Ekonomi Terapan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/210

Browse

Now showing 1 - 20 of 292

Peran Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
(2024-01-11) NUNUNG SETIANI; Ahmad Komarulzaman; Wawan Hermawan
Pendidikan berperan penting dalam program pengentasan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam mendukung pendidikan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dilakukan dengan merealisasikan sebagian dana untuk kepentingan pendidikan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data panel yang menunjukkan hasil bahwa pendidikan dan belanja pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif signifikan. Dimana penambahan satu tahun masa pendidikan masyarakat dan penambahan setiap satu persen dana belanja pemerintah untuk kepentingan pendidikan keduanya dapat menurunkan kemiskinan. Tingkat pengangguran dan belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Belanja pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(2023-09-19) ADHALINA WAHYU DWI HAPSARI; Wawan Hermawan; Adhitya Wardhana
Data ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi di Indonesia menunjukkan adanya angka tertinggi berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masalah ketimpangan pendapatan di DIY tidak hanya terjadi pada level provinsi, namun hal yang sama juga ditunjukkan oleh angka koefisien gini di tingkat kabupaten/ kota yang ada di Provinsi DIY. Disamping itu, laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi DIY pada Triwulan II Tahun 2022 menunjukkan nilai dibawah angka nasional dan juga merupakan nilai terendah diantara provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Pulau Jawa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY. Selain itu, model pada penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yaitu pengangguran, IPM, dan kemiskinan. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder dari Tahun 2012-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI. Estimasi regresi dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan Software Eviews. Belanja modal memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut selanjutnya dapat menjadi acuan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan diantaranya adalah dengan mengoptimalkan alokasi belanja modal, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Determinan Prevalensi Stunting Pada Aspek Sosial Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Indonesia
(2023-07-17) YOKE DADIPUTRI; Raden Muhamad Purnagunawan; Ferry Hadiyanto
Permasalahan stunting pada balita di Indonesia dapat mengancam bonus demografi dan pencapaian visi Indonesia emas tahun 2045. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aspek sosial ekonomi khususnya kemiskinan, akses akan sanitasi dan sumber air minum yang memadai, pendidikan perempuan, prevalensi kontrasepsi dan lokasi kabupaten atau kota dalam memoderasi prevalensi stunting di Indonesia serta pengelompokkan Kabupaten Kota berdasarkan faktor risiko stunting. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk agregat crosssection dengan unit analisis 514 Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi robust serta dilengkapi dengan analisis kluster untuk mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik faktor risiko stunting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kemiskinan, akses akan sanitasi dan sumber air minum yang memadai, pendidikan perempuan, prevalensi keluarga berencana dan dummy kabupaten kota berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting kabupaten/kota di Indonesia. Secara parsial kemiskinan, pendidikan perempuan tertinggi SD atau sederajat dan dummy Kabupaten Kota berpengaruh positif signifikan terhadap prevalensi stunting. Sedangkan akses sanitasi yg layak, pendidikan perempuan tertinggi SMA ke atas dan prevalensi kontrasepsi memiliki hubungan negatif signifikan terhadap prevalensi stunting kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat 36 daerah masuk ke dalam kelompok faktor risiko stunting sangat tinggi, 250 daerah dengan faktor risiko stunting tinggi, 105 daerah dengan faktor risiko stunting sedang dan 123 daerah dengan faktor risiko stunting rendah.
POLA KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI
(2023-05-19) I GUSTI GEDE GUSNA YOGA SANJAYA; Alfiah Hasanah; Bayu Kharisma
Tujuan penelitian ini yaitu melihat perubahan pola konsumsi pangan rumah tangga yang terjadi akibat kebijakan yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 serta bagaimana pengaruh dari karakteristik sosial demografi ekonomi terhadap pola konsumsi baik sebelum dan selama COVID-19 di Provinsi Bali. pendekatan model permintaan Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) digunakan dalam analisisnya. Ditemukan fakta bahwa perubahan pola konsumsi pangan rumah tangga memang terjadi saat pandemi berlangsung. Rata-rata pengeluaran per kapita pangan penduduk mengalami penurunan sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita non pangan penduduk mengalami sedikit kenaikan. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita pangan penduduk perkotaan mengalami penurunan yang lebih bedar daripada pedesaan. Peningkatan tertinggi rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita pangan terjadi pada konsumsi kelompok komoditas sayur-sayuran, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada kelompok komoditas buah-buahan, makanan jadi, dan daging. Variabel pendapatan dan harga memiliki pengaruh yang signifikan dan searah dalam menentukan pangsa pengeluaran rumah tangga baik sebelum maupun selama pandemi. Pengauh dari variabel pendapatan dan harga lebih besar selama pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Karakteristik demografi sosial yang signifikan selama terhadap pangsa pengeluaran pangan yaitu pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, dan persepsi rumah tangga akan akses terhadap makanan. Harga barang sendiri berpengaruh positif terhadap pangsa pengeluaran konsumsi pangan namun berdampak negatif terhadap kuantitas konsumsi pangan tersebut.
Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi dan Indikator Makro Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Negara-negara Asia Tenggara
(2023-08-13) SAFRIDA YANTI SIREGAR; Budiono; Eva Ervani
Penelitian dilatarbelakangi pada tingginya tingkat korupsi dan tingkat kemiskinan di Negara-negara Asia Tenggara, namun indikator makro menunjukan kinerja yang cukup baik dan studi empiris menunjukan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh korupsi dan indikator makro ekononomi terhadap tingkat kemiskinan sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan khususnya dengan adanya peluncuran Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian menggunakan data panel di 8 negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Indnesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Myanmar dari Tahun 2012-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks persepsi korupsi dan indikator makro ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan metode Two Stage Least Square karena terdapat persamaan simultan karena adanya variabel eksogen yang mempengaruhi tingkat pengangguran sekaligus tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukan kenaikan indeks persepsi korupsi menaikan tingkat pengangguran, kenaikan pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat pengangguran, kenaikan pembangunan keuangan menurunkan tingkat pengangguran, dan kenaikan upah rata-rata menurunkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, kenaikan indeks persepsi korupsi menurunkan tingkat kemiskinan, kenaikan pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan, kenaikan pembangunan keuangan menurunkan tingkat kemiskinan dan kenaikan indeks harga konsumen menaikan tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini diharapkan memberikan implikasi praktis terhadap pembuatan kebijakan makro ekonomi dalam pengentasan tingkat kemiskinan dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi serta memberikan gambaran umum mengenai pengaruh indeks persepsi korupsi dan indikator makro ekonomi khususnya dengan adanya peluncuran masyarakat ekonomi ASEAN.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Rata-Rata Lama Sekolah di Kotamadya/Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu
(2023-04-05) SARGANI; Sutyastie Sumitro; Ferry Hadiyanto
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Bengkulu berada di bawah rata-rata nasional. Walaupun demikian, daerah ini memiliki keunggulan dalam sektor pendidikan, dimana besarnya rata-rata lama sekolah (RLS) di atas nasional dan persentase anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sudah melebihi dari amanat konstitusi. Di sisi lain, besarnya RLS provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan, karena masih di bawah sembilan tahun atau seturut dengan program wajib belajar. Penelitian ini menemukan signifikansi dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pengeluaran untuk sektor pendidikan (PSP), dan Angka Partisipasi Murni (APM) terhadap RLS. Tiga rekomendasi kebijakan diberikan untuk meningkatkan RLS. Pertama, redistribusi anggaran pendidikan dengan menurunkan belanja pegawai untuk menaikkan anggaran lainnya. Kedua, kebijakan naik kelas otomatis yang akan berimplikasi terhadap peningkatan PDRB Per Kapita, APM, dan RLS. Ketiga, memberikan insentif kepada masyarakat atau menjadi persyaratan wajib agar mendapatkan bantuan ataupun berhubungan dengan kesempatan kerja dengan mewajibkan setidaknya memiliki ijazah terakhir SMA atau dapat disetarakan dengan mengikuti paket C.
Determinan Belanja Pemerintah terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Kabupaten dengan IPM di Bawah Rata-Rata Nasional di Indonesia
(2023-09-01) WULAN TRIE LESTARI; Adhitya Wardhana; Ferry Hadiyanto
Tingkat keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya diukur melalui sebuah indikator yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan nilai IPM yang diterbitkan UNDP, Indonesia termasuk negara dalam kategori High Human Development. Nilai IPM Indonesia dari tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan, dimana nilai rata-rata nasional pada tahun 2022 mencapai 72,91. Sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia sudah mencapai bahkan melampaui nilai IPM rata-rata, meskipun ternyata masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki nilai IPM dibawah rata-rata nasional dan mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh atas belanja pemerintah fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi terhadap peningkatan kualitas IPM dan juga indeks komponen pembentuk IPM pada kabupaten yang berada dibawah rata-rata nasional. Variabel PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat akses sanitasi layak, dan jumlah sekolah ditambahkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section pada 133 kabupaten dengan periode tahun 2017-2021. Teknik analisis menggunakan regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dengan metode GLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan belanja pemerintah fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM. Belanja fungsi kesehatan dan pendidikan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan, sedangkan belanja fungsi ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pengeluaran (standar hidup layak). Variabel PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dan Indeks Kesehatan, namun berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks pengeluaran, sedangkan pada Indeks Pendidikan berpengaruh negatif signifikan. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM dan masing-masing indeks komponen IPM. Sementara tingkat akses sanitasi layak dan jumlah sekolah masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan IPM dan indeks komponen pembentuk IPM. Kata kunci : belanja pemerintah, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, sanitasi, jumlah sekolah, IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran
Dampak Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Periode Masa Pajak April 2020 - Desember 2021
(2023-06-21) RIZKY FAUZI; Pipit Pitriyan; Wawan Hermawan
Setelah pemberian insentif pajak melalui program PEN diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan sektor usaha dapat terus beraktivitas sedangkan sektor rumah tangga mampu mempertahankan daya beli. penelitian ini mengidentifikasi dampak insentif pajak terhadap penerimaan PPN selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia periode masa pajak April 2020 – Desember 2021. Adapun insentif pajak yang akan diteliti pengaruhnya terdiri atas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, penurunan angsuran PPh Pasal 25, PPh final PP 23 tahun 2018 Ditanggung Pemerintah dan restitusi PPN dipercepat, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 149/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari DJP dan BPS selama periode April 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan jumlah observasi 147. Model yang digunakan adalah data panel menggunakan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh insentif pajak yang diteliti berdampak terhadap Penerimaan PPN. Selain itu, PDRB riil, jumlah PKP, dan daerah paling terdampak juga berdampak terhadap penerimaan PPN.
DAMPAK OPERASIONALISASI BUS RAPID TRANSIT TRANSJAKARTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI DKI JAKARTA
(2023-06-07) RICO BAGUS SATRIO; Amelia Hayati; Achmad Kemal Hidayat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Masyarakat melakukan perjalanan sehari-hari sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan kemacetan yang berujung pada inefisiensi ekonomi akibat pemborosan waktu dan bahan bakar. Namun, BRT Transjakarta sebagai alternatif transportasi yang operasionalisasinya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Solow, tingkat pengangguran dari Mankiw serta teori pertumbuhan endogen Romer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi operasionalisasi BRT terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Jakarta. Paper ini menggunakan data panel yang terdiri dari 5 kota di Jakarta selama tahun 2016-2021. 2 Stage Least Square digunakan sebagai metodologi yang memperkirakan variabel endogen dan variabel predetermined. Variabel-variabel endogen dan predetermined disesuaikan dengan hasil elaborasi riset yang telah dilakukan. Setelah itu dilakukan uji order condition dan rank condition terhadap persamaan yang telah tersusun. Lalu dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi) serta tahapan uji ekonometrik sampai dengan estimasi model regresi. Costing analysis digunakan sebagai metodologi untuk memperkirakan dan mengkomparasikan kisaran biaya penggunaan kendaraan pribadi dan BRT Transjakarta dari perspektif pengguna. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi BRT memberikan kontribusi sebesar 0,620 terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta sebesar 1,470 pada tingkat signifikansi 1% ceteris paribus. Selain itu penggunaan BRT Transjakarta terbukti lebih efisien dari segi biaya dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi (dalam skala rute operasional 13 koridor utama BRT Transjakarta). Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang operasionalisasi BRT memegang peranan penting dalam sektor ekonomi transportasi di Jakarta.
Efisiensi Dan Efektivitas Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat
(2023-09-05) LUKMAN NUR HAKIM; Adhitya Wardhana; Budiono
Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk di Provinsi Papua Barat tahun 2021 menunjukkan nilai 7,69 tahun, dan belum mencapai wajib belajar sembilan tahun serta menempatkan Provinsi Papua Barat urutan terendah keempat secara nasional. Perkembangan belanja pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Papua Barat belum efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas SDM dilihat dari hubungan negatif antara belanja dengan capaian RLS. Keberhasilan pembangunan modal manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan oleh karena itu capaian RLS Papua Barat perlu untuk ditingkatkan dengan dukungan alokasi anggaran dari pemerintah secara efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pendidikan terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia dimensi pendidikan pada 13 kab./kota di Provinsi Papua Barat. Nilai efisiensi belanja diperoleh melalui menggunakan metode DEA dengan orientasi output, nilai efektivitas diperoleh dengan membandingkan capaian dengan target. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh dari variabel yang berkontribusi terhadap efisiensi belanja pemerintah bidang pendidikan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan realisasi belanja pendidikan lebih rendah memiliki nilai efisiensi relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan realisasi belanja pendidikan yang lebih besar. Efisiensi belanja pemerintah bidang pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dipengaruhi secara parsial oleh angka partisipasi murni tingkat SMP secara positif dan signifikan, adapun variabel rasio murid dengan rombongan belajar tingkat SMP, akuntabilitas dan persentase penduduk miskin mempengaruhi negatif dan signifikan secara parsial. Sementara rasio murid dengan rombongan belajar tingkat SD, angka partisipasi murni tingkat SD, PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan. Daerah yang belum efisien dapat mengacu dalam menyusun program dan kegiatan kepada daerah yang telah efisien. Belanja pendidikan dapat difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur pada jenjang sekolah menengah pertama. Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan bantuan keuangan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dengan meningkatkan belanja pendidikan minimal 20% dari APBD.
PENGARUH PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI INDONESIA
(2024-01-11) MUHAMMAD SYAIFUDDIN; Nury Effendi; Rudi Kurniawan
Dampak yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 membuat aktivitas perekonomian di seluruh dunia mengalami gangguan. Dimana kebijakan tentang pembatasan kegiatan dan aktivitas membuat masyarakat sulit dalam memenuhi kebutuhan konsumsi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin masif telah melahirkan aktivitas baru yang dinamakan dengan ekonomi digital. Salah satu bentuk dari aktivitas digital adalah pembayaran digital atau pembayaran dengan non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari pembayaran digital yang ada di Indonesia terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan metodologi regresi linear Ordinary Least Square (OLS), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran digital berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ada di Indonesia. Selain itu, variabel lain yang mendukung konsumsi dengan pembayaran digital di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2021 seperti pendapatan perkapita, masyarakat yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan ketersediaan internet juga menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ada di Indonesia.
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Menggunakan Intervention Time Series Analysis
(2023-03-23) HASNA NABILAH; Nury Effendi; Anhar Fauzan Priyono
Adanya pola tren, musiman dan intervensi dari pandemi Covid-19 membuat pola data berubah ke tingkat rata-rata baru, yang menyebabkan hasil peramalan menjadi kurang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan model dan hasil prediksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pasca pandemi Covid-19 di Indonesia dengan mengaplikasikan metode Intervention Time Series Analysis. Analisis intervensi adalah metode time series yang bisa digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data yang mengandung intervensi. Dengan analisis intervensi, informasi mengenai kapan dampak dirasakan setelah peristiwa intervensi, berapa lama dampak berlangsung dan besarnya dampak tersebut dapat diketahui. Pengembangan model Intervensi-ARCH/GARCH juga dilakukan ketika model intervensi yang dibentuk memiliki masalah heteroskedastisitas. Model intervensi yang digunakan adalah model fungsi pulse dengan pola respon abrupt temporary, dimana dampak dari intervensi pandemi Covid-19 terjadi secara langsung dan bersifat sementara. Evaluasi hasil prediksi menggunakan metode Analisis intervensi menunjukan bahwa model yang terbentuk sudah cukup baik untuk memprediksi indikator makro ekonomi. Hasil prediksi indikator makro ekonomi ini dapat bermanfaat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Analisis Ketimpangan Regional di Pulau Jawa dan Bali
(2023-07-10) IRMA KUSUMAWARDANI; Sutyastie Sumitro; Eva Ervani
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi ketimpangan regional di Pulau Jawa dan Bali pada Tahun 2011 - 2021 dengan variabel Investasi, Aglomerasi, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan IPM. Penelitian dilakukan dengan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan regional di Pulau Jawa dan Bali fluktuatif pada tahun 2011-2018 dan cenderung meningkat pada tahun 2019-2020 dan menurun kembali pada tahun 2021. Investasi, Angkatan Kerja, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Aglomerasi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional. Sementara itu secara parsial Investasi, Angkatan Kerja dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional di Pulau Jawa dan Bali sedangkan Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan.
EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN-KOTA DI INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR
(2023-09-06) ANDREAS DJANU ROMBANG; Maman Setiawan; Rudi Kurniawan
Indonesia saat ini berada dalam suatu situasi kompleks, dimana dalam rangka mencapai potensi besarnya (Indonesia Emas 2045), Indonesia saat ini mengalami hambatan struktural berupa kesenjangan modal manusia dan infrastruktur. Penanganan hal ini membutuhkan sumberdaya fiskal yang signifikan, yang mana juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu keterbatasan kapasitas fiskal publik. Pada titik ini maka peningkatan efisiensi belanja publik, terutama belanja daerah (mengingat besarnya porsi belanja daerah dalam belanja publik di Indonesia), menjadi sangat diperlukan. Penelitian ini menganalisa efisiensi belanja daerah di Indonesia pada tahun-tahun terakhir (2017 - 2019), menggunakan tiga metode non-parametrik guna mendapatkan hasil estimasi yang robust. Relevan dengan isu di atas, penelitian ini memfokuskan analisa efisiensi dari perspektif input (belanja daerah) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Penelitian ini juga mencakup analisa atas perkembangan (peningkatan) efisiensi belanja, serta perbedaan capaian rata-rata efisiensi belanja antara pemerintah daerah pada wilayah dan provinsi berbeda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut tidak terdapat peningkatan (signifikan) efisiensi belanja daerah pada tingkat kabupaten maupun kota, namun demikian capaian efisiensi pada pemerintah kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Disamping itu terdapat perbedaan yang signifikan atas capaian efisiensi antar pemerintah kabupaten pada wilayah dan provinsi berbeda. Namun demikian hal ini tidak terjadi pada level pemerintahan kota. Terakhir, hasil penelitian menunjukkan pemilihan penggunaan metode estimasi sangat mempengaruhi capaian dan variasi hasil estimasi efisiensi.
Foreign Direct Investment, Kualitas Institusi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN
(2023-07-02) FRANCIUS RICARDO SILALAHI; Ferry Hadiyanto; Bayu Kharisma
Terdapat berbagai fenomena yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir di negara-negara ASEAN. Pertama, arus masuk investasi asing langsung dari negara-negara ASEAN yang merupakan bagian dari kawasan Asia Timur & Pasifik masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur. Kedua, adanya fenomena yang merugikan institusi politik seperti mesin jet rolls royce, kasus korupsi, kudeta, konflik etnis, dan terorisme yang terjadi di negara-negara ASEAN. Selain itu, rata-rata institusi ekonomi di negara-negara ASEAN dalam sepuluh tahun terakhir belum mencapai rata-rata tertinggi yang mengindikasikan kurangnya kebebasan ekonomi di negara-negara ASEAN tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi asing langsung, kualitas kelembagaan yang terdiri dari insitutsi politik dan institusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN tahun 2011 hingga 2020. Teknis analisis data panel dalam penelitian ini menggunakan estimasi robust fixed model efek (FEM) regresi. Hasil kajian menunjukkan bahwa arus masuk investasi asing langsung, institusi politik, dan institusi ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain, pertama, negara-negara ASEAN harus meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara negara asal FDI dan negara tuan rumah dengan memberikan kemudahan untuk berbisnis di negara tujuan investasi. Kedua, pemerintah harus meningkatkan pemerintahan yang baik seperti regulasi yang efektif, aturan hukum yang jelas, pengendalian korupsi dan stabilitas politik. Ketiga, kebebasan ekonomi merupakan faktor penting dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan yang ketat, untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan persaingan yang sehat
DETERMINAN INDEKS PEMBENTUK IPM PADA DAERAH TERTINGGAL DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
(2023-06-07) BINTANG MAULANA SINAGA; Viktor Pirmana; Bagdja Muljarijadi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan indeks pembentuk IPM (Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Hidup Layak) pada 30 daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat selama 5 tahun (2015-2019). Variabel independen yang diduga memiliki pengaruh adalah rasio dokter-penduduk, tingkat akses sanitasi layak, dan belanja pemerintah fungsi kesehatan terhadap Indeks Kesehatan; rasio guru-murid, rasio sekolah-murid, APS, dan belanja pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pendidikan; tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Standar Hidup Layak dengan variabel PDRB per kapita, dana otonomi khusus, dan belanja pemerintah fungsi ekonomi sebagai variabel kontrol. Analisis dilakukan dengan regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) dengan metode GLS. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa seluruh variabel secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap setiap indeks pembentuk IPM, serta secara parsial mendukung seluruh hipotesis yang ada. Dari seluruh variabel yang diuji, PDRB per kapita merupakan variabel yang paling memberikan dampak positif terhadap capaian indeks pembentuk IPM terutama Indeks Standar Hidup Layak, diikuti rasio dokter-penduduk pada Indeks Kesehatan, rasio sekolah-murid pada Indeks Pendidikan, dan tingkat kemiskinan pada Indeks Standar Hidup Layak.
Dampak Remitansi terhadap Investasi Domestik : Analisis Peranan Perkembangan Sektor Keuangan dan Kualitas Institusi pada Emerging Markets di Negara Negara Asia
(2022-04-08) HEKI WILASTRA; Anhar Fauzan Priyono; Maman Setiawan
Remitansi merupakan salah satu aliran modal masuk terbesar kedua setelah Foreign Direct Investment (FDI) pada emerging markets di Asia shingga dapat mempengaruhi perekonomian salah satunya melalui investasi domestik. Studi ini menganalisis dampak remitansi terhadap investasi domestik di negara – negara emerging markets Asia. Model estimasi panel investasi domestik pada penelitian ini menggunakan variabel remitansi, perkembangan sektor keuangan, kualitas institusi dan variabel kontrol yang relevan. Selain itu, juga ditambahkan variabel interaksi antara remitansi dengan perkembangan sektor keuangan dan kualitas institusi untuk melihat efek bersama variabel tersebut dalam mempengaruhi investasi domestik. Pendekatan data panel yang digunakan meliputi slope heterogenity cross-section dependence, panel unit root, panel cointegration, Fully Modified OLS (FMOLS) yang memperhitungkan potensi heterogenitas pada cross section dan masalah endogenitas pada model. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 1998 – 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah arus masuk remitansi pada emerging markets Asia menyebabkan penurunan investasi domestik dan sekaligus mengkonfirmasi adanya fenomena Dutch Disease. Namun, joint effect peningkatan perkembangan sektor keuangan dan kualitas institusi dengan remitansi bernilai positif yang meniadakan fenomena Dutch Disease. Selain itu, peningkatan perkembangan sektor keuangan dan kualitas institusi dapat menumbuhkan dan mempromosikan investasi domestik di negara-negara ini.
Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha BUMN Indonesia
(2023-03-15) AGUSTINUS FEBI DWI PURNAMA; Anhar Fauzan Priyono; Sutyastie Sumitro
Penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan dukungan modal pemerintah di BUMN pada kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi menurut kelompok lapangan usaha. Perusahaan negara dikelompokkan pada 13 kelompok lapangan usaha berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2011-2019. Teknis analisis data panel penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) sesuai dengan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja keuangan BUMN. Begitu juga BUMN berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing lapangan usaha. Namun, dukungan pemerintah berpotensi menurunkan kinerja perusahaan negara. Semakin tinggi dukungan pemerintah pada BUMN, maka kinerja BUMN akan mengalami penurunan signifikan.
PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
(2023-07-07) IMAM RUSTIYADI; Sutyastie Sumitro; Rudi Kurniawan
Salah satu masalah perekonomian yang selalu menjadi perhatian di setiap negara yaitu pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah satu indikator makroekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel-variabel makroekonomi yaitu inflasi, nilai tukar, pengeluaran pemerintah, keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian menggunakan data time series dengan periode dari tahun 1981-2021 dan sumber data dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan World Bank. Hasil statistik dari model ARDL menunjukkan inflasi dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah, keterbukaan perdagangan, dan investasi asing langsung berpengaruh signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut, pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, dengan menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar, serta meningkatkan pengeluaran pemerintah yang lebih optimal dan meningkatkan kegiatan ekspor impor juga mendorong investor asing untuk berinvestasi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap tumbuh positif.
Pembangunan Infrastruktur TIK, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Asia, 2000 2019
(2022-02-18) WAHYU PRASETYO; Alfiah Hasanah; Ferry Hadiyanto
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara infrastruktur TIK, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang pada 32 negara di Asia yang terbagi menjadi kelompok negara high income, upper middle income, dan lower middle income selama periode 2000 – 2019. Penelitian ini menggunakan beberapa metodologi seperti principal component analysis, uji kointegrasi panel, teknik estimasi fully modified ordinary least square dan dynamic ordinary least square, uji kausalitas granger serta pooled mean group regression untuk memeriksa robustness dari hubungan kausalitas yang dihasilkan. Hasil dalam jangka pendek menunjukan tidak terdapat pengaruh baik satu arah maupun dua arah antara infrastruktur TIK, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada kelompok negara lower middle income dan sampel keseluruhan negara. Sementara itu hasil dalam jangka panjang menunjukan adanya hubungan dalam dalam dua arah (bidirectional causality) antara infrastruktur TIK, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada negara-negara di Asia. Hasil juga menunjukan negara-negara upper middle income mendapatkan benefit ekonomi yang lebih besar dari investasi TIK dibandingkan negara high income dan lower middle income. Kebijakan dalam rangka mendorong dan mengembangkan investasi terkait TIK mutlak diperlukan terutama pada kelompok negara lower middle income dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Browse

Recent Submissions