh, persoalan mengenai ketersediaan tanah di Indonesia merupakan salah satu masalah yang kompleks. Khususnya di perkotaan ketersediaan tanah yang tidak sebanding dengan permintaan pembangunan guna kepentingan umum menjadi penyebab terjadinya banyak masalah. Oleh karena itu mengeluarkan Kebijakan Bank Tanah yang dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu diperlukannya kajian yang lebih mendalam mengenai kebijakan bank tanah agar tidak terjadinya penyelewengan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam pengimplementasian kebijakan bank tanah, terutama dengan mengkaji dan mempelajari bagaimana kebijakan bank tanah ini diterapkan oleh negara yang telah sukses dalam pengimplementasiannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis kebijakan dari Bardach dalam Patton,Sawicky dan Clark (2015) yang menyebutkan bahwa terdapat empat kriteria analis kebijakan di antaranya Technical Feasibility, Political Vialbility, Economic and Financial Possibility dan Administrative Operability. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumen. Pada penelitian ini dilakukan teknik analisis data dengan sembilan tahap systematic literature review. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan bank tanah yang dilakukan pada beberapa negara bank tanah berhasil memberikan dampak signifikan untuk inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, pengembangan kota keberlanjutan, pemanfaatan lahan dan pengelolaan lahan. Bank tanah juga efektif untuk memecahkan berbagai masalah terkait kejelasan kepemilikan lahan, ketersediaan tanah yang terbatas, menekan spekulan tanah yang merugikan. Mengatasi properti dan tanah yang bermasalah seperti terbengkalai dan ditinggalkan, perampasan tanah (land grabbing), fragmentasi tanah dan pertumbuhan lahan di perkotaan yang tidak terkendali. Serta bank tanah dapat memberikan keuntungan baik secara ekonomi dan negara. Bank tanah juga memiliki wewenang untuk pengelolaan tanah di berbagai negara. Dalam mencapai kesuksesannya bank tanah melakukan kolaborasi yang sinergis dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. namun terdapat penelitian yang menunjukan bahwa bank tanah memiliki dampak negatif dari pengimplementasiannya, sehingga perlu ditinjau lebih dalam lagi.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN STUDI PUSTAKA MENGENAI PELAYANAN DI PUSKESMAS
(2022-10-14) SITI ASIYAH; Slamet Usman Ismanto; R. Ira Irawati
Penelitian ini menjelaskan tentang kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas yang masih memiliki banyak kekurangan dalam pemberian layanannya kepada masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan, saat ini masih terbebani dengan inefisiensi, kesalahan, keterbatasan sumber daya, dan masalah lainnya yang mengancam aksesibilitas dan keamanan pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis beberapa jurnal yang terkait dengan topik penelitian berdasarkan dimensi-dimensi SERVQUAL model yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry. Jurnal ditelurusi melalui Google Scholar, Connected Pappers, Publish or Perish, dan Science Direct yang kemudian diseleksi sesuai dengan topik penelitian. Hasil analisis menunjukan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar dan mutu. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada salah satu dimensi, yaitu dimensi kehandalan. Dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk menunjang kualitas layanan kesehatan di Puskesmas adalah dengan melakukan peningkatan mutu melalui Pendidikan dan pelatihan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Sedangkan saran akademis untuk penelitian lanjutan dapat menganalisa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
ANALISIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
(2023-09-29) MUHAMMAD FIKRI AZHAR HUSNI; Sinta Ningrum; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini mencoba melihat proses pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh negara-negara lain dan pembelajaran yang bisa dapatkan dari negara-negara tersebut. Banyak negara di dunia yang memindahkan ibu kota negaranya, salah satunya adalah Indonesia. Namun, pada saat ini belum ada penelitian bereputasi tinggi dari domain administrasi publik yang membahas mengenai pemindahan ibu kota negara. Hal ini dapat dilihat ketika mencari keyword administrasi publik dan ibu kota negara di Scopus sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik Systematic Review dan dilakukan analisis bibliometric kata kunci dengan menggunakan Vosviewer. Perbandingan administrasi publik dilakukan untuk menganalisis pemindahan ibu kota negara-negara di dunia. Analisis perbandingan didasarkan pada teori Edward Weidner yang ditumpukan pada dua dimensi, yaitu sistem administrasi publik yang mengarahkan pada perubahan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat serta dinamika perubahan dalam sistem administrasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil bibliometrik menunjukan penelitian mengenai ibu kota baru dari domain administrasi publik belum ada. Penelitian mengenai ibu kota baru didominasi dari ranah ilmu bumi dan planet dan ilmu lingkungan. Hasil analisis komparatif menunjukan bahwa, dari aspek pembiyaan, Kazakhstan dan Mesir menggunakan dana dari luar negeri, sedangkan Brazil, Malaysia, dan Nigeria cenderung menggunakan dana dari dalam negeri. Terjadi dinamika perubahan dalam sistem administrasi sebagai respon dari pemindahan ibu kota negara, seperti Kazakhstan yang melakukan transformasi digital, Malaysia yang membentuk konsorsium, Brazil yang melakukan reformasi kebijakan dan pemerintahan, Nigeria yang membentuk badan otorita ibu kota, serta Mesir yang membentuk lembaga khusus investasi. Banyak pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari negara lain, terutama dalam aspek pembiayaan, kelembagaan dan perubahan sosial, ekonomi serta politik. Dari hasil temuan tersebut, peneliti menyarankan peneliti dari domain administrasi publik dapat meningkatkan penelitian mengenai ibu kota negara. Sehingga dapat mengembangkan rumpun ilmu administrasi publik untuk kedepannya.
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO), TBK.
(2012-08-03) RIZKY YELLYNE; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
ABSTRAK Keberadaan organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan, bukan mengejar laba semata sehingga pilihan alternatif tindakan dan pengukuran atas kinerja menjadi sangat sulit. Semakin kompleks pelayanan yang harus dilakukan organisasi sektor publik menciptakan tekanan baru mengenai perlunya dibuat sistem pengukuran kinerja yang lebih efektif. Perhatian terhadap pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja organisasi sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu organisasi sektor publik, peranannya begitu besar dalam perekonomian Indonesia. PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. sebagai salah satu BUMN di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menstabilkan harga baja dalam negeri. Dengan peranannya itu, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. dituntut mempunyai strategi-strategi yang dapat menunjang kinerja perusahaan, termasuk penggunaan sistem pengukuran kinerja yang efektif yang dapat membantu pimpinan menilai pencapaian suatu strategi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. dilakukan. Penelitian ini mengacu pada teori Moeheriono, bahwa beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi; merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja; mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi; dan mengevaluasi kinerja. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Mayer dan Greenwood, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive. Pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk selama 15 tahun ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan Balanced Scorecard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan oleh PTKS dalam melakukan pengukuran kinerja belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PTKS. Hal ini terlihat dari belum tercapainya sasaran utama perusahaan tahun 2011. Sebagai salah satu BUMN, selain mencapai visi dan misinya, peranan PTKS juga sangat diharapkan dalam memberikan sumbangan ekonomi dari laba usahanya. Untuk itu yang sangat dibutuhkan adalah komitmen para pimpinan di lingkungan perusahaan baik secara korporat maupun pimpinan setiap satuan kerja, sehingga arah pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang dibuat untuk menilai sejauh mana keberhasilan strategi dalam operasionalisasinya di setiap tingkat jabatan.
ANALISIS PROSES PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
(2023-06-11) FIRJA FAUZIAH; Imanudin Kudus; Tidak ada Data Dosen
Penelitian dilakukan untuk menjelaskan tengan proses perencanaan tenaga kesehatan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung mengalami kekurangan tenaga kesehatan berstatus PPPK. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya tenaga kesehatan yang menanggung beban kerja posisi kosong, belum mempertimbangkan kualitas dalam proses perencanaan dan durasi perencanaan yang cenderung tidak tepat waktu. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan secara sistematis proses perencanaan tenaga kesehatan berstatus PPPK di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Teori yang menjadi acuan menggunakan tahapan perencanaan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Sabrina (2021). Teori tersebut membagi perencanaan sumber daya manusia menjadi menganalisis tujuan organisasi, melakanakan inventarisasi SDM, memperkirakana supply dan demand SDM, menetapkan kesenjangan SDM, merumuskan strategi perencanaan SDM, dan pemantauan serta evaluasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kesehatan berstatus PPPK di Dinas Kesehatan Kota Bandung belum berjalan optimal. Hal tesebut dapat dilihat dari butuhnya peningkatan inventarisasi dari segi keterampilan, kemampuan, pendidikan, dan kinerja tenaga kesehatan juga proses perhitungan supply dan demand. Dibutuhkan pula sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih menyeluruh.
ASPEK TATA KELOLA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN SUBANG (Studi pada Penatausahaan Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang)
(2017-10-18) HANI APRIANI NURJANNAH; Budiman Rusli; Dedi Sukarno
Penelitian ini berjudul “Aspek Tata Kelola dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Subang (Studi Pada Penatausahaan Aset Tetap di BPKD Kabupaten Subang)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tertibnya penatausahaan aset tetap di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga opini yang diberikan oleh BPK adalah disclaimers. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari Hill dan Hupe (2002). Tiga aspek yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi dan mengelola hubungan internal dan eksternal organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah purposive. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek tata kelola dalam penatausahaan aset tetap di BPKD Kabupaten Subang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam Pengelolaan Proses Kebijakan tanggung jawab dan wewenang terhadap lembaga terkait sudah cukup jelas termasuk pengawasan namun pengawasan yang dilaksanakan belum berjalan secara optimal. Dalam pengelolaan hubungan antar organisasi masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas namun untuk sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik. serta dalam kerjasama dengan pihak ketiga kontrak yang dibuat sudah jelas. Terakhir dalam pengelolaan hubungan eksternal dan internal organisasi, Acuan dalam Penatausahaan Aset Tetap di BPKD Kabupaten Subang langsung mengacu pada Perda dan Perbup tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Subang belum diresmikan serta pelanggaran terhadap kebijakan diakibatkan oleh belum tegasnya sanksi dalam kebijakan tersebut. Selain itu tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang dapat mencapai target dan tidak adanya pelatihan dan pembinaan khusus bagi para pelaksana pengelolaan barang milik daerah di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKD Kabupaten Subang. Kata kunci: Aspek Tata Kelola, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Aset Tetap, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Budaya Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
(2019-04-16) AMALIA FITRIANI; Mas Halimah; Imanudin Kudus
Penelitian ini menjelaskan tentang Budaya Organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di jalan sumatera bandung. Teori yang digunakan Teori dari Stephen Robbins yang mengemukakan tentang 7 karakteristik budaya organisasi.yaitu Inovasi, perhatian terhadap detail, Orientasi hasil,Orientasi Individu,Orientasi Tim,Keagresifan dan Stabilitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dari ke 7 karakteristik budaya organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat bahwa dari 7 karakteristik ini masih belum cukup kuat budaya organisasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari factor kurangnya SDM, kurangnya koordinasi antar bidang dan kurangnya motivasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukan adanya ketidak sesuaian dengan peraturan dan kondisi real yang ada di dinas ini terlihat dari kurangnya pegawai, kurangnya koordinasi antar pegawai/bidang dan masih belum efektif SDM yang ada di dinas tersebut ,dan dilapangan dikeluarkannya peraturan baru yaitu pelayanan perizinan menjadi system online dan sampai saat ini masyarakat masih belum paham dengan adanya system online ini, Saran yang diajukan adalah diperlukannya dorongan motivasi dari pemimpin, dan mengrekrut pegawai baru agar koordinasi antar bidang menjadi efektif. Kata Kunci : 7 Karakteristik, system online, Dinas Penanaman, Provinsi Jawa Barat
Budaya Organisasi Pada Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang
(2015-07-13) AHMAD ZAKARIA GUSTIYAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi yang ada pada Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang merupakan kantor pelayan publik terbaik se-Kota Tangerang. Selain itu, Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang berhasil dalam mendorong partisipasi masyarakat sehingga Kecamatan Karawaci berhasil meraih penghargaan sebagai juara I dalam perlombaan Kota Sehat se-Kota Tangerang. Oleh karena itu, sangat menarik untuk meneliti budaya organisasi yang berkembang di Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Hipotesis yang penulis ajukan adalah “Budaya Organisasi Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sudah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berkembang dikarenakan Budaya Organisasi yang diajalankan sudah mengacu pada nilai-nilai inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan berisiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, pola komunikasi” Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori budaya organisasi dari Stepen P. Robbins. Dimana dalam teori ini. Disebutkan bahwa ada 10 dimensi karaktekristik budaya organisasi yaitu inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan beresiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena kajian yang diteliti adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kajian mengenai nilai, sikap, dan perilaku dari setiap individu yang ada dalam suatu organisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dibagi dalam dua bagian, yaitu studi literatur dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil akhir dari penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi pada Kantor Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sudah kuat. Budaya organisasi yang ada juga telah tertanam dan tumbuh pada setiap pegawai, terlihat dari perilaku dan sikap pegawai dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kata Kunci : Budaya,Organisasi,Budaya Organisasi
CO-PRODUCTION DALAM PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) VLABOEAN, JAKARTA TIMUR
(2023-08-23) SYAIFANAH ZAKIAH; Ida Widianingsih; Tidak ada Data Dosen
Kepadatan penduduk dan pembangunan yang masif di DKI Jakarta salah satunya mengakibatkan kurangnya jumlah ruang terbuka di Jakarta. Permasalahan tersebut mampu menghasilkan efek domino lainnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan anak-anak yang tidak memiliki fasilitas umum yang dapat mereka gunakan untuk berinteraksi sosial. Isu ini pun telah menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 11 yang bercita-cita bahwa pada 2030 setiap orang memiliki akses ke ruang publik yang aman dan dapat diakses secara umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengupayakan penambahan ruang terbuka melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), salah satunya adalah RPTRA Vlaboean di Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Sejak awal, pemerintah melakukan pendekatan dari bawah ke atas kepada masyarakat dan mitra kerja untuk bekerjasama di ruang publik ini, mulai dari pengadaan hingga pemanfaatannya. Akan tetapi, dalam prosesnya didapati beberapa hal yang mengindikasikan kolaborasi antar stakeholder tersebut belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan co-production dalam pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan RPTRA Vlaboean. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, lalu data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu co-production telah dilakukan di RPTRA Vlaboean antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat dengan tingkat tahapan co-production yang berbeda. Motivasi para stakeholder untuk ikut terlibat di RPTRA Vlaboean didukung oleh alasan personal ataupun situasional. Dari kegiatan co-production di RPTRA Vlaboean, mayoritas setuju bahwa manfaat sosial telah terbentuk khususnya bagi masyarakat dan anak-anak, namun mereka juga mendapatkan manfaat yang bersifat personal.
CO-PRODUCTION SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN SUMEDANG
(2023-09-29) VIKRY ZULIAN; Tomi Setiawan; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini menjelaskan tentang pelayanan admministrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Sumedang dan menjelaskan keterlibatan berbagai aktor didalamnya untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik. Program yang digagas bernama Jampe Harupat (Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen), yang memiliki tujuan menyediakan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan sederhana dengan melibatkan aktor lintas instansi. Namun pada kenyataannya pelayanan Jampe Harupat belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Konsep co-production digunakan sebagai konsep utama dalam memahami fenomena penelitian ini. Teori yang dikemukakan oleh Nabatchi et.al (2017) dijadikan sebagai acuan (guidance) di dalam penelitian ini, dimana co-production dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik perlu memperhatikan beberapa unsur meliputi level co-production, co-commisioning, co-design, co-delivery, dan co-assessment. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa co-production terjadi pada pelayanan Jampe Harupat di Disdukcapil Sumedang. Pelibatan antar aktor dalam pelayanan ini juga memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memperluas jangkauan layanan dan mempercepat layanan yang diberikan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam program tersebut. Koordinasi antar aktor perlu diperjelas, serta sosialisasi pelayana kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar layanan Jampe Harupat bisa menjadi lebih baik.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG
(2022-04-13) THASYA PRATIWI; Entang Adhymuhtar; Tomi Setiawan
Penelitian ini dilatarbelakangi pada adanya fenomena pembangunan wilayah pedesaan guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu nya adalah pengembangan desa wisata. Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan potensi wisata alam dan budaya yang dapat menjadi potensi dikembangkannya desa wisata. Salah satu desa wisata yang dikembangkan adalah Desa Lamajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabitchi (2015) dijadikan sebagai acuan di dalam penelitian ini, dimana kolaborasi yang optimal dilihat dari System Context, Collaborative Dynamic, Collaborative Actions dan Collaborative Governance Regime. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Collaborative Governance dalam pengembangan Desa Wisata Lamajang belum berjalan optimal dan sinergis, karena Pertama, drivers-drivers pada system context yang merupakan pemicu adanya proses kolaborasi sudah cukup kuat, namun proses collaborative dynamic yang menjadi pondasi atau kunci suksesnya kolaborasi belum dilakukan dengan optimal oleh para stakeholders. Ketiga pada Collaborative action, para stakeholder masih melakukan perannya masing-masing dan kurang menerapkan prinsip kebersamaan. Saran praktis yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung melakukan evaluasi secara berkala mengenai Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, dan Kelembagaan di Desa Wisata agar Desa Wisata, memberikan pembimbingan dan pelatihan dengan rutin serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga pelibatan stakeholder secara aktif.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TARUMAJAYA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG
(2023-10-02) MASRY NANDA PRATAMA; Ida Widianingsih; Tidak ada Data Dosen
Penelitian ini mengkaji mengenai collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Ditemukan beberapa indikasi masalah dalam proses collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Tarumajaya, diantaranya adalah komunikasi yang tidak berkala, sinergitas belum terbangun dengan salah satu sektor bisnis, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tarumajaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses-proses collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses collaborative goverrnance yang dikemukakan Ansell & Gash (2008). Teori ini terdiri dari lima komponen diantaranya adalah face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, dan intermediate outcomes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti terjadi komunikasi yang kurang dilakukan secara berkala, sinergitas belum terjalin dengan salah satu pemangku kepentingan, hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya terpenuhi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Tarumajaya.

Browse

Browsing Administrasi Publik (S1) by Title

Results Per Page

Sort Options