Administrasi Publik (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/101

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1314
  • No Thumbnail Available
    Item
    EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR
    (2012-07-31) MUHAMMAD RANDY R; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini menggambarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan rencana umum tata ruang (RUTR) kawasan perkotaan Jatinangor. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan-permasalahan di kawasan Jatinangor, seperti permasalahan sampah, gangguan terhadap sistem air tanah, pembangunan gedung-gedung yang tidak teratur hingga sistem drainase, yang berujung pada indikasi mengenai sejauh mana kebijakan rencana umum tata ruang (RUTR) kawasan perkotaan Jatinangor dapat mengatasi permasalahan yang ada. Standard dan kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut adalah standard dan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yakni : Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Appropriateness. Dengan standard dan kriteria evaluasi dari William N. Dunn yang digunakan sebagai teori acuan, penulis mengambil hipotesis yakni kebijakan rencana umum tata ruang (RUTR) kawasan perkotaan Jatinangor akan berhasil dan tepat guna apabila sesuai dengan standard dan kriteria yang ditetapkan dalam evaluasi kebijakan. Lalu, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan penafsiran kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan penyebaran angket untuk analisis data. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive/judgemental sampling dengan jumlah responden sebanyak 25 responden. Untuk mengukur seberapa besar keberhasilan kebijakan rencana umum tata ruang (RUTR) kawasan perkotaan Jatinangor dalam mencapai tujuannya peneliti menggunakan skala pengukuran ordinal yakni skala likert sebagai instrumennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rencana umum tata ruang kawasan perkotaan Jatinangor dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dirasakan belum mencapai ekspektasi yang diinginkan. Kesimpulan yang didapat ialah bahwa kebijakan rencana umum tata ruang kawasan Jatinangor belum berhasil dan tepat guna seperti yang diharapkan. iv ABSTRACT This study depicts the research findings about the evaluation of Policy in general spatial plan in Jatinangor city area. The research background is the problems occured in Jatinangor area; e.g. the waste issues, the trouble on soil water system, the unplanned buildings construction, and the drainage, which indicates that how far the policy of general spatial plan in Jatinangor city area can solve the problems. The standards and criteria of policy evaluation used to analyze such policy are the standards and evaluation suggested by William N. Dunn i.e Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. The hypothesis of this study is the Policy in general spatial plan in Jatinangor city area will be efficacious and efficient if it meets the standard and criteria stipulated in the policy. Next, the method used in this study is descriptive with a quantitative approached and qualitative interpretation. The data collection is done through literature study, interview and questionnaire dissemination. The sampling technique used is the purposive/judgemental sampling with 25 respondents. Of measuring the effectiveness of the Policy in general spatial plan in Jatinangor city area, the ordinal scale, that is the likert scale, is used. The research shows that the Policy in general spatial plan in Jatinangor city area has not meet the expectations on Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. Thus it reached a conclusion that the Policy in general spatial plan in Jatinangor city area has not yet met the standard of efficacy and effectiveness.
  • No Thumbnail Available
    Item
    EFEKTIVITAS PELAYANAN 113 OLEH BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL PEMADAMAN PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG
    (2012-10-23) SELGA ANDAR PANESTHY; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis mengenai “Efektivitas Pelayanan 113 Oleh Bidang Pengendalian Operasional Pemadaman Pada Dinas Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung†. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seberapa besar Efektivitas Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran kepada para pengguna jasa ataupun yang akan menggunakan jasa. Latar belakang yang mendasari penulisan skripsi ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa adanya keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa kurang sigap apabila ada kebakaran serta susah menghubungi pelayanan 113. Indikasinya adalah keterbatasan alat pada mobil pemadam, pengumpulan data belum baik, sosialisasi bahaya kebakaran masih kurang, serta masih ada gangguan bila mengubungi nomer 113. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang berupa observasi, wawancara dan penyebaran angket. Skala pengukuran menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas dari pelayanan 113 tersebut dapat dikatakan telah berjalan baik berdasarkan empat (4) indicator yang digunakan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG
    (2012-07-30) MARIA AFRIANY VH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH FUNGSI SISTEM PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
    (2012-07-31) WORRY MAMBUSY MANOBY; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Keberadaan organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan, bukan mengejar laba semata sehingga pilihan alternatif tindakan dan pengukuran atas kinerja menjadi sangat sulit. Semakin kompleks pelayanan yang harus dilakukan organisasi sektor publik menciptakan tekanan baru mengenai perlunya dibuat sistem pengukuran kinerja yang lebih efektif. Perhatian terhadap pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasilkerja organisasi sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu organisasi sektor publik,peranannya begitu besar dalam perekonomian Indonesia. PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. sebagai salah satu BUMN di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menstabilkan harga baja dalam negeri. Dengan peranannya itu, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. dituntut mempunyai strategi-strategi yang dapat menunjang kinerja perusahaan, termasuk penggunaan sistem pengukuran kinerja yang efektif yang dapat membantu pimpinan menilai pencapaian suatu strategi. Oleh karena itu,penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengukuran kinerjaPT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. dilakukan. Penelitian ini mengacu pada teori Moeheriono, bahwabeberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi; merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja; mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi; dan mengevaluasi kinerja. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Mayer dan Greenwood, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive. Pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk selama 15 tahun ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan Balanced Scorecard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan oleh PTKS dalam melakukan pengukuran kinerja belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PTKS. Hal ini terlihat dari belum tercapainya sasaran utama perusahaan tahun 2011. Sebagai salah satu BUMN, selain mencapai visi dan misinya, peranan PTKS juga sangat diharapkan dalam memberikan sumbangan ekonomi dari laba usahanya. Untuk itu yang sangat dibutuhkan adalah komitmen para pimpinan di lingkungan perusahaan baik secara korporat maupun pimpinan setiap satuan kerja, sehingga arah pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang dibuat untuk menilai sejauh mana keberhasilan strategi dalam operasionalisasinya di setiap tingkat jabatan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    EFEKTIVITASPELAYANAN PEMBUATAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PPTSP) KABUPATEN GARUT
    (2012-07-30) AJI SABDA FAUZI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelayanan Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut). Latar belakang yang mendasari penulisan skripsi ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan adanya indikasi masalah bahwa efektivitas pelayanan pembuatan IMB masih belum tercapai. Penulis menduga hal tersebut terjadi karena masih belum optimalnya pelayanan perijinan yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus, dimana sampel adalah seluruh ukuran populasi dalam hal ini pegawai KPPTSP dan pegawai Dispertarcip, dengan sampel sejumlah 18 responden. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan perijinan oleh Kantor PPTSP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas pelayanan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti pemberian pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sehingga tingkat efektivitas dapat tercapai dengan optimal.
  • No Thumbnail Available
    Item
    EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TERMINAL LEUWI PANJANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
    (2014-10-09) ADRIAN SILABAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Terminal Leuwi Panjang Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan bahwa belum optimalnya pengelolaan terminal di Terminal Leuwi Panjang. Beberapa indikasi masalah seperti tujuan dari pengelolaan terminal masih belum tercapai yang berdampak pada rendahnya standar sistem transportasi yang diberikan kepada pengguna jasa terminal, kurang tegasnya petugas dari UPT Terminal dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi, dan kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran pengelolaan terminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapanganya itu observasi dan wawancara. Variabel yang terdapat dalam skripsi ini adalah variable mandiri yaitu efektivitas, adapun dimensi yang digunakan untuk menguji efektivitas pengelolaan terminal di Terminal Leuwi Panjang menggunakan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985:4-7) yaitu: paham mengenai optimasi tujuan, perspektif sistematika, dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis menggambarkan efektivitas pengelolaan terminal Leuwi Panjang belum sepenuhnya terlaksana, terlihat dengan masih banyak pelanggaran dan penyimpangan di lingkungan terminal. Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan terminal menunjukkan petugas UPT Terminal belum menerapkan dan menjalankan sistem pengelolaan terminal yang baik, terlihat dari aktivitas-aktivitas pelanggaran di luar terminal dengan adanya terminal-terminal bayangan. Dengan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi secara tidak langsung mempengaruhi tekanan perilaku dari petugas-petugas UPT yang menghambat dalam menjalankan kewajibannya, sehingga diperlukan sosialisasi dan monitoring yang rutin dilaksanakan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, petugas-petugas yang memahami tujuan yang diharapkan seharusnya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan benar demi menciptakan pengelolaan terminal yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan terminal Leuwi Panjang belum efektif. Hal tersebut terlihat dengan adanya indikator-indikator dari efektivitas yang belum dilaksanakan dengan baik, seperti sistem dari pengelolaan terminal dan tekanan perilaku manusia. Adapun indikator yang telah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu pemahaman mengenai optimasi tujuan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS DI DESA HEGARMANAH KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG
    (2013-02-07) LUSIANA PUSPAPRATIWI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKPenelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemungutan Sampah Berbasis Komunitas di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang†ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya partisipasi masyarakat RW 02 Desa Hegarmanah, yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak mau membayar iuran retribusi pemungutan sampah.Teori yang penulis gunakan dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pemungutan sampah berbasih komunitas di Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yaitu teori dari Isbandi Rukminto Adi yang terdiri dari empat dimensi yaitu tahap assessment, tahap perencanaan alternatif program, tahap pelaksanaan program, dan tahap evaluasi program.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilihat dari perolehan data selama penelitian berlangsung, dimana penelitian ini mendeskripsikan cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti terkait dengan suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka. Dalam penelitian ini menggunakan data subyektif yang merupakan perspektif dari pelaku yang diteliti (informan) tanpa adanya pengurangan atau penambahan. Peneliti menggunakan tingkat eksplanasi dengan format deskriptif kualitatif yang dipergunakan untuk menyusun dan menganalisis data sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai masalah yang dihadapi saat penelitian.Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan data-data yang ada menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Hegarmanah tingkat kesadarannya masih kurang, karena dari tahap kebijakan program yang belum mempunyai dasar hukum yang membuat pemungutan sampah di setiap RW di Desa Hegarmanah caranya berbeda-beda dan masih di kelola oleh RW masing-masing, dalam tahap perencanaan program Desa Hegarmanah belum menjadikan pengelolaan sampah sebagai skala prioritas, sehingga dalam tahap pelaksanaan program partisipasi masyarakat dalam pemungutan sampah kesadarannya masih kurang, karena masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau dilayani oleh komunitas pemungut sampah yang dibina oleh desa dan masih terdapat adanya masyarakat yang tidak membayar iuran retribusi sampah. Dalam tahap evaluasi program dapat disimpulkan bahwa setiap unsur belum melaksanakan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
    (2013-07-19) MUHAMAD NASRULLAH FATWA A; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang dinilai dari beberapa indikator dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan sumber data dilakukan dengan cara purposive sampling yang difokuskan pada informan kunci, yakni aktor-aktor pelaksana dan target grup dari program. Perolehan data, baik yang primer maupun sekunder dilakukan dengan cara observasi. Dokumentasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan diverifikasi sehingga kemudian dianalisa berdasarkan pada kerangka teoritik yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari analisa data yang ada dalam penelitian ini, dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang belum menjalankan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dengan baik dan lancer, hanya ada persoalan dalam mengkomunikasikan melalui sosialisasi. Dari segi dampak kebijakan, sertifikasi belum ada peningkatan profesionalitas guru secara signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran. Sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi telah mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK PENDATANG OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG DI KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG
    (2012-09-03) TIKA PUSPITA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Kecamatan Gedebage Kota Bandung†. Latar belakang yang mendasari penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis terhadap fenomena permasalahan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan Penyelenggaraan Akta-akta Catatan Sipil. Implementasi kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Kecamatan Gedebage Kota Bandung ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Kecamatan Gedebage Kota Bandung, beserta hambatan -hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada reponden yang berjumlah tujuh belas orang, yang diperoleh melalui teknik sampling jenuh yaitu semua pegawai di Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Data yang diperoleh dari angket ditabulasikan berdasarkan frekuensi yang paling sering muncul, kemudian dipersentasikan dan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui penjabaran masalah dan fakta di lapangan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Kecamatan Gedebage Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik apabila sesuai dengan enam dimensi menurut Van Meter dan Carl Van Horn. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab IV dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pendatang Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di Kecamatan Gedebage Kota Bandung belum optimal karena masih terdapat beberapa faktor-faktor implementasi kebijakan yang masih dirasa belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil pengolahan angket, wawancara dan observasi dimensi -dimensi yang belum terpenuhi adalah Sumber Daya Kebijakan, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Kecenderungan Pelaksana.
  • No Thumbnail Available
    Item
    EFEKTIVITAS PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN INDRAMAYU
    (2010) HAMZAH FATKHULLAH; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    iABSTRAKPenelitian ini berjudul Efektivitas Pelarangan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Indramayu, dilatarbelakangi oleh peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu yang menjadi masalah klasik bagi sebagian masyarakat, karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (SATPOL PP) tentang peredaran minuman beralkohol. Karena dampak yang diakibatkan oleh minuman beralkohol ini sangat meresahkan masyarakat yaitu sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya tindak kejahatan seperti perkelahian, pembunuhan dan pemerkosaan. Oleh karena itu perlu diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat meminimalisir serta mengontrol dan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.Metode penulisan yang penulis gunakan metode deskriptif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun variabel yang terdapat dalam skripsi ini adalah variabel mandiri yaitu teori efektivitas kebijakan dengan lima prinsip yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pelarangan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurang efektif dengan masih beredarnya produk minuman beralkohol, masih banyak pengguna minuman beralkohol yang belum memahami bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, kurangnya jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam merazia dan menertibkan peredaran minuman beralkohol serta kurangnya dukungan dan peran aktif masyarakat dalam proses pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR DI UNIT PASAR PALASARI KOTA BANDUNG
    (2012-10-16) GINANJAR BAGJA JUHAENI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementas Kebijakan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar. Adapun latar belakang dilakukan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan adanya indikasi masalah mengenai Petugas penagih Tarif Jasa dalam komunikasinya mengenai tugasnya sebagai pelaksana yang menagih pemungutan tarif jasa masih kurang baik. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pedagang yang tidak menyadari akan kewajiban membayar iuran sesuai tarif yang berlaku dan tidak segera diselesaikan, hal ini menjadi salah satu penyebab target pendapatan unit pasar palasari kota bandung tidak tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokuentasi). Teknik penentuan informan menggunakan teknik pusposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh, penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Kebijakan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas pasar oleh unit pasar Palasari belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini bisa dilihat pembahasan dari setiap dimensi. Dimensi pertama yakni komunikasi dalam mensosialisasikan mengenai kebijakan terhadap pedagang masih kurang dilaksanakan dengan baik sehingga masih ada sebagian pedagang yang tidak membayar tarif jasa sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dimensi kedua yakni sumber daya menunjukan bahwa kuantitas sumber daya yang ada di unit pasar sangat terbatas sehingga membuat peram dari sumber daya menjadi tidak berjalan optimal. Dimensi ketiga yakni disposisi menunjukan bahwa terhadap kendala pendanaan sarana dan prasarana unit pasar dan sistem imbalan menjadi faktor penghambat berjalannya pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Dimensi keempat struktur birokrasi menunjukan bahwa dengan adanya petugas penagih yang punya rangkap tugas sebagai petugas keamanan sehingga kurang dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya pelaksanaan kebijakan tarif jasa pelayanan fasilitas pasar.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) PADA DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
    (2013-12-20) INDI RAHAYU PUTRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Penelitian berjudul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur†dilatarbelakangi oleh lunturnya nilai-nilai luhur universal masyarakat miskin Desa Sindanglaya, seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kebersamaan dan lain-lain yang berpengaruh terhadap perilaku individual masyarakat miskin itu sendiri. Selain itu kurangnya kemampuan masyarakat miskin yang tidak memiliki keahlian untuk mampu bersaing dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya menyebabkan ketergantungan masyarakat miskin akan bantuan pemerintah. PNPM-MP inilah yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sehingga mampu bersaing untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi PNPM-MP dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin pada Desa Sindanglaya. Sebagai ukuran, peneliti menggunakan model implementasi Kebijakan menurut Richard Elmore dengan tahapan- tahapan yang terdiri dari Manajemen sistem, proses birokrasi, perkembangan organisasi, serta konflik dan bargaining. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara secara mendalam. Teknik penentuan informan didasari oleh beberapa pertimbangan dan pengetahuan yang dimiliki oleh informan yang dipilih. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat (4) orang informan inti dalam melakukan wawancara. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa implementasi program yang terjadi sudah sesuai dengan langkah-langkah implementasi kebijakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga implementasi PNPM-MP pada Desa Sindanglaya bisa dikatakan sudah terlaksana hanya saja terkendala dengan dana yang terbatas dan kesadaran masyarakat miskin yang belum sepenuhnya memahami akan PNPM-MP pada Desa Sindanglaya itu sendiri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MD) DI KECAMATAN KEDUNGWARINGIN KABUPATEN BEKASI
    (2013-04-08) SENDY PUCY; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa indikasi masalah dalam impelementasi program tersebut, seperti sejumlah pekerjaan/kegiatan belum selesai dan terlambat darijadwal yang telah ditetapkan, hasil pekerjaan pembangunan prasarana oleh masyarakat belum dapat memberikan manfaat secara optimal karena mengalami kerusakan, lokasi kurang strategis dan volume tidak sesuai kebutuhan, kemampuan manajerial dan keterampilan teknis administratif, pengurus UPK(Unit Pengelola Kegiatan) masih belum optimal, aktivitas para fasilitator kegiatanbelum sesuai dengan tupoksinya sehingga masalah-masalah tersebut cukupmenghambat dalam keefektifan program.Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdir idari observasi, wawancara, dan angket.Variabel yang terdapat dalam skripsi ini adalah variabel mandiri yaitu implementasi kebijakan, dimana pelaksanaan kebijakan yang efektif diperlukan komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang baik.Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkanbahwa empat faktor yang mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan yang telah disebutkan diatas belum dilaksanakan dengan optimal.Hal ini terlihat darifaktor implementasi kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik yaitukomumikasi. Adapun faktor yang telah dilaksanakan dengan cukup baik yaituSumberdaya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Sedangkan saran yang penulis berikan adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif, sehingga masyarakat di daerah tersebut lebih aktif dan partisipatif dalam menyukseskan Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi.Komunikasi baik vertikal maupun horizontal harus tetap konsisten sehingga informasi mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) ini dapat dipahami seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut dan mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Perlu diadakannya pelatihan rutin guna meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran bagi semua pihak yang terlibat Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) ini sehingga program tersebut dapat berjalan secara efektif. Penyederhanaan regulasi dan pedoman umum pelaksanaan kebijakan Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD), agar mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Melakukan penyuluhan rutin agar masyarakat mau untuk ikut melakukan perawatan berkala terhadap bangunan-bangunan hasil PNPM-MD agar bisa dimanfaatkan secara otpimal oleh masyarakat itu sendiri.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGENDALIAN PAJAK REKLAME OLEH KEPALA BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA BEKASI
    (2013-06-29) GAGAM NUGRAHA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengendalian Pajak Reklame yang dilakukan oleh Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi. Bentuk Pengendalian dilakukan antara pengelola yakni Bagian Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Reklame yang ada di Kota Bekasi. Adapun landasan yang digunakan untuk melakukan mendeskripsikan kegiatan pengendalian Pajak Reklame ditentukan melalui tahap-tahap pengendalian yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi Hipotesis yang penulis ajukan adalah �Pengendalian Pajak Reklame oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi didasarkan melalaui tahap-tahap pengendalian yaitu penetapan standar, memantau pelaksanaan, perbandingan (evaluasi) dan tindakan pembetulan � Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara kepada 5 orang responden yakni Kepala Bidang PAD, Kepala Seksi Pajak Daerah, Kepala Seksi Retribusi dan Kepala Seksi Dana Perimbangan yang ditambah dengan satu orang staff pegawai lapangan seksi pajak daerah di Dispenda Kota Bekasi, melalui teknik purposive sampling. Selanjutnya untuk menganalisis penulis menggunakan langkah-langkah analisis yang terdiri dari penelaahan data, reduksi data, menyusun dengan satuan-satuan, dan pemeriksaan keabsanan data Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pajak reklame melalui langkah penetapan satandar dilakukan dengan baik, memantau pelaksanan dilakukan dengan baik, sedangkan langkah perbandingan atau evaluasi dilakukan dengan cukup baik dan tindakan pembetulan dilakukan dengna cukup baik. Berdasarkan hasil analisis pada bab pembahasan dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut yakni proses pembuatan tolak ukur keberhasilan dari statistik grafik pencapaian hasil pajak reklame, pemantauan kegiatan lapangan dilakukan secara berkala dengan jadwal yang tetap, perlu adanya laporan visual dan dokumentari sebagai bukti kegiatan lapangan dan evaluasi kemudian penetapan sanksi administrative bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan yang berlaku dan penegakan sanksi dilakukan dengan cara persuasive terlebih dahulu.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG
    (2013-01-17) AGUNG PRATAMA PUTRA; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran seorang pemimpin dalam berjalannya suatu organisasi/instansi. Teori yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui Kepemimpinan adalah teori teknik kepemimpinan dari S.Pamudji, sedangkan untuk mengukur kinerja pegawai menggunakan teori dari Agus Dharma.Hipotesis yang penulis ajukan adalah “Besarnya Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Akan Tercapai Apabila Kepala Kantor Melaksanakan Dimensi-dimensi Teknik Kepemimpinan Yaitu Teknik Pematangan, Teknik Human Relation, Teknik Menjadi Teladan, Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah, Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi Yang Cocok dan Teknik Penyediaan Fasilitas-fasilitas †.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi. Objek penelitian eksplanasi adalah menguji pengaruh antara variabel yang dihipotesiskan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, studi lapangan yang meliputi observasi non partisipan, wawancara dan membagikan angket kepada 36 pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung melalui teknik skala Likert. Sedangkan, analisa data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode MSI (Method of Succesive Interval) dan analisis koefisien determinasi untuk menguji hipotesis yang diajukan penulis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan berjalan dengan baik namun disertai dengan beberapa kekurangan yang masih dapat diperbaiki, terlihat dalam garis interval masih ada beberapa responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam beberapa poin pertanyaan sehingga hasil yang didapat berada di posisi baik dan cukup baik. Perhitungan koefisien korelasi menghasilkan nilai sebesar 0,775 yang berdasarkan pada tabel koefisien korelasi dan taksirannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi positif yang kuat antara kedua variabel pada penelitian ini.Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung harus lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi pegawainya serta lebih memberikan contoh yang baik dalam mengerjakan pekerjaan. Selain itu Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung harus lebih selektif terhadap penyediaan fasilitas yang memadai untuk pegawainya.Kata kunci : Kepemimpinan, Kinerja Pegawai, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM KANTOR WILAYAH XII DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
    (2013-01-17) FURRY DESTIAWATI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja Pada Bagian Umum Kantor Wilayah XII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini didasari oleh pentingnya tujuan pemberian kompensasi (remunerasi) yang diberikan pemerintah untuk pegawai organisasi pemerintah di lingkungan Kementerian. Teori yang digunakan oleh penulis untuk variabel x yaitu kompensasi adalah teori Sadili Samsudin yaitu dengan dimensi-dimensi seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, memajukan organisasi atau perusahaan dan menciptakan keseimbangan dan keadilan. Sedangkan untuk mengukur prestasi kerja pegawai menggunakan teori dari Agus Dharma yang terdiri dari dimensi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Berdasarkan kerangka pemikiran, penulis menarik suatu hipotesis bahwa “terdapat pengaruh pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Wilayah XII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat†. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi.Objek penelitian eksplanasi adalah menguji pengaruh antara variabel yang dihipotesiskan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studikepustakaan, studi lapangan yang meliputi observasi non partisipan, wawancara dan membagikan angket kepada 48 orang pegawai pada Bagian Umum Kantor Wilayah XII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melalui teknik skala Likert. Sedangkan, analisa data dilakukan secara kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap prestasi kerja pada Bagian Umum Kantor Wilayah XII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, disini mempunyai pengaruh yang cukup berarti, searah dan signifikan.Sehingga dapat disimpulkan jika pemberian kompensasi yang diberikan kepada pegawai lebih maksimal misalnya disesuaikan dengan hasil pekerjaan pegawai, maka akan lebih berpengaruh lagi terhadap prestasi kerja para pegawai. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai Bagian Umum Kantor Wilayah XII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Adapun saran penulis yaitu perlu adanya perbaikan sistem pemberian kompensasi (remunerasi) dengan melihat kepada hasilkerja para pegawainya. Kemudian adanya transparansi pemberian remunerasi dengan perhitungan yang jelas dari organisasi pemerintah. Selanjutnya dalamprestasi kerja perlu adanya penilaian-penilaian yang objektif dan adanya patokan apa yang harus dicapai pegawai agar dapat mencapai prestasi kerjanya. Prestasi kerja bukan hanya melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai aturan saja, jika dibutuhkan adanya perbaikan-perbaikan dalam penyelesaian pekerjaan dengan cara yang baru itu bisa saja diambil sebagai ide baru dan dapat dijadikan prestasi kerja.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH KOMUNIKASI VERTIKAL OLEH MANAJER PELAYANAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP II BANDUNG
    (2013-07-31) DEVI NURHAYATI ADE PUTRI; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai “Pengaruh Komunikasi Vertikal Oleh Manajer Pelayanan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Unit Pelayanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung†. Latar belakang penulisan skripsi ini didasarkan pada observasi awal yang mengindikasikan efektivitas kerja pegawai pada Unit Pelayanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung masih belum efektif. Hal ini ditunjukan dengan masih kurangnya hasil kerja pegawai yang tidak sesuai dengan mutu pekerjaan dan keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penulis menduga hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan komunikasi vertikal di Unit Pelayanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Komunikasi Vertikal Oleh Manajer Pelayanan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Unit Pelayanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung yang diukur melalui strategi komunikasi yang efektif yang dikemukakan oleh Anwar Arrifin yang terdiri dari empat dimensi yaitu mengenal komunikan, menyusun pesan, menetapkan metode serta yang terakhir adalah seleksi dan penggunaan media. Sedangkan untuk mengukur tingkat efektivitas kerja pegawai, menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh Agus Dharma yaitu kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanasi. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan angket). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus dengan jumlah responden 27 orang. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi vertikal terhadap efektifitas kerja pegawai, penulis menggunakan Koefisian Korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi vertikal yang dilakukan oleh manajer pelayanan berada pada kategori baik dimana tingkat komunikasi yang dilakukan manajer pelayanan terhadap pegawainya sudah dikatakan cukup baik berdasarkan dimesi komunikasi vertikal. Efektivitas kerja pegawai pada Unit Pelayanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung sudah berada pada kategori baik. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa komunikasi vertikal memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas kerja pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA YAYASAN KESEHATAN TELKOM BANDUNG
    (2013-01-17) IMAM ABDUSSALAM; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKPenelitian yang berjudul tentang Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Yayasan Kesehatan Telkom Bandung dilatarbelakangi adanya permasalahan bagaimana pemberian insentif, bagaimana kinerja pegawai dan seberapa besar pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pada Yayasan Kesehatan Telkom Bandung.Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, mengganalisis data dan informasi mengenai pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja pegawai pada Yayasan Kesehatan Telkom ( YAKES – TELKOM ) bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian insentif dan kondisi kinerja karyawan pada Yayasan Kesehatan Telkom Bandung.Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel X yaitu pemberian insentif, sedangkan yang menjadi variabel Y yaitu kinerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh atau sensus. Adapun populasinya adalah seluruh jumlah karyawan di Yayasan Kesehatan Telkom Bnadung sebanyak 50 orang. Teknik pengelolahan data menggunakan skala likert, teknik analisis data mengunakan Method Of Succesive Interval (MSI) untuk menggubah data ordinal menjadi interval, analisis korelasi pearson, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, pengujian hipotesis.Berdasarkan perhitungan analisis data, diperoleh hasil penelitian koefisien korelasi antara insentif dan kinerja sebesar 0,731 menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara Pemberian Insentif (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) pada yayasan kesehatan telkom bandung. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Yayasan Kesehatan Telkom Bandung sebesar 53,46%. Sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar 46,54%.Dari hasil penelitian ini, perusahaan disarankan lebih memperhatikankepada masalah waktu pembayaran insentif sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu selalu mengevaluasi dan menyesuaikan besaran insentif suatu triwulan tertentu dengan memperhatikan peningkatan kebutuhan karyawan. Besarnya insentif harus selalu disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan pegawai karena setiap manusia kebutuhannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu perusahaan lebih secara rinci mengagendakan pendidikan dan pelatiahan bagi karyawan dengan baik sehingga dapat memilih orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang sesuai bidangnya. Dengan begitu maka hasil kerja pegawai diharapkan dapat maksimal dan sesuai dengan standard kerja perusahaan bahkan dapat melebihi target standard kerja perusahaan
  • No Thumbnail Available
    Item
    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada Wilayah Bandung Utara)
    (2014-07-16) DANI DARUSMAN; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (studi pada Wilayah Bandung Utara). penulis menemukan beberapa indikasi masalah seperti belum optimalnya komunikasi dalam kegiatan sosialisasi, sumber daya berupa sarana atau fasilitas fisik masih mengalami kekurangan, sumber daya anggaran belum terpenuhi dikarenakan target penerimaan pendapatan belum sesuai dan Sikap para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya berjalan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui teknik pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi dan wawancara. Variabel yang terdapat dalam skripsi ini adalah variabel mandiri yaitu implementasi kebijakan, adapun dimensi yang digunakan untuk menguji implementasi pengelolaan sampah di kota bandung menggunakan perspektif Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Edward III yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung khususnya Wilayah Bandung Utara belum sepenuhnya optimal, hal tersebut terlihat pada faktor-faktor implementasi kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu sumberdaya khususnya sumberdaya fasilitas dan anggaran, dan disposisi pada kemampuan pelaksana. Adapun faktor yang telah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu Komunikasi dan Struktur Birokrasi
  • No Thumbnail Available
    Item
    EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
    (2013-02-07) R BAMBANG DJOKO FIRMANTO; Tidak ada Data Dosen; Tidak ada Data Dosen
    ABSTRAKSkripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan Efektivitas Kerja Pegawai di Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur. Efektivitas kerja adalah bila suatu sasaran atau tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan Kepala maupun Para Pegawai Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Dimana Pekerjaaan pegawai dalam hal Kuantitas, Kualitas , dan Ketepatan waktu masih belum menunjukan hal yang baik. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui efektivitas kerja pegawai pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur. Selain itu juga, yaitu untuk mengetahu faktor determinan apa saja yang berpengaruh dalam efektivitas kerja pegawai pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan doku mentasi). Teknik penentuan informan menggunakan teknik pusposive sampling dengan jumlah inf orman sebanyak 10 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Moleong, yaitu penelaahan data, reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan, pemeriksan keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperolah, penulis menggunakan tringulasi sumber, teknik dan waktu.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas Kerja Pegawai di Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjurbelum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam efektivitas kerja pegawainya pun belum berjalan dengan baik. Ini bisa dilihat dari dimensi-dimensi efektivitas kerja yaitu Kuantitas , Kualitas, dan Ketepatan waktu yang belum berjalan.Saran dari penelitian ini adalah Kepala Bidang harus sering melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan pegawainya. Harus ada sanksi yang tegas apabila pegawai tidak melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan jumlah, kualitas dan waktu yang telah ditentukan. Komunikasi yang lebih baik lagi antara pegawai dan Kepala Bidang apabila pegawai melakukan kesalahan. Melakukan rapat rutin terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan agar pekerjaan yang dikerjaakan dapat dikataka efektif atau belum